Gatot Nurmantyo di Pilpres 2019: Kuda Hitam atau?

0
361

Nusantara.news, Jakarta – Belakangan ini, wacana mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo sebagai “kuda hitam” mencuat jelang Pilpres 2019. Istilah kuda hitam (dark horse) dalam sejarahnya mengesankan sifat yang misterius dan serba tidak terduga. Kuda hitam adalah kompetitor yang sepak terjangnya belum terbaca, namun menyimpan bakat dan kemampuan luar biasa sehingga potensial menang secara tak terduga.

Namun sebelum masuk ke perkara Gatot kuda hitam atau bukan, rasanya menarik menukil kisah purba tentang tokoh militer dalam politik imperium Romawi kuno. Tersebutlah Gnaeus Julius Agricola (40-93 M), dia dikenang sebagai salah satu jenderal besar Romawi yang sukses menaklukan wilayah yang kini dikenal sebagai Inggris Raya.

Atas jasanya, ia diangkat sebagai Gubernur di wilayah tersebut. Namun, hubungannya dikabarkan tidak begitu baik secara politik dengan Kaisar Domitian (51-96 M) yang saat itu menjadi penguasa Roma, termasuk juga berbagai intrik yang terjadi di belakangnya.

Domitian menarik Agricola dari jabatannya di Inggris dan menawarkan jabatan pemimpin di wilayah-wilayah yang lain. Agricola menolak jabatan-jabatan baru yang diberikan kepadanya, dan setelah pensiun, sang jenderal menepi dari kehidupan militer dan publik. Walaupun meredup, namanya diingat sebagai salah satu jenderal besar yang pernah hidup di zaman Romawi.

Kini, kisah Agricola tersebut memperlihatkan dimensi yang berbeda pada diri seorang purnawirawan jenderal, Gatot Nurmantyo. Yang berbeda adalah Agricola mundur dari kehidupan politik dan militer pasca pensiun, sementara Gatot, vice versa, justru melanjutkan ambisinya untuk menjadi penguasa di negeri ini.

Pasca pensiun dari jabatannya di dunia kemiliteran, Gatot Nurmantyo memang menguatkan keinginannya untuk terjun langsung ke dalam dunia politik. Ambisi politik Gatot sudah terlihat sejak masih menjabat sebagai Panglima TNI, ketika jenderal kelahiran Tegal, Jawa Tengah ini sudah dihubung-hubungkan dengan posisi sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2019.

Sempat menjadi primadona banyak partai politik saat masih aktif, jalan politik Gatot tampaknya tidak semulus yang dibayangkannya pasca pensiun. Gatot juga sulit untuk nyapres karena selama ini dia belum mendapat “tiket” dari parpol, terlebih keengganan Gatot menjadi kader beberapa partai (utamanya Gerindra, PAN dan PKS) membuat partai-partai menjauh darinya.

Di kubu Prabowo, setidaknya PKS, Gerindra, dan kemungkinan PAN, digadang-gadang akan mengusung Prabowo sebagai capres dengan memilih cawapres cenderung dari kader PKS. Sementara, kubu partai pendukung Jokowi (PDIP, Golkar, PPP, PKB, dan Hanura) telah mantap menjagokan sang petahana dan menyebut tidak tertarik menjadikan Gatot sebagai cawapres Jokowi. Dengan kondisi seperti ini, Gatot hanya berharap menjadi capres/cawapres dari poros ketiga (koalisi Demokrat, PKB, PAN) yang hingga saat ini tampaknya sebatas wacana. Itupun jika SBY dan parpol koalisi merestui Gatot.

Pun begitu, sejumlah lembaga survei masih menempatkan Gatot Nurmantyo sebagai capres kuda hitam di luar Jokowi dan Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda mengatakan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bisa menjadi kuda hitam jika mendapatkan tiket maju Pemilihan Presiden 2019. “Memang sejauh ini elektabilitas Gatot masih di bawah Jokowi (Joko Widodo) dan Prabowo Subianto, tetapi bisa menjadi kuda hitam,” kata Hanta di Jakarta, Selasa, 24 April 2018.

Menurut Hanta, elektabilitas Gatot masih dapat dikerek setelah mendapatkan partai yang mau mengusungnya. Gatot, kata dia, bisa mendapatkan tiket jadi capres jika terbentuk poros ketiga atau ada kubu yang menunjuknnya maju Pilpres 2019. “Tergantung komunikasi politiknya,” ucapnya.

Sedangkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Chaniago menilai Gatot Nurmantyo merupakan sosok potensial jika memang masuk dalam kontestasi Pilpres 2019. Sebab, Gatot juga piawai dalam menarik perhatian publik. “Memang itu sebetulnya ada, sepanjang partai tidak egois. Selama ini kan partai egois, sementara Pak Gatot enggak punya partai,” ucapnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Dan, tampaknya Gatot pun belum menyerah. Dalam sebuah talkshow di salah satu televisi swasta, Gatot mengatakan bahwa dinamika politik, terutama menjelang Pilpres 2019, masih akan terus terjadi. Penentuan soal capres dan cawapres, katanya, belum final hingga pendaftaran ditutup oleh KPU. Karena itu, dirinya siap maju (capres ataupun cawapres) jika rakyat Indonesia memanngil dan menghedakinya. “Politik adalah seni kemungkinan,” pungkasnya.

Apalagi sebelumnya, telah muncul banyak dukungan terhadap Gatot untuk maju di kancah Pilpres 2019. Dukungan tersebut salah satunya datang dari Relawan Selendang Putih Nusantara (RSPN). RSPN sebagai pendukung Gatot Nurmantyo merasa optimis bisa memenangkan mantan Panglima TNI di wilayah-wilayah yang jadi lumbung kemenangan Presiden Joko Widodo.

“Kami optimis bisa memenangkan Pak Gatot di wilayah Jawa Barat, Bali, Jawa Tengah, dan Papua yang menjadi lumbung kemenangan Pak Jokowi pada Pilpres 2014 lalu,” ujar Ketua Bidang Media dan Informasi RSPN Ahmad Ahyar di Jakarta Senin (9/4/2018).

Selain RSPN, relawan yang menamakan diri Gatot Nurmantyo untuk Rakyat (GNR) juga resmi dideklarasikan pada Jumat (6/4/2018). Namun GNR belum jelas mendukung Gatot sebagai capres atau cawapres. Ada juga deklarasikan dukungan dari relawan Jaringan Nasional Garda Depan (Jagad) dan Aliansi Pekerja Pelabuhan Nasional.

Gatot memang memiliki daya pikat tersendiri. Kekuatan terbesar Gatot adalah dari sisi popularitas, penerimaan masyarakat sipil terhadap sosoknya, kedekatannya dengan kelompok Islam, dan tentu saja karena punya elektabilitas yang lumayan tinggi. Ditambah, saat memimpin TNI, ia telah membuktikan kepemimpinannya berhasil sehingga menempatkan kepercayaan publik terhadap TNI paling tinggi yaitu 90 persen, dibanding lembaga lainnya.

Selain itu, rekam jejaknya di bidang militer akan sangat menjaga situasi nasional. Selama dua periode kekuasaan SBY dan digdayanya Soeharto misalnya, tidak ada guncangan politik yang besar. Sebagai jenderal, SBY dan Pak Harto sangat baik dalam menciptakan situasi politik yang kondusif. Bandingkan dengan 3 tahun awal pemerintahan Presiden Jokowi yang penuh guncangan, baik di DPR maupun dari masyarakat. Magnet Gatot tentu makin kuat di tengah kerinduan publik terhadap sosok presiden berlatar militer di tengah kepemimpinan sipil saat ini yang penuh masalah, lemah, dan kurang pro-rakyat.

Masalahnya, seperti kata politisi Israel, Moshe Kahlon: “Soldiers don’t have a lobby or a political party”. ‘Tentara tidak punya lobi atau partai politik’. Butuh waktu bagi seorang tentara yang baru pensiun seperti Gatot untuk memiliki kuasa dalam partai politik, katakanlah seperti yang dimiliki oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Demokrat, Prabowo di Gerindra, Sutiyoso di PKPI, atau Wiranto dan Moeldoko di Hanura. Hal inilah yang tergambar dari pandangan 14 partai peserta Pemilu 2019 terhadap Gatot.

Pernyataan Gatot yang menyebut tidak harus menjadi kader parpol untuk mencalonkan diri tentu saja menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Tidak heran, mayoritas parpol kemudian mengambil sikap yang bertolak belakang terhadap sang jenderal, bahkan menutup “loket” bagi tiket pencapresan/pencawapresan Gatot. Meskipun, sekali lagi, peluang Gatot tampil dalam kontestasi 2019 tetap terbuka: sebagai kuda hitam.

Pada akhirnya, barangkali Gatot harus memahami esensi kekuatan parpol dalam politik di Indonesia. Jika itu tidak terjadi, maka besar kemungkinan tidak akan ada nama sang jenderal di surat suara pada Pilpres 2019 nanti. Kalaupun harus berakhir demikian, mungkin Gatot harus mempertimbangkan jalan politik Gnaeus Julius Agricola, bahwasannya mengasingkan diri dari dunia politik dan mempertahankan kehormatan korsanya, bukanlah hal yang memalukan untuk seorang jenderal.

Kini, semua terserah pada Gatot: berharap jadi kuda hitam, atau menepi (sementara?) dari kancah politik.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here