Gegara Asing, Paket Kebijakan Ekonomi 16 Mendesak Dibatalkan

1
177
Menko Perekonomian Darmin Nasution didesak untuk membatalkan Paket Kebijakan Ekonomi 16 karena membuka asing masuk hingga 100% pada 25 bidang usaha.

Nusantara.news, Jakarta – Keputusan Pemerintah Jokowi menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi 16 tentang Relaksasi Kebijakan untuk Ketahanan Ekonomi Nasional mendapat respon negatif dari berbagai kalangan. Itu sebabnya sejumlah kalangan meminta pakebih kebijakan ekonomi tersebut harus ditunda atau sama sekali dibatalkan.

Respon pengusaha, pengamat hingga politisi dan calon presiden soal paket kebijakan ekonomi itu sungguh mengejutkan. Tidak seperti biasanya sebuah paket kebijakan ekonomi disambut positif, namun kali ini justru kebijakan itu menimbulkan respon negatif. Terutama soal relaksasi daftar negatif investasi (DNI) yang membebaskan asing menguasi hingga 100% di usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi. Mengapa demikian?

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani dalam Rapat Pengurus Terbatas Kadin Indonesia di Menara Kadin, siang tadi memaparkan pandangan para pengusaha mengenai paket kebijakan ekonomi tersebut. Terutama kebijakan itu ternyata tanpa berkoordinasi dengan industri dan pengusaha.

“Kami menilai ada poin-poin yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah, khususnya berkaitan dengan DNI 2018. Kebijakan investasi ini berkaitan erat dengan dunia usaha dan Kadin sebagai lembaga yang mewadahi para pengusaha. Dengan demikian, obyektivitas kebijakan ini akan turut dipengaruhi oleh masukan-masukan dari dunia usaha” demikian Rosan.

Ia mengingat urgensi kebijakan relaksasi tersebut bagi dunia usaha, Kadin akan mengumpulkan 124 asosiasi pengusaha pada Kamis, 22 November 2018, untuk membahas poin-poin usulan dunia usaha. Karena itu, Kadin meminta pemerintah menunda penerapan aturan DNI hingga ada dialog dan masukan yang mewakili kepentingan pelaku usaha.

“Detil masukannya akan kami sampaikan nanti, setelah dibahas bersama asosiasi pengusaha, besok. Karena itu kami berharap pemerintah bisa menunda penerapan DNI,” ungkap Rosan.

Hal ini perlu disampaikan Kadin mengingat keluarnya kebijakan relaksasi DNI terjadi tanpa dialog atau konsultasi untuk mendengarkan masukan Kadin, sebagaimana yang lazim terjadi sebelum keluarnya paket-paket kebijakan ekonomi.

Poin lain yang akan menjadi perhatian Kadin adalah perhatian khusus terhadap UMKM nasional. Bagi pelaku usaha, UMKM merupakan kawah pembentukan spirit kewirausahaan. Sementara bagi masyarakat banyak, UMKM menjadi naungan bagi lebih dari 95% tenaga kerja nasional.

Sedangkan bagi, perekonomian nasional sektor UMKM menjadi salah satu motor baru yang bisa mendorong pertumbuhan lebih tinggi. Oleh sebab itu, kebijakan yang berkaitan dengan sektor UMKM perlu dipertimbangkan secara matang, termasuk dalam kaitan dengan investasi. “Berkaitan dengan isu tersebut, Kadin Indonesia akan segera melakukan pertemuan dengan menteri perekonomian, Kepala BKPM dan menteri terkait lainnya,” tutup Rosan.

Aswadi Munir, mantan pengurus Kadin Indonesia mengaku kaget dengan terbitnya Paket Kebijakan Ekonomi 16. Karena ada unsur kebolehan asing menguasai 25 bidang usaha di Indonesia, khususnya bisnis UMKM dan koperasi.

Tentu saja, menurutnya, ini mencemaskan. Celakanya paket kebijakan itu pakai embel-embel untuk ketahanan ekonomi nasional, justru efeknya melemahkan ekonomi nasional. Seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) hampir 90% anggotanya adalah UMKM. Kebijakan ini terkesan dipaksakan sehingga lupa untuk menyerap aspirasi pengusaha.

“Saya kontak Ketua HIMPI, Ketua Apindo, dan Ketua Kadin begitu paket kebijakan itu diterbitkan. Tak satupun dari mereka diajak berdiskusi soal paket kebijakan ekonomi tersebut,” jelasnya pagi ini.

Lain halnya, menurut Aswadi, jika asing bisa masuk ke UMKM dan koperasi dengan menggandeng UMKM dan koperasi masih masuk akal dan bisa diterima. Tapi kalau masuk 100% sama artinya melemahkan UMNM dan koperasi. Karena itu dia meminta Paket Kebijakan Ekonomi 16 itu dibatalkan.

Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah melihat Paket Kebijakan Ekonomi 16, terutama keterbukaan untuk investor asing di 25 bidang usaha merupakan bentuk kepanikan pemerintah dalam mengatasi persoalan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit–CAD).

“Tadi BI kan bilang sekarang fokusnya ke CAD, tapi solusi yang disodorkan bukan soal utama yang di CAD,” ungkap Piter.

Menurutnya hal yang perlu diatasi adalah defisit neraca jasa dan defisit neraca pendapatan primer. Sedangkan pemerintah fokus pada neraca modal yang malah berpotensi memperburuk CAD dalam waktu menengah panjang.

Kebijakan ini dirasa terlalu buru-buru dan tidak didasarkan pada kajian yang jelas. Kebijakan ini semata hanya ingin memperlebar pintu masuk modal asing dengan tujuan neraca modal surplus besar sehingga bisa menutup defisit yang besar di current account.

“Arah kebijakannya mau kemana? supaya asing masuk, atau benar-benar setelah masuk bisa menggulirkan ekonomi?” ungkap Piter.

Komentar Prabowo

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menanggapi agak kebingungan dengan Paket Kebijakan Ekonomi 16. Karena jumlah yang boleh dimasuki asing 100% berubah-ubah.

“Saya bingung, nanti gini, besok gitu, versi satu bilang 54, versi lain bilang 28 (25 sektor). Saya masih bingung. Saya mau mempelajari itu lagi,” tutur Prabowo.

Tapi secara umum Prabowo mengaku sedih bila semua sektor dibuka untuk asing 100%.  “Saya sedih jika mereka (asing bisa) pergi ke tiap sektor, bagaimana nanti kehidupan orang (UMKM) Indonesia?” ujarnya.

Menurutnya, paket kebijakan ekonomi tersebut tidak sesuai dengan Undangan-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).

“Indikator-Indikator saat ini menunjukkan bahwa negara kita sedang memprihatinkan. Baru saja pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang menurut saya itu wujud bahwa kita menyerah total kepada bangsa asing. Negara kita sangat kaya memiliki banyak sumber daya alam yang bisa kita kelola sendiri,” kata Prabowo.

Capres nomer urut 02 itu menjelaskan, bahwa pasar merupakan sumber kekayaan bagi sebuah negara. Sebab, pasar merupakan pusat perputaran ekonomi rakyat.

Di Eropa saja, lanjut Prabowo produk atau barang yang berasal dari luar Eropa tidak bisa masuk seenaknya untuk di jual bebas disana. Sebab, Negara-negara di Eropa telah memproteksi pasar dan sumber-sumber ekonomi lainnya hanya untuk kalangan masyarakat ekonomi Eropa saja.

“Selain itu pemerintah Amerika juga saat ini melindungi rakyatnya, dia tutup pasar dunia, kalau ada produk luar yang mau masuk di kenakan pajak bea masuk yang tinggi, dia memberikan kesempatan kepada rakyatnya dan memberikan peluang ekonomi yang besar kepada rakyatnya. Itu lah tujuan sebuah negara, negara harus melindungi rakyat nya. Tapi pemerintah kita justru membuka seluas luas nya kepada asing, Semua boleh masuk bahkan pekerja kasar juga boleh masuk, ini luar biasa,” sesal Prabowo.

Menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso dari 54 bidang usaha hanya 25 saja yang sudah dipastikan boleh dimiliki asing hingga 100%.

“Kalau 25 itu betul, 25 bidang usaha itu dari PMA yang tadinya 51%, 60%, sampai yang 95%. Begitu dua tahap ini, 2014-2016 itu masih nol investasinya, kita naikkan jadi 100%,” Susiwijono.

Jadi, 54 bidang usaha itu dibagi ke 5 kelompok, di antaranya kelompok yang keluar dari UMKM, yang lepas dari kewajiban kemitraan, hingga yang tidak perlu lagi izin khusus.

“Terminologi keluar itu kan pengertiannya banyak, salah satunya saja PMA bisa 100%,” sebutnya

Bahkan Susiwijono mengaku Paket Kebijakan Ekonomi 16 tetap melindungi UMKM sampai dengan Rp30 miliar tetap tidak bisa dimasuki asing. Yang melindungi UMKM tersebut adalah UU UMKM sendiri, adapun asing yang bisa masuk modalnya hingga 100% adalah UMKM yang selama ini sepi peminat dan kering kegiatannya bisnis.

Adapun asing masuk ke sana lebih untuk mendorong agar kegiatan UMKM yang sepi peminat itu bergerak dulu. Sehingga ada investasi masuk dan itu positif buat perekonomian.

Lepas dari apologi Susiwijono, yang jelas drafting Paket Kebijakan Ekonomi 16 itu sangat jelas, membolehkan asing masuk pada 25 bidang usaha yang bisa dimasuki modal asing hingga 100%.

Itu sebabnya bisa dipahami kalau paket kebijakan ekonomi yang pro asing itu mendapat penolakan yang keras dari sebagian besar komponen masyarakat. Itu sebabnya pula paket kebijakan itu harus dihentikan atau ditinjau ulang dengan drafting yang bijaksana.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here