Garuda Indonesia Terancam Dicaplok Asing

1
497
Penerbitan surat utang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ke Singapura (pasar global) sama halnya menjual BUMN ke asing.

Nusantara.news, Jakarta – Kisruh antara karyawan, pilot dan manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk disebut-sebut sudah menemui titik terang. Itu setelah perwakilan pilot Garuda bertemu dan bernegosiasi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan beberapa direksi Garuda Indonesia.

Presiden Asosiasi Pilot Garuda (APG) Captain Bintang Hardiono mengungkapkan pertemuan dengan Rini telah mencapai titik terang, namun belum dipaparkan hasilnya. “Saya harus mengobrol dulu dengan anggota, nanti baru ada keputusan jelas di Cengkareng,” ungkap Bintang, Kamis (5/7/2018).

Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) Tommy Tampatty menyebut Rini meminta waktu untuk menyelesaikan masalah antara manajemen dengan pilot. Namun detil deadlinenya seperti apa belum jelas. Begitu pula rincian rekomendasi yang akan diambil Menteri BUMN belum jelas. “Bu Rini minta waktu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu Rini akan mencoba jalan yang terbaik,” ucap Tommy.

Apakah ancaman mogok terbang pilot Garuda Indonesia akan dihentikan? Soal ini, para pilot Garuda tampaknya belum terjalin kesepakatan apakah akan meneruskan rencana mogok atau berhenti. Yang jelas ancaman mogok Sekarga dan APG banyak disikapi beragam. Paling ekstrem pengamat intelijen Ngasiman Djoyonegoro menilai ancaman mogok Sekarga dan APG sudah merusak citra pemerintah. Diduga ada strategi besar di balik rencana mogok tersebut, termasuk dari pemilihan waktunya.

Bila diruntut, rencana mogok dilakukan saat Ramadan dan Idul  Fitri yang berbarengan dengan mudik Lebaran 2018. Kemudian rencana mogok dilakukan dengan jadwal keberangkatan jamaah haji Indonesia dan Idul Adha 2018.

Seperti diketahui ibadah Haji merupakan program nasional yang diselenggarakan tiap tahun. Jamaah haji Indonesia 1439 Hijriyah akan mulai diberangkatkan ke Arab Saudi pada 17 Juli 2018. Keberangkatan jamaah dibagi dalam dua gelombang penerbangan. Gelombang pertama menuju Madinah pada 17-29 Juli. Gelombang kedua berangkat ke Jeddah mulai 30 Juli sampai 15 Agustus. Kementerian Agama (Kemenag) memastikan pengangkutan udara jamaah haji Indonesia tahun 2018 akan menggunakan jasa maskapai penerbangan Garuda Indonesia.

Nah, apabila terjadi mogok terbang, maka tidak hanya mencoreng citra Indonesia di mata dunia tapi sekaligus mengganggu hajatan umat Muslim yang akan menunaikan ibadah haji. Ngasiman menduga, ada aktor politik yang ingin menciptakan kegaduhan dalam tubuh pemerintah Joko Widodo, sehingga BUMN menjadi sasarannya.

“Ini ada apa? Pertama, harus dilihat siapa aktor politik yang bermain. Kedua, indikasi adanya aktor ekonomi sangat terlihat karena Garuda Indonesia adalah aset pemerintah yang sangat seksi,” ujar Ngasiman yang juga Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS) dalam keterangan di Jakarta, Rabu, (4/7/2018).

Sebaliknya, bila dilihat dari sisi ekonomi, rasanya tidaklah berlebihan bila karyawan dan pilot Garuda berencana melakukan mogok. Pasalnya, permasalahan yang menggerogoti tubuh Garuda hingga kini tak junjung usai. Manajemen Garuda Indonesia dianggap gagal dalam mengelola bisnis. Situasi tidak kondusif ini membuat karut-marut Garuda hingga menuju ambang kebangkrutan.

Pemerintah dinilai seperti sengaja melakukan pembiaran. Padahal hukumnya wajib bagi pemerintah untuk menyelamatkan Garuda Indonesia dari ancaman kebangkrutan. Sebab Garuda Indonesia adalah National Carrier Flag. Buktinya, para bawahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seolah saling lempar tanggungjawab, bahkan ada yang menyerah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan misalnya, dia mengaku menyerah dan tidak sanggup menyelesaikan permasalahan Garuda. Sehingga diserahkan begitu saja pada Rini Soemarno.

Artinya apa? Ibarat orang sakit, Garuda kondisinya sudah kritis. Sehingga susah untuk diselesaikan. Luhut sendiri dalam kapasitasnya hanya memfasilitasi mediasi antara manajemen Garuda Indonesia dengan APG dan Sekarga. Kementerian yang dipimpin Luhut bahkan membentuk satuan tugas khusus untuk melakukan mediasi dengan melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN dan Kantor Staf Presiden (KSP) sejak awal Juni lalu. Satgas dibentuk untuk memediasi kisruh antara manajemen dan karyawan agar tidak ada kepentingan umum yang terabaikan.

Antara utang dan Lion Air 

Ada banyak permasalahan yang membelit penerbangan dengan layanan Bintang 5 tersebut. Pada artikel sebelumnya, Nusantara.News membeberkan persoalan Garuda. Pertama, program efisiensi yang dilakukan manajemen sangat sporadis, bahkan telah menyentuh biaya layanan secara tidak hati-hati.

Kedua, terjadi pemborosan biaya organisasi Garuda dari sebelumnya hanya enam direksi, kini melonjak menjadi sembilan direksi. Penambahan tiga direksi jelas tidak sejalan dengan komitmen perusahaan melakukan efisiensi. Apalagi penambahan direksi tersebut sama sekali tidak menambah kinerja Garuda.

Ketiga, penambahan armada tidak diikuti oleh kemampuan manajemen untuk membuat strategi penjualan produk penumpang dan cargo. Ini tercermin dari peningkatan pendapatan perseroan hanya 8,6% sementara peningkatan biaya hingga 12,6%.

Keempat, kinerja keuangan Garuda sampai dengan kuartal III-2017 semakin merosot tajam. Garuda mencatat rugi bersih sebesar US$207,5 juta, bahkan kerugian sempat di posisi terendah US$221,9 juta (ekuivalen hampir Rp3 triliun) atau anjlok 408,7% dibandingkan periode sebelumnya rugi sebesar US$43,6 juta (ekuivalen Rp588,6 miliar). Sementara pada kuartal I 2018 Garuda masih saja membukukan kerugian US$64,3 juta. Jumlah itu memang turun dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai US$101,2 juta.  Sementara saham Garuda dengan kode GIAA akhir pekan lalu anjlok 58% di level Rp314 per lembar saham.

Kelima, terjadi penurunan kinerja operasional Garuda yang berdampak pada penundaan dan pembatalan penerbangan. Puncaknya terjadi pada masa liburan akhir tahun lalu.

Keenam, kondisi hubungan industrial antara karyawan, pilot dan manajemen yang saat ini tidak hamonis karena perusahaan banyak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja bersama atau perjanjian kerja profesi yang sudah disepakati sehingga banyak menimbulkan konflik.

Ketujuh, utang Garuda hingga September 2017 melonjak ke level US$859,45 juta atau ekuivalen dengan Rp11,6 triliun ke 11 bank. Utang terbesar berasal dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebesar US$160,89 juta atau ekuialen Rp2,17 triliun. Dari Bank Panin sebesar US$150,00 juta, BNI US$134,03 juta, Bank ICBC atau Industrial Commercial Bank of China US$116,80 juta, dan Bank of China US$100,00 juta.

Baca juga: Beban Utang Membengkak, Bisa Bawa Garuda Crash Landing

Soal utang yang melejit tersebut, memperlihatkan bahwa manajemen Garuda benar-benar bobrok alias tidak bisa mengelola aset dan pendapatan perusahaan dengan baik dan profesional.

Sementara dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 19 April 2018 lalu, pemegang saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk resmi menerbitkan global bond atau surat utang global. Surat ini rencananya akan diterbitkan di Singapura tahun ini.

Garuda akan menerbitkan surat utang atau obligasi senilai US$750 juta. Dana hasil penerbitan obligasi rencananya dipakai untuk pembayaran utang sehingga proporsi utang jangka panjang tidak akan lebih kecil dibandingkan proporsi pinjaman jangka pendek.

Selain pembiayaan kembali utang, perseroan akan menggunakan obligasi untuk kegiatan usaha perseroan. Adapun jatuh tempo obligasi pada 2023 dan obligasi akan diterbitkan tanpa jaminan. Perseroan dibantu joint lead manager untuk menerbitkan obligasi itu antara lain Australia and New Zealand Banking Group (ANZ), Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (BTMU), Deutsche Bank dan Standard Chartered Bank. Penerbitan obligasi tersebut melebihi 50 persen dari total ekuitas perseroan berdasarkan laporan keuangan 2017.

Hal ini disikapi dingin oleh Ekonom Konstitusi Defiyan Cori. Ditegaskan penerbitan surat utang ke Singapura dinilai sebagai langkah keliru. “Jadi, kalaupun terpaksa mengeluarkan surat utang (bond) yang pertama harus ditawarkan sebagai prioritas utama adalah sindikasi BUMN atau masyarakat Indonesia sehingga beban utang Garuda Indonesia ada di dalam negeri,” kata Defiyan Cori.

Ia menambahkan, dengan melihat masih adanya alternatif opsi dalam kerangka menyelamatkan keuangan dan mengembangkan bisnis inti BUMN Garuda Indonesia yang juga strategis, maka menurut dia, perintah pasal 33 ayat 1 UUD 1945 harus dijalankan pemerintah.

Menerbitkan surat utang sebesar US$750 juta ke pasar global sama halnya menjual BUMN ke asing. “Kalau dalam bahasa politik sederhana merupakan menambah beban utang kepada pihak ketiga dengan menyerahkan BUMN Garuda Indonesia sebagai jaminannya. Artinya kedaulatan pengelolaan BUMN ini sudah tak lagi menjadi pengendalian penuh negara, tentu saja dengan segala konsekuensi materi perjanjian surat utang global tersebut,” tegasnya.

Sebaliknya, pemerintahan Jokowi dituding telah melakukan penggembosan pada Garuda. Ini terlihat dari hilangnya pengelolaan bandara Halim Perdanakusuma dari tangan pemerintah. Dalam sengketa pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma, Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan peninjauan kembali PT Angkasa Pura II. Sebelumnya PT Angkasa Pura II digugat PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS), anak usaha Lion Group.

Dengan putusan MA tersebut, maskapai swasta Lion Air Group, menguasai Halim Perdanakusuma sesuai perjanjian dengan Induk Koperasi Angkatan Udara (Inkopau). Padahal perusahaan penerbangan swasta Lion Air adalah milik negara tetangga yang mau bangkrut yakni Singapura. Penguasaan aset negara oleh swasta disayangkan banyak pihak, terlebih lagi aset itu merupakan bandar udara militer yang merupakan objek vital dan menjadi bagian dari pertahanan sebuah negara. Tidak hanya itu, Halim Perdanakusuma juga difungsikan sebagai bandar udara kenegaraan, tempat presiden dan wakil presiden serta para tamu negara, atau yang biasa disebut very very important person (VVIP).

Presiden Direktur Lion Grup, Edward Sirait dalam keterangan resminya mengatakan, pihaknya tidak memiliki keinginan mengambil alih penuh pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma dari tangan AP II. Menurutnya, Lion Grup hanya akan menjadi investor pengembangan Bandara Halim Perdanakusuma. Sejumlah dana pun siap digelontorkan.

Namun kenyataannya berkata lain. Lion Air yang kini menjadi air mata bagi bangsa Indonesia, cepat atau lambat akan melumpuhkan kedaulatan negara dan ketahanan di sektor penerbangan.

Saat ini saja perusahaan Lion Air bagaikan vacuum cleaner akan menyedot ekonomi rakyat Indonesia untuk dikirimkan ke Singapura, Amerika dan Eropa. Perusahaan yang dibangun dengan utang segunung telah digaransi oleh pemerintah melalui skema export credit agencies (ECA).

Peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng memaparkan utang perusahaan Lion Air yang dijamin oleh pemerintah, yakni seluruh hutang yang digunakan untuk pembelian pesawat Boeing dan Airbus. Sebagaimana diketahui PT Lion Mentari Airlines telah mendapatkan utang dalam bentuk 230 pesawat dari Boeing Co Amerika Serikat senilai US$22,4 ‎miliar dan 234 Airbus jet dari Eropa senilai US$24 miliar dolar. Sebuah pinjaman tanpa studi kelayakan sama sekali, apakah ini layak untuk Indonesia atau tidak.

‎Utang perusahaan Lion yang dijamin oleh pemerintah Indonesia atas segala resiko operasi dan politik mencapai Rp 603 triliun lebih pada tingkat kurs sekarang. Utang yang tidak akan sanggup dibayarkan oleh seluruh penumpang pesawat terbang di negeri ini. Utang dengan skema ECA adalah utang yang sangat beresiko sehingga negara menjaminnya.

“Suatu hari jika terjadi provokasi yang berlanjut pada sengketa antara Lion Air dengan pemerintah Indonesia, yang kemudian membawa resiko bagi operasi Lion Air, maka itu akan menjadi kesempatan emas bagi Lion untuk mengubah utang mereka menjadi utang pemerintah Indonesia sebagaimana perjanjian ECA‎ dengan alasan pemerintah tidak menjalankan prinsip investment protection,” kata Daeng.

Solusi untuk Garuda

Pemerintahan Jokowi sejauh ini belum berani mengambilkan langkah berani untuk menyelamatkan Garuda Indonesia dari ancaman kebangkrutan. Sebagai National Carrier Flag, Garuda harus secepatnya ditolong. Bila perlu biaya-biaya operasional yang memberatkan perusahaan berpelat merah itu dihapus. Sebaliknya untuk membantu swasta (Lion Air), apapun dilakukan termasuk menjadi penjamin utang perusahaan swasta. Ini keliru besar.

Padahal Presiden Jokowi bisa membuatkan kebijakan yang ramah terhadap perusahaan milik BUMN tersebut. Dengan kata lain negara harus hadir melakukan proteksi. Misalnya, melakukan subsidi silang atau biaya intensif. Pemerintah melalui Kementerian BUMN bisa melakukan kordinasi dengan pihak Pertamina menerapkan intensif biaya. Berupa avtur (aviation turbine) dengan harga murah sebagai upaya mengurangi cost operasional penerbangan. Kemudian memberlakukan parking free, khusus kepada Garuda. Ada banyak cara kalau mau dan serius.

Baca juga: Garuda yang Dulu Membanggakan, Kini Mengkhawatirkan

Soal mengurusi Garuda, Ekonom senior Rizal Ramli paling jago. Dia memiliki kenangan manis saat menyelamatkan PT Garuda Indonesia dari kebangkrutan tahun 2000-2001 silam tanpa sepeser uang. Saat itu, Garuda tidak bisa membayar kredit sebesar US$1,8 miliar. Penyebabnya, banyak biaya pembelian pesawat yang di-mark up pada masa Orde Baru. Lanjut pria yang akrab disapa RR ini, akibatnya konsorsium kreditur yang dipimpin bankir Jerman mengancam akan menyita semua pesawat Garuda yang terbang ke luar Indonesia.

“Dr Rizal Ramli ancam balik akan mengajukan konsorsium kreditur itu ke Pengadilan di Frankfurt, Jerman karena menerima bunga odious dari pembiayaan mark-up,” beber mantan anggota tim panel Perserikatan Bangsa-Bangsa ini.

Konsorsium bank tersebut terancam merosot harga sahamnya dan harus bayar denda. Maka dari itu, pihak konsorsium akhirnya meminta damai. “Dr Rizal Ramli mengatakan hanya bisa berdamai jika dilakukan restrukturisasi kredit USD 1,8 milyar dengan ‘token guarantee’ yaitu sebesar USD 100 juta,” ungkap RR.

“Konsorsium bank itu ngotot, awalnya minta ‘full guarantee’ seharga USD 1,8 miliar, tapi akhirnya menyerah juga,” tandas mantan Menko Kemaritiman ini.

Dengan dilunasinya utang-utang Garuda saat itu, akhirnya perlahan perusahaan plat merah ini kembali naik dan mendapat untung.

Terkait masalah Garuda yang pelik saat ini, RR memberi solusi. Kerugian Garuda seharusnya bisa diatasi dengan beberapa langkah strategis. Pertama, sebagai prasyarat awal ganti direksi dan manajemen. Susunan direksi saat ini terlalu gemuk dan sarat kepentingan politik. Jumlah direksi terlalu banyak. 8 orang hanya untuk akomodasi politik bukan optimalisasi organisasi. Apalagi banyak yang bukan bidangnya. Akibatnya solusi yang diambil adalah jalan keluar untuk jangka pendek, bukan untuk menyembuhkan akar permasalahan.

Kedua, menjual pesawat jenis Airbus A350 yang memiliki ukuran cukup besar yang dianggap tidak ekonomis dan pembeliannya dilakukan secara ugal-ugalan. Terbukti KPK temukan ada mark up. Uang hasil penjualan itu digunakan untuk membeli pesawat jenis yang lebih kecil seperti A320 dan A330. Kalau langkah itu lakukan, Garuda masih ada ruang untuk bangkit.

Ketiga, strategi pengaturan rute penerbangan. Saat ini pesawat Airbus A350 tidak ekonomis bagi Garuda. Pesawat jenis ini memang cocok untuk rute luar negeri jarak jauh. Mayoritas rute jarak jauh Garuda tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan. Untuk long rute itu jagoannya Singapore Airlines. Kalau New York Air dulu sempat coba tapi bangkrut kalah sama Qatar Airline. Harusnya perusahaan untung tapi pengendalian rute tidak jago. Karena itu Garuda fokus terlebih dulu untuk mengembangkan rute-rute lokal dan regional, terutama di kawasan Asia Pasifik. Baru setelah itu mulai merambah ke rute jarak jauh.

Keempat, pembelian barang dan jasa tidak kompetitif. Strategi marketing Garuda ambural. Premium class dicampur dengan low cost. Terlalu banyak beri promo dan lain-lain. Ini juga harus dibenahi.

Bagaimanapun Garuda tetaplah aset berharga milik bangsa Indonesia. Semua keuntungan Garuda yang didapat sepenuhnya untuk negara. Lalu buat apa membesarkan Lion Air, yang jelas-jelas saham dan keuntungan dikuasai asing dan swasta. Sudah sepantasnya Garuda diselamatkan dan diperjuangkan.[]

 

 

 

 

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here