Gagal Restrukturisasi Bumiputera, OJK Lempar Handuk

0
428
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepertinya lempar handuk terkait kelanjutan restrukturisasi AJB Bumiputera yang dalam setahun masa restrukturisasi oleh Pengelola Statuter tidak sesuai harapan.

Nusantara.news, Jakarta – Realitas AJB Bumiputera 1912 hari ini gagal direstrukturisasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lewat Pengelola Statuter (PS)-nya tidak berhasil merealisasikan restrukturisasi seperti yang direncanakan. Bagaimana kelanjutan nasib Bumiputera?

Beberapa tanda bahwa restrukturisasi telah gagal adalah, pertama, berubahnya PT Asuransi Jiwa Bumiputera (AJB) bentukan PS, menjadi PT Asuransi Jiwa Bhineka. Ini merupakan pertanda kuat bahwa PS tidak berhasil membenahi benang kusut di Bumiputera.

Kedua, PS telah melakukan pengakhiran atau pembatalan perjanjian kerjasama antara AJB Bumiputera 1912 dengan PT Bumiputera Investama Indonesia (BII) Tbk. BII adalah nama lain dari nama semula calon investor Bumiputera, yakni PT Evergreen Invesco Tbk.

Dalam paparan prospektus pada 31 Oktober 2016 di media massa, Evergreen berencana melakukan right issue sebesasr Rp40 triliun untuk mengakuisisi sekaligus menyehatkan Bumiputera. Jumlah dana yang ditargetkan dari rights issue terus berubah-ubah dari semula Rp40 triliun turun menjadi Rp30 triliun, lalu Rp10 triliun dan terakhir Rp4 triliun sebelum akhirnya dinyatakan batal sama sekali.

Ketiga, pendapatan premi Bumiputera per tahun sebelumnya mencapai Rp6 triliun. Namun dalam proses pengambilalihan dan manajemen sudah diakuisisi, pendapatan premi di bawah bendera PT AJB anjlok hingga 22 kalinya menjadi Rp269 miliar.

Keempat, manajemen PT AJB gagal mengonsolidasikan cabang-cabang dan agen-agen Bumiputera secara nasional. Ini yang menjelaskan mengapa pendapatan premi anjlok lebih dari 22 kali pendapatan premi sebelumnya.

Kelima, perubahan Evergreen menjadi BII dan sekaligus perubahan PT AJB menjadi PT Asuransi Jiwa Bhinneka merupakan bahasa tubuh dan bahasa hukum yang tak bisa tidak harus mengatakan program restrukturisasi AJB Bumiputera 1912 sama sekali gagal total.

Surat Perintah OJK kepada BPA, Direksi Non Aktif, Dewan Komisaris Non Aktif AJB Bumiputera 1912 tanggal 22 Juni 2017 yang di dalamnya ada ancaman pidana, tapi juga ada penolakan keras dari BPA Bumiputera.

Oleh karena PS ditunjuk dan dipercaya penuh oleh OJK, maka kegagalan PS dalam merestrukturisasi Bumiputera juga merupakan kegagalan OJK. Pendek kata, OJK benar-benar lempar handuk dalam merestrukturisasi AJB Bumiputera.

Hanya saja pihak PS sebagaimana dikatakan PS Bidang SDM dan Umum Adhie M. Massardi menolak fenomena yang ada dikatakan sebagai kegagalan restruktursasi Bumiputera.

“Restrukturisasi akan terus dilakukan tanpa melibatkan Evergreen. Segala hak Evergreen akan dikembalikan dan aset Bumiputera juga akan dikembalikan,” ungkapnya.

AJB Bumiputera telah menandatangani akte pembatalan perjanjian dengan Evergreen pada 10 Januari 2018. Sementara PS juga telah membatalkan atau mengakhirkan kerjasama restrukturisasi dengan BII. Kabar pembatalan tersebut disambut positif oleh beberapa pemegang polis yang selama ini mengkritik skema yang ada.

“Kerja sama dengan Evergreen sudah dibatalkan karena ada perubahan persepsi,” kata Adhie.

Surat Perintah OJK kepada BPA, Direksi Non Aktif, Dewan Komisaris Non Aktif AJB Bumiputera 1912 tanggal 22 Juni 2017 yang di dalamnya ada ancaman pidana, tapi juga ada penolakan keras dari BPA Bumiputera.

Dengan pembatalan tersebut, maka AJB Bumiputera akan mengembalikan uang yang sudah diterima dari investor terkait pengambil alihan perusahaan asuransi baru PT AJB yang berada di bawah payung Evergreen.

Total uang yang sudah diterima yaitu sekitar Rp530 miliar, namun yang akan dikembalikan sekitar Rp 430 miliar lantaran sebesar Rp100 miliar dipotong untuk pembentukan PT.

Di sisi lain, Evergreen akan mengembalikan hak-hak yang sebelumnya diberikan AJB Bumiputera, di antaranya penggunaan nama Bumiputera.

Skema restrukturisasi yang telah dijalankan PS, Adhie sama sekali menolak untuk dikatakan gagal. Sebab, dengan skema tersebut, pihaknya berhasil merampingkan jumlah pegawai dari 3.200 menjadi 2.100 orang. Hal itu lantaran pegawai setuju pindah ke PT AJB. “Layoff tanpa huru-hara,” ucapnya kepada Katadata.

Surat Perintah OJK kepada BPA, Direksi Non Aktif, Dewan Komisaris Non Aktif AJB Bumiputera 1912 tanggal 22 Juni 2017 yang di dalamnya ada ancaman pidana, tapi juga ada penolakan keras dari BPA Bumiputera.

Selain itu, pihaknya mengklaim telah berhasil melakukan ‘pembersihan’ administrasi perusahaan. Melalui ‘pembersihan’ tersebut ditemukan adanya pemegang polis yang sudah dibayar klaimnya tapi belum dibukukan. Ada juga yang klaimnya sudah dua kali dibayarkan.

“Dari membersihkan secara administrasi dan pembayaran klaim, sudah berkurang 1 juta (pemegang polis) selama 2017,” kata dia. Alhasil, jumlah pemegang polis telah berkurang dari 6 jutaan menjadi sekitar 4,5 hingga 5 jutaan.

Ke depan, PS akan fokus melakukan pembenahan di internal, termasuk membangun sistem dan pengawasan yang benar. Harapannya, aktivitas bisnis menjadi lebih tertib. Adapun AJB Bumiputera 1912 ditargetkan untuk kembali beroperasi normal mulai Maret 2018.

Menurut Adhie, beberapa terobosan untuk menyokong keuangan AJB Bumiputera sedang dibangun. Ada rencana monetisasi aset-aset properti, penerbitan produk-produk asuransi modern, hingga penggunaan teknologi keuangan.

“Sekarang masih ada terobosan-terobosan masih dibangun, sambil menunggu PP (Peraturan Pemerintah) mutual yang lagi dibahas di Kementerian Keuangan,” kata dia. Nantinya, restrukturisasi AJB Bumiputera akan mengacu pada Peraturan Pemerintah tersebut.

Beli lagi Bumiputera

Tampaknya, niatan PS melanjutkan restrukturisasi bakal terganjal dengan semangat para pemegang polis untuk menguasai kembali AJB Bumiputera 1912 lewat aksi ‘Bela Beli Bumiputera’.

Setelah satu tahun OJK gagal melakukan restrukturisasi AJB Bumiputera 1912, maka pada tanggal 12 Februari 2018 akan dicanangkan gerakan ‘Bela Beli Bumiputera’ oleh Ketua Tim Advokasi Penyelamatan Bumiputera Jaka Irwanta. Gerakan ini sebagai gerakan moral untuk membela kembalinya Bumiputera 1912.

“Gerakan tersebut akan dimulai dicanangkan pada saat ulang tahun Bumiputera yang ke 106 yang rencananya akan diadakan di Kraton Yogyakarta,” kata Jaka.

Gerakan moral tersebut, menurut Jaka, dimulai dengan pembelian polis bersama sama oleh seluruh agen dan karyawan Bumiputera dan didukung pula oleh seluruh Abdi dalem dan kerabat Keraton Yogyakarta serta komunitas pedagang pasar Beringharjo ,tukang becak,hingga tukang parkir Yogyakarta.

‌Gerakan ini pula akan masuk di museum rekor Indonesia sebagai pemecah rekor perusahaan asuransi tertua di Indonesia.

‌Secara pribadi sultan sebagai Raja Kraton Yogyakarta akan menyampaikan sambutan dalam rangka ulang tahun AJB Bumiputera ke 106 tahun,dan akan menerima secara simbolis polis asuransi Bumiputera untuk abdi dalem Keraton Yogyakarta.

‌Selain ini gerakan Bela Beli Bumiputera akan diadakan donor darah dan jalan sehat dari kantor AJB Bumiputera Yogyakarta menuju Kraton Yogyakarta kemudian ditutup dengan Mujahadahan di Ponpes Al Fatah Dayakan, Kalasan Sleman, DIY.

‌Gerakan Bela Beli Bumiputera diharapkan juga akan dilakukan di kantor cabang seluruh Indonesia.

Sebenarnya gerakan ‘Bela Beli Bumiputera’ cukup membumi. Kalau memang untuk menyehatkan AJB Bumiputera 1912 membutuhkan dana Rp40 triliun, maka dibagi beban dengan 6,7 juta pemegang polis masing-masing berbagi beban Rp5,97 juta per pemegang polis.

Atau kalau membutuhkan dana penyehatan Rp10 triliun saja, maka 6,7 juta pemegang polis hanya butuh mengumpulkan dana Rp1,49 juta. Atau ambil skenario yang paling minim membutuhkan likuiditas Rp4 triliun, maka 6,7 pemegang polis hanya butuh bergotong royong masing-masing sebesar Rp597,01 ribu saja.

Tapi realisasinya memang tidak semudah membalik telapak tangan, diperlukan konsolidasi nasional 6,7 juta pemegang polis dan sekaligus pemegang saham AJB Bumiputera 1912. Namun jika hal ini direalisasi maka paling kompatibel dengan AD/ART AJB Bumiputera 1912.

Diimana jika ada keuntungan dalam operasional AJB Bumiputera 1912 maka keuntungan itu akan dibagi proporsional per setiap pemegang polis. Sebaliknya jika ada kerugian yang diderita AJB Bumiputera 1912, maka bebannya bisa di-share secara proporsional kepada setiap pemegang polis.

Pengambil alihan AJB Bumiputera oleh PS dan mengubahnya menjadi holding tersebut memayungi tiga anak usaha yang masing-masing bergerak di bidang asuransi (PT AJB), investasi (PT Bumiputera Investama Indonesia), dan properti (PT Bumiputera Properti Indonesia). Anak-anak usaha tersebut dirancang untuk mewarisi beberapa aset AJB Bumiputera.

Persoalannya skenario restrukturisasi ini selain tidak kompatibel dengan AJB Bumiputera 1912 yang bersifat mutual dan dipaksakan dengan logika Perseroan Terbatas, juga menabrak AD/ART Bumiputera.

Kekosongan aturan

AJB Bumiputera sudah beroperasi sejak 1912  dan tahun-tahun 1980–1990 asuransi mutual itu telah merajai pasar asuransi tanpa payung hukum bentuk usaha mutual.

Tapi akibat dari itu yang berlaku adalah ketiadaan aturan  (lawlessness) dengan hasil terjadi mis-management dan tidak ada tata kelola pemerintahan perusahaan yang baik dan benar (good corporate governance--GCG) dengan segala konsekwensinya yang kita lihat dlm beberapa tahun ini.

Mulai dari penyelewengan investasi, tukar guling aset yang merugikan Bumiputera, cawe-cawe sejumlah kepala daerah yang bertindak selaku BPA, hingga penyelewengan produk asuransi, sampai pada tindakan replanting (menghidupkan kembali polis yang sudah mati untuk dilakukan klaim fiktif oleh para direksi.

Sekarang   Bumiputera  mendapatkan lagi warisan historis barunya tapi berupa atraksi restrukturisasi yang gagal, dan kerusakan akibat skema restrukturisasi sudah terjadi. Butuh waktu lama lagi untuk memulihkan kembali Bumiputera.

Sedangkan amanat Mahkamah Konstitusi  atas uji materi Undang-Undang (UU) No. 2/1992 tegas mengamanatkan adanya UU Mutual, bentuk usaha paling sesuai dengan watak ekonomi bangsa saudara sekandung dengan prinsip syariah dan wali amanah (providend fund)

Ini persoalan politik hukum dan politik ekonomi, tidak ada kebijakan affirmative keberpihakan kepada bentuk usaha mutual yang merupakan wujud nyata dari ekonomi konstitusi  pasal 33 UUD 45 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.

Dengan trend global  populisme  sebagai anti tesis dari globalisme ditambah spirit 212 menggugah kesadaran kita untuk memerangi ketimpangan dan ketidakadilan dengan keberpihakan kepada jutaan pemegang polis berpenghasilan rendah seperti guru, PNS, tukang becak petani buruh nelayan dari perilaku moral hazard para petualang politik dan ekonomi.

Mumpung OJK sudah lempar handuk, saatnya para pemegang polis merapatkan barisan dan mengembalikan marwah AJB Bumiputera 1912 sebagai asuransi perjuangan yang lahir 106 tahun lalu. Nama besar Bumiputera harus dikibarkan kembali. Inilah saatnya…![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here