Ganti Rugi Lahan Dinilai Tidak Adil, Warga Demo ke Pengadilan Negeri Kota Malang

0
189

Nusantara.news, [Lokasi] – 

Sinergy Aditya

Nusantara.news, Kota Malang –  Sekumpulan warga Madyopuro, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Warga Terdampak (FKWT) melakukan demo di Pengadilan Negeri Kota Malang, Selasa (28/2/2017).

FKWT merupakan kumpulan warga yang mana tanahnya terkena dampak pembangunan Tol Malang-Pandaan (Mapan). Mereka menguggat putusan Pengadilan Negeri Kota Malang soal ganti rugi yang dinilai tidak berkeadilan. Para pendemo juga menduga  ada permainan di balik persidangan yang mengarah pada pelanggaran etika dan profesi hakim.

Wakil Koordinator Forum Komunikasi Warga Terdampak Pembangunan Tol Malang Pandaan, Elhamdi mengatakan, keberadaan mereka di PN Kota Malang merupakan upaya mengawal pemeriksaan yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) di Pengadilan Negri Kota Malang.

“Ada 50 orang dari total 63 warga terdampak pembangunan jalan tol Malang – Pandaan (Mapan) yang hingga sampai saat ini masih dirasakan tidak diberikan keadilan atas putusannya,” kata Elhamdi.

Menurutnya, pemanggilan Ketua Forum yakni Andy Sampurno untuk memenuhi pemeriksaan MA terkait laporan warga Madyopuro yang menyatakan, putusan Hakim Pengadilan Negeri dinilai salah obyek.

“Jadi keputusan hakim salah obyek. Di berita menyebutkan Cemorokandang, padahal  permasalahannya kan di Madyopuro. Itu kan tidak benar,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga menambahkan bahwa sampai saat ini masih banyak warga terdampak yang tidak diberi keadilan, dalam amar putusan hakim pengadilan negeri.

“Bukan kami menolak pembangunan, namun kita tidak diberikan keadilan, di mana ganti rugi atas tanah yang terdampak tidak layak dan adil bagi kami. Ada kejanggalan antara P2T dan Tim Appraisal dalam menentukan besaran nilai tanah kami,” imbuhnya.

Ia berharap, adanya pemeriksaan bisa memberikan jalan keluar yang baik dan bisa diterima oleh masyarakat yang meminta ganti rugi pembebasan lahan dari proyek pembangunan jalan tol itu. Perlu diketahui, warga yang datang merupakan perwakilan dari  85 warga pemilik 212 bidang tanah yang terkena proyek pembangunan jalan tol Malang-Pandaan.

“Semoga dengan kehadiran MA, dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan berkeadilan untuk warga Madyopuro kedepannya,” harap Elhamdi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here