Gatot Nurmantyo, Kok Kurang Greget?

0
412

Nusantara.news – Dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) edisi 25 April 2018 di TV One, sosok Gatot Nurmantyo (GN) yang seolah diposisikan sebagai “Sang Kuda Hitam” dikritik oleh beberapa pengamat yang hadir malam itu. Seolah-olah edisi ini khusus sebagai forum promosi untuk GN, yang memang ada olah momentum dan cipta kondisi. Kita mendengar dan memahami bahwa di internal Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun ada “gerpol” (gerakan politik) seolah Prabowo Subianto (PS) ragu-ragu, dan hanya akan menjadi “King Maker”. Gerakan politik ini sistematis sehingga publik opini terbentuk bahwa PS belum memastikan diri “nyapres” di tahun 2019. Padahal dia sudah mendapat mandat dari Partai Gerindra. Opini semacam itu dibantah oleh Fadli Zon, petinggi Partai Gerindra yang dikenal sebagai sebagai “die hard” (pantang menyerah)-nya PS.

Penggiringan opini publik ini terjadi sejak GN pensiun, kemudian mendeklarasikan pencalonan sebagai kandidat Presiden tahun 2019. Menjadi aneh, ketika fanboys Joko Widodo juga ikut mengartikulasikan bahwa PS sebagai “King Maker” dan GN sebagai pilihannya.

Di ILC tersebut, Karni Ilyas (KI) sempat gugup ketika dikritik oleh Yunarto Wijaya atas keberadaan GN seolah diatur sebagai “kuda hitam”, dan meminta pengamat bertanya kepada GN. Terkesan GN seperti nara sumber utama. Sayangnya, GN tidak dapat memanfaatkan momentum yang diolah oleh ILC di TV One itu. Jawaban yang cenderung membosankan ketika ditanya kesiapannya sebagai calon presiden. Dari mulai deklarasi, setelah pensiun di akhir Maret 2018 yang lalu, selalu dengan jawaban monoton: “Jika rakyat Indonesia meminta, dan negara memanggil, saya siap sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2019”. Jawaban yang berulang-ulang di setiap kesempatan, sehingga salah seorang pengamat pada malam itu, Hendri Satrio dari Lembaga Survei Kedai Kopi (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) mengingatkan bahwa terlalu sering GN menjawab dengan kalimat yang sama, padahal sudah deklarasi. Jawaban yang berulang-ulang seolah “jalan di tempat”, tidak progresif sebagai “new hope” (harapan baru) atau “kuda hitam” istilah di ILC TV One.

Terlalu sopan sebagai kandidat

GN baru berani bicara tentang kandidat setelah pensiun, walau pendekatan kepada grassroot (akar rumput) sudah dilakukan sejak awal menjabat sebagai Panglima TNI, khususnya di segmen pesantren dan mahasiswa, isu yang diusung sebagai tema berkisar ancaman Proxy War, geopolitik dan geostrategi, serta sikap tegas TNI untuk kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Persepsi publik terbentuk dan simpati diperoleh, mengalami puncaknya dengan sikapnya yang netral pada Gerakan 212 (2 Desember 2016).

Tidak salah jika ia didukung oleh segenap umat Islam, termasuk Imam Shamsi Ali (imam masjid di Amerika Serikat), ingin pemimpin yang mendukung keberadaan umat Islam di Indonesia, yang nanti terpilih pada Pilpres 2019.

Citra yang ingin ditonjolkan oleh GN adalah pemimpin yang disiplin (taat azas) ketika di publik sebelum pensiun tidak mau bicara mengenai pencapresan. Namun ia terkesan terlalu santun, karena penggalangan untuk partai politik (parpol) juga secara intensif baru dilakukan setelah pensiun. Kesan yang ditimbulkan, seolah parpol bisa dibeli dengan uang karena para pendukung cenderung melakukan manuver bahwa PS ragu-ragu dikarenakan keterbatasan logistik. Dikuatkan lagi, oleh beredarnya pernyataan Mayjen (Purn) Kivlan Zein yang dikenal sangat dekat dengan PS yang mengatakan, “lebih baik dukung GN karena lebih kuat materinya”.

Tergolong “sarkas” sebagai seorang sahabat, Kivlan memprovokasi, dan ini juga ditanggapi hanya oleh oknum, baik di Partai Gerindra maupun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berjiwa oportunis.

Dialektika ini lumrah terjadi, karena dalam politik berlaku adagium: “politik adalah tentang semua kemungkinan dan politik adalah persepsi”.

Opini publik “digoreng” oleh pendukung GN, hanya saja tidak disadari bahwa ini juga yang diinginkan kubu Joko Widodo. Jelas akan bermasalah dan gugup jika Joko Widodo akan head to head dengan PS. Ketakutan skema Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 akan menjadi patron di Pilpres semakin nyata, dikuatkan oleh Amien Rais bahwa Pilpres 2019 adalah pertarungan Partai Hizbullah versus Partai Syaitan. Sehingga Joko Widodo melobi Alumni 212, melakukan pertemuan untuk sebuah rasa aman. Secara psikologis agar tidak mendukung PS.

Kenaifan Joko Widodo terlihat bahwa seolah-olah penggalangan itu sebatas pertemuan dan opini publik. Pertemuan yang disepakati tertutup ternyata “bocor” ke publik, dan diprotes oleh Persaudaraan Alumni 212, yang meminta Joko Widodo mengusut oknum Istana yang memperbolehkan pemberitaan tersebut. Terkesan, Joko Widodo memang figur yang mudah ingkar janji. Berebut massa 212 mewarnai Pilpres 2019, khusus bagi Joko widodo skema Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 sangat ditakuti karena jika Joko Widodo dengan stigma pemimpin yang tidak mendukung Islam tentu akan men-downgrade dirinya.

Kesantunan GN dalam berpolitik terkesan naif, dan sebagai orang baru hal ini terungkap ketika di ILC TV One, pengamat ada yang menanyakan, bagaimana pendapatnya tentang kinerja pemerintahan Joko widodo. Pertanyaan sederhana tapi menjebak, GN tidak berani menilai secara objektif dan menganggap pemerintahan Joko Widodo “berhasil”.

Ada dua persepsi yang berkembang, yaitu: 1. Pakewuh menilai mantan bos, tapi dia lupa bahwa Pilpres adalah kontestasi, jika ada momentum memukul secara cerdas; 2. Melawan arus publik karena berkembang di publik kinerja Joko Widodo tidak berhasil maka muncul hastag “#Ganti Presiden 2019” sebagai arus bawah.

Jika GN tidak pakewuh, seharusnya hal ini bisa dimanfaatkannya seperti yang dilakukan Cak Imin (Muhaimin Iskandar) sebelumnya dengan peringatan terhadap Joko Widodo. Atau GN berharap menjadi calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo, karena mereka sangat dekat sebelumnya?

Secara naluriah politik dari segi kemungkinan ‘Poros Tiga’ justru  di tangan Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bergabung, kuncinya lobi terhadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bagi SBY, asal Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diberi kesempatan menjadi anggota kabinet dan didukung menjadi Capres 2024, akan mendukung Capres di tahun 2019. Sepertinya sejak awal SBY kurang yakin bahwa GN akan konsisten dan menjamin hal tersebut. Maka itu, pendukungnya justru melobi optimal kubu PS (Partai Gerindra dan PKS).

Dari segi penggalangan partai politik pengusung GN agak terlambat karena bergerak setelah ada kepastian presidential threshold, dan formal setelah pensiun baru berkomunikasi secara intensif. Padahal pendekatan ala TNI sudah pasti ke PS karena merupakan andalan, dan sekaligus kehormatan bagi TNI. SBY adalah presiden awal reformasi yang berasal dari TNI tetapi dianggap kurang “membela” TNI, dan menjadi bagian dari civil society (masyarakat sipil) dan sangat Americanis.

Hubungan dengan Tomy Winata

Kesalahan utama GN adalah ketika wawancara dengan Majalah Tempo, karena mendeklarasikan Tomy Winata (TW) sebagai sahabatnya. Mungkin tujuannya untuk klarifikasi, dan sekaligus pencitraan bahwa GN mengutamakan friendships (persahabatan). Namun hal ini menjadi bumerang bagi grassroot (akar rumput) nya yang dominan berbasis Islam. Selain profil TW, tentunya dukungannya terhadap Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) masih membekas di mata publik, khususnya massa cair 212 di saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

Begitu juga dengan elite parpol, dan aktivis pro demokrasi yang ingin GN seperti sikap dasarnya yang nasionalis dan independen. Kedekatannya dengan TW adalah bumerang dengan keberadaannya terkait sebagai kandidat Presiden Republik Indonesia, sehingga bergulir di media sosial mengenai cerita-cerita yang tidak mendukung GN sebagai harapan perubahan di Indonesia.

Isu menjadi bergulir dan artikulatif ketika dipersepsikan publik GN kuat secara logistik, dan asumsi tersebut langsung kuat karena ada TW di belakang pencapresan GN, khususnya soal integritasnya.

Terlihat setelah hampir sebulan deklarasi, elektabilitas GN masih rendah, jauh jika dibandingkan Petahana dan PS berpasangan sebagai Capres. Namun sebagai Cawapres, GN lumayan tinggi elektabilitasnya. Jika dengan PS, tentu terlalu besar irisannya, baik di TNI maupun basis Islam; dan dengan Joko Widodo lebih masuk akal secara subjektif oleh para pendukungnya.

Tercatat GN adalah TNI aktif yang paling dekat dengan Joko Widodo saat menjadi Pangkostrad (2014). GN menjadi KASAD dan Panglima TNI adalah mutlak pilihan Joko Widodo, jadi wajar jika GN pakewuh mengkritiknya. Namun parpol pendukung Joko Widodo akan protes jika yang bersangkutan yang dipilih menjadi Cawapresnya. Keterlambatan menggalang parpol, dukungan dan kedekatan dengan TW, kesan kaya dengan logistik bagi oportunis politik dijadikan alat untuk bergerak, tapi secara objektif adalah kesalahan strategi mendasar bagi GN secara elektoral.

Terkesan secara kapasitas dan kapabilitas kurang “greget”, maka itu Kubu Joko Widodo sangat nyaman jika head to head dengan GN, dan bukan dengan PS. GN sewaktu menjadi Panglima TNI menjadi figur magnitude di kelompok Islam dan generasi muda, khususnya mahasiswa, karena punya karakter yang simpatik.

Sikapnya jelas dan tegas tentang keutuhan NKRI menjadi modal dasar memperoleh simpati, dan dukungan. Namun setelah pasti menjadi Capres, publik perlu diyakinkan soal integritas, kapasitas, dan kapabilitas, jangan sekadar popularitas dan isi tas (logistik).

Kekecewaan publik terhadap Joko Widodo sebagai harapan perubahan harusnya menjadi bekal bagi GN sebagai “kuda hitam”. Jadi perlu tajam dalam visi dan misi, karena dinilai GN baru unggul dari bersikap dan mempunyai karakter, dan sebagai pemimpin TNI tentu tegas dan penopang NKRI. Ini merupakan antitesa bagi Joko Widodo. Sayangnya PS yang lebih dahulu eksis, lebih unggul, dan sangat cerdas karena putra dari begawan ekonomi Prof. Soemitro Djojohadikusumo.

Selama satu bulan sebagai salah satu kandidat, pandangan GN dinilai monoton, dan miskin gagasan besar kecuali soal pertahanan dan keamanan. Menjadi Presiden perlu visi yang komprehensif mengenai politik, ekonomi, dan berbagai aspek secara komprehensif.

Prestasi GN di luar TNI belum terlihat, minimal dari segi gagasan besar. Terkesan tim suksesnya baru menggalang massa, belum menyiapkan materi kampanye, seyogyanya setiap momentum penampilannya harus “all-out” (dengan seluruh tenaga) seperti Rizal Ramli.

Letjen (Purn) Syarwan Hamid mengingatkan soal ini, dan menjadi viral di media sosial bahwa GN digadang-gadang kubu Joko Widodo karena “takut” ketemu PS. Joko Widodo terkesan “takut kalah”, sehingga akhir-akhir ini tampil emosi di televisi, sehingga kehilangan jatidirinya. Sementara PS cenderung tanpa emosi, sehingga terkesan “cool” dan lebih matang.

GN yang diharapkan sebagai “kuda hitam” terkesan menjadi tidak setara jika dibandingkan dengan kandidat di atas, karena pakewuh dengan dua mantan bosnya.

Publik menunggu kiprahnya karena 1 tahun waktu yang cukup untuk mengoptimalkan kekurangannya, namun Agustus 2018 adalah penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap), sehingga sebelum Lebaran keberadaan parpol pengusung GN harus jelas. Kapasitas dan kapabilitas adalah hal teknis yang perlu digenjot dengan gagasan besar, namun harus sesuatu yang mungkin diwujudkan. Jangan terjebak seperti Joko Widodo tahun 2014 dengan gagasan Nawacita dan Trisakti Bung Karno, yang jauh panggang dari api, sehingga menjadi bumerang bagi Sang Petahana (Joko Widodo)

GN sebagai harapan baru atau “kuda hitam” istilah TV One, masih mungkin melakukan politik pencitraan, walau akan berdampak dengan counter issue jika fakta diri tidak seperti yang dicitrakan.

Joko Widodo berhasil dengan politik pencitraan (2014) karena tokoh daerah yang belum begitu dikenal kala itu sosoknya secara nasional. Harap dicatat keberadaan GN sebagai Panglima TNI, rekam jejaknya sudah dimiliki oleh publik. Harus hati-hati juga memilih tema-tema dari pencitraan dirinya.

Rizal Ramli adalah tokoh nasional yang berani deklarasi sebagai Presiden Republik Indonesia, walaupun tidak ada satu partai pun yang menggadang keberadaannya sebagai Capres. Namun dari segi kapasitas dan kapabilitas, sangat mumpuni, juga pantas dikatagorikan sebagai kuda hitam.

GN dari segi popularitas, integritas kepemimpinan, dan elektabilitas, sudah cukup modal untuk maju, namun belum memperlihatkan kapasitas dan kapabilitasnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Menjadi fokus perhatian tim suksesnya untuk mendongkrak elektabilitasnya agar bersaing dengan 2 mantan bosnya. Perlu diingat jika elektabilitas tinggi akan ada yang mengganggu faktor integritas sebagai mantan pejabat dari segi korupsi karena KASAD dan Panglima TNI adalah pengguna anggaran APBN.

Kesimpulannya sampai minggu terakhir Maret 2018 GN belum “greget” sebagai Capres, kita lihat kiprahnya satu dua bulan ke depan sampai ada kepastian parpol yang mengusungnya.

Menjadi capres bukan sekadar populer dan punya grassroot tapi kapasitas dan kapabilitas sangat penting. Publik bercermin pada keberadaan Joko Widodo yang bermodalkan popularitas dan integritas serta politik pencitraan, yang kalah karena hastag #ganti presiden 2019. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here