Ganti Nama Laut China Selatan di Peta, Soal Kedaulatan atau Pilih Bandulan Politik?

0
208
Wakil Menteri Urusan Bahari Arif Havas Oegroseno menunjuk lokasi Laut Natuna Utara di peta baru Indonesia

Nusantara.news – Pemerintah Indonesia merilis peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terbaru pada Jumat (14/7) lalu. Ada perubahan yang mencolok dari peta ini salah satunya penggunaan nama “Laut Natuna Utara” untuk sebuah perairan di wilayah Natuna, sebelumnya digunakan nama “Laut China Selatan” atau South China Sea.

Kontan saja, perubahan nama itu mendapat protes dari Beijing. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang menganggap penyebutan nama itu menyinggung teriritorial Laut China Selatan yang diklaim oleh mereka sebagai bagian dari jalur historis perairan China berdasarkan asumsi nine-dashed line atau sembilan titik imaginer.

“Perubahan nama tersebut sama sekali tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan standardisasi penyebutan nama wilayah secara internasional,” kata Geng pekan lalu sebagaimana dilansir CNN.

Geng bahkan meminta agar negara-negara yang berada di sekitar Laut China Selatan dapat bekerja sama mencapai tujuan bersama terkait kondisi pertahanan dan keamanan di Laut China Selatan. Secara tidak langsung, Geng tampaknya menuding pemerintah Indonesia telah membuat keresahan atau bahkan dianggap mengancam instabilitas kawasan Laut China Selatan dengan mengganti nama di perairan Natuna.

Bagi China, tindakan Indonesia ini adalah perkembangan geo-politik terbaru dalam rangka melawan ambisi penguasaan teritorial China di wilayah maritim. Sebab, tahun 2011 tepatnya di era Benigno Aquino III, China juga pernah berselisih dengan Filipina soal nama, China melakukan gugatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag Belanda tentang penggantian nama wilayah Laut China Selatan di perairan Filipina dengan nama “Laut Filipina Barat”. Tapi China kemudian mengabaikan keputusan tersebut pada 2016 yang memenangkan Filipina, dan menganggapnya sebagai lelucon.

Indonesia berhak mempertahankan wilayah laut dari klaim negara lain, termasuk oleh China. Sebagaimana diketahui, wilayah perairan Natuna, meskipun saat ini tidak dalam sengketa tapi bersinggungan secara langsung dengan Laut China Selatan. Jika tidak ada upaya mempertegas wilayah kedaulatan Indonesia di kawasan ini, bukan tidak mungkin China akan mencaplok kawasan laut Natuna yang kaya akan sumber daya alam itu.

Dari segi mempertahankan kedaulatan wilayah, penegasan kembali nama perairan di wilayah perbatasan yang berpotensi disengketakan adalah hak semua negara. Tapi masalahnya, apakah penggantian nama dalam peta terbaru ini betul-betul didasarkan semangat mempertahankan kedaulatan atau karena kecenderungan geo-politik pemerintah saat ini?

Seperti diketahui, jalur Laut China Selatan yang merupakan jalur perdagangan internasional strategis menjadi perebutan dua negara adidaya di bidang ekonomi, China dan Amerika Serikat. Pemerintah AS, termasuk Presiden AS Donald Trump beberapa kali marah dan mengecam Beijing karena dituding tidak menaati keputusan mahkamah arbitrase internasional, dengan tetap membangun pangkalan militer di kepulauan Laut China Selatan yang disengketakan. Beberapa kali patroli militer AS dikerahkan ke kawasan itu. China pun demikian, berbalas unjuk kekuatan militer di jalur perdagangan internasional tersebut.

Dari segi geopolitik, jika maksud dari penggantian nama bertujuan mengurangi dominasi China di kawasan Laut China Selatan, dengan mendegradasi perairan beridentitas China itu, dapat ditafsirkan Indonesia memberi peluang bagi dominasi adidaya yang lain, yakni Amerika Serikat. Apakah memang demikian?

Pemerintah tentu harus mampu memberi alasan yang tepat dan berdasar, terutama terhadap negara yang memprotes atas perubahan nama tersebut. Jangan sampai masalah perubahan nama menyeret Indonesia ke meja mahkamah arbitrase internasional. Sebab, Indonesia punya reputasi kalah dalam beberapa kali sengketa di mahkamah itu.

Jangan membandingkan dengan Filipina yang bisa menang di arbitrase internasional, karena bagaimanapun di era Benigno Filipina merupakan sekutu kuat Amerika Serikat di kawasan tersebut. Meskipun di era presiden baru, Rodrigo Duterte, bandul mulai bergerak ke China sehingga membuat isu sengketa Laut China Selatan antara Filiphina-China pun meredup.

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno berdalih bahwa  penyebutan nama Laut Natuna Utara agar kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tersebut dapat merujuk pada satu nama.

Menurut dia, dalam peta yang lama, kawasan landas kontinen tersebut memiliki rujukan nama yang beragam, misalnya Blok Natuna Utara dan Blok Natuna Selatan.

“Ini supaya ada kesamaan, maka kami beri nama Laut Natuna Utara,” kata Havas.

Menurut Havas penamaan Laut Natuna, sebelumnya juga telah ditetapkan pada tahun 2002, kendati sejak 1970-an eksplorasi migas di sana telah menggunakan nama Natuna Utara.

Havas menegaskan Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan nama sebuah wilayah di wilayah teritorial Tanah Air. Adapun untuk kepentingan pencatatan resmi secara internasional dapat dilakukan melalui forum khusus pencatatan nama laut, yakni Organisasi Hidrografi Internasional. Organ TNI AL, Pusat Hidrografi-Oseanografi menjadi anggota forum dunia itu.

Pembahasan peta NKRI terbaru dengan perubahan itu merupakan hasil serangkaian pembahasan sejak Oktober tahun 2016. Perubahan peta Indonesia terakhir kali pernah dibuat pada 2005.

Pembahasan peta dikoordinasi oleh Kemenko Bidang Kemaritiman yang melibatkan berbagai kementerian atau lembaga terkait, khususnya tim perunding perbatasan Indonesia. Pembahasan juga melibatkan sejumlah pakar di bidang hukum laut internasional dan batas maritim.

Selain China dan Filipina, konflik di wilayah Laut China Selatan juga melibatkan beberapa negara seperti Taiwan, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Letaknya yang strategis sebagai jalur perdagangan dunia akan menghasilkan keuntungan bagi negara yang menguasainya. Kandungan kekayaan sumber daya hayati dan mineral di dalamnya juga menjadi pemicu sengketa.

Sementara itu, menurut I Made Andi Arsana, pakar Hukum Laut UGM, penggantian nama tidak membawa kekuatan hukum apapun namun merupakan pernyataan politik dan diplomatik.

“Ini akan dilihat sebagai langkah besar Indonesia untuk menyatakan kedaulatannya,” kata dia.

“Ini akan mengirim pesan yang jelas, baik untuk warga Indonesia maupun secara diplomatis,” urai Arsana.

Euan Graham, direktur program keamanan internasional di Lowy Institute, Australia mengatakan, tindakan Indonesia tersebut menyusul penolakan baru terhadap klaim teritorial China oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya.

“Ini akan diperhatikan oleh Beijing,” katanya.

Jadi, jika ini tentang kedaulatan, tentu memang seharusnya dilakukan. Tapi jika ini tentang pilihan bandulan politik antara China dan Amerika Serikat, pemerintah harus menghitung risiko berhadapan dengan raksasa ekonomi dunia tersebut di kawasan Laut China Selatan, sebab jalur ini merupakan bagian program ambisius Beijing, One Belt One Road (OBOR). []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here