Game of Throne di Balik Skandal Impor Beras

1
387
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menunjukkan tulisan tolak impor beras saat mengikuti Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/1). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama/18.

Nusantara.news, Jakarta – Memasuki tahun politik 2018, Kementerian Perdagangan RI memberikan penugasan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) melakukan impor beras pada tahun 2018 dan dimulai di bulan Januari. Namun karena dianggap melanggar peraturan presiden, penugasan impor beras pun diserahkan ke Bulog.

Terlepas dari pertanyaan, apakah impor beras itu sudah sesuai dengan kebutuhan atau tidak, namun persetujuan impor beras itu sendiri telah menjadi bahan olahan tersendiri dalam permainan kekuasaan di tahun politik yang mulai memanas sekarang ini.

Paling tidak ada empat isu besar yang telah dimainkan di balik skandal impor beras itu sendiri. Pertama, impor beras akan menelanjangi isu swasembada beras yang kerap diungkap Kementerian Pertanian RI sebagai pencitraan rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan asumsi produksi beras sesungguhnya tidak mencukupi kebutuhan nasional.

Kedua, impor beras membuktikan pemerintahan Jokowi tidak peka terhadap petani mengingat impor beras sendiri dilakukan menjelang panen raya pada bulan Februari tahun ini. Seperti pengalaman yang sudah-sudah, keberadaan beras impor dikhawatirkan petani akan menggerus harga gabah di tingkat petani kendati pemerintah telah membuat peraturan pembelian batas atas dan batas bawah terhadap beras yang diproduksi petani.

Ketiga, tentang siapa-siapa yang bermain di balik impor beras dan orang-orang penting di belakangnya, apakah itu Kementerian BUMN apakah itu Kementerian Perdagangan. Dan keempat, tentu saja tentang siapa-siapa saja yang berkepentingan mengolah isu impor beras menjadi kekuatan politik kelompoknya dan ini tentu saja sah dalam permainan politik di dunia mana pun.

Tentang siapa-siapa saja yang turun gelanggang dalam permainan kekuasaan (game of throne) 2019 tergantung apa medan pertempurannya. Kalau medan pertempurannya Pemilu Presiden, maka persaingan yang terjadi antara Presiden Joko Widodo Vs Prabowo Subianto. Karena berdasarkan hasil survei, peta politik aktual dan UU Pemilu, hanya kedua sosok itu yang paling mungkin bertarung pada Pilpres 2019 nanti

Namun apabila medan pertarungannya Pemilu Legislatif 2019, pertempuran akan terjadi di antara partai-partai politik dan calon-calon legislatif di dalam partai politik itu sendiri. Pihak-pihak yang bertempur, meminjam istilah Hobbes, semua lawan semua. Matra pertarungan akan diwarnai sikap ambivalen dan lebih kacau dari pemilu sebelumnya.

Mendegradasi Jokowi

Bagi parpol-parpol di luar pendukung Presiden Joko Widodo, isu impor beras dapat dimainkan untuk mendegradasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sejauh ini, sejumlah hasil jajak pendapat secara head to head selalu mengunggulkan Presiden Joko Widodo atas penantang potensialnya, Prabowo Subianto.

Dalam politik praktis ini sah-sah saja dan lebih elegant ketimbang menggunakan isu yang tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Target pendegradasian kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk kasus impor beras, pertama, Presiden Joko Widodo akan dikesankan sebagai pemimpin yang melanggar janjinya. Sebab dalam janji kampanyenya, Presiden Joko Widodo pernah mengatakan tidak akan melakukan impor beras hingga 2019. Namun setelah stop impor beras pada 2016 dan 2017, ternyata pada awal tahun politik menjelang Pilkada 2018 pemerintah melalui Kementerian Perdagangan membuka kembali impor beras.

Kedua, adanya upaya memunculkan kesan target swasembada beras yang kerap dilontarkan oleh Menteri Pertanian tidak sesuai dengan fakta lapangan. Buktinya harga beras di pasar sejak Agustus 2017 terus merangkak naik di atas batas harga penjualan yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Bahkan terakhir kali di Bandung mencapai Rp13 ribu per Kg untuk beras medium. Itu artinya stok beras memang ada masalah yang selanjutnya direspon dengan kebijakan impor beras.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Dwi Andreas Santoso membenarkan adanya penurunan produksi beras nasional pada 2017 dibandingkan tahun 2016. “Menurut kajian kami produksi beras tahun 2017 lebih rendah dibanding tahun 2016. Kami pada bulan Juli 2017, melalui jaringan Bank Benih dan kelompok tani, melakukan pengamatan dari Jawa Barat sampai Tabanan, Bali. Banyak sekali gangguan dalam pertanian pada 2017,” bebernya.

Dwi Andreas juga menyoroti, sejak terungkapnya skandal beras PT. IBU, Satgas Pangan bertindak gesit melakukan patrol ke gudang-gudang. Akibatnya tidak ada pedagang yang berani menyimpan pasokan beras dalam jumlah besar di gudang. Stok beras banyak dilepas ke pasar sehingga harga beras turun.

Namun cara itu dianggap Dwi Andreas justru menyimpan bom waktu manakala jumlah pasokan tidak bisa mengimbangi tingkat kebutuhan. Persediaan beras menjadi kacau. Harga beras pun sejak Agustus 2017 terus merambat naik. Akhirnya untuk mengamankan persediaan mau tidak mau harus ditutupi dengan cara impor beras.

Ketiga, dimunculkannya isu pemerintah tidak peka terhadap nasib petani karena kebijakan impor beras berdekatan dengan panen raya. “Keputusan impor sudah terlambat karena akan masuk masa panen,”ungkap pengamat pertanian Khudori kepada Tabloid Kontan, Jumat (12/1) pekan lalu.

Khudori beralasan, beras 500 ribu ton yang diimpor pemerintah akan sia-sia apabila bulan Februari sudah dimulai masa panen. Beras tidak akan terpakai karena tidak ada wilayah penyaluran. Bulog yang nantinya berhenti menyalurkan beras sejahtera (Rastra) akan membuat beras impor tersebut tidak dapat keluar.

Operasi pasar yang dilakukan pemerintah pun dinilai tidak efektif. “Operasi pasar kalau kita lihat tidak efektif,” terangnya. Penyebabnya tak lain karena pertama, volume operasi pasar yang sedikit, dan kedua, mutu beras yang digelontorkan ke pasar tidak bagus.

Dan keempat, upaya mendegradasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo karena adanya kebutuhan biaya politik dari sejumlah parpol pendukungnya, terutama dalam menghadapi Pilkada serentak 2018 yang memaksa Presiden tutup mata untuk mengingkari janji politiknya yang tidak akan melakukan impor beras hingga 2019 nanti.

Impor beras, tutur aktivis gerakan 1978 Indro Tjahjono bisa mendatangkan keuntungan yang cepat dan berlipat. Apalagi kalau yang disasar beras Vietnam yang sedang cuci gudang dengan harga Rp2000-an bisa dijual dengan harga Rp6000-an. Ada pun mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menyebut setiap ton beras yang diimpor ada fee 20 dolar AS. Kalau 500 ribu ton berarti ada fee 10 juta dolar AS atau Rp135 miliar. Lumayan.

Terlepas benar tidaknya sinyalemen itu, isu impor beras memang dianggap sejumah kalangan potensial untuk menghambat laju elektabilitas Presiden Joko Widodo. Dalam game of throne menuju Pemilu Presiden yang berbarengan dengan Pemilu Legislatif 2018 nanti, paling tidak isu ini diharapkan mendongkrak perolehan kursi legislative pertain-partai yang berseberangan atau setengah berseberangan dengan Joko Widodo, meskipun Prabowo belum tentu menang.

Namun perlu juga diingat, parpol-parpol pendukung Presiden Joko Widodo tidak homogen. Mungkin ada di antara parpol-parpol itu memperoleh “gizi politik”dari impor. Tapi boleh jadi juga ada yang sama sekali tidak diuntungkan sehingga meskipun partainya ada di pemerintahan akan bersikap kritis terhadap impor beras.

Tapi inilah sisi unik dari Pemilu 2019. Matra pertarungan akan berjalan menarik, terlebih inilah pengalaman pertama Indonesia membarengkan Pemilu Presiden dan Pemilu legislative yang selain harus memenangkan Pilpres, juga masing-masing Parpol atau bahkan individu-individu di dalam parpol memenangkan diri sendiri. []

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here