Gaji Rp2,1 Juta, Mustahil Kepala Daerah Tidak Korupsi

0
528
Gaji Rp2,1 Juta, Mustahil Kepala Daerah Tidak Korupsi

Nusantara.news, Jakarta –  Walikota Batu ditangkap KPK. sebelumnya KPK juga menangkap Bupati batubara, dan Walikota Tegal. Adakah kepala daerah yang tidak korupsi? Pertanyaan ini relevan dikemukakan mengingat begitu banyak kepala daerah yang tertangkap KPK. Pertanyaan ini juga relevan karena biaya untuk mengikuti pilkada tidak murah, alias mahal. Walau mahal, banyak yang berminat mencalonkan diri. Dari mana kepala daerah mengembalikan uang yang dihabiskan untuk pilkada apabila tidak melalui jalan korupsi?

Pendapatan Kepala Daerah

Tidak murah biaya untuk mengikuti pilkada. Menurut data Litbang Kementerian Dalam Negeri tentang pendanaan pilkada serentak 2015, biaya yang dikeluarkan pasangan calon untuk pilkada tingkat kota/kabupaten bisa mencapai Rp30 miliar. Sementara uang yang dikeluarkan pasangan calon untuk pemilihan gubernur berkisar Rp20 miliar-Rp100 miliar.

Biaya pilkada serentak 2017 diperkirakan lebih besar lagi mengingat, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menjadi pedoman pelaksanaan Pilkada 2017 menyebutkan, pasangan calon kepala daerah diizinkan menambah bahan dan alat peraga kampanye, selain alat peraga yang ditanggung negara. Ini akan menambah lagi biaya pilkada.

Katakanlah biaya yang dikeluarkan pasangan calon pada Pilkada 2017 sebesar Rp40 miliar. Masa jabatan 5 tahun. Untuk mengembalikan uang Rp40 miliar itu saja, maka seorang kepala daerah terpilih harus menargetkan pendapatan Rp8 miliar per tahun.

Apakah seorang kepala daerah bisa memperoleh pendapatan resmi Rp8 miliar per tahun, atau sekitar Rp750 juta per bulan?

Berapakah pendapatan kepala daerah?

Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah mendapat gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya. Untuk besaran gaji pokok Bupati/Walikota seperti yang diatur dalam PP Nomor 59 Tahun 2000, adalah Rp 2,1 juta per bulan dan Wakilnya Rp 1,8 juta per bulan. Gaji kepala daerah per tahun bulatkan saja menjadi Rp25 juta.

Sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000, Bupati/Walikota juga mendapatkan biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika di atas Rp 5 miliar sampai dengan Rp 10 miliar paling rendah Rp 150 juta, Bupati/Walikota mendapatkan biaya penunjang operasional dan paling tinggi sebesar 2 persen.

Jika diasumsikan PAD mencapai Rp2 triliun per tahun maka  biaya penunjang operasional dan paling tinggi sebesar 2 persen, maka kepala daerah memperoleh Rp400 juta

Berdasarkan Keppres No 68 tahun 2001. Kepala Daerah Kota/Kabupaten juga akan mendapatkan tunjangan jabatan yang besarannya Rp 3,7 juta per bulan untuk Bupati/Walikota, dibulatan per tahun mencapai Rp40 juta.

Berdasarkan PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepala daerah juga memperoleh insentif pajak.

Besarannya ditetapkan paling tinggi lima persen untuk Kabupaten/Kota dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi. Besarannya paling tinggi 6 kali gaji pokok dan tunjangan. Berdasarkan asumsi ini, maka insentif yang diperoleh adalah  Rp25 juta ditambah 40 juta dikali 6 = 450 juta.

Total pendapatan kepala daerah per tahun adalah Rp25juta (gaji pokok), ditambah Rp40 juta (tunjangan) ditambah Rp400 juta (biaya penunjang operasional) ditambah Rp450 juta (insentif), total mencapai Rp915 juga per tahun. bandingkan dengan target pendapatan sekitar Rp750 juta per bulan. Masih jauh panggang dari.

Faktanya, seorang kepala daerah juga memiliki pengeluaran yang di atas rata-rata rakyat biasa. Seorang kepala daerah apabila menghadiri sebuah pesta pernikahan misalnya, tentulah membeli kado atau memberikan amplop berisi minimal Rp500 ribu atau Rp1.juta. Seandainya seorang kepala daerah menghadiri pesta pernikahan sebanyak 5 kali dalam satu bulan maka, minimal harus mengeluarkan  Rp5 juta per bulan. Belum lagi pengeluaran untuk mebiayai gaya hidup sebagai kepala daerah, dan tentu saja dana yang disumbangkan kepada partai dalam berbagai bentuknya.

Dari mana kekurangan ini diambil? Logikanya dari korupsi. Oleh sebab itu, berdasarkan hitung-hitungan ini, maka mustahil kepala daerah tidak korupsi.

Jenis Korupsi

Sampai saat Agustus tahun 2015, KPK sudah menjerat 56 kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Sementara jumlah kabupaten dan kotamadya di seluruh Indonesia menurut situs WWW kemendagri.go.id mencapai 514 ditambah 33 propinsi. Total kepala daerah di Indonesia dengan demikian mencapai 547. Ini berarti, jumlah kepala daerah yang terjerat KPK berada di tingkat hampir 10 persen.

Jumlah ini cukup kecil. Apakah hanya yang 10 persen itu saja kepala daerah yang melakukan korupsi?

Dilihat dari target pendapatan yang “harus” diperoleh setiap bulan oleh kepala daerah untuk menutupi biaya yang dikeluarkan saat mengikuti pilkada, maka  jumlah kepala daerah yang melakukan korupsi hampir bisa dikatakan seluruhnya.

Pertanyaannya, mengapa 90 persen sisanya itu tidak terjerat KPK?

Ini memang menjadi pertanyaan. Tetapi, tidak tertutup kemungkinan, hal ini karena KPK mengalami kekurangan penyidik. Seandainya KPK memiliki penyidik dalam jumlah yang cukup, maka hampir bisa dipastikan tidak ada kepala daerah yang lolos dari jerat KPK.

Mengapa? Karena KPK sudah mengidentifikasi 8 jenis tindak pidana kosrupsi. Delapan jenis tindak pidana korupsi itu teridentifikasi dari  211 kasus korupsi yang diselidiki KPK sepanjang tahun 2004 hingga 2008.

Delapan jenis tindak pidana korupsi itu adalah, 1. pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/D, 2. penyalahgunaan anggaran, 3. perizinan sumber daya alam yang tidak sesuai ketentuan, 4. penggelapan dalam jabatan, 5. pemerasan dalam jabatan, 6. penerimaan suap, 7. gratifikasi, 8. penerimaan uang dan barang yang berhubungan dengan jabatan.

KPK juga sudah mengidentifikasi 18 modus operandi korupsi kepala daerah. Yakni (1) Pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk “membujuk” Kepala Daerah/Pejabat Daerah mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha, meninggikan harga atau nilai kontrak, dan pengusaha tersebut memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat maupun daerah

(2) Pengusaha mempengaruhi Kepala Daerah/Pejabat Daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung, dan harga barang/jasa dinaikkan (mark up), kemudian selisihnya dibagi-bagikan

(3) Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah ke merk atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan mark up harga barang atau nilai kontrak

(4) Kepala Daerah/Pejabat Daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif

(5) Kepala Daerah/Pejabat Daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana/uang daerah untuk kepentingan pribadi koleganya, atau untuk kepentingan pribadi kepala/pejabat daerah ybs, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar, bahkan dengan menggunakan bukti-bukti yang kegiatannya fiktif

(6) Kepala Daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi

(7) Pengusaha, pejabat eksekutif, dan pejabat legislatif daerah bersepakat melakukan ruislag atas aset Pemda dan melakukan mark down atas aset Pemda serta mark up atas aset pengganti dari pengusaha/rekanan

(8) Para Kepala Daerah meminta uang jasa (dibayar dimuka) kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek

(9) Kepala Daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan

(10) Kepala Daerah membuka rekening atas nama kas daerah dengan specimen pribadi (bukan pejabat dan bendahara yang ditunjuk), dimaksudkan untuk mepermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur

(11) Kepala Daerah meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana pemerintah yang ditempatkan pada bank

(12) Kepala Daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya

(13) Kepala Daerah menerima uang/barang yang berhubungan dengan proses perijinan yang dikeluarkannya

(14) Kepala Daerah/keluarga/kelompoknya membeli lebih dulu barang dengan harga yang murah kemudian dijual kembali kepada instansinya dengan harga yang sudah di-mark up

(15) Kepala Daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya menggunakan anggaran daerahnya

(16) Kepala Daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban kepada anggaran dengan alasan pengurusan DAU/DAK

(17) Kepala Daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD

(18) Kepala Daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran daerah

Dari 211 kasus korupsi yang diselidiki KPK sepanjang tahun 2004 hingga 2008, diyakini KPK masih menyimpan sejumlah objek yang dikorupsi kepala daerah termasuk modus lain.

Baru -baru ini misalnya mulai disorot soal dugaan korupsi dalam silpa. Belakangan juga disorot penyertaan modal dalam BUMD. Penyertaan modal dalam BUMD diduga menjadi mudos korupsi, karena dana penyertaan modal untuk BUMD tersebut dijadikan sebagai sumber dana untuk berbagai kepenrtingan kepala daerah termasuk untuk pilkada.

Dana penyertaan modal itu leluasa digunakan karena sifatnya merupakan aset yang dipisahkan. Karena merupakan aset yang dipisahkan, maka pertanggungjawabannya ada pada Direksi BUMD. Direksi sendiri bisa dengan mudah memberikan laporan pertanggungjawaban, karena sebagai BUMD ada misi-misi yang dicapai selain keuntungan.

Bagaimana solusi agar kepala daerah tidak “dipaksa” oleh keadaan untuk korupsi? gaji kepala daerah harus direformasi. Adalah tidak masuk akal seorang kepala daerah dengan tanggung jawab yang besar hanya memiliki gaji Rp2,1 juta per bulan. Gaji sebesar itu lebih rendah dari UMPK Karawang yang mencapai sekitar Rp3,5 juta per bulan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here