'Robohnya BUMN Kami' (3)

Garuda Indonesia Keberatan Utang dan Biaya Operasional

1
100
Kepak Garuda tak lagi tinggi, badannya digelayuti oleh utang yang menumpuk dan manajemen yang dianggap tidak mengerti persoalan detil penerbangan.

Nusantara.news, Jakarta – Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) raksasa, yakni PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan PT Garuda Indonesia Tbk, sedang dililit utang. Akankah ketiga BUMN tersebut collapse?

Tentu saja sebagai anak bangsa tak ada yang menginginkan ketiga BUMN raksasa itu roboh. Sebagaimana karya sastra Ali Akbar Navis, Robohnya Surau Kami, mungkinkah akan ada cerita Robohnya BUMN Kami?

Tapi itulah kenyataannya, ketiga BUMN basah tersebut digerogoti utang ratusan triliun. Dibebani penugasan, bahkan tak jarang digerogoti pesanan bisnis, bahkan yang lebih menyedihkan dijadikan sapi perah para pemburu rente dengan berbagai cara.

Itu sebabnya tugas pemerintah adalah mencegah agar semua ini terjadi, bukannya menambah situasi semakin parah. Tapi apa bolehbuat, nasi telah menjadi bubur, utang ratusan triliun telah memenggal potensi ketiga BUMN kebanggaan menjadi pemain global yang disegani.

Inilah kisah pilu ketiga BUMN raksasa tersebut, produk dari salah urus, ketamakan, dan penggerogotan para pemburu rente.

Kondisi memprihatinkan

Tak putus dirundung malang, itulah nasib PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Si burung besi yang sejak kehadirannya membuat bangga bangsa Indonesia, tapi kini wajah Garuda sungguh kusam, kusut masai, sama sekali tak menarik. Ada apakah gerangan?

Digambarkan, kondisi Garuda kini sungguh sangat memprihatinkan, sehingga ada gejolak antara karyawan dan manajemen Garuda.

Beberapa waktu lalu Serikat Pekerja dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan manajemen Garuda dalam hari yang sama harus menggelar jumpa pers hampir bersamaan. Tentu yang satu mengungkap apa yang terjadi sesungguhnya pada Garuda, sementara yang lain sibuk membantah.

Ketua Umum APG Ahmad Irfan mengungkapkan kesehatan perseroan sudah semakin parah. Hal tersebut tercermin dari beberapa indikator dari mulai kinerja keuangan hingga informasi pergerakan nilai saham yang terus menurun.

Berdasarkan laporan keuangan tahunan 2017, PT Garuda Indonesia mengalami kerugian yang cukup besar yakni sekitar US$213 juta (ekuivalen Rp3.07 triliun). Padahal pada tahun sebelumnya,  Perseroan mencatatkan net profit sebesar US$9 juta  (ekuivalen Rp129.60 miliar).

“Pasti ada kerugian tapi akan lebih fatal jika kami diam ada hal yang lebih berbahaya dari pada diam. Pada akhirnya Garuda akan,” ungkap Irfan beberapa waktu lalu.

Sama halnya dengan kinerja keuangan, pergerakan nilai saham Garuda Indonesia pun terus mengalami penurunan yang cukup drastis. Tercatat penurunan mulai terjadi sejak kuartal-III 2017 hingga April 2018.

Pada kuartal II-2017 saham Garuda Indonesia dijual dengan harga Rp428 per lembar saham. Kemudian pada kuartal IV juga menurun menjadi Rp338 per lembar saham dan Rp292 per lembar saham pada bulan April 2018. Hari ini saham Garuda diperdagangkan pada level Rp232 per lembar saham.

“Sesuai dengan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kegagalan manajemen di PT Garuda Indonesia,” tegas Irfan.

Menurut Irfan, kegagalan tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor. Sedikitnya ada enam persoalan yang melilit Garuda. Ditambah satu masalah utang yang kita tak kunjung memiliki solusi yang cespleng, praktis, ketujuh persoalan itu kini menggelayuti maskapai nasional tersebut.

Ketujuh persoalan dimaksud adalah, pertama, program efisiensi yang dilakukan manajemen sangat sporadis, bahkan telah menyentuh biaya layanan secara tidak hati-hati, sehingga mengancam predikat Garuda sebagai penerbangan dengan layanan Bintang 5.

Dulu di daerah setiap executive class ada layanan bagasi makanan, sekarang hanya tinggal di dua kota, yakni Jakarta dan Bali, akibat efisiensi yang mengurangi layanan. Harusnya penerbangan Bintang 5 tak mengurangi layanan, termasuk faktor keamanan tak dikurangi.

Kedua, terjadi pemborosan biaya organisasi Garuda dari sebelumnya hanya enam direksi, kini melonjak menjadi sembilan direksi. Penambahan tiga direksi jelas tidak sejalan dengan komitmen perusahaan melakukan efisiensi. Apalagi penambahkan direksi tersebut sama sekali tidak menambah kinerja Garuda.

Ketiga, penambahan armada tidak diikuti oleh kemampuan manajemen untuk membuat strategi penjualan produk penumpang dan cargo. Ini tercermin dari peningkatan pendapatan perseroan hanya 8,6% sementara peningkatan biaya hingga 12,6%.

Keempat, kinerja keuangan Garuda sampai dengan kuartal III-2017 semakin merosot tajam. Garuda mencatat rugi bersih sebesar US$207,5 juta, bahkan kerugian sempat di posisi terendah US$221,9 juta (ekuivalen hampir Rp3 triliun) atau anjlok 408,7% dibandingkan periode sebelumnya rugi sebesar US$43,6 juta (ekuivalen Rp588,6 miliar).

Sementara saham Garuda dengan kode GIAA hari ini anjlok \di level Rp232 per lembar saham.

Kelima, terjadi penurunan kinerja operasional Garuda yang berdampak pada penundaan dan pembatalan penerbangan. Puncaknya terjadi pada masa liburan akhir tahun lalu.

Keenam, kondisi hubungan industrial antara karyawan, pilot dan manajemen yang saat ini tidak hamonis karena perusahaan banyak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja bersama atau perjanjian kerja profesi yang sudah disepakati sehingga banyak menimbulkan konflik.

Ketujuh, utang Garuda hingga September 2017 melonjak ke level US$859,45 juta atau ekuivalen dengan Rp11,6 triliun ke 11 bank. Utang terbesar berasal dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebesar US$160,89 juta atau ekuialen Rp2,17 triliun.

Besarnya utang ini juga membebani keuangan perseroan sehingga marjin laba terus tergerus oleh karena digunakan untuk membayar utang yang terus menumpuk.

Jadi perhatian

Permasalahan di internal makapai Garuda telah menjadi perhatian beberapa kalangan, termasuk salah satunya Direktorat Jendral Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso memperingatkan agar persoalan tersebut tidak berdampak pada pelayanan Garuda Indonesia itu sendiri.

“Kami tidak ikut mencampuri urusan manajemen internal maskapai penerbangan. Silahkan manajemen Garuda melakukan konsolidasi internal untuk menyelesaikan masalah tersebut,” ujar Agus.

Namun demikian Agus mengingatkan dalam masa konsolidasi internal tersebut, manajemen Garuda harus tetap memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan serta pelayanan kepada penumpang sesuai aturan-aturan yang berlaku baik internasional dari annexes ICAO maupun nasional dari UU Nomor 1/2009 tentang Penerbangan.

“Sebagai regulator penerbangan, kami akan melakukan bimbingan dan pengawasan sesuai koridor aturan-aturan penerbangan yang berlaku. Kami hanya akan memberikan penghargaan atau sanksi sesuai aturan-aturan tersebut. Hal-hal yang tidak diatur dalam aturan-aturan penerbangan, silahkan diselesaikan sendiri di internal perusahaan,” lanjut Agus.

Terkait pernyataan sikap APG, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia Helmi Imam Satriyono mengatakan serikat pekerja adalah bagian keluarga besar perusahaan yang selalu diajak dialog. Memang perlu adanya kesamaan persepsi yang dibangun oleh kedua pihak.

Terkait efisien, dia mengatakan manajemensudah sangat hati-hati dalam melakukan efisiensi, sehingga tidak mungkin melanggar keamanan.

Manajemen Garuda, kata Hellmi sudah beberapa kali melakukan diskusi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Bahkan sudah mulai mengerucut, misalnya masalah jam istirahat.

Biasanya dalam sebulan pilot memiliki hak istirahat sebanyak 8 hari. Namun perusahaan menawarkan untuk menukar 1 hari istirahatnya dengan kompensasi finansial atau ganti hari libur agar penerbangan tetap bekerja.

Direktur Operasi Garuda Triyanto Moeharsono mengungkapkan saat ini Garuda memiliki 1.320 penerbangan berkualifikasi kapten dan kopilot dan menerbangi 64 rute penerbangan setiap hari. Namun pihaknya berjanji kebutuhan hak penerbang akan dipenuhi sesuai PKB pada akhir 2018.

Soal inefisiensi akibat penambahan direksi, Triyono mengatakan dirinya dirinya tidak dalam posisi untuk memberikan tanggapan. Mengingat wewenang menambah atau mengurangi direksi ada pada pemilik, dalam hal ini Menteri BUMN mewakili pemerintah.

Branch Communication Manager Bandara Soetta Haerul Anwar mengungkapkan pelayanan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, masih berjalan kondusif, terutama di Terminal 3, menyusul kisruh internal di maskapai Garuda Indonesia.

“Alhamdulillah, pelayanan tetap berjalan normal saat ini,” ujarnya.

Haerul menjelaskan, PT Angkasa Pura II selaku pengelola bandara sudah melakukan antisipasi mengenai persoalan itu. “Ya dampaknya belum terasa, tidak ada penumpukan penumpang di Terminal 3. Operasional dan pelayanan masih seperti biasanya,” ucapnya.

Akan diinvestigasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kinerja Garuda yang terus memburuk. Dalam sebuah rapat kerja dengan DPR pada 30 Agustus 2017, Sri Mulyani memang mendapat cecaran soal kinerja Garuda yang memburuk.

“Kami nanti akan periksa. Tentu kalau investasinya salah, itu kemudian menimbulkan masalah yang serius. Kalau dari sisi efisiensi, seharusnya bisa diperbaiki. Sedangkan kalau ada sesuatu yang sifatnya fundamental, seperti apakah tata kelola, kami akan investigasi secara lebih serius lagi,” katanya, seperti dilansir Antara.

Sementara mantan Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli mengungkapkan, sebelum dirinya menjabat sebagai menteri di Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla. Ia sempat mengutarakan curahan hantinya tersebut kepada Presiden Jokowi.

“Jadi 1,5 tahun lalu, sebelum masuk kabinet, saya ketemuan dengan pak Jokowi. Saya bilang, mas ini hati-hati. Saya enggak mau, saya masuk selametin Garuda lagi. Seperti 16 tahun yang lalu, karena ini pasti bermasalah,” kata Rizal tahun lalu.

Kekhawatiran Rizal itu muncul karena Garuda membeli puluhan pesawat jenis Airbus A350 yang memiliki ukuran cukup besar dan dianggap berbahaya bagi kelangsungan bisnis penerbangan Garuda.

“Garuda beli pesawat A350 yang hanya cocok untuk rute luar negeri, Eropa. Pengalaman selama ini, di kelas itu bisnisnya paling keras. Dulu paling jagoan Singapore Airlines. Akhirnya kalah juga sama Fly Emirates dan Qatar Airways,” ujar dia.

Padahal, Fly Emirates bisa sebesar saat ini lantaran avtur-nya disubdisi oleh pemerintah Uni Emirat Arab. Oleh karenanya, bisa banting harga dengan sangat murah hingga membuat Singapore Airlines kalang kabut.

“Jadi langkah Garuda beli (puluhan) Airbus A350 untuk jangka panjang berbahaya sekali. Sok-sokan sekali. Kita itu sudah lakukan analisis. Kebanyakan untuk rute jarak jauh, Garuda rugi semua. Loosing money. Ibaratnya Garuda terbang bakar duit saja,” kata dia.

“Ngapain cuma sok gagah-gagahan. Mewah first class semua. Air Asia saja cari yang murah, yang promo. Pesawat itu kini dijual juga enggak bisa,” kata Rizal.

Karenanya, usai dilantik menjadi Menko Bidang Kemaritiman, ia meminta kepada Presiden Jokowi agar menghentikan ulah Garuda yang akan membeli 20 pesawat Airbus A350 lagi.

“Saya bilang, Mas kita harus stop. Saya enggak mau harus selametin Garuda lagi. Makanya pada waktu dilantik saya minta Garuda tinjau lagi pembelian 20 pesawat itu. Tapi saya malah dikritik banyak orang. Padahal kita sudah analisis semua,” ujar Rizal.

Sebagai ganti, Garuda ia sarankan untuk fokus menguasai pasar domestik dan Asia Pasifik. Terlebih, Garuda terkenal aman, dengan kualitas pelayan yang bagus.

“Garuda lumayan, service bagus, makanan enak, kualitas diakui. Jadi kalau kita lawan Qantas punya Australia menang, New Zealand pun kalah mereka. Lawan Jepang mereka kalah karena kemalahan, pasti Garuda menang,” kata Rizal.

“Ya yang tidak bisa kalah lawan China kita. Nanti 10 tahun kuasai regional, usai itu baru kuasai jarak jauh. Emirates bisa babak belur sama Garuda. Saran saya sangat rasional ketika itu,” tutup Rizal.

Apa yang terjadi hari ini, sebenarnya tak lepas dari wanti-wanti Rizal Ramli. Apalagi proses pembelian pesawat Airbus A350 itu menggunakan skema utang dengan bunga yang cukup besar. Wajar kalau sekarang pendapatan Garuda habis hanya untuk membayar utang.

Akankah Garuda selamat dalam persoalan-persoalan yang dialaminya hari ini. Semua tergantung pada political will pemerintah.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here