Gagal Paham, Islamofobia Rezim Joko Widodo Tak Berbasis Ideologi

2
573

Nusantara.news – Pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kepada Habib Rizieq Shihab (HRS) mempertontonkan bahwa islamofobia oleh rezim Joko Widodo tidak berkaitan dengan ideologi, tapi lebih karena kepanikan terkait Pilpres 2019. Keterbatasan pemahaman politik, mengakibatkan trauma atas kegagalan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pilkada DKI Jakarta akibat kemunculan Gerakan 212 (2 Desember 2016) menjadi konteks islamofobia versi Joko Widodo. Syahwat yang besar untuk menjadi Presiden Republik Indonesia dua periode membuatnya seolah mengalami gangguan psikis, sehingga cenderung menempuh segala cara untuk menang. Termasuk dengan memilih “Iwan Bule” (Komjen Pol. Mochamad Iriawan) sebagai Pj. Gubernur Jawa Barat karena takut Asyik (Sudrajat – Akhmad Syaikhu) atau 2DM (Deddy Mizwar – Dedi Mulyadi) memenangkan Pemilihan Gubernur Jawa Barat.

Islamofobia era rezim Joko widodo berbasis kepanikan dan dalam konteks politik elektoral. Bermula dari Pilkada DKI Jakarta 2017 yang awalnya merupakan ketakutan Ahok terhadap tafsir surat al-Maidah ayat 51, dimana umat Islam diwajibkan memilih dan dipimpin oleh umara’ dari kalangan Islam. Namun sebenarnya, islamofobia Ahok dan para taipan pendukungnya muncul karena secara finansial mereka mendukung Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012, yang mana Ahok menjadi wakilnya ketika itu. Selanjutnya, para taipan yang didukung oleh China Overseas itu mendukung Joko Widodo pada Pilpres 2014 sebagai Presiden Republik Indonesia, dari segi dukungan finansial.

Ahok yang mengemban misi taipan dan China Overseas untuk menguasai tanah dan properti di Jakarta, dimulai dengan proyek reklamasi, lewat Joko Widodo pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). Rencana pembangunan jembatan Selat Sunda dan KEK di pulau Sumatera yang diinisiasi oleh Tomy Winata (TW) didukung partner dari Cina yang tertunda di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2010.

Pada Pilpres 2019 rencananya Joko Widodo akan diberi misi untuk melegalkan konsep “New Jakarta”, dimana Jabodetabek menjadi daerah khusus pengembangan kota Jakarta di bawah satu administrasi setingkat menteri. Hal ini diinisiasi oleh grup Lippo pimpinan taipan Mochtar Riady. Konteksnya, para taipan China Overseas adalah; pertemuan China Overseas di Singapura pada tahun 1991, yang diinisiasi Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew. Hasil pertemuan menyatakan, China Overseas Asia mengantisipasi booming ekonomi Cina. Pemerintah Cina bertekad akan menjadikan taipan Asia sebagai partner mereka di setiap investasinya di suatu negara. Seperti yang diperoleh grup Wings yang menjadi pemasok utama strategis bisnis ritel di beberapa negara Afrika.

Pertemuan Singapura 1991 yang dihadiri 35 taipan Indonesia, diantaranya berkomitmen investasi (baca: ekspansi bisnis) di bidang properti di Indonesia, dengan tahap awal Jakarta, menyusul Sumatera dan Jawa.

Dengan alasan sangat sederhana yakni disparitas harga properti antara Jakarta dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Indonesia dengan lahan terluas di ASEAN tentu wajar jika harga tanah dan propertinya jauh lebih murah dibanding tiga negara ASEAN tersebut di atas. Selain faktor tingkat ekonomi Indonesia secara rata-rata (GNP = Gross National Product/PNB = Produk Nasional Bruto) masih terbatas. Tak heran, Ahok dengan pengusaha properti, seperti Aguan, TW, dan Grup Podomoro menginisiasi reklamasi pantai utara Jakarta. Sebelumnya, TW dengan proyek mercusuar pembangunan Jembatan Selat Sunda dan KEK di beberapa wilayah Sumatera. Keduanya gagal karena isu Jembatan Selat Sunda hilang begitu saja selepas SBY menjadi Presiden (2014). Pulau D reklamasi yang baru saja disegel oleh Pemda DKI Jakarta, menyusul rencana Meikarta dan New Jakarta batal, karena kesulitan likuiditas Grup Lippo.

Padahal yang terjadi adalah hilangnya kepercayaan taipan China Overseas terhadap Indonesia karena batalnya pembangunan reklamasi pantai utara Jakarta, dan pembangunan Jembatan Selat Sunda. Hal ini berdampak pada pembangunan Meikarta yang juga mengharapkan investasi dari Cina dan taipan China Overseas. Lippo berspekulasi membangun dengan biaya sendiri dari uang muka tiga apartemen untuk modal awal memancing investor untuk membangun 300 tower di Lippo Cikarang. Realisasi pembangunan baru sampai 3 tower (2 tower sudah topping off, dan 1 tower baru 5 lantai), sementara macet dan berbuntut dipailitkannya Meikarta oleh pihak ketiga yang tidak dibayar oleh Lippo, dan didemo oleh karyawan Meikarta karena tidak membayar gajinya. Proyek properti Lippo di Manado juga mengalami hal serupa.

Apa Kaitannya dengan Islamofobia?

Islamofobia adalah stigma dari konsep berpikir Barat yang diinisiasi oleh Yahudi (Amerika Serikat) bahwa Islam adalah ancaman karena radikal dan ingin membangun khilafah (negara Islam). Konsep geo-strategi dan geo-ekonomi Israel dan Amerika Serikat (AS) adalah ingin menguasai migas di Timur Tengah (Arab Spring). Namun sebagai alat kampanye dan propaganda membangun opini publik pelemahan Islam yang disebar ke seluruh dunia oleh para elite Yahudi, dimana AS sebagai operatornya, dan sangat berhasil.

Dalam konteks politik, AS mengekspose ideologi Islam radikal agar timbul islamofobia berbasis ideologis (konteks ideologi Yahudi), namun tetap bermotif ekonomi dengan menimbulkan islamofobia di negara Islam dan penduduk mayoritas Islam. Seperti Indonesia, Mesir dan Turki (sebelum Eropa berkuasa) agar ekonomi kerakyatannya (berbasis syariah) tidak bangkit. Barat (AS) sebagai kapitalisme utama dunia bisa menguasai aset strategis suatu negara seperti Indonesia dengan melemahkan pribumi (Islam) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Tak heran, jika Adi Sasono (alm.) ketika menjadi Menteri Koperasi dan UMKM sempat dijuluki “orang paling berbahaya di Asia”, karena Negara membangun ekonomi kerakyatan berbasis Islam (1999) ketika presiden RI adalah BJ Habibie.

Soeharto dipaksa untuk islamofobia dengan kebijakan sakralisasi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) adalah karena tekanan AS, yang tidak ingin Indonesia menjadi negara khilafah. Semenjak 1983 ketika Jenderal LB Moerdani menjadi panglima TNI melalui misi AS dan Vatikan terjadi tekanan terhadap Islam, sehingga terkesan islamofobia meruak di Indonesia. Konteks Barat (Yahudi) dimotori AS agar ekonomi kerakyatan tidak menjadi besar. Pada rezim Soeharto optimalisasi pembangunan pertanian dan kelautan dibatasi oleh Kementerian Keuangan di bawah tekanan AS melalui IMF (International Monetary Fund/Dana Moneter Internasional)/Bank Dunia. Soeharto sering membandel dengan memaksakan anggaran pertanian untuk swasembada pangan, sama halnya dengan Joko Widodo yang memaksakan pembangunan infrastruktur. Hanya saja, Soeharto sepenuhnya menyadari bahwa rakyat Indonesia 65% hidupnya bergantung pada sektor pertanian. Sementara Joko Widodo membangun infrastruktur karena desakan Cina dalam konteks OBOR (One Belt One Road), tergiur iming-iming bantuan dan investasi senilai USD 50 miliar (pada tahun 2015). Realisasinya, baru USD 4 miliar (BUMN) dan USD 5 miliar untuk proyek Kereta Api Cepat Bandung – Jakarta yang mangkrak sampai saat ini.

Jadi, islamofobia pada era pemerintahan Joko Widodo berbeda konteks dengan rezim Soeharto yang bersifat ideologis karena ancaman persatuan dan kesatuan NKRI. Sementara, pemerintahan Joko Widodo semata-mata motif ekonomi dan kebutuhan politik elektoral Ahok (Pilkada DKI Jakarta 2017) dan Joko Widodo (pada pilpres 2019).

Hakikatnya, pembangunan demokrasi yang diekspose dari Barat hanya alat bagi kapitalisme global yang dimotori elite keuangan global (elite Yahudi), khususnya oleh keluarga trio Rotschild (Inggris), Rockefeller (migas – AS), dan JP Morgan (keuangan – AS). Mereka bisa disebut sebagai mafia tingkat dunia, salah satu kekuasaannya sebagai pemilik dan pendiri The Federal Reserve (The Fed), dan pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Jadi, AS sebagai pengekspor demokrasi, negaranya dikuasai swasta (korporasi) disebut sebagai corporate capitalism dengan strategi ideologi demokrasi (pada awalnya), dan berakhir pada dasarnya adalah kapitalisme (penguasaan dan pengendalian aset-aset strategis) sebagai strategi Yahudi mengatasi dunia. Khususnya negara-negara yang kaya Sumber Daya Alam (SDA)-nya, termasuk Indonesia. Tidak heran elite Yahudi (AS) menguasai aset kita di bidang migas, dan pertambangan dengan korporasi besar seperti: Freeport, Newmont, Chevron dan Caltex (AS), Total (Perancis), British Petroleum (Inggris), dan Shell (Belanda). Begitu juga di sektor pangan, ada Mc Donald, Kentucky Fried Chicken (KFC), Danone, dan lain-lain, serta berbagai sektor lainnya, sehingga PDB (Produk Dometik Bruto) Indonesia mencapai Rp 14.000 triliun pada tahun 2017. Padahal 80% dimiliki asing dan taipan non pribumi (Cina), sehingga ekonomi kerakyatan berbasis Pasal 33 UUD 1945 tidak pernah berjalan. Koperasi sebagai soko guru ekonomi desa diganti dengan BUMDES (Badan Usaha Milik Masyarakat Desa) yang sangat korporatif dan kapitalistik.

Sementara, Cina sebagai State Capitalism terbalik, karena motif ekonomi di depan (sudah tradisi bangsa Cina) turun temurun budaya ekonominya berdagang. Setelah berkuasa, baru mulai berideologi (Komunis).

Negara Khilafah dan Radikalisme Membentuk Islamofobia

Pemerintahan Joko Widodo pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017 berpihak pada Ahok, dan takut terhadap Islam. Selain keterbatasan kapasitas dan kapabilitas memahami politik Islam, diperburuk lagi oleh isu komunis yang mengarah ke dirinya. Hal ini diperlihatkan dengan ketakutan dan kepanikannya ketika mengantisipasi Gerakan 212, dimana pada 411 (4 November 2016) saat terjadi demonstrasi ke Istana, Presiden Joko Widodo bersama Rini Soemarno malah meninjau terowongan kereta api bandara Soekarno-Hatta, yang kemudian roboh karena terburu-buru pembangunannya. Inilah cara dia menghindari Gerakan 212 yang dipimpin Habib Rizieq ke Istana. Puncaknya, yaitu pada tanggal 2 Desember 2016 dengan melakukan salat jumat di Monas yang dihadiri 6-7 juta orang, yang merupakan rekor sebagai salat jumat terbesar di dunia sampai saat ini.

Islamofobia pihak pemerintah berlanjut dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas). Membubarkan ormas Islam radikal seperti HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah karena dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila. Namun, politik dalam pengertian persepsi, menjadi bumerang bagi Joko Widodo. Persepsi politik masyarakat Islam justru menganggap Joko Widodo anti Islam dengan pembubaran HTI tersebut. Berlanjut dengan kriminalisasi beberapa tokoh Islam yang belakangan terbukti tidak bersalah di pengadilan dan proses hukum. Hal ini diperburuk dengan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang juga sekaligus Ketua BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), Muhammad Nasir, untuk memonitor dosen dan mahasiswa melalui nomor handphone dan media sosial yang berbau radikalisme.

Selain bersifat ademokratis, langkah tersebut telah melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) karena memasuki teritorial yang bersifat pribadi (private). Rezim Soeharto dengan NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus)/BKK (Badan Koordinasi Kemahasiswaan Kampus), sangat bersifat politis dalam konteks kekuasaan dan dibenarkan konstitusional dengan Undang-undang Subversif saat itu. Walau tetap ditentang keras oleh pejuang HAM dan demokrasi, tapi yang dilakukan rezim Joko Widodo (di saat era Reformasi) bertentangan dengan demokrasi, karena tidak memiliki payung hukum, dan melanggar HAM.

Hal ini akan dipaksakan dengan RUU Terorisme yang mendapat tantangan dari berbagai pihak. Seyogyanya, Kemenristek Dikti meminta melalui operasi intelijen (tertutup), karena jika terbuka seperti saat ini, selain melanggar konstitusi dan HAM, juga memperlihatkan kebodohan pemerintah menangani persoalan politik Istana.

Pertemuan strategis Prabowo Subianto (PS), Amien Rais (AR), dan Habib Rizieq (HRS) di Mekah, yang dilanjutkan dengan pertemuan elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan HRS. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pertemuan intensif elite PKS, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Gerindra di Jakarta untuk merealisasikan ‘Poros Umat’ yang mengusung PS, menjadi magnet politik lebih dari 200 juta umat Islam sebagai pemilih pada Pilpres 2019 nanti.

Sikap dan perilaku Joko Widodo yang jauh dari umat Islam, menganggap seolah “selesai” dengan melakukan pendekatan kepada Nahdlatul Ulama (NU), dan menjanjikan beberapa tokohnya menjadi Calon Wakil Presiden? Pendekatan kepada Prof. KH.Ma’ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga elite NU, menganggap seolah semua umat NU akan memilihnya pada Pilpres 2019. Perlakuannya terhadap Islam dan elite Islam berakibat adaanya stigma bahwa Joko Widodo anti Islam dan mengalami islamofobia terhadap politik Islam. Hal ini terjadi karena dangkalnya pemahamannya (gagal paham) rezim Joko Widodo tentang politik, khususnya tentang sentimen umat Islam. Pengaruh taipan dan stigma islamofobia, menyeretnya seolah Islam itu radikal, sehingga men-downgrade (mendegradasi) dirinya secara elektoral. Apapun alasannya, umat Islam merupakan 85% dari penduduk Indonesia, dan 85% dari 196 juta DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Pilpres 2019. Adalah kekeliruan politik (konteks elektoral), jika bersentimen negatif terhadap politik Islam, khususnya parpol pendukung Islam.

Skema politik sektarian berlanjut seperti Pilkada DKI Jakarta 2017. Pada Pilpres 2019 adalah kekeliruan awal Joko Widodo sebagai petahana. “Nasi sudah menjadi bubur”, sehingga tuduhan dirinya PKI (Partai Komunis Indonesia) dan keturunan Cina dibantah berulangkali di televisi nasional. Dalam teori propaganda dan komunikasi politik, seringkali persepsi publik berbanding asimetris dengan pernyataannya (jika dirinya tidak kredibel) di mata publik. Jika ada operator, akan berlaku teori bola salju, makin dibantah justru akan menjadi misteri dan tanda tanya bagi publik. Publik justru akan mencari tahu fakta sesungguhnya. Desas-desus ini sudah ada pada Pilpres 2014, namun hilang ditelan angin, lalu muncul ketika Bambang Tri Mulyono menulis buku yang menuduh Joko Widodo keturunan Cina dan PKI. Seperti kita ketahui, kasus tersebut berbuntut dipenjarakannya yang bersangkutan, namun dibahasnya data diri Joko Widodo di media massa bukan malah memadamkan api dalam sekam, tetapi membuat sekam menjadi bara, yang bukan tidak mungkin akan menjadi api, karena misteri akan fakta kedua orangtua Joko Widodo.

Politik sektarian Islam terjadi kembali di Pilpres 2019, dan akan menjadi momok bagi Joko Widodo karena PS diusung oleh partai politik pendukung Islam; PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) juga berpotensi akan pindah jika Cak Imin (Muhaimin Iskandar) dan Gus Romi (Romahurmuziy) yang diberi harapan menjadi Cawapres berpotensi di-PHP (pemberi harapan palsu) oleh Joko Widodo.

Prof. Mahfud MD saat ini bukan elite NU, tapi sebagian umat NU berharap wakilnya dipilih menjadi cawapres pendampingnya. Muhammadiyah sebagai ormas Islam kedua terbesar, lebih kuat pengarush AR dibanding Ahmad Syafi’i Maarif yang mendukungnya sebagai Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan penjaga isu intoleransi. Padahal sebagai tokoh Islam, ketika ia mendukung Ahok, direspon sangat negatif oleh masyarakat di kampungnya, dengan menolak dirinya dimakamkan di kampungnya sendiri kelak. Bagi masyarakat Minang, keinginan untuk dimakamkan di tanah kelahiran adalah bentuk local wisdom (kearifan lokal). Dengan penolakan itu, berarti Buya telah dihukum oleh saudara-saudaranya sendiri di kampung halamannya.

Segmen yang dirangkul pemerintah Joko Widodo untuk mewakili Islam justru tidak signifikan seperti Ali Mochtar Ngabalin yang mengaku kelompok Islam garis keras konservatif yang direkrut menjadi Staf Ahli Utama di Kantor Staf Presiden (KSP), seolah-olah untuk mewakili pesantren. Prof Mahfud MD seolah representasi NU, Buya Syafii Maarif seolah mewakili Muhammadiyah, Ma’ruf Amin seolah mewakili MUI. Bentuk kedangkalan pemahaman Joko Widodo pada politik dan membaca peta elite Islam sehingga ia sangat takut dengan tokoh-tokoh Islam garis keras, seperti AR, HRS, Ust Abdul Somad, HTI, tokoh-tokoh Gerakan 212, dan aset Islam garis keras lainnya.

Islamofobia rezim Joko Widodo selain karena keterbatasan pemahamannya (jika tidak disebut gagal paham) terhadap politik Islam, juga dipengaruhi oleh elite di sekitar dirinya seperti PDI Perjuangan, Luhut Binsar Panjaitan (LBP), Hendropriyono, dan Goris Mere. Saat ini ada Moeldoko dan elite pembantunya yang over acting, sehingga terjadi salah persepsi terhadap politik elite Islam, khususnya dalam konteks Gerakan 212. Jika Joko Widodo paham tentang politik Islam, HRS tidak akan menjadi tokoh besar Islam seperti saat ini.

Besarnya pengaruh HRS dengan Gerakan 212 menjadikannya tokoh yang paling ditakuti dan berpengaruh pada politik Islam. Padahal sebelum peristiwa 212, dia hanya Ketua Front Pembela Islam (FPI), namun takdir akibat gagal paham dan keterbatasan kapasitas serta kapabilitasnya dalam politik telah men-downgrade elektabilitasnya diproses Pilpres 2019. Tidak heran dengan kaos hastag #Ganti Presiden 2019 dan lagu Ganti Presiden 2019, ia sudah “ketar-ketir” panik dan salah langkah menentukan sikap dalam mengatasi politik sektarian Islam.

Politik memang tentang segala kemungkinan dan persepsi politik publik belum tentu seperti yang diharapkannya, yakni menjadi Presiden Republik Indonesia dua periode.

Pertanyaan besarnya, apakah dengan memberi SP3 kelompok politik Islam akan mendukungnya? Jawabannya, bermula dari gagal paham Joko Widodo terhadap sentimen Islam. Ketidak-pahamnya sehingga menjadi pendukung Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dan menjadi memori bagi umat Islam. Sementara PS memperoleh momentum seperti Anies, ketika berhadapan dengan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Akankah skema tersebut berulang lagi pada Pilpres 2019? []

2 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here