Gaya Koboi Pengacara Setya Novanto

0
538
Fredrich Yunadi, pengacara Setya Novanto

Nusantara.news, Jakarta – Ibarat koboi, yang sedang melindungi pihak yang “lemah”, maka dengan senjatanya, ia tembakkan kemana-mana, agar siapapun yang “mengganggu” pihak yang ia lindungi tersebut bisa menyingkir. Mungkin anekdot seperti ini yang cukup tepat jika melihat bagaimana Setya Novanto sedang “mati-matian” menghindar panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui kuasa hukumnya: Fredrich Yunadi.

Tidak sedikit masyarakat yang bertanya-tanya, mengapa penasihat hukum Ketua DPR tersebut begitu “galak dan agresif” dalam melakukan serangan terhadap KPK yang sedang menjalankan tugasnya pada penyelesaian kasus e-KTP terkait dengan keterlibatan kliennya itu.

Tak pelak, sikap Fredrich tersebut mendapat respon pedas dari berbagai pihak, di antaranya dari  inisiator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia, juru bicara Wakil Presiden Husain Abdullah, Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, dan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus.

Koordinator TPDI Petrus Selestinus menganggap Fredrich Yunato terlalu berlebihan memainkan perannya sebagai pengacara Ketua DPR RI Setya Novanto. Salah satunya, kata dia, dari sikap pengacara yang mengarahkan Novanto untuk tidak memenuhi panggilan KPK dengan alasan harus meminta izin tertulis dari Presiden Joko Widodo.

“Bahkan, Fredrich menyebut KPK tidak patuh hukum dan berpotensi memecah bangsa dengan memanggil Novanto. Hal itu sebagai sangat berlebihan. Ini jelas-jelas mendewa-dewakan Setya Novanto sebagai sosok yang memiliki kharisma pemersatu bangsa yang jika dipanggil KPK maka bangsa ini akan terpecah-belah,” ujar Petrus melalui keterangan tertulis, Senin (13/11/2017).

Sementara itu, Ahmad Doli Kurnia menilai pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh Fredirch tidak selaras dengan nilai-nilai demokrasi. “Itu orang lahir dan besar di mana ya? Dia seperti orang yang telat melihat realitas perkembangan demokrasi di Indonesia,” ujarnya, Senin (13/11/2017).

Menurutnya, pengacara Setya Novanto itu seperti ‘predator’ yang tiba-tiba muncul dari planet lain, main tembak sana, tembak sini, dan membuat kegaduhan.

“Wakil Presiden pun diserang dan seenaknya pula mau menarik-narik polisi, TNI, dan bahkan presiden untuk melindungi SN (Setya Novanto)” pungkas Doli.

Senada dengan Doli, juru bicara Wapres Jusuf Kalla (JK), Husain Abdullah, menyebut pengacara yang gagal ikut seleksi KPK ini terlalu banyak bicara sehingga membuat kegaduhan. “Saya lihat si Fredrich tidak berhenti ngoceh, mungkin tujuannya untuk menyesatkan banyak orang. Saat ini hanya Fredrich yang ngotot mengatakan pemeriksaan Novanto oleh KPK harus Izin dulu ke Presiden,” kata Husain Abdullah, Senin (13/11/2017).

Padahal menurutnya, telah terang-terangan disampaikan oleh Wapres JK bahwa untuk memeriksa Novanto tidak perlu mendapatkan izin dari Jokowi. “Sekarang hukum dari langit mana yang dipakai Fredrich yang menyebutkan untuk memeriksa majikannya KPK butuh izin?” tanya Husain.

Di tempat terpisah, Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menuturkan, KPK bisa menerapkan pasal obstruction of justice (perbuatan yang menghalang-halangi proses penegakan hukum) terhadap pengacara Ketua DPR Setya Novanto.

Para pengacara Novanto, menurut Bambang, sudah bukan sekadar melindungi Novanto sebagai kliennya. Namun, mereka juga dianggap mengganggu proses hukum dalam pembuktian kejahatan yang dilakukan Novanto.

“Sudah saatnya juga menggunakan pasal obstruction of justice, karena dia sudah bertindak sebagai gate keeper sebenarnya. Orang yang berupaya untuk mengelabui, melindungi yang ujungnya sebenarnya mengganggu proses persidangan,” ujar Bambang seusai acara diskusi di bilangan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017).

Manuver Kontroversial Pengacara Setya Novanto

Setya Novanto memang tak kehabisan akal. Lewat berbagai manuver pengacaranya, Fredrich Yunadi dkk, yang meski dikritik banyak orang, ia seolah ingin menegaskan bahwa hukum tak akan semudah itu menjerat sang ketua DPR ini. Adapun, langkah kontroversial yang telah dilakukan Fredrich Yunadi, di antaranya:

Pertama, melaporkan pimpinan dan penyidik KPK ke Bareskrim Polri. Terakhir, pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, melaporkan dua pimpinan dan dua penyidik KPK ke Bareskrim Polri, Jumat (10/11/2017). Pelaporan tersebut dilakukan tidak lama setelah lembaga antirasuah itu menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP).

Polri Terbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan atau SPDP Dua Pimpinan KPK: Agus Rahardjo (tengah) dan Saut Situmorang (kanan). Hal ini menindaklanjuti laporan kuasa hukum Setya Novanto yang melaporkan keduanya ke Bareskrim Polri, tak lama setelah KPK menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka

Kedua, melaporkan 34 pemilik akun media sosial karena dianggap mencemarkan nama baik Setya Novanto, utamanya dalam bentuk meme ‘acting sakit Setya Novanto’ yang viral di kalangan netizen.

Fredrich Yunadi menyebut 9 pemilik akun itu telah ditetapkan sebagai tersangka. “Sekarang yang ketangkep baru 1, tersangkanya 9. Mendetailnya tanya sama penyidik ya,” kata Fredrich di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Minggu (12/11/2017).

Namun belakangan polisi membantah pernyataan Fredrich. Menurut polisi, hingga saat ini baru satu orang yang menjadi tersangka. Polisi menyebut, kesembilan akun tersebut kini masih dalam proses penyelidikan dan belum ada yang tersangka.

“Masih penyelidikan, sembilan akun masih penyelidikan. Belum, belum ada (tambahan tersangka) hanya satu yang kemarin (tersangka meme),” tegas Kasudit II Dittipid Siber Bareskrim Polri, Kombes Asep Safrudin kepada detikcom, Minggu (12/11/2017).

Ketiga, bersikukuh perlu ada izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memeriksa Setya Novano. Menurutnya, pemanggilan kliennya tanpa persetujuan presiden berarti KPK telah bertindak inskonstitusional.

“Pasti kita minta perlindungan pada presiden, termasuk polisi dan juga TNI. Mereka itu (KPK) mau memecah belah Indonesia. Jelas itu ada indikasi memecah belah Indonesia. Mereka melakukan tindakan inkonstitusional,” ujar Fredrich di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (12/11/2017).

Keempat, Fredrich mengatakan KPK tak ada alasan menetapkan kliennya sebagai tersangka lagi. Oleh karena itu, ia akan siap pasang badan secara hukum.  “Coba sentuh (Novanto), saya hajar,” ungkap dia.

Meskipun maksud keterangan tersebut tidak lain dia bakal melaporkan KPK ke Mabes Polri untuk membela kliennya, namun publik menuding Fredrich arogan dan menebar ancaman.

Kelima, Fredrich menyarankan Setya Novanto untuk tidak hadir sebagai saksi terkait kasus korupsi e-KTP, Senin (hari ini, 13/11). Saran untuk tidak hadir itu disebut Fredrich lantaran KPK disebutnya melanggar UUD 1945 bila memanggil Novanto.

“Itu adalah UUD 1945. Tolong satu hal dicatat. UUD 1945 Pasal 20A, itu bilang anggota dewan memiliki hak untuk bicara, hak untuk bertanya, untuk mengawasi, dan punya imunitas. Tolong, kita semua mengerti bahasa Indonesia. Pasti tahu imunitas itu apa,” kata Fredrich di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Minggu (12/11/2017).

Keenam, Fredrich juga akan melaporkan peretas situs Setya Novano. Tampilan situs tesebut berwarna hitam total beberapa saat ketika diretas. Namun, saat ini situs tersebut sudah kembali normal.

Saat ditanya apakah pihaknya akan memproses hukum kejadian tersebut, ia mengatakan masih akan mempelajarinya. Sebab, menurut dia, hal itu merugikan kliennya dan masyarakat banyak bila dibiarkan, sehingga harus ada efek jera. “Kalau memang website beliau di-hack, otomatis kami akan laporkan kepada (unit) cybercrime Polri,” kata dia.

Hukum Begitu Rumit Hadapi Setya Novanto

Manuver-manuver Setya Novanto memang sejauh ini mampu melepaskan dirinya dari berbagai jerat hukum. Setelah memenangi prapradilan dan kemudian KPK menetapkan kembali Novanto tersangka, dia melalui pengacaranya tak kehabisan peluru. Sejumlah manuver dan sikap yang diambil pengacaranya itu, selain dinilai berlebihan oleh banyak pihak, juga memperburuk citra Novanto sendiri yang saat ini tengah mendapat “sorotan miring” dari publik.

Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menunjukkan tulisan saat aksi Indonesia Berkabung di kawasan Bundaran HI Jakarta, Minggu (1/10). Aksi ini reaksi atas dikabulkannya permohonan praperadilan Setya Novanto.

Seharusnya, Novanto mampu menghadirkan pengacara yang selain lihai menangani perkara, juga mampu bersikap santun dan simpatik. Paling tidak, untuk mengimbangi (mengurangi) sisi negatif Novanto di muka umum.

Dengan berbagai serangan balik yang diambil pengacaranya Fredrich Yunadi, akhirnya menegaskan bahwa hukum menjadi sedemikian rumit menghadapi Setya Novanto. Ketua Umum Partai Golkar ini seolah bisa menekuk-lenturkan aturan. Kesaktiannya makin terlihat manakala ia memiliki pengacara yang punya banyak jurus: melaporkan puluhan akun medsos, memperkarakan pimpinan dan penyidik KPK, menarik-narik presiden, DPR, dan TNI-Polri ke dalam masalah Novanto, hingga menyarankan kliennya tak memenuhi panggilan KPK.

Di sisi lain, KPK sepatutnya memperbaiki cara kerja dan pengumpulan bukti dalam menangani kasus Novanto. Salah-salah, KPK bisa dipermalukan lagi di hadapan publik: kembali kalah dalam prapradilan Setya Novanto. Sebab, peluang serangan telak terhadap KPK yang bisa dilancarkan pengacara Novanto kembali muncul, yakni surat pemberitahuan dimulainya penyidikan untuk Novanto bocor lebih dulu ke publik. Kebocoran ini sudah selayaknya diselidiki: jangan-jangan sengaja dilakukan kalangan internal untuk membantu sang tersangka. Tiada kata lain, KPK perlu bekerja ekstra dan hati-hati![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here