Garam Impor Masuk Jatim, Inikah Pemainnya?

0
240
Sejumlah anggota Komisi B DPRD Jatim melakukan sidak di Terminal Jamrud, Tanjung Perak, Surabaya, Rabu (31/1/2018) bersama Aliansi Masyarakat Garam (AMG) Sumenep Madura.

Nusantara.news, Surabaya – Sebelum menjadi presiden, Joko Widodo (Jokowi) pernah berjanji akan akan menghentikan segala kebijakan impor pangan. Menurut Jokowi, Indonesia yang memiliki kekayaan alam berlimpah dengan tanah yang subur ini seharusnya jadi negara pengekspor.

“Kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya kok,” kata Jokowi saat itu.

Tapi kini, kebijakan impor itu kembali diambil pemerintah. Tidak tanggung-tanggung, impor dilakukan secara serentak. Beras impor, daging impor, garam pun impor. Alasan impor, karena stok dua komoditas itu tak cukup memenuhi kebutuhan nasional.

Sayangnya, di kementerian terjadi ketidakserasian data kebutuhan garam nasional. Sebut saja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih bertahan pada perhitungan kebutuhan garam nasional yang tertera dalam neraca garam nasional.

Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, disebutkan wewenang impor garam hanya melalui rekomendasi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sampai sekarang, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti belum mengeluarkan rekomendasi impor garam tersebut. KKP masih berpegang pada neraca garam yang dipegangnya. Dalam neraca garam itu sudah jelas menggambarkan supply-demand garam nasional dari 2016-2018, serta kebutuhan impor garam.

Baca juga: Impor Beras Bukti Kedaulatan Pangan Telah Gagal

Dalam neraca garam 2016-2018 disebutkan, kebutuhan garam impor untuk tahun ini sebesar 2.133.776 ton. Besaran impor itu dihitung dari kebutuhan sebesar 3.983.280 ton dikurangi stok awal sebesar 349.505 ton dan produksi sepanjang 2018 sebesar 1,5 juta ton.

Namun Kementerian Perindustrian memiliki data lain. Kebutuhan impor garam industri sebanyak 3,7 juta ton. Ini mengingat garam industri tidak diproduksi di dalam negeri, padahal komoditas ini dibutuhkan untuk mendorong produksi. Ini mengingat garam industri tidak diproduksi di dalam negeri, padahal komoditas ini dibutuhkan untuk mendorong produksi. Angka 3,7 juta ton sudah disesuaikan dengan kebutuhan garam industri per tahun. Jadi, apabila Kementerian Perdagangan dalam setahun ini ingin melakukan impor, tak perlu lagi meminta rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Impor garam industri tidak akan dilakukan seandainya produksi dalam negeri mencukupi.

Data yang diperoleh, impor garam tahun 2015 1,7 jt ton, tahun 2016 2,3 juta ton, tahun 2017 2,4 juta ton, dan tahun 2018 3,7 juta ton. Adanya perbedaan garam impor yang cukup jauh ini dipertanyakan. Banyak petani garam merasakan dirugikan. Alasannya, jatah penyerapan garam rakyat hanya 700 ribu ton, sementara saat normal produksinya bisa mencapai 2 juta ton, sehingga ada sisa 1,3 juta ton. Pertanyaannya, perusahaan mana yang membutuhkan garam sebesar itu?

Aliansi Masyarakat Garam (AMG) Sumenep Madura mempertanyakan peruntukan garam dengan selisih yang besar tersebut. “Salah pengelolaan garam impor berdampak pada kebutuhan garam lokal. Saat ini ada kesimpangsiuran informasi soal garam impor. Hal ini membuat petani garam tidak nyaman. Kami merasa dirugikan,” tegas Koordinator AMG Sumenep Madura Haji Ubed dalam hearing bersama Komisi B DPRD Jatim, Rabu (31/1/2018).

Ditambahkan Ubed, sebenarnya kualitas garam lokal, baik untuk industri maupun konsumsi tidak jauh beda kualitasnya. Tapi mengapa pemerintah justru malah melakukan impor. Ubed menduga, impor garam hanyalah permainan para pengusaha nakal.

“Sebenarnya pemerintah daerah berhak menghentikan impor garam dari perusahaan. Impor garam untuk alasan kebutuhan industri sangat tidak diterima akal sehat, apalagi dengan selisih 1,3 juta ton,” tegas Ubed.

Pasalnya, selama ini kalau berbicara mengenai kebutuhan dan peruntukan impor, petani garam selalu tidak mendapat kejelasan. Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perindustrian tidak penjelasan pasti.

Garam Impor Disalahgunakan

Di waktu yang sama, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah terbitkan izin impor garam industri pada Rabu (31/1/2018). Hal ini untuk mencukupi kebutuhan produksi industri, seperti kertas. Kemendag telah memberikan izin impor garam industri bagi 21 industri. Izin impor diberikan sebesar 2,37 juta ton untuk penggunaan sepanjang tahun.

Izin impor diberikan pada industri yang bergerak di bidang industri chlor alkali plant (CAP) dan farmasi. Sementara untuk industri aneka pangan belum dikeluarkan. Alasan Kemendag mengeluarkan izin impor, sebab produksi garam yang dihasilkan petani belum mampu memenuhi kebutuhan industri. Salah satu contoh, industri farmasi yang membutuhkan garam dengan kadar Natrium Clorida (NaCl) tinggi untuk kebutuhan cairan infus belum dapat dipenuhi industri dalam negeri.

Sekedar diketahui, jenis garam di Indonesia dibedakan menjadi dua. Pertama adalah garam industri dengan kadar NaCl di atas 97% dan kedua adalah garam konsumsi yang kandungan NaClnya garam hanya sebesar 94,7%. Untuk industri CAP dan farmasi serta kosmetik memang membutuhkan garam dengan NaCl tinggi sehingga belum dapat menggunakan garam rakyat.

Namun demikian, banyak garam impor industri yang kemudian disalahgunakan peruntukannya. Hal ini disampaikan Ketua Komisi B DPRD Jatim Ahmad Firdaus Febrianto saat melakukan sidak di Terminal Jamrud, Tanjung Perak Surabaya bersama petani garam.

Menurut Firdaus, garam impor ada yang digunakan untuk industri aneka pangan, pengasinan ikan, penyamakkan kulit, pakan ternak, pengeboran minyak, sabun dan detergen, serta industri lain yang jumlahnya kecil. Padahal peruntukan industri ini, sebut Firdaus, bisa menggunakan garam rakyat (lokal). Data Kemendag, kebutuhan kedua jenis industri tersebut sebesar 2,49 juta ton.

Karena itu DPRD Jatim memiliki kewajiban untuk mengawal garam impor agar tidak merugikan petani garam. Pasalnya, stok garam rakyat saat ini yang tersedia 1,1 juta ton. “Sebenarnya ini untuk garam industri sudah cukup. Kebutuhan garam industri 500 ribu ton untuk 12 perusahaan. Artinya garam lokal untuk industri tidak masalah. Bahkan banyak industri pengasapan ikan atau pengasinan ikan menggunakan garam impor. Secara aturan ini tentu menyalahi. Padahal untuk pengasapan ikan justru bagus menggunakan garam lokal. Karena kalau menggunakan garam impor justru dapat merusak produk tersebut,” terang Firdaus.

DPRD Jatim mengimbau agar garam impor dapat digunakan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peruntukan. Bagi para importir yang menggunakan pengasinan dari garam impor supaya diganti dengan garam rakyat.

Dalam sidak tersebut, DPRD Jatim menemukan Kapal MV Nord Tokyo sedang melakukan bongkar muat garam impor oleh PT Mandiri Tunggal Swakarsa sebanyak 26.800 ton. Yang menjadi pertanyaan, Kemendag baru saja menerbitkan izin impor pada Rabu (31/1/2018). Tapi pada hari yang sama, garam impor sudah masuk Jawa Timur. Bagaimana mungkin impor garam  dilakukan secepat itu.

Baca juga: Makna Semprotan Kritik Presiden Kepada Menteri Perdagangan

Di tempat yang sama, Agus Maimun, anggota DPRD Jatim mengatakan, pihaknya berjanji akan mengawasi dengan ketat masuknya garam impor dari Australia ke Jawa Timur. Pasalnya, dalam impor tersebut terdapat banyak kejanggalan. Di antaranya belum terbitnya izin impor tetapi importir sudah mendatangkan garam.

Dalam sidak, DPRD Jatim menemukan Kapal MV Nord Tokyo sedang melakukan bongkar muat garam impor oleh PT Mandiri Tunggal Swakarsa sebanyak 26.800 ton. Yang menjadi pertanyaan, Kemendag baru saja menerbitkan izin impor pada Rabu (31/1/2018).

“Kita akan telusuri apakah kebijakan ini sesuai dengan prosedur atau tidak. Termasuk kuota. Sebab kuota merupakan kebijakan. Teknis importir siapa yang mengatur, itu akan kita telusuri,” tegasnya.

Agus menjelaskan, kebutuhan garam konsumsi sebenarnya hanya 1,6 juta ton. Di Jatim sendiri konsumsi garam hanya berkisar 100 ribu ton. Sementara garam lokal banyak yang tidak terserap oleh industri. Tidak hanya itu, garam konsumsi juga tergerus. “Karena itu kita akan desak ke pemerintah untuk menghabiskan stok garam lokal dulu. Sebab untuk impor garam masih terjadi kontraproduktif. Jika memang garam impor untuk serapan industri, maka tidak perlu sebanyak itu. Nah, ini garam impor peruntukannya dipertanyakan,” urai Agus.

Dikendalikan Kartel

Adanya temuan garam impor masuk Jatim, DPRD Jatim akan memanggil pihak terkait untuk menjelaskan apa yang menjadi kebijakan pemerintah di lapangan. Pihaknya juga meminta agar pekerjaan bongkar muat dihentikan dulu sampai permasalahan izin impor jelas.

“Kita akan panggil PT Garam dan importir. Kita juga akan bicara dengan dinas terkait. Hari ini kita benar-benar membuktikan ada garam impor masuk Jatim saat bongkar muat. Siapa yang telah ‘bermain’ di sini,” sebut politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Menurut Agus, dalam kasus garam impor, para pelakunya sangat sedikit dan jelas. Tidak seperti kartel pangan lain seperti beras, gula dan daging. “Orang-orang yang bermain di impor garam sangat jelas. Distribusinya kemana saja dan untuk apa, ini yang kita telusuri. Kita punya beberapa fakta dan ini akan menjadi catatan kita untuk disampaikan ke provinsi dan pusat,” imbuhnya.

Menyiasati adanya mafia garam, Agus menegaskan pemerintah harus membentuk Satgas Pangan bidang garam. Tugasnya mengawasi peredaran dan penggunaan dari garam impor. Pasalnya, banyak kejadian garam impor yang peruntukannya disalahgunakan. Sampai saat ini belum ada tindakan tegas dari para importir garam.

Tidak bisa dipungkiri, selama importir garam kelas kakap mampu mengendalikan harga. Pemerintah bisa dibikin kelabakan karena ulah pengusaha besar ini. Praktik kartel garam ini sudah menguasai pasar Indonesia. Untuk kartel garam, rata-rata dikendalikan oleh mafia dari Jepang.

Hasil penyelidikan polisi dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), kehadiran mafia garam berdampak pada petani garam di Tanah Air karena mereka akan kesulitan memasarkan produknya. Ulah mafia garam pastinya sangat merugikan petani. Saat petani panen garam, para importir ini langsung menggelontorkan garam impor ke pasar. Tidak ada ceruk bagi petani.

Sisa-sisa bongkar muat garam impor Australia yang ditemukan saat sidak DPRD Jatim di Terminal Jamrud, Tanjung Perak, Surabaya. Diduga, masuknya garam impor di Jatim melibatkan kartel garam.

Ada pandangan bahwa para kartel dari bahan pangan pokok atau utama seperti beras, gula, garam, sebenarnya diciptakan oleh pemerintah sendiri.  Mafia atau kartel hampir semua di create sama negara. Sebab, negara-lah yang menciptakan persekongkolan. Misalnya, menetapkan kuota. Nah, kuota yang menciptakan pemerintah. Impotir pun yang menciptakan pemerintah.

Di masa lalu, dalam masalah garam, pemerintah dengan sengaja menciptakan persaingan antara petani garam dengan PT Garam. Tidak semestinya PT Garam sebagai perusahaan negara bersaing dengan rakyat. Biang keladi dari jatuhnya harga petani adalah karena negara dihadap-hadapkan dengan rakyatnya sendiri.

Pemerintah selaku pemilik saham di perusahaan plat merah harus mengubah model bisnis PT Garam. Jika selama ini masih menggarap industri hulu, perusahaan itu nantinya diarahkan bermain di industri hilir seperti pemurnian garam. Dengan demikian, seharusnya  PT Garam menampung produk garam milik petambak dan menstabilkan harga. Seperti yang selama ini dilakukan oleh Bulog dalam menangani masalah beras.

Selama ini kartel garam terjadi pada garam impor, garam lokal, dan gabungan keduanya. Modusnya membeli garam impor atau garam lokal dari petani dengan harga rendah untuk kemudian dijual kembali dengan selisih harga yang jauh lebih mahal.

Kondisi pergaraman nasional yang ‘tiarap’ karena kartel, sebenarnya dapat dilihat dari neraca garam. Jenjang kualitas garam yang berbeda untuk tiap kebutuhan atau kon­sumsi. Pertanyaannya mengapa pemerintah sama sekali tak bisa membasmi mafia? Tentu saja karena mental korup. Banyak oknum pejabat di dalam pemerintah yang ikut terlibat di dalam rantai praktik kartel dan jadi sohib-karib mafia. Selain itu mental bejat pengusaha sebagai strategi bertahan. Mereka menerapkan strategi tertentu agar membuat roda perusahaan tetap jalan di tengah situasi ekonomi yang buruk.

Biasanya, kartel ini berupa persengkongkolan di antara pemain bisnis sejenis, entah itu sepakat mengatur harga, membatasi produksi, atau hal-hal yang bersifat memonopoli. Padahal, mereka tahu, tak ada usaha yang membesar menjadi perusahaan multinasional dengan cara monopolistik. Perusahaan-perusahaan multinasional meraksasa karena mereka mampu menang di tengah kompetisi usaha yang sehat. Mereka menciptakan inovasi dan mengupayakan bisnis seefisien mungkin. Alhasil mereka kompetitif dan menang saingan.

Penyebab lain, koordinasi antar-kementerian. Lihat saja soal kebijakan pangan yang tak pernah beres. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang buruk maka wajar jika sehingga praktik kartel bisa terjadi dengan relatif mudah. Contoh saja, kuota impor.

Sebenarnya sudah lama KPPU menyelidiki modus praktik kartel industri garam di Tanah Air. KPPU menduga, pelaku kartel garam meraup keuntungan hingga Rp 2,25 triliun per tahun. Impor garam 2,25 juta ton per tahun, marginnya Rp 1.000 per kg, jadi margin totalnya Rp 2,25 triliun. Itu bukan nilai impornya, tapi marginnya saja, demikian data KPPU.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here