Gebrakan Regulasi Jonan-Candra: Participating Interest 10% Saham Daerah

0
221
Foto Istimewa

Nusantara.news, Jakarta –Terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Participating Interest (PI) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi sebesar 10 persen, pada November lalu, disambut suka cita oleh sejumlah kepala daerah yang datang ke Jakarta untuk mengucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Menurut mereka, yang diwakili Awang Farouk Gubernur Kaltim, daerah sudah puluhan tahun memperjuangkan ini, begitu Jonan duduk sebagai Menteri sudah langsung mewujudkannya. Awang yang menjadi Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM) mengatakan, penawaran PI sebesar 10 persen merupakan kebijakan yang sudah lama ditunggu-tunggu rakyat dan pemerintah daerah. Dia sendiri mengaku puas dengan penerbitan regulasi tersebut.

Tidak hanya soal PI-nya, tetapi juga isi regulasi yang mengatur dengan ketat dan jelas agar alokasi saham migas 10 persen benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Aturan tidak membolehkan pengelolaan saham dikerjasamakan dengan swasta, sebagai gantinya, kontraktor utama di blok setempat menyediakan dana talangan senilai 10 persen sahamnya, yang akan dikembalikan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari dividen. Agar tidak memberatkan, dana talangan itu tidak dikenakan bunga.

Sangat pentingnya Permen bagi daerah penghasil migas khususnya di Kaltim, menurut Awang, membuat daerah bisa bekerja sama dengan Pertamina dalam pengelolaan Blok Mahakam. Tidak dikenakan bunga yang memberatkan sehingga hasilnya bisa diharapkan untuk memaksimalkan pembangunan daerah.

Ketentuan PI sebenarnya sudah lama ada tapi selama ini tidak memberi manfaat maksimal  untuk daerah karena tidak jelas aturan mainnya. Daerah yang tidak punya dana umumnya menggandeng pihak ketiga, sehingga manfaat langsung untuk daerah berkurang.

Sekjen SDPM, Andang Bachtiar menilai kebijakan Jonan tersebut jauh melampui ekspektasi para kepala daerah. Terutama ketentuan bahwa dana talangan tidak dikenakan bunga. Jonan mengatakan, daerah bisa mendapatkan saham lebih dari 10 persen tapi harus melalui mekanisme yang sepenuhnya business to business (B to B), tetapi yang mandatory hanya 10 persen.

Selain kebijakan PI sebesar 10 persen, duet Jonan dan Arcandra telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan regulasi baru yang ditujukan untuk mendorong industri yang bergerak di sektor energi semakin efisien, selain itu juga memberikan kontribusi lebih besar untuk kesejahteraan rakyat.

Lebih jauh Jonan mengatakan, efisiensi sangat penting pada industri migas. Faktor tersebut menjadi penentu keunggulan di tengah dunia yang makin kompetitif. Karena industri  migas tidak pernah bisa mengontrol harga (price), sehingga mau tidak mau harus bisa mengontrol biaya (cost) untuk mencapai operasi yang efisien.

Oleh karena itu, Jonan memberlakukan model kerja sama Production Sharing Contract (PSC/kontrak bagi hasil) Gross Split dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk mendorong kontraktor lebih efisien dan menjamin pendapatan negara lebih baik.

Selama ini, model kerja sama Cost Recovery terbukti membebani Negara. Tidak hanya di migas, inefisinesi terjadi pada sektor kelistrikan. Inefisiensi terjadi pada energi primer dan pembangkit masalah ini selama ini menjadi pemicu naiknya tarif listrik sehingga membebani rakyat.

Dalam upayanya menekan inefisiensi, Jonan-Arcandra mengeluarkan beberapa kebijakan, antara lain, regulasi baru tentang pembangkit mulut tambang (mine mouth power plant), pembangkit mulut sumur gas (wellhead gas power plant) dan pengaturan harga jual listrik dari energi baru terbarukan (EBT). Selain itu, ESDM juga menata ulang kegiatan bisnis dalam penyediaan energi dasar untuk pembangkit. Kebijakan ini diambil agar harga jual kepada masyarakat dalam bentuk tariff listrik semakin kompetitif.

Selain regulasi, Kementerian ESDM pun mengeluarkan kebijakan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat antara lain penyeragaman harga BBM satu harga, pembagian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), dan paket konvensi BBM ke BBG untuk nelayan kecil.

“Presiden menginginkan tarif listrik tidak terus naik tiap tiga bulan tapi juga bisa turun meskipun kecil. Kalau setiap tiga bulan ada penurunan tarif listrik meskipun satu-dua rupiah, rakyat pasti sangat diuntungkan. Industri pun akan lebih bergairah,” kata Jonan.

Beberapa regulasi penting era Jonan-Arcandra

Peraturan Pemerintah

  • Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 11 Januari 2017, tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan Menteri ESDM

  • Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2016 tanggal 11 November 2016, tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri Oleh Badan Usaha Swasta.
  • Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2016 Tanggal 11 November 2016 tenang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional.
  • Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016 tanggal 29 November 2016, tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.
  • Peraturan Menteri SEDM No. 38 Tahun 2016 Tanggal 29 November 2016, tenang Percepatan Elektrifikasi di Pedesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan PUlau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Skala Kecil.
  • Permen ESDM No.39 Tahun 2016 Tanggal 29 November 2016, tenang Sistem Monitoring Produksi Minyak Fasilitas Produksi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
  • Permen ESDM No. 40 Tahun 2016 tanggal 29 November 2016, tentang Harga Gas Bumi Untuk Industri tertentu.
  • Permen ESDM No.05 Tahun 2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri.
  • Permen ESDM No. 06 Tahun 2017 tanggal 11 Januari 2017, tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian.
  • Permen ESDM No. 07 Tahun 2017 tanggal 11 Januari tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batu Bara.
  • Permen No.08 Tahun 2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.
  • Permen ESDM No.09 Tahun 2017 Tanggal 20 Januari 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
  • Permen ESDM No.10 Tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual-Beli Tenaga Listrik.
  • Permen ESDM No.12 Tahun 2017 Tanggal 30 Januari 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. [ ]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here