Gagal Kelola PLN, Rakyat Berpotensi Dibebankan Kenaikan Tarif

2
154
Dirut PT PLN Sofyan Basir harus berpacu dengan waktu antara mengelola utang, proyek ambisius dengna naik tidaknya tarif listrik.

Nusantara.news, Jakarta – Bom waktu PT Perusahaan Listrik Negara seperti menunggu ledakannya. Salah kelola investasi dan beban utang semakin memperparah kinerja PLN. Celakanya jika hal tersebut dibebankan kepada rakyat berupa kenaikan tarif, maka sempurnalah penderitaan rakyat.

Masih segar dalam ingatan ketika Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada 19 September 2017 mengirim surat kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Mariani Soemarmo dan ditembuskan kepada Kepala Kantor Kepresidenan Teten Masduki, Dirut PLN Sofyan Basir, dan Dewan Komisaris PLN. Surat bernomor S-781/MK.08/2017 itu menyoroti adanya risiko dalam keuangan PLN.

Surat berkategori penting dan segera itu Menkeu menyebutkan perlunya Menteri ESDM dan Menteri BUMN mempertimbangkan perkembangan risiko keuangan negara atas penugasan infrastruktur ketenagalistrikan.

Dalam salinan surat Menkeu yang diterima Nusantara.News itu Menkeu Sri menyampaikan lima hal. Pertama, kinerja keuangan PLN yang terus menurun menyusul semakin besarnya kewajiban untuk membayar pokok dan bunga pinjaman. Sementara pertumbuhan kas bersih operasi tak mendukung penurunan kinerja keuangan itu.

Kedua, keterbatasan dana internal PLN untuk melakukan investasi dalam rangka melaksanakan penugasan pemerintah, menyebabkan pendanaan PLN bergantung kepada pinjaman, baik melalui pinjaman kredit investasi perbankan, penerbitan obligasi, maupun dari lembaga keuangan internasional.

Ketiga, berdasarkan profil jatuh tempo pinjaman PLN, kewajiban pokok dan bunga pinjaman PLN diproyeksikan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Sementara itu pertumbuhan penjualan listrik tidak sesuai dengan target dan adanya kebijakan pemerintah meniadakan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL). Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar PLN. 

 

Keempat, dengan mempertimbangkan bahwa sumber penerimaan utama PLN berasal dari TTL yang dibayarkan pelanggan dan subsidi listrik dari pemerintah, kebijakan peniadaan kenaikan TTL perlu didukung dengan regulasi yang mendorong penurunan biaya produksi tenaga listrik.

Sri Mulyani mengharapkan Jonan dan Rini dapat mendorong PLN melakukan efisiensi biaya operasi (utamanya energi primer) guna mengantisipasi peningkatan risiko gagal bayar di tahun-tahun mendatang.

Kelima, terkait dengan penugasan program 35 GW, Menkeu menilai perlu dilakukan penyesuaian target penyelesaian megaproyek tersebut. Hal ini dengan memperhatikan ketidakmampuan PLN memenuhi pendanaan investasi dari arus kas operasi, tingginya profil utang jatuh tempo, serta kebijakan pemerintah terkait tarif, subsidi listrik, dan penyertaan modal negara (PMN).

Langkah tersebut bertujuan menjaga sustainabilitas fiskal APBN dan kondisi keuangan PLN yang merupakan salah satu sumber risiko fiskal pemerintah. Bahkan jika tidak daoat dikendalikan dan bebannya harus ditangung kepada rakyat, tentu sangat tidak bijaksana.

Wajib beli ke swasta

Pemerintah sedang gencar-gencarnya membangun berbagai proyek pembangkit listrik dengan target 35.000 MW di tahun 2025. Salah satunya dengan berbagai proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap yang (PLTU) sangat ambisius.

Sedikitnya ada sembilan PLTU yang telah disiapkan pemerintah sejak 2017 sampai 2025. Biaya pembangunan kesembilan PLTU tersebut dicadangkan mencapai US$26 miliar atau ekuivalen dengan Rp350 triliun. Angka tentu saja setara dengan 1,5 kali anggaran pendidikan se-Indonesia dalam APBD 2017, atau setara dengan 2,5 kali anggaran kesehatan dalam APBD 2017 dan setara dengan 3,5 kali subsidi energi seluruh Indonesia sepanjang APBN 2017.

Itu sebabnya program tersebut juga tidak luput dari penolakan keras, salah satunya datang dari gabungan Koalisi Break Free From Coal Indonesia. Mereka meluncurkan analis tentang potensi kerugian ekonomi negara yang sangat besar. Pasalnya jika proyek-proyek pembangkit listrik PLTU Batubara itu tetap dilaksanakan akan menggerus anggaran negara sebesar Rp350 triliun.

Rata-rata Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) pembangunan listrik itu menggunakan produsen energi Indonesia (Indonesia Power Producer—IPP) swasta. Sementara PLN wajib membeli dari pihak swasta ini. Hal ini, tentu saja kontraproduktif dengan niatan pemerintah untuk pembangunan listrik jangka panjang.

“Ada beberapa IPP pengembangannya itu PT Indonesiaan Power (anak usaha PLN) meskipun bekerja sama dengan perusahaan luar. Pendanaan utamanya itu pinjaman dari Jepang, Korea dan China untuk membangun proyek-proyek PLTU ini,” ujar Hindun Malaika selaku juru bicara kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia beberapa waktu lalu.

Dengan pinjaman dari luar negeri tersebut, menurut Hindu, pemerintah terkesan memaksakan. Sebab niatan ingin membangun listrik dengan semakin membengkaknya utang luar negeri pemerintah.

“Sementara utang Indonesia sudah membengkak, jangan sampai ini proyek bikin utang tambah membengkak,” tambah Malaika.

Senada dengan itu, Irfan Toni selaku juru kampanye Digital 350 mengatkaan, jika pembangunan PLTU itu dipaksakan, maka bebannya akan ditanggung rakyat berupa kenaikan tarif listrik.

Selain itu, dia mengkhawatirkan komitmen pemerintah untuk ikut serta dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebanyak 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan Internasional, tidak mungkin terlaksana.

“Dengan program listrik 35.000 MW, dapat menimbulkan emisi karbon besar jika memang pemerintah berkomitmen untuk menepati janji dengan baik dan benar. Jangan lupa Indonesia merupakan penyumbang emisi nomor enam terbesar di dunia,” ungkapnya.

Pada bagian lain, Koalisi Break Free From Coal Indonesia berpendapat program pembangunan pembangkit yang ambisius itu, akan menyebabkan over pasok energi buat Indoneisa. Pada saat yang sama penjualan listrik yang sudah jadi tidak sesuai kebutuhan, artinya kelebihan pasok itu jadi menganggur.

Pada akhirnya PLN yang harus menanggung kelebihan biaya pasok energi ini, sementara pasok berlebih dari produksi yang ambisius. Akibatnya tarif listrik terpaksa harus naik karena kelebihan beban tadi.

Karena itu, satu-satunya jalan, dengan segala keterbatasan dana, pada saat yang sama RUPTL sembilan PLTU itu harus dihentikan demi menghindari pemborosan. Pada saat yang sama dikaji ulang berapa sebenarnya pasok listrik yang diperlukan dibandingkan dengan kebutuhan rakyat.

Termasuk diperlukan perubahan model bisnis energi dengan menghapus IPP agar PLN membeli listrik dari sumber yang murah sesuai harga yagn kompetitif. Sebab dengan keharusan PLN membeli listrik dari swasta, sementara harga ditentukan tidak sewajarnya, akibatnya lagi-lagi rakyat yang harus menanggung beban per kwh listrik.[]

2 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here