Garam Langka, Industri Rakyat Terancam Bangkrut

1
208
Pekerja menyelesaikan pembuatan garam di Kampung Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (27/7). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/foc/17.

Nusantara.news, Jakarta – Menghilangnya pasokan garam dalam satu pekan terakhir membuat sejumlah industri kalang kabut. Bahkan ada di antaranya yang sudah merumahkan karyawannya. Kenyataan itu menunjukkan betapa pemerintah, sejak Orde Baru hingga sekarang tidak pernah bersungguh-sungguh memperjuangkan swasembada garam.

Padahal tahun 1960 Indonesia pernah swasembada garam. Belakangan hari pasokan terus merosot, kalau pun ada kenaikan belum mampu mengejar tingkat kebutuhan yang terus meningkat. Maklum saja, garam bukan hanya untuk masak di dapur. Melainkan juga dipasok ke sektor industri, pangan dan nonpangan, Maka perbandingan jumlah pasokan dan tingkat kebutuhan ibarat balapan kancil dan keong.

Indonesia, dengan panjang pantai 99.093 kilometer versi Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan potensi sekitar 34 ribu kilometer dapat digunakan sebagai budi-daya garam, mestinya tidak lagi meributkan soal kelangkaan barang. Persoalan cuaca yang mengganggu pasokan dan kualitas rendah dapat diatasi dengan teknologi yang tidak terlalu rumit. Tapi semua upaya sepertinya sengaja tidak dilakukan. (Baca : Industri Garam Nasional Sengaja Dibonsai).

Petani menaburkan pasir mengandung garam saat proses penjemuran di salah satu rumah industri garam tradisional, Desa Lamujung, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh, Besar, Aceh, Rabu (3/8). ANTARA FOTO/Ampelsa

Pada periode 2001-2005 pasokan garam dari dalam negeri rata-rata mencapai 1.410.993 ton per tahun, pada periode 5 tahun berikutnya menurun tinggal rata-rata 969.761 ton per tahun. Sejak 2011 memang ada peningkatan produksi menjadi 1.113.118 ton, melonjak 2.071.601 pada 2012, tahun 2013 turun lagi 1.319.607 ton, pada 2014 naik 2.192.168 ton, dan tahun 2015 melonjak lagi hingga 3.050.336 ton dan nyungsep lagi di tahun 2016 hanya 114 ribu ton.

Rasio kebutuhan garam konsumsi dan industri pada 2015 lalu adalah 1.242.170 ton untuk konsumsi dan 4.038.336 untuk industri. Dengan tingkat produksi 3.050.336 ton pada 2015 mestinya hanya dibutuhkan pasokan impor sekitar 1 juta ton. Tapi faktanya angka impornya melebihi 2 juta ton. Diduga banyak industri yang mengimpor bukan untuk kepentingan industrinya, melainkan dikemas menjadi garam konsumsi yang dijual ke pasar. Harga garam pun anjlok yang membuat petani merugi.

Kelangkaan itu membuat harga garam melonjak. Bagi petani yang masih bisa memproduksi garam tentu saja berkah, karena harga garam yang semula hanya Rp500 per Kg melonjak menjadi Rp3.500 per Kg. Sebaliknya bagi industri-industri yang banyak menggunakan bahan baku garam, seperti ikan asin, penyamakan kulit, pengolahan ikan pindang dan farmasi, menjerit karena mahal dan langkanya harga garam di pasaran.

Swasembada Garam

Terjadinya kelangkaan dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI yang mengurusi sektor pangan, Viva Yoga Mauladi. Politisi yang juga menjabat Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) menyebutkan kelangkaan itu terjadi karena di daerah produsen garam sedang terjadi musim kemarau basah sehingga para petani garam tidak bisa memproduksi garam.

“Jika sinar matahari tidak cukup dan sering hujan, maka garam tidak bisa dipanen. Karena perubahan cuaca maka garam lokal tidak dapat diproduksi,” ujar Viva Yoga Mauladi lewat WhatsApp kepada Nusantara.news pada (3/8) sore tadi.

Kedua, garam impor tahap pertama di tahun 2017 sebesar 75.000 ton yang sudah tersebar di beberapa perusahaan masih di-police line oleh Bareskrim Polri akibat terjadi dugaan mal-administrasi yang dilakukan dirut PT Garam memalsukan dokumen garam industri yang dikemas dan didistribusikan menjadi label garam konsumsi. Karena garam impor tahap pertana menjadi barang bukti maka tidak dapat didistribusikan.

Viva Yoga setuju adanya perubahan arah kebijakan. Sebab kalau kebijakan importasi garam tidak dibatasi niscaya akan mematikan sumber penghidupan petani garam lokal yang kalah bersaing dengan garam impor. Maka Viva Yoga mengajukan tiga solusi yang dipandangnya dapat menggairahkan produksi garam dalam negeri.

Pertama, melakukan revitalisasi lahan exiting dan perluasan lahan di daerah potensial penghasil garam untuk meningkatkan volume produksi. Meskipun garis pantai Indonesia panjang, tetapi hanya terbatas yang dapat menghasilkan garam.

Kedua, meningkatkan bantuan teknologi geomembrane atau Bipolo agar petani garam dapat meningkatkan kualitas dan volume produksi.

Ketiga, regulasi pemerintah harus berpihak kepada perlindungan dan pemberdayaan petani garam, sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 melalui subsidi, penyuluhan, menjaga harga dan pasokan yang menguntungkan petani. Jika setiap kelangkaan garam dijawab dengan impor, hal itu akan mematikan petani garam lokal.

Selain ketiga hal itu mestinya ada satu hal lagi yang perlu dilakukan pemerintah, yaitu memfasilitasi penggunaan teknologi inovatif yang memungkinkan petani garam tetap berproduksi sekaligus meningkatkan kualitas produk di segala musim. Sejumlah petani di Jawa Timur secara swadaya sudah menerapkan teknologi rumah pyramida yang memungkinkan tetap berproduksi di sepanjang musim dengan tingkat produksi 400 ton per hektar per tahun.

Terancam Bangkrut

Terlepas dari solusi yang ditawarkan Viva Yoga, kelangkaan garam di sejumlah wilayah Indonesia memang perlu segera diatasi.  Sebab kondisinya memang sudah masuk unit gawat darurat. Sebut saja produsen ikan pindang di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang mengeluhkan melambungnya harga garam hingga lima kali lipat.

“Kenaikannya tidak masuk akal sampai lima kali lipat. Sebelum naik, harga satu karung garam (ukuran 50 kilo gram) hanya Rp 50.000-Rp 60.000, sedangkan sekarang menjadi Rp 250.000,” kata salah satu produsen pindang Majalaya Teteng, sebagaimana dikutip dari berita Detik.com pada 27 Juli 2017 lalu.

Pekerja menyelesaikan pembuatan ikan pindang di kampung Pabuaran, kabupaten Ciamis, jawa barat, Jumat (28/7). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

Mahalnya harga bahan baku membuat Tatang mau tidak mau mesti menaikkan harga jual. Harga ikan pindang yang biasa dijual Rp 12.000 per dua ekor naik Rp 3.000 menjadi 15.000. Harga ikan pindang yang biasa dijual per kilo dari Rp 52.000 menjadi Rp 60.000. Akibatnya omset penjualan ikan pindang dagangannya berkurang.

Melambungnya harga garam juga dirasakan para pengrajin pengasinan ikan di Probolinggo, Jawa Timur. Naiknya harga garam dari Rp1700 menjadi Rp4000 per Kg, membuat omset pengasinan ikan kering miliknya turun hingga 30 persen. Kalau semula usaha yang dilakukan Siti Saleha, warga Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo mampu memproduksi ikan asin kering 1 ton sekarang tinggal 3 kuintal.

“Itupun saya hanya bisa kirim ke pasar kecil atau pasar lokal saja. Untuk pasar skala besar atau di luar daerah sudah tidak mampu, karena terlalu mahal. Sedangkan untuk menaikkan harga ikan asin, saya takut. Karena itu berdampak terhadap pelanggan, harga saya naikan sedikit, saya berani mengurangi produksi saja,” keluh Siti.

Yang lebih mengenaskan lagi diungkap Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) Cucu Sutara. Sejak kelangkaan garam di pasar, hampir seluruh perusahaan yang memproduksi garam beryodium untuk konsumsi rumah tangga kolaps akibat kesulitan mendapatkan bahan baku.

“Akibat tidak ada stok garam sekarang khusus perusahaan yang bergerak bidang garam produksi kolaps. Efeknya akan terjadi PHK dimana-mana. Karyawan produsen garam konsumsi akan dirumahkan karena sudah stop produksi. Puluhan ribu orang yang bergantung terhadap produsen garam akan menganggur,” beber Cucu dalam jumpa pers di Bandung, Senin (24/7) lalu.

Untuk itu Cucu berharap pemerintah berlaku bijak dengan cara sesegera mungkin membuka keran impor garam. “”Kalau pemerintah tidak segera mengambil diskresi akan terjadi chaos. Masa pemerintah mengurusi garam saja enggak mampu. Impor ini adalah keterpaksaan,” ujarnya.

Namun tentu saja, ke depannya kondisi keterpaksaan ini tidak boleh berulang, Segera benahi sektor produksi garam dalam negeri sejak hulu hingga hilir. Sebab kalau kondisi keterpaksaan ini terus berulang akan selalu dijadikan modus melakukan impor sehingga kita tak pernah berdaulat atas garam yang potensinya sangat melimpah.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here