Garam Industri Impor Dikemas Untuk Konsumen, PT Garam Abaikan Produk Lokal

0
362
Indonesia, sesungguhnya berpotensi mampu memenuhi kebutuhan dalam negerinya, juga mampu mengekspor bila penanganan produksi garam dilakukan secara sistemik memanfaatkan teknologi. Dengan luas lahan yang sangat besar, seharusnya Indonesia tidak mengimpor garam, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri.

Nusantara.news, Gresik – Indonesia kekurangan 2 juta ton per tahun. Data yang berdasarkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2016 ini, seharusnya jadi magnet PT Garam sebagai satu-satunya BUMN yang mengatur tata niaga kristal putih kebutuhan sehari-hari ini untuk mendongkrak kapasitas produksi. Terutama dari petak-petak lahan milik petani garam.

Namun yang terjadi di lapangan tidak seasin keringat ratusan ribu buruh tambak garam. Kran impor justru kerap jadi pilihan kendati masih ada embel-embel lain. Seperti khusus hanya untuk kebutuhan garam industri. Ironisnya, setelah datang berton-ton, garam industri itu hanya berganti kemasan untuk dilempar sebagai garam konsumsi. Modus ini yang terungkap dari penggerebekan gudang PT Garam di Gresik oleh Mabes Polri, Rabu (7/6/2017).

Di dalam gudang yang terletak di Jalan Kapten Darmo Sugondo tersebut, polisi menilai ada penyimpangan perundang-undangan terkait spesifikasi garam yang ditentukan. Kepala Satgas Pangan Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menegaskan hal itu dalam keterangannya kepada media usia memimpin penyegelan.

“PT Garam memperuntukkan garam tidak sesuai spesifikasi kepada konsumen, dan izin impor garam konsumsi juga diganti dengan garam industri, hal ini menyalahi aturan karena izin awal adalah garam konsumsi,” katanya Wasisto, yang juga menjabat Kadiv Humas Mabes Polri.

Wasisto mengaku, pengalihan tersebut dilakukan PT Garam untuk menghindari ketentuan bea cukai sebesar 10 persen yang diberlakukan untuk garam konsumsi, sehingga diubah menjadi garam industri yang tidak dikenakan pajak. “Selain dugaan tindak pidana dalam memperdagangkan barang yang tidak sesuai ketentuan, juga ada dugaan tindak pidana korupsi melakukan perubahan pengajuan impor garam industri menjadi garam konsumsi, dengan menghindari pajak bea masuk,” tuturnya.

Wasisto mengatakan, garam yang diimpor dari Australia merupakan jenis garam industri dengan spesifikasi kandungan NaCl diatas 97 persen, kemudian dikemas dengan yodium, dan diperdagangkan menjadi garam konsumsi.

Padahal, kata dia, izin PT Garam dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri melalui surat nomor 04TL.23/17/0045 tanggal 12 April 2017 adalah mengimpor garam kadar NaCl 97 persen, atau kurang dari 99 persen dengan HS 2501.0092.

Sementara usai penyegelan, Bareskrim Mabes Polri mengamankan dua pelaku, ditambah enam orang pelaku diamankan Polda Jawa Timur. “Kami juga menyita surat maupun dokumen terkait dengan izin impor, dan terus kami kembangkan lebih lanjut karena garam kemasan itu sudah beredar di Jawa Timur dan Medan Sumatra Utara,” katanya.

Penggerebekan ini hanya berselang sehari pasca Menteri BUMN Rini M Soemarno mengecek rencana pemindahan Kantor Pusat PT Garam (Persero) dari Surabaya ke Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep pada 2018 mendatang. Dipilihnya Sumenep karena lahan terluas PT Garam ada di kawasan ujung timur Pulau Madura.

Pemindahan ini diharap bisa memantau dan mendongkrak produktivitas garam lokal untuk kebutuhan konsumsi nasional sebelum aib itu akhirnya dibongkar Mabes Polri. Padahal Bupati Sumenep A Busyro Karim sudah bermimpi kembalinya kantor pusat sejak 1998, membawa dampak positif bagi warganya maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

“Selama ini, kami di pemerintah daerah lebih sering menerima sumbangan masalah dari PT Garam. Kalau ada demo tentang PT Garam, pasti ke kantor bupati dan DPRD,” ujarnya, Selasa (6/6/2017).

Penyimpangan Karena Minimnya Pasokan

Kebutuhan garam konsumsi memang cukup tinggi di Indonesia. Sayang, bukannya didongkrak melalui pemberdayaan potensi lokal, yang terjadi justru pasokan garam industri dikemas ulang untuk konsumsi. Padahal langkah ini kontra produktif dengan keinginan pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan.

Dari segi harga, memang produsen garam konsumsi diuntungkan dibukanya kran impor. Ada selisih Rp500 per kilogramnya jika dibandingkan memakai garam lokal. Beruntung, masyarakat masih punya pertimbangan lain yang cenderung naif. Kendati tampilan lebih putih dan bersih, namun warna kecoklatan yang jadi ciri khas garam lokal justru jadi buruan.

Persoalannya, sebagai benteng terakhir harapan petani garam lokal untuk menyerap produksi, PT Garam dihadapkan pada tekanan yang menurut sumber Nusantara.News lazim terjadi pada jajaran petinggi institusi BUMN sebagai bentuk jaminan dalam karirnya.

Pratek ini tentu saja butuh penanganan serius aparat penegak hukum karena rakyat tetap menerima imbas negatifnya, seperti yang diakui Bupati Sumenep.

Jawa Timur tentu sangat berkepentingan jika produksi garam lokal benar-benar ditingkatkan. Apalagi 70 persen kebutuhan nasional dicukupi dari sana. Rata-rata produksi garam dari Madura tidak kurang mencapai 600.000 ribu ton setahun.

Gambaran sebarannya, di Kabupaten Sampang saja, terdapat di tiga kecamatan. Yaitu di kecamatan Galis, Pademawu dan Tlanakan. Luas areal produksinya tak kurang dari 888 hektar. Dan hanya produksi di Kabupaten Pamekasan ini saja, pada musim kemarau normal produksi garam rakyat mencapai 90.000 ton setahun.

Indonesia, sesungguhnya, bukan hanya berpotensi mampu memenuhi kebutuhan dalam negerinya, tetapi juga mampu mengekspor bila penanganan produksi garam dilakukan secara sistemik memanfaatkan teknologi. Dengan luas lahan yang sangat besar, seharusnya Indonesia tidak mengimpor garam, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri.

Kebutuhan garam konsumsi dan industri sekitar 3,4 hingga 3,5 juta ton. Namun, kemampuan produksi lokal hanya 1,4 juta ton. Sisanya harus didatangkan dari impor. Ada versi lain menyebutkan, kebutuhan garam nasional mencapai 4 juta ton per tahun dan kemampuan produksi lokal hanya mencapai 2 juta ton, sehingga tetap harus impor 2 juta ton untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Diketahui, di era Pemerintahan Presiden SBY, setiap tahun pemerintah mengalokasikan dana Rp 100 miliar untuk pengembangan pemberdayaan petani garam. Dalam kondisi seperti sekarang tentu alokasi jumlah itu menjadi kurang berarti.

Untuk mengejar ketertinggalan produksi garam dan menghadang laju impor, pemerintah di era Joko Widodo ini bisa men-support-nya lebih jauh. Untuk pemberdayaan petani garam dan ekspansi lahan paling tidak butuh minimal Rp 1 triliun per tahun.

Pentingnya penyediaan anggaran yang besar karena masih banyak produksi garam petani kualitasnya masih di bawah standar mutu yang baik sehingga harga jualnya sangat rendah. Jadi, perlu ada langkah-langkah yang mendorong petani bisa memproduksi garam dengan kualitas baik sehingga produksinya dihargai dengan tinggi.

Untuk bisa memproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang baik, skala produksi harus dilakukan dalam areal yang luas. Petani harus didorong menggarap tambak garam dalam areal yang luas dengan teknologi yang baik.

Untuk itu perlu ada mekanisme lembaga yang siap membeli produksi petani. Kalau perlu fungsi Bulog ditingkatkan untuk mengamankan stok garam nasional, sehingga petani tidak lagi dipermainkan dengan harga yang rendah saat panen.

Bila harga garam bisa dijaga di level yang menguntungkan bagi petani, produksi garam dipastikan akan meningkat karena potensi lahan di sentra garam seperti Madura dan beberapa daerah lain di luar Jawa Timur masih sangat besar dan bisa dikembangkan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here