Gagal Taklukkan KPK, DPR Perkuat Diri

0
100

Nusantara.news, Jakarta – Pengalaman kalah menaklukkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat DPR memperkuat diri dengan menerima draft revisi UU MD 3 terutama yang memberikan kewenangan baru bagi DPR, dan kembali memasukkan pasal yang sebelumnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Rekomendasi Manis Pansus KPK

Tidak sulit atau malah sangat mudah mencari berita tentang bagaimana marahnya atau kalau bahasanya dihaluskan, bagaimana sewotnya DPR terhadap KPK saat mulai serius KPK mengusut kasus mega korupsi proyek e-KTP dengan terduga Setya Novanto dan puluhan anggota DPR dari semua fraksi.

Perlawanan DPR awalnya hanya dalam bentuk pernyataan. Tetapi dalam perkembangannya, DPR bertindak lebih konkret dengan membentuk Panitia Khusus untuk KPK atau Pansus KPK. Pembentukan Pansus KPK ini juga dipaksakan karena tidak disetujui oleh seluruh (10 fraksi) yang ada di DPR sebagaimana disyaratkan UU MD3.

Langkah awal yang dilakukan oleh pansus ketika itu adalah memanggil Miriam S Haryani yang berada dalam tahanan KPK. Ketika KPK menolak dan pada saat bersamaan polisi juga menolak melakukan pemanggilan paksa, pansus mengancam akan membekukan anggaran KPK.

Dalam melaksanakan kerja penyelidikan, pansus juga melakukan sejumlah kegiatan yang dianggap tidak biasa. Salah satu yang banyak disorot ketika itu adalah langkah pansus menemui terpidana korupsi di Rumah Tahanan Sukamiskin Bandung yang ditafsirkan sebagai cara pansus mencari hal-hal yang negatif dari KPK.

Masih ada beberapa hal lain yang dilakukan pansus yang dianggap tidak biasa. Antara lain mempersoalkan rumah perlindungan saksi, memanggil salah satu saksi persidangan kasus korupsi mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, yakni Yulianis yang disorot publik sebagai cara pansus terus mencari sisi jelek KPK.

Dalam sejumlah pernyataan juga muncul isu revisi UU KPK, rencana membentuk Densus Tipikor sebagai saingan KPK, mengusulkan penyusunan UU Penyadapan yang monopoli KPK, agar juga bisa digunakan lembaga penegak hukum lain seperti kejaksan dan kepolisian, bahkan sempat muncul pernyataan menghentikan sementara kegiatan KPK karena UU KPK akan direvisi.

Perlawanan keras dari publik ditambah pernyataan Presiden Jokowi yang menentang pelemahan KPK, membuat pansus menahan diri. Saat masa kerja 90 hari habis, pansus meminta perpanjangan masa kerja.

Setelah Setya Novato ditahan oleh KPK, pansus mulai bungkam. Setelah lama tak terdengar, kini pansus mengakhiri tugasnya dengan sejumlah rekomendasi “manis”.

Antara lain membatalkan menyusun UU Penyadapan, merekomendasikan peningkatan anggaran KPK agar semakin kuat melakukan pencegahan korupsi, membatalkan rencana membentuk Dewan Pengawas KPK.

Udang di Balik Rekomendasi Manis

Apa di balik rekomendasi manis itu? Ternyata DPR melihat setidaknya dua hal yang menguntungkan dari draft revisi UU MD3. Menguntungkan karena memperkuat DPR. Pertama, menambah kewenangan. Kedua membentengi diri.

Persetujuan DPR terkait dua hal ini tampaknya merupakan buah dari pengalaman gagal menaklukkan KPK.

Kewenangan baru muncul dari draft revisi pasal 73  UU MD3 perihal tugas dan wewenang DPR. Pada pasal 73 itu ada perubahan frasa “pejabat negara, badan hukum, dan masyarakat menjadi “setiap orang.”

Sehingga, pasal ini berubah menjadi: “DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya dapat memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.

Pasal ini juga menekankan DPR dapat memanggil secara paksa setiap orang dengan menggunakan Kepolisian Republik Indonesia. Perubahan ini tampaknya dilatarbelakangi pengalaman Pansus KPK yang gagal memanggil Miryam S Haryani.

Soal membentengi diri muncul dalam draft revisi kalimat dalam pasal 245 ayat (1) UU MD3.

Kalimat dalam  Pasal 245 (1) awalnya berbuyi, Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Benteng ini dirubuhkan oleh MK melalui putusan bernomor 76/PUU-XII/2014. “Frasa ‘persetujuan tertulis dari MKD’ dalam Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 224 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas  tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘persetujuan tertulis dari Presiden’,” ujar Ketua Majelis MK Arief Hidayat saat membacakan putusan ketika itu.

Dalam revisi UU MD3, pasal itu kembali dimunculkan, dengan mengubah kalimat lama menjadi kalimat baru yang kira-kira berbunyi, “mendapat persetujuan tertulis dari presiden dengan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.”

Jadi MKD kembali dilibatkan walaupun kata “persetujuan tertulis dari MKD ” diubah menjadi “pertimbangan dari MKD.”

Draft revisi UU MD 3 itu menang berasal dari pemerintah. Namun tetap menarik dipertanyakan, relevankah kewenangan baru dan benteng diri itu tadi diperoleh oleh DPR?

Ada beberapa hal yang melandasi pertanyaan ini. Pertama, bahwa kasus korupsi anggota DPR menjadi sorotan publik.

Kedua, integritas sejumlah anggota DPR masih menjadi persoalan.

Ketiga, DPR adalah perpanjangan partai politik. Persaingan  antar partai politik masih diwarnai hal-hal yang tidak atau kurang sehat. Dalam kasus Pansus DPR untuk KPK misalnya, ada 7 fraksi yang mendukung pansus walau pembentukannya dianggap cacat karena tidak disetujui oleh seluruh fraksi.

Selain itu, partai-partai politik yang menentukan hitam putihnya pembangunan, seharusnya mendukung langkah KPK mengusut tuntas dugaan korupsi e-KTP. Bahwa 7 fraksi tetap mendukung Pansus KPK berhadapan dengan KPK, dapat ditafsirkan bahwa sifat kenegarawanan politisi partai masih menjadi persoalan.

Dalam beberapa hal, malah ada individu DPR yang masih bersifat kerdil. Misalnya, ada individu DPR yang memanfaatkan lembaga DPR untuk kepentingan pribadi atau kelompok, sebagaimana diduga pernah dilakukan Wakil Ketua DPR Fadly Zon dalam kasus pengiriman surat ke KPK terkait Setya Novanto.

Lebih dari itu, dengan prilaku individu DPR yang seperti itu, maka kewenangan baru DPR terkait memanggil setiap orang untuk diperiksa, berpotensi menimbulkan masalah. Sebab kata “setiap orang” berarti tidak ada batas.  Seadainya individu DPR memperlihatkan sifat kenegarawan, mungkin tidak ada masalah. Tetapi apabila masih ada individu anggota DPR yang memanfaatkan lembaga DPR untuk kepentingan pribadi atau kelompok, maka kata “setiap orang” bisa berkembang menjadi dagelan, karena memanggil seseorang yang tidak atau kurang relevan dengan objek yang diperiksa.

Terkait benteng diri yang sebelumnya sudah dibatalkan MK, di mana kalimatnya diubah menjadi, “pemanggilan anggota DPR atas izin presiden dengan pertimbangan MKD,” dalam batas-batas tertentu juga berpotensi memperkuat imunitas DPR.

Pertama, karena ada kasus di mana MKD tidak bertindak sebagaimana mestinya. MKD misalnya tidak bergerak dalam kasus Setya Novanto yang menolak panggilan KPK. MKD juga tidak bertindak ketika Fadly Zon mengirim surat ke KPK terkait Novanto.

Kedua, MKD itu sendiri adalah organ perpanjangan tangan partai di DPR yang ditugaskan sebagai anggota MKD. Sementara presiden sendiri merupakan “petugas” partai. Kondisi ini berpotensi menumbuhsuburkan oligarki yang tidak menguntungkan rakyat karena memisahkan kepentingan oligarki dengan kepentingan rakyat. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here