Gas Jambaran-Tiung Biru Dimulai, Ini Keuntungannya

0
182
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan melakukan peletakan batu pertama yang menandai dimulainya pekerjaan konstruksi fasilitas pemrosean gas (gas processing facilities/GPF) proyek JTB yang kapasitas produksinya mencapai 330 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) di Desa Bandungrejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Senin (25/9/2017). Foto: sindo

Nusantara.news, Bojonegoro – Proyek pengembangan gas lapangan Unitisasi Jambaran-Tiung Biru (JTB) di Desa Bandungrejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akhirnya dimulai.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan melakukan peletakan batu pertama, Senin (25/9). Ini sekaligus menjadi tahapan penting yang menandai dimulainya pekerjaan konstruksi fasilitas pemrosesan gas (gas processing facilities–GPF) proyek JTB yang kapasitas produksinya mencapai 330 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Proyek ini termasuk yang terbesar di Jatim. Cadangannya mencapai 1,9 triliun kaki kubik (TCF).  Investasi untuk proyek JTB sebesar US$1,5 miliar atau sekitar Rp20 triliun. Awalnya investasi mencapai angka US$2,1 miliar. Namun berkat efisiensi yang dilakukan, investasi bisa ditekan hingga US$1,5 miliar.

Proyek ini diharapkan rampung dan mulai berproduksi pada 2021. Diproyeksikan penerimaan negara dari proyek ini sampai kontrak selesai tahun 2035 mencapai US$3,61 milar atau lebih dari Rp48 triliun.

Produksi gas yang dihasilkan melalui enam sumur akan diolah melalui GPF. Dari rata-rata produksi sebesar 315 MMSCFD, GPF memisahkan kandungan CO2 dan H2S, sehingga menghasilkan gas yang dapat dijual sebesar 172 MMSCFD.

Lapangan Gas JTB adalah gabungan/unitisasi dari bagian Wilayah Kerja (WK) Cepu dan WK Pertamina EP. Pertamina EP Cepu akan menjadi operator tunggal setelah ExxonMobil melepaskan sahamnya di JTB, sehingga Pertamina menguasai 90 persen participating interest dan 10 persen dimiliki pemerintah daerah.

PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaan, PT Pertamina EP Cepu (PEPC) ditunjuk sebagai Operator Lapangan Gas Unitisasi JTB sejak ditandatanganinya Head of Agreement (HoA) antara Mobil Cepu Limited (MCL), PEPC, dan Pertamina EP tentang Unitisasi Lapangan JTB pada 17 Agustus 2011.

Persetujuan POD terintegrasi untuk Pengembangan Gas Lapangan Unitisasi JTB dan Lapangan Cendana ditandatangani pada 13 Februari 2013, kemudian Persetujuan Revisi POD-nya pada tanggal 17 Agustus 2015. Setelah keluarnya Surat No 9/13/MEM.M/2017 tertanggal 3 Januari 2017, pemerintah melalui Kementerian ESDM memerintahkan Pertamina cq PEPC untuk mengembangkan secara penuh Lapangan JTB dan menyelesaikan proses pengalihan lapangan dengan skema B to B (antarbisnis) bersama Exxon-Mobil Cepu Limited. Selanjutnya penandatanganan HoA, Pasokan Gas Bumi Lapangan Gas JTB untuk Pembangkit Listrik Wilayah Gresik antara Pertamina dan PLN pada 8 Agustus 2017.

Menurut Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi, penerimaan negara dari proyek ini sampai kontrak selesai tahun 2035 diproyeksikan mencapai USD3,61 miliar atau lebih dari Rp48 triliun.

“Selain penerimaan negara, proyek ini akan memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah maupun nasional. Misalnya, penyerapan tenaga kerja yang mencapai 6.000 orang pada masa konstruksi,” ujarnya.

Seluruh produksi gas, kata Amien, akan digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Alokasi sebesar 100 MMSCFD diperuntukkan bagi PT Pertamina yang kemudian dialirkan ke PT PLN untuk kebutuhan listrik di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara sebesar 72 MMSCFD akan memasok kebutuhan industri di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik mengatakan, pengembangan Jambaran Tiung Biru akan menjadi harapan baru bagi Indonesia, khususnya untuk mengatasi defisit pasokan gas di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Dengan cadangan gas JTB sebesar 2,5 triliun kaki kubik (TCF), Pertamina berharap industri di Jawa Tengah dan Jawa Timur akan mendapat suplai gas yang cukup untuk menggerakkan ekonomi nasional,” terangnya.

Mulitiplier effect

Efek ekonomi dari proyek pengembangan gas lapangan Unitisasi Jambaran Tiung Biru bermacam-macam. Selain soal pasokan listrik, sektor tenaga kerja hingga industri akan terasa. Seperti disampaikan Direktur Eksekutif ReforMiner Institue Komaidi Notonegoro, kesepakatan yang sangat strategis dan positif banyak melahirkan mulitiplier effect di sektor ekonomi. Industri di Jawa Timur akan terus tumbuh.

Belum lagi listrik yang interkoneksi, sehingga hasil pembangkit di Jatim bisa untuk Jawa Tengah dan Bali. “Listrik juga akan menggerakkan sektor lainnya. Sektor pertanian misalnya, akan memberi nilai tambah industri pupuk dan petrokimia,” imbuhnya.

Komaidi meyakini, Jambaran-Tiung Biru bisa mempercepat utilisasi pipa gas Gresik-Semarang. Sehingga, pemanfaatan gas bisa diperluas. Diharapkan, proyek-proyek yang sempat tertunda dan keekonomiannya diragukan, semua bisa berjalan satu per satu.

Khusus sektor industri, Jambaran-Tiung Biru bakal menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan pasokan gas. Apakah LNG berlimpah? Memang benar, sebab kilang minyak di beberapa negara, seperti Qatar, Australia, dan Papua Nugini sedang banyak. Namun perlu diingatkan, industri tidak boleh berpikir terlalu mikro dan jangka pendek.

“Gas yang sedang banyak ini hanya bertahan hingga 2018. Padahal, industri harus berpikir hingga 2025-2030. Artinya, industri pun membutuhkan pasokan gas dari Jambaran-Tiung Biru,” kata dia.

Soal penyerapan tenaga kerja, ini juga penting. Bupati Bojonegoro Suyoto menagih agar proyek Jambaran-Tiung Biru bisa menyerap tenaga kerja lokal. Dia menuturkan lebih baik menggunakan tenaga kerja lokal di sekitar lokasi proyek. Tenaga kerja tak terlatih dan tak terdidik hingga yang terdidik, katanya, lebih baik mengutamakan sumber daya manusia terdekat dibanding harus mengambil dari kota lainnya.

Tujuannya, agar masyarakat bisa turut berkontribusi dan menikmati manfaat keberadaan lapangan gas yang ditarget memulai produksi pertamanya pada 2021 itu. Selain itu, membantu pemerintah menekan angka pengangguran. “Pakailah orang dari sini. Jangan bawa orang dari luar,” ujarnya.

Dia menyebut pembebasan lahan di Desa Bandungrejo, Kabupaten Bojonegoro itu lebih mudah bila dibandingkan dengan proses pembebasan lahan di proyek Banyu Urip. Oleh karena itu, dia berharap agar masyarakat turut merasakan dampak positif proyeknya dengan peluang kerja dan peluang penambahan pendapatan. “Kalau dulu bebaskan lahan sulit, kalau ini jauh lebih mudah daripada Banyu Urip yang lama,” katanya.

Dengan penyerapan tenaga kerja, tidak menutup kemungkinan pertumbuhan ekonomi terus meningkat, industri juga semakin membutuhkan banyak tenaga kerja. Baik untuk industri tidak terkait langsung, namun juga industri penunjang seperti pipa hingga makanan. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), diyakini bisa terimbas positif operasional lapangan Jambaran-Tiung Biru.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Erik Hidayat, melihat bahwa proyek itu sangat positif bagi masyarakat, tidak terkecuali pengusaha kecil, yang notabene kontribusi besar dalam perekonomian nasional. “Proyek Jambaran-Tiung Biru efeknya ke masyarakat bawah. Terdapat 56 juta mikro bisnis, dengan 60% di antaranya adalah kuliner, termasuk warung, tukang kue, dan makanan kaki lima. Mereka harus terkena dampak positif kerja sama antara PLN dan Pertamina itu,” kata Erik.

Jika itu terjadi, kata dia, diharapkan bisa memperkuat daya saing UMKM, yang pada ujungnya akan berimbas positif bagi perekonomian daerah dan nasional. Selain itu, kata dia, diharapkan pula bisa mendukung 24 kementerian yang selama ini memiliki program masing-masing dalam pengembangan UMKM. “Kita semua banyak membantu. Sudah kewajiban bagi semua lembaga bahkan BUMN untuk memajukan UMKM,” kata Erik.

Pesanan berdatangan

Meski baru dimulai, namun pesanan membeli gas sudah mulai berdatangan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bojonegoro berminat membeli gas dari Lapangan Jambaran-Tiung Biru. Gas tersebut akan dimanfaatkan untuk pengembangan industri tekstil di Jawa Timur.

Suyoto menyebut BUMD yang berencana menyerap gas tersebut adalah PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS). Perusahaan ini bekerja sama dengan perusahaan tekstil membentuk konsorsium. Adapun jumlah gas yang akan dibeli sebesar 20 juta MMSCFD. “Kemarin kami sudah bertemu Pertamina. BUMD akan membeli 20 juta MMSCFD untuk keperluan kerjasama industri tekstil,” terangnya.

Ditambahkan Suyoto, pemerintah daerah ingin membeli gas agar proyek Jambaran-Tiung Biru bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. “Proyek ini bagus. Saya konsen bagaimana  menciptakan pemanfaatan industri jangka panjang di sana,” kata dia.

Mengenai harga gas, Suyoto menyerahkannya kepada Pertamina. Namun harapannya harga tersebut bisa lebih murah karena lokasi industri nantinya masih berada di sekitaran lokasi lapangan Jambaran-Tiung biru.

Selain industri tekstil, Suyoto juga mendorong agar perusahaan lainnya ikut mengembangkan industri di Bojonegoro dengan memanfaatkan gas Jambaran-Tiung Biru. Salah satu industri yang didorong menggunakan gas tersebut adalah Petrokimia. Industri lainnya adalah pupuk.

Sementara itu PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk juga berharap bisa mendapatkan pasokan gas Jambaran-Tiung Biru sekitar 60 juta MMSCFD.

Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk Jobi Triananda Hasjim mengaku pihaknya telah menyampaikan keinginannya untuk menyerap gas di Lapangan Jambaran-Tiung Biru. Dia berharap bisa mendapatkan 50 MMSCFD hingga 60 MMSCFD yang akan didistribusikan kepada konsumen industri. Pasalnya, perseroan telah memiliki jaringan distribusi di Gresik, Probolinggo, Mojokerto dan Surabaya.

“Harapan kita ya 50, 60 kita siap karena jaringan kita ada dari Gresik sampai Probolinggo, Mojokerto ke Surabaya. Dari sisi infrastruktur kita siap selain untuk listrik ya,” ujarnya di Bojonegoro, Senin (25/9).

Dia juga berpesan bila akan menjual kembali gas, harganya harus kompetitif. Pasalnya, bila gas dijual ke industri dengan harga mahal, akan menurunkan daya saing industri pengguna gas. Produksi gas pertama dari lapangan gas itu targetnya dimulai pada 2021. “Kalau dibeli, mau dijual harus kompetitif harganya,” sebutnya.

Selain itu PGN juga medorong pemerintah untuk segera merealisasikan pembentukan induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor migas. Dengan adanya holding BUMN ini, pembangunan infrastruktur migas di dalam negeri akan semakin cepat terbangun.

Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim mengatakan Indonesia membutuhkan banyak infrastruktur untuk produksi energi yang potensial dan penyaluran secara merata di dalam negeri. Butuh adanya sinergi BUMN melalui holding migas agar infrastruktur energi bisa segera terbangun.

“Kami mendukung supaya BUMN energi segera terbangun sehingga bisa jadi kekuatan besar yang bisa membangun infrastruktur di mana-mana,” kata Jobi di Bojonegoro, Senin (25/9).

Selama ini, pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana energi dilakukan berdasarkan permintaan di suatu daerah. Misalnya, infrastruktur gas akan dibangun di suatu daerah, jika ada kebutuhan yang cukup, seperti industri pengguna gas di daerah tersebut. Masalahnya, investor baru berani membangun industri di suatu daerah yang sudah memiliki infrastruktur energi.

Kata Jobi, pemerintah menyiapkan infrastruktur energi ini terlebih dahulu hingga menjangkau semua daerah. Karena adanya infrastruktur energi ini akan memicu permintaan. Ketersediaan energi di suatu daerah akan menarik minat industri untuk masuk.

Dia memberi contoh, proyek South Sumatra to West Java (SSWJ) dari Bekasi ke Karawang dan Cilegon ke Tangerang yang telah berhasil menumbuhkan kawasan industri di sekitarnya dalam 4-5 tahun. “Jadi yang didorong oleh pemerintah sekarang adalah penyiapan infrastruktur,” terangnya.

Selain industri, PGN juga berharap gas bumi bisa digunakan untuk rumah tangga. Harapannya pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang selama ini dikonsumsi masyarakat, bisa digantikan dengan gas alam melalui jaringan gas perkotaan.

Selain lebih murah dan ramah lingkungan, pasokan gas dalam negeri sebenarnya sangat melimpah. Untuk mendistribusikannya, gas alam perlu diubah menjadi cair (liquefied natural gas/LNG). Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan dan distribusi LNG bisa dilakukan lewat laut.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here