Gagasan ‘Poros Maritim Dunia’, Bagaimana Kelanjutannya?

0
269

Nusantara.news, Jakarta – Salah satu gagasan ambisius Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disambut publik dengan antusias adalah mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Yakni, Indonesia yang maju dan berdaulat berbasis pada ekonomi kelautan, hankam, dan budaya maritim. Lebih dari itu, Indonesia kelak diharapkan menjadi rujukan bagi bangsa-bangsa lain di dunia dalam berbagai bidang kemaritiman.

Proyek mercusuar ala Jokowi itu tentu saja sangat beralasan. Sebab, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang tersusun lebih dari 17 ribu pulau, dirangkai oleh 95.181 km garis pantai (terpanjang kedua setelah Kanada), dan sekitar 70 persen wilayahnya berupa laut. Di wilayah pesisir dan laut itu terkandung beragam sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Selain itu, posisi geoekonomi dan geopolitik Indonesia juga sangat strategis. Sebesar 45 persen dari seluruh komoditas dan produk yang diperdagangkan di dunia dengan nilai 1.500 triliun dolar AS per tahun dikapalkan melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) (UNCTAD, 2012). Wilayah NKRI yang diapit oleh Benua Asia dan Australia serta Samudera Pasifik dan Hindia merupakan choke point yang sangat menentukan pergerakan kapal-kapal perang maupun niaga dan dinamika politik global. Wilayah pesisir dan laut Indonesia juga merupakan pusat keanekaragaman hayati laut dunia.

Sumber grafik: metrotvnews.com

Karena itu, pemerintah di berbagai kesempatan telah berkali-kali menegaskan jika tol laut merupakan program prioritasnya dalam pembangunan infrastruktur maritim. Tol laut bukanlah tol di atas laut, namun lebih mengacu kepada rute-rute yang ditentukan pemerintah dari pelabuhan-pelabuhan yang telah/akan dibangun.

“Untuk program tol laut, pemerintah telah menetapkan 24 pelabuhan sebagai Simpul Jalur Tol Laut. Sebagai pendukung, turut dibangun 47 pelabuhan non-komersil dan 41 pelabuhan sedang dalam proses pembangunan. Target pemerintah adalah sudah terbangun 100 pelabuhan pada tahun 2019. Pemerintah juga menyiapkan kapal-kapalnya, yaitu sebanyak tiga kapal pada tahun 2015 dan 30 kapal ditargetkan pada tahun 2016,” tegas Presiden Jokowi, beberapa waktu lalu.

Jauh Panggang dari Api

Sayangnya, niat membangun laut itu timbul tenggelam, bagai kapal yang sedang dihantam gelombang. Hingga tiga tahun jalannya pemerintahan Jokowi, publik mulai mempertanyakan PMD lantaran realisasinya belum banyak terlihat. Tokoh sekaliber Emil Salim, Sultan Hamengkubuwono, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan lain-lain, pun mulai mengeritik konsep PMD yang dianggap ‘ide bagus tapi minim penerapan’. Emil, misalnya, mempertanyakan dari mana dana untuk membiayai tol laut padahal Indonesia masih negara miskin.

Tahun lalu, Presiden RI keenam SBY, juga mengkritisi konsep poros maritim yang selama ini digembar-gemborkan Jokowi. “Saya sering mendengar kita ini bangsa maritim, negara kepulauan. Tapi yang saya dengar, yang saya ikuti sebatas retorika,” ujar SBY saat menyampaikan orasi ilmiah pada Wisuda XV Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta.

Menariknya, setelah tiga tahun berjalan, masih cukup banyak peneliti dan pemangku kuasa kelautan yang gamang ketika menjelaskan makna PMD. Bisa jadi memang konsep dan kebijakannya sendiri yang masih perlu penajaman atau para peneliti yang kurang perhatian.

Komitmen pemerintah pusat dan daerah pun patut diragukan. Salah satu contohnya, belum ada cetak biru bagaimana memaksimalkan potensi laut, jalur tol laut, dan diplomasi laut yang akan digunakan di seluruh nusantara. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung poros maritim, seperti pelabuhan dan pengadaan kapal, realitanya jauh dari target (jauh panggang dari api).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merasa pesimistis target pembangunan proyek infrastruktur tol laut 2015-2019 bisa tercapai. Keterbatasan anggaran negara menjadi penyebab utama proyek infrastruktur transportasi terbangun seluruhnya. Diprediksi, untuk membangun semua megaproyek tersebut menghabiskan dana Rp699,9 triliun. Berikut rinciannya, seperti dikutip dari Bappenas RI:

  1. Pembangunan 24 pelabuhan strategis, termasuk pengerukan, pengembangan terminal kontainer serta lahan. Program ini membutuhkan investasi Rp 243,69 triliun.
  2. Short Sea Shipping kapal, pelabuhan Panjang, sumur, Bojanegara, Kendal, Pacitan, Cirebon. Nilai investasi sebesar Rp 7,5 triliun.
  3. Fasilitas kargo umum dan bulk yang merupakan rencana induk pelabuhan nasional dengan keperluan penanaman modal Rp 40,61 triliun.
  4. Pengembangan pelabuhan non-komersial terdiri dari 1.481 pelabuhan dengan nilai investasi Rp 198,10 triliun.
  5. Pengembangan pelabuhan komersial lain. Ada sebanyak 83 pelabuhan dikembangkan dengan investasi senilai Rp 41,50 triliun.
  6. Transportasi multimoda untuk mencapai pelabuhan seperti akses jalan, kereta pelabuhan dan kereta pesisir. Investasi yang dibutuhkan senilai Rp 50 triliun.
  7. Revitalisaasi 12 industri galangan kapal dan nilai investasinya Rp 10,80 triliun.
  8. Pengadaan kapal untuk 5 tahun ke depan, diantaranya kapal kontainer, barang perintis, bulk carrier, tug dan barge, tanker dan kapal rakyat. Investasinya sangat besar senilai Rp 101,74 triliun.
  9. Pengadaan kapal patroli dari kelas IA sampai dengan V dengan investasi Rp 6,05 triliun.

Dalam data rencana strategis Kemenhub 2015 hingga 2019 terdapat beberapa target besar, salah satunya pembangunan 306 pelabuhan. Kemenhub mencatat hingga 2016 hanya 56 pelabuhan terbangun. Kemudian target pembangunan rel kereta sepanjang 3.258 km, yang hingga tahun lalu baru terbangun 487,7 km. Selain itu ada pula target pembangunan bandara baru sebanyak 15 lokasi, namun hingga 2016 hanya 5 bandara terbangun.

Berbeda dengan Menhub, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan telah mengindentifikasi beberapa masalah dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dia mengungkapkan, persoalan regulasi yang saling tumpang tindih antara satu sektor dengan lain sektor menjadi permasalahan utama dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Sebenarnya persoalan utamanya bukan pada masalah infrastruktur, tetapi pada regulasi kita yang saling tumpang tindih,” ungkap Menko Luhut usai mengadakan rangkaian pertemuan masing-masing dengan PT Pelindo IV, PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Bogatama Marinusa, PT Angkasa Pura I, PT PLN (Persero), PT KIMA, PT Perikanan Nusantara, dan PT Semen Nusantara pada kunjungan kerjanya di Makassar.

Direktur Utama PT Pelindo IV Doso Agung membenarkan masalah regulasi menjadi hal penting untuk segera dibenahi. Ia memberikan contoh bahwa saat ini terjadi tumpang tindih kewenangan pengelolaan pelabuhan.

“Yang dikelola oleh PT Pelindo adalah 112 pelabuhan komersial sementara yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan ada sekitar 900 pelabuhan nonkomersial, dan tidak ada konektivitas antara keduanya.” kata Doso Agung.

Masalah lain, meski program tol laut yang sudah mulai aktif di beberapa rute bisa menurunkan harga kebutuhan pokok di Indonesia Timur, saat ini efektivitas program tol laut masih cenderung satu arah karena baru membawa bahan pokok dari wilayah Jawa ke kawasan Indonesia timur. Sedangkan rute sebaliknya belum optimal mengangkut barang ke wilayah Jawa.

Tak hanya itu, dalam praktiknya di lapangan, proyek PMD tak cukup kuat mendongkrak kesejahteraan nelayan dan kelompok ekonomi bawah. Deputi Pengelolaan Pengetahuan dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Farid Ridwanuddin mengatakan dahulu saat menyuarakan jargon ‘poros maritim’, Jokowi selalu berjanji akan menempatkan para nelayan sebagai aktor utama. Namun, dalam usia tiga tahun pemerintahan Jokowi, kata Farid, kebijakan pemerintahan Jokowi justru lebih banyak merugikan nelayan.

“Banyak masalah yang dialami masyarakat pesisir, dalam memperoleh akses ruang tata kelola laut. Selama ini masyarakat pesisir dan nelayan banyak yang tergusur di wilayah sendiri karena berbagai proyek seperti reklamasi, privatisasi pulau dan pantai, pertambangan pasir, dan lain-lain. Kami mencatat saat ini setidaknya ada 43 proyek reklamasi di wilayah pesisir Indonesia,” kata Farid.

Tunda Jika Tak Mampu

Melihat realisasi yang terpapar di atas, wajar jika publik mulai meragukan komitmen dan kemampuan pemerintah Jokowi. Jika konsep tersebut tak diimplementasikan secara sungguh-sungguh, maka Indonesia poros maritim dunia tak bakal terwujud, bahkan untuk satu dekade ke depan. Lebih jauh, berbagai megaproyek infrastruktur termasuk ide poros maritim dunia yang digulirkan Presiden Jokowi, tak boleh hanya menjadi proyek mercusuar gagah-gagahan, melainkan harus menjadi pencegah meningkatnya jumlah pengangguran terbuka sekaligus pendongkrak ekonomi kerakyatan.

Proyek poros maritim harus memberdayakan ekonomi maritim bagi kelompok usaha rakyat di sekitar laut, seperti nelayan dan sektor jasa masyarakat lokal

Jangan sampai proyek-proyek besar pemerintah pada akhirnya dijadikan bancakan dan kongkalikong antara pemodal kakap dan pejabat korup untuk memperkaya diri. Sang Proklamator Bung Hatta (1946) pernah berpesan, rakyat harus menjadi pihak pertama yang merasakan manisnya pembangunan, tidak hanya menikmati hasil pembangunan melainkan juga ikut terlibat dalam pembangunan.

Tanpa bermaksud pesimistis, mari lupakan jargon ‘Indonesia poros maritim dunia’ untuk sementara waktu. Menunda sambil mempersiapkan segala sesuatunya. Yang menjadi fokus saat ini adalah bagaimana agar dapat bertahan dan tetap menumbuhkan harapan agar perekonomian nasional bisa selamat dan mengalami pertumbuhan, sekecil apapun itu. Apabila pemerintah tetap bersikukuh mengutamakan proyek-proyek mercusuar tanpa didasari perhitungan cermat dan transparansi, juga di saat keuangan negara cekak, maka jangan salahkan publik apabila menduga ada udang di balik proyek. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here