#Ganti Presiden 2019: dari Desas-desus Menjadi Realita Politik

0
600
Ilustrasi

Nusantara.news – Awalnya dari sekelompok aktivis, lalu diartikulasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke grassroot (akar rumput)-nya lewat media kaos. Gayung bersambut, aktivis ‘the Power of Emak-emak’ pimpinan Asma Dewi yang pernah dikriminalisasi terkait kasus Ahok marah (2017), lalu memimpin ibu-ibu mengkampanyekannya bersama artis lawas Neno Warisman, sehingga kaos dengan kalimat #Ganti Presiden 2019 pun menjadi marak.

Kenapa ini membesar? Tentu tidak akan ada asap jika tidak ada api. Kinerja Presiden Joko Widodo menjadi masalah, namun pencitraan diri terus dilakukan sehingga terjadi disorientasi dan oleh publik dipersepsikan negatif. Mulai dari naik motor Chopper, bagi-bagi sembako dari mobil kepresidenan, bagi-bagi sertifikat tanah, bagi-bagi THR (Tunjangan Hari Raya) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), DPR, dan Lembaga Tinggi Negara.

Padahal seorang petahana dinilai dengan basis kinerja. Bagaimana kinerjanya? Pertumbuhan yang diyakininya meroket di awal 2017, yaitu sebesar 8%, ternyata hanya tumbuh 5,04%. Mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) yang diasumsikan pada APBN 2018 sebesar Rp 13.400 saat ini mencapai Rp 14.200/USD. Harga minyak pada APBN 2018 hanya USD 48/barrel saat ini mencapai USD 80/barrel. Kredit macet mengancam perbankan nasional (sudah banyak CAR/Capital Adequacy Ratio-nya di bawah 8% sebagai rasio kecukupan modal) dan pada gilirannya akan menjadi bom waktu. Utang negara sudah mencapai Rp 5.400 triliun dan likuiditas APBN bermasalah disebabkan target pajak tidak tercapai karena selalu salah dalam menetapkan target (terlalu ambisius). Ambisi pembangunan infrastruktur pada APBN 2018 mencapai 19,5% hampir Rp 400 triliun, dan hampir sejajar dengan nilai anggaran pendidikan di APBN.

Sementara, anggaran pendidikan atas perintah konstitusi sedangkan infrastruktur merupakan ambisi Presiden. Kita memahami pembangunan infrastruktur tidak berdampak langsung pada ekonomi masyarakat. Bukannya tidak baik, tapi tidak merupakan prioritas dan anggarannya terlalu ambisius.

Saat ini, jalan tol dijadikan pencitraan diri pada saat mudik lebaran. Pada gilirannya twin defisit ekonomi (defisit APBN dan Neraca Perdagangan) serta negatifnya berapa indikator ekonomi utama akan mengarah pada krisis moneter jilid II, kalau tidak mau diakui setidaknya kita memasuki tahap resesi.

Ancaman George Soros

George Soros adalah pialang saham dan keuangan tingkat global yang tahun 1997 pernah membuat heboh dengan melakukan currency war di kawasan Asia sehingga terjadi krisis moneter di beberapa negara Asia. Indonesia terparah mengalaminya dan masih terasa sampai saat ini karena pemerintahan era reformasi belum ada yang berhasil mengatasinya, termasuk pemerintahan Joko Widodo yang tengah mencapai titik kulminasi.

Pada gilirannya situasi ini akan berdampak pada kenaikan harga-harga karena produk impor atau berbahan baku impor. Bahan Bakar Minyak (BBM) secara teori neoliberalisme seharusnya dinaikkan, tetapi karena Pilpres 2019 ini tidak akan dilakukan. Namun ibarat memegang bola panas, BBM pada titiknya akan mencapai puncak jika Iran-Israel bergejolak karena Amerika Serikat (AS) mencabut perjanjian nuklir dengan Iran. Secara geopolitik Israel-Palestina dan Israel-Iran serta gangguan Badan Intelijen Israel, Mossad, terhadap percobaan pembunuhan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, memanaskan Timur Tengah dan akan berdampak pada harga minyak dunia. Diperkirakan, jika memanas akan mencapai USD 90-USD 100 per barrel.

Jika terjadi gejolak harga BBM tentu akan berdampak sistemik pada harga-harga produk konsumsi, khususnya sembako. Apalagi momentum Ramadhan sangat sensitif bagi masyarakat, di saat Bulog (Badan Urusan Logistik) yang dipimpin Komjen Pol. (Purn) Budi Waseso dan Kementerian Pertanian berbeda pandangan dengan Kementerian Perdagangan yang “getol” mengimpor pangan di saat petani sedang panen.

Kaos #Ganti Presiden 2019 yang semula berupa desas-desus dan “rekayasa politik”, ternyata akhirnya menjadi fakta politik. Reaksi berlebihan yang dilakukan pendukung Joko Widodo, termasuk menciptakan opini publik tentang Pembubaran PKS adalah langkah off side. Sikap dan perilaku partai politik pendukung, PDI Perjuangan, dengan bereaksi terhadap tulisan Radar Bogor dengan perilaku anarkis terhadap pers adalah kekeliruan. Apalagi ada pernyataan petinggi PDI Perjuangan, “Syukur terjadi di Bogor, jika terjadi di Jawa Tengah akan rata dengan tanah.”

Bermusuhan dengan pers adalah perbuatan politik yang keliru dan sampai saat ini tidak ada penyesalan dari DPP PDIP, seakan membenarkan pendapat itu. Sikap arogansi kekuasaan tentu berdampak negatif pada Joko Widodo. Belum lagi sinyalemen tentang partai Nasdem, dengan ulah Jaksa Agung (kader Nasdem) yang tunduk atas parpolnya sehingga memperburuk kinerja Kejaksaan Agung yang seharusnya menjadi lokomotif penegakan hukum di Indonesia.

Partai Golkar juga mulai bergejolak karena kelemahan kepemimpinan. Ketua Umum Golkar dibujuk dan diiming-imingi menjadi cawapres agar melakukan kampanye bagi petahana untuk kepentingan Pilpres 2019, pada gilirannya akan menjadi bumerang bagi Joko Widodo sendiri. Belum lagi, dielu-elukannya cawapres untuk kalangan Nahdlatul Ulama (NU), seperti Muhaimin Iskandar (Partai Kebangkitan Bangsa), Muhammad Romahurmuziy (Partai Persatuan Pembangunan) dan Mahfud MD. Lalu, di kalangan TNI dielu-elukan Gatot Nurmantyo dan Moeldoko, yang pada saatnya akan mendegradasi elektabilitas Joko Widodo jika nantinya ia memilih salah satu dan harus mengecewakan yang lain.

Fenomena Post Truth?

Dalam komunikasi politik, desas-desus bisa jadi awalnya tidak benar, tapi karena dijadikan pesan berulang-ulang dan berjejaring serta diperbincangkan secara masif bakal menjadi realita. Saat ini, yang memperbincangkan #Ganti Presiden 2019 mencapai 200 juta orang, terlepas ada yang suka atau tidak suka, tetapi sudah menjadi fakta dan realita politik.

Desas-desus adalah bentuk kampanye negatif dalam ilmu publisistik (komunikasi) yang disebut propaganda. Sah, karena berbasis fakta dan menyangkut “rasa” serta HAM (Hak Azasi Manusia). Kampanye #Ganti Presiden 2019 tentu akan ditelan angin jika tidak berbasis fakta. Publik lebih cenderung mengikuti perasaan mereka ketimbang kebenaran, namun tentu ini menjadi “Pekerjaan Rumah” (PR) bagi pendukung Joko Widodo.

Cacatnya janji kampanye dicatat publik, ada 66 yang tidak terealisir, termasuk Nawacita. Konten narasi yang dilakukan pihak Joko Widodo bersifat reaktif. Sikap dan perilaku para pembantunya dinilai negatif, sehingga yang semula tujuannya untuk meredam malah justru memperbesar. Rencana pertemuan Amien Rais (AR) dengan Joko Widodo yang semula untuk meredam ketegangan politik, berubah menjadi politik sektarian. AR diartikulasikan mewakili kelompok Islam dan Joko Widodo dinilai tidak pro-Islam. Yogyakarta, yang dianggap basis AR, baru-baru ini, dipimpin oleh Forum Umat Islam Bersatu melakukan demonstrasi #Ganti Presiden 2019.

Di waktu bersamaan, Prabowo Subianto (PS) dan AR bertemu dengan Habib Rizieq Shihab (HRS) di Mekah sekalian beribadah umroh. HRS tegas mengusulkan dan meminta segera parpol Islam mendeklarasikan Poros Umat (Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Bulan Bintang) melawan parpol pengusung Joko Widodo pada Pilpres 2019 nanti. Pertemuan tokoh-tokoh ini tentu membuat ketar-ketir kubu Istana dan pendukung Joko Widodo.

Kubu Joko Widodo harus membuat narasi berdasarkan fakta, bukan lagi pencitraan seperti THR untuk ASN, karena itu bersifat normatif: kewajiban negara. Bahkan THR untuk DPR dianggap gratifikasi karena tidak berdasarkan norma keuangan negara.

Media online mainstream berperan dalam olah momentum, lalu jejaring media massa bergerak. Sayangnya, fans Joko Widodo saat ini di media sosial tidak sekuat pada saat Pilpres 2014. Saat ini lebih banyak hal negatif di media sosial, karena sorotan tentang Presiden Joko Widodo seharusnya berbasis kinerja pemerintahannya.

Media online sudah menjadi media arbitrase bagi publik karena media mainstream (TV dan media cetak) sudah dianggap tidak objektif. Jika media online dan media sosial tidak dikuasai akan menjadikan #Ganti Presiden 2019 menjadi realita politik, bukan lagi sekadar desas-desus. Tepatnya adalah psywar (perang urat syaraf) dan sebagai bagian dari dinamika demokrasi. #Ganti Presiden 2019 sudah menjadi mantera dan meme, serta videonya yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat menjadi viral, membuat “kejang-kejang” pendukung Joko Widodo. Laporan POLRI yang dibuat kubu Joko Widodo terhadap Effendi Saman (ES) – inisiator #Ganti Presiden 2019 tidak berlanjut karena ternyata pelaku yang disangkakan Effendi, yang mengertak (mem-bully) salah satu peserta pawai pendukung Joko Widodo, ternyata hanya mirip ES belaka.

Pernyataan Joko Widodo, “Masa ganti Presiden lewat kaos?” justru menjadi momok bagi Istana. Bukan meredakan, malah semakin memperbesar dan saat ini gerakan tersebut sulit dibendung.

Telah terjadi penyederhanaan propaganda melalui kaos #Ganti Presiden 2019 karena fenomena komunikasi politik Post-Truth. Politik Indonesia semakin tidak substantif karena peperangan yang terjadi di tingkat “terendah” dan reaksi politik yang juga kampungan.

Isu Pembubaran PKS dan Melahirkan Dua Koruptor Besar

Politik Indonesia semakin sloganistik setelah tercebur pada politik transaksional. Begitulah kualitas politik kita menjelang 73 tahun merdeka. Reformasi membuat kita mundur, masuk pada era kebebasan politik yang belum saatnya kita lakukan alias prematur demokrasi.

Lihat, isu pembubaran PKS oleh Gerakan ’98 yang mayoritas pendukung Joko Widodo, Generasi 98 yang fenomenal sebagai garda terdepan meruntuhkan rezim Soeharto justru hanya melahirkan isu pembubaran PKS, suatu sikap yang sangat a-demokratis. Belum lagi reaksi berlebihan dari Mahfud MD tentang gaji BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), dengan menyatakan, “PKS melahirkan dua koruptor besar”. Padahal kita mengetahui justru parpol pendukung Joko Widodo yang menempati rekor dalam melahirkan koruptor. PKS termasuk urutan terbawah parpol yang melakukan korupsi. Mengaitkan PKS dengan bom di Surabaya juga dilakukan tapi fakta politik menunjukkan hal berbeda, dan kembali tuduhan bersifat hiperbolik dalam suatu komunikasi politik.

Tanpa disadari hal ini justru kampanye gratis bagi PKS, yang dianggap sebagai parpol terdepan dalam membela Islam, karena Joko Widodo distigmakan sebagai pendukung Ahok (2017) adalah anti Islam, dan tidak mendukung Gerakan 212 (2 Desember 2016).

Pemerintahan Orde Baru dianggap Islam-phobia, tapi pemerintahan Joko Widodo sama buruknya, karena ekses Gerakan 212 telah mengkriminalisasi tokoh-tokoh Islam yang keras saat itu, melawan Ahok (Pilkada DKI Jakarta tahun 2017). Skema politik antara Islam dan non-Islam, serta dukungan partai nasional tengah, seperti PDIP dan Golkar, tidak menjamin memenangkan Joko Widodo pada Pilpres 2019. PS di Pilpres 2014 juga didukung mayoritas parpol, tapi Joko Widodo justru memenangkannya dengan angka tipis dan PS menuduh terjadi kecurangan politik saat itu.

Ketakutan Joko Widodo diantisipasi dengan merekrut Ali Mochtar Ngabalin yang dianggap tokoh Islam. Padahal di kalangan Islam, dia bukan siapa-siapa. Pernyataannya akan meminta AR dipecat dari Ketua Dewan Penasihat Persaudaraan Alumni (PA) 212 dicibir dan ditanggapi  sinis oleh umat Islam. Perekrutan Ngabalin memperlihatkan keterbatasan wawasan politik Joko Widodo, khususnya tentang politik Islam. Kegagalasn Ahok yang didukung oleh petinggi NU dan PKS, membuat Joko Widodo semakin bingung membaca politik Islam.

Propaganda dengan mengguakan hastag #Ganti Presiden 2019 akan berlanjut melalui lagu. Konon, AR, Ahmad Dhani, John Alang (Boomerang), Mardani Ali Sera, Fadli Zon, dan beberapa artis sedang masuk dapur rekaman membuat lagu “Ganti Presiden 2019”. Jelas hal ini teror bagi kubu Joko Widodo di saat George Soros menyatakan akan terjadi krisis di Eropa dan beberapa negara berkembang. Dikuatkan oleh Paul Krugman, ekonom utama dunia, dimana krisis akan dialami negara berkembang termasuk Indonesia.

Joko Widodo harus menghadapi ibu-ibu rumah tangga yang dipimpin oleh Asmawati dan Neno Warisman, serta kalangan Islam yang dipelopori PKS, ibu-ibu, dan kalangan Islam adalah segmen terbesar dari pemilih di Indonesia yang mencapai 192 juta orang pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres mendatang. Kalangan Islam sudah dilembagakan dengan pembentukan poros umat di Mekah bersama PS, AR, dan HRS, selanjutnya komunikasi politik intensif terus dilakukan.

Kampanye #Ganti Presiden 2019 adalah propaganda sederhana yang memperoleh respon masif dari publik. Hal ini diakui saat ini sudah menjadi realitas dan fakta politik di Indonesia, hanya dengan jurus sederhana Joko Widodo takluk dan tak berdaya secara politik. Narasi Keberhasilan Pemerintah dan hastag #Tetap Jokowi tidak mampu membendung komunikasi politik era Post-Truth.

Kubu Joko Widodo memang dilemahkan karena kinerja yang pas-pasan, dan situasi ekonomi global yang tidak kondusif saat ini, sehingga propaganda #Ganti Presiden 2019 berkembang dan didukung secara masif oleh publik.

Keberhasilan kaos dengan hastag #Ganti Presiden 2019 bersifat masif karena terdapat keyakinan dan perasaan kecewa rakyat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Narasi Keberhasilan Joko Widodo pun tenggelam, padahal media mainstream (kecuali TV One) masih menjadi pendukung Joko Widodo. Media mainstream saat ini kalah dengan media online dan media sosial karena adanya fenomena Post-Truth dalam komunikasi politik zaman now.

Kubu Joko widodo lemah dalam membangun publik opini karena sudah lebih dulu mendapat serangan “bom atom” berupa hastag #Ganti Presiden 2019. Padahal pertarungan sesungguhnya belum dimulai (kampanye Pilpres 2019 setelah 20 Agustus 2018), namun telah terjadi “ejakulasi dini” politik Kubu Joko Widodo.

Pada Pilpres 2014 kekuatan Joko Widodo didukung oleh relawan yang militan karena pencitraan Joko Widodo yang berhasil, tapi Pilpres 2019 kali ini penilaian berdasarkan kinerjanya sebagai petahana. Basisnya adalah kinerja yang buruk, jadi bukan karena Partai Gerindra (PS), atau partai PKS dengan Mardani Ali Sera pencetus #Ganti Presiden 2019, atau HRS yang anti Joko Widodo, atau AR yang gemar mengkritik. Mereka ingin ganti Presiden karena ingin menentukan masa depan Indonesia yang lebih baik. Itu saja!

Seharusnya, Joko Widodo berkaca dengan dirinya, “jangan salahkan lantai tak rata padahal memang ia tidak bisa menari”. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here