Gegara Infrastruktur, Risiko Likuiditas Perbankan Meningkat

0
149
keterlibatan bank-bank BUMN dalam penyaluran kredit infrastruktur tak bisa dihindari, karena selain dana APBN terbatas, bank-bank BUMN menjalani penugasan menopang program infrastruktur pemerintah

Nusantara.news, Jakarta – Para analis mengingatkan bank-bank yang melibatkan diri—terutama bank BUMN—dalam pembiayaan infrastruktur akan menghadapi risiko likuiditas sepanjang tahun 2017.

Tak kurang ekonom dari internal bank sampai ekonom lembaga konsultan asing memberi peringatan yang sama, bahwa penggelontoran kredit infrastruktur yang jor-joran akan menghadapi peningkatan risiko likuditas. Seperti apa gambarannya?

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Anton Gunawan mengingatkan perbankan dinilai perlu lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit ke proyek infrastruktur yang dijalankan oleh pemerintah melalui BUMN sektor konstruksi, karena risiko likuiditas perusahaan pelat merah itu meningkat.

Dia menuturkan, risiko likuiditas perusahaan pelat merah yang mengelola proyek-proyek infrastruktur besar cenderung meningkat karena cashflow makin ketat.

Pasalnya, rata-rata pendapatan yang akan diraih oleh perusahaan BUMN tersebut baru akan terealisasi pada akhir proyek, sedangkan biaya untuk kebutuhan pembangunan terus berjalan.

“Jadi karena dibayar pada saat akhir sementara mereka melakukan treatment kepada para supplier, sehingga risiko likuiditas meningkat,” ujarnya, Rabu (4/10).

Anton menambahkan, risiko likuiditas semakin meningkat seiring dengan beban utang yang bertambah dari penerbitan obligasi maupun sekuritisasi yang dilakukan oleh perusahaan BUMN pengelola proyek infrastruktur pemerintah.

Yang perlu diperhatikan sampai berapa jauh proyek infrastruktur yang butuh likuiditas. Karena pemerintah juga harus membiayai likuiditas dengan cara issue bond, sekuritisasi sehingga pemerintah punya tagihan tambahan lagi. Risiko itu harus tetap terukur.

Meskipun risiko likuiditas meningkat, Anton mengatakan kondisi saat ini rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) pada sektor infrastruktur masih cukup baik.

Sebenarnya PriceWaterhouseCoopers (PWC) pada awal 2017 sudah melakukan survei yang bertajuk Apa Langah-Langkah Perbankan Indonesia Dalam Menghadapi Peningkatan Risiko Kredit.

Hasil survei itu menunjukkan enam hal, pertama, mayoritas bankir melihat kondisi pasar akan membaik di tahun 2017. Kedua, sebanyak 81% bankir mengharapkan kenaikan keuntungan, namun keprihatinan terhadap risiko kredit tetap ada.

Ketiga, ekspektasi akan penekanan selisih bunga bersih (net interest margin–NIM) bank lebih dari separuh menduga akan terjadi penurunan di tahun 2017. Keempat, pertumbuhan kredit didorong oleh bank-bank BUMN besar, terutama untuk kredit infrasrtuktur.

Kelima, transformasi digital dan investasi teknologi berjalan baik, 84% bank kemungkinan besar akan melakukan investasi transformasi teknologi dalam 18 bulan ke depan.

 Keenam, tingkat keyakinan dalam manajemen risiko cukup kuat, namun hanya sedikit yang “sangat” yakin atau “sangat” puas dengan manajemen risiko atau tata kelola perusahaan.

NPL meningkat

Sejak 2014, sesaat Presiden Jokowi dilantik menjadi Presiden, ia mencanangkan perlunya pemerintah menggarap proyek infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara tetangga. Presiden mencanangkan belanja infrastruktur dicanangkan mencapai Rp5.500 triliun.

Padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya sangat terbatas. Karena itu Presiden mengharapkan peran serta BUMN, swasta, dan investasi asing.

Berdasarkan grafik perkembangan kredit, nampaknya ada pertumbuhan kredit yang sangat berarti, diduga pertumbuhan kredit itu dipacu untuk membiayai infrastruktur. Namun di tengah gegap gempita pertumbuhan kredit infrastruktur tersebut, diikuti oleh peningkatan risiko kredit bermasalah (non performing loan—NPL).

Seperti diketahui, risiko peningkatan NPL terjadi sejak 2014. Total kredit pada 2014 tercatat sebesar Rp3.496 triliun, kemudian tumbuh Rp337 triliun (9,5%) pada 2015. Pada 2016, pertumbuhan kredit turun Rp297 triliun (7,7%) menjadi Rp4.130 triliun.

Pada 2017 kredit perbankan diperkirakan masih akan tumbuh sebesar Rp339 triliun (8,2%) ke posisi Rp4.469 triliun. Itu artinya pertumbuhan kredit menunjukkan penurunan walaupun dalam nominalnya terus meningkat.

Risiko kredit itu mulai nampak dari NPL yang terus meningkat, kalau pada 2014 NPL masih di level 2,24%, maka pada 2015 naik menjadi 2,7%. Pada 2016 masih meningkat menjadi 3,18% dan diperkirakan pada 2017 akan turun sedikit ke level 3%.

Walaupun masih di bawah NPL yang diperkenankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni maksimum 5%, namun ada kecenderungan meningkat. Itu sebabnya peringatan ekonom dan PWC sudah pada tempatnya bahwa risiko pengetanan likuiditas makin meningkat, sehingga bank perlu hati-hati melempar kredit, terutama ke sektor infrastruktur.

Bank BUMN dominan

Ternyata, dominasi pemberian kredit infrastruktur dilakukan oleh bank-bank pelat merah. Hal ini dimungkinkan karena sifatnya selain mencari marjin, juga merupakan penugasan.

Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, kredit infrastruktur Bank Mandiri pada akhir kuartal II 2017 mencapai Rp133,7 triliun. Angka tersebut mengalami pertumbuhan mencapai sebesar 15% dari periode yang sama tahun lalu.

Rincian kredit infrastruktur itu di antaranya disalurkan untuk pembiayaan jalan raya dan tol sebesar Rp8,4 triliun, transportasi Rp36,0 triliun, tenaga listrik Rp27 triliun, migas dan energi terbarukan sebesar Rp20,9 triliun. Selanjutnya sektor konstruksi sebesar Rp13,1 triliun dan telematika sebesar Rp8,5 triliun.

Dia memaparkan Bank Mandiri juga terus memberikan perhatian yang tinggi terhadap pengembangan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pada kuartal II 2017, Bank Mandiri telah membukukan baki debet kredit UMKM sebesar Rp78,1 triliun dan telah menyalurkannya kepada lebih dari 938 ribu nasabah pelaku UMKM.

Sementara Direktur Korporasi BRI Mohammad Irfan mengatakan, perseroan selalu mencermati kondisi setiap BUMN sektor konstruksi serta perkembangan usahanya.

“Kami terus analisis dan evaluasi dengan cermat agar mereka bisa menjaga likuiditasnya dengan baik dalam mengerjakan proyek infrastruktur,” ujarnya Rabu (4/10).

Pada akhir 2015, BRI menyalurkan kredit infrastruktur sebesar Rp30,08 triliun. Pada 2016, perseroan meningkatkan pagu kredit infrastruktur menjadi Rp45,08 triliun. Sampai Juni 2017, BRI penyaluran kredit infrastruktur meningkat menjadi Rp47,13 triliun.

Irfan mengungkapkan, pada semester kedua tahun ini perseroan telah berencana menyalurkan kredit ke sejumlah proyek infrastruktur selain proyek kereta ringan (light rapid transit–LRT). Beberapa di antaranya adalah pembangunan transmisi listrik Sumatera Tahap 3 jaringan New Aurduri-Muara Enim, Capex PLN Tahap 7, Capex Indobesia Power, tol Trans Sumatera, tol Kunciran­-Cengkareng, dan tol Jakarta-Cikampek Elevated.

Sedangkan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) mencatat pembiayaan sektor infrastruktur hingga Agustus 2017 mencapai Rp88,99 triliun. Penyaluran dominan sektor ketenagalistrikan sebesar 28,8% dan jalan tol serta konstruksi sebesar 28,4%.

Sementara, yang terbaru yaitu menyalurkan Rp1,35 triliun dalam proyek sindikasi pembangunan ruas jalan tol Semarang-Solo.

Direktur Utama BNI Achmad Baiquni mengatakan, pihaknya mencatatkan porsi 26,35% dari pembiayaan sindikasi tersebut. Hal ini setara dengan menyalurkan kredit sebesar Rp1,35 triliun.

Tol Semarang-Solo sepanjang 72,65 kilometer memiliki nilai proyek sebesar Rp7,31 triliun yang dibiayai secara sindikasi dengan pembiayaan total sebesar Rp5,1 triliun.

“Pembiayaan sindikasi yang diberikan BNI ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pertumbuhan lapangan kerja berkesinambungan,” ujar dia dalam rilisnya, Jakarta, Senin (25/9).

Pembangunan Tol Semarang-Solo dibagi atas 5 Seksi. Seksi I yaitu Semarang-Ungaran, Seksi II yaitu Ungaran-Bawen, Seksi III yaitu Bawen-Salatiga, Seksi IV yaitu Salatiga-Boyolali, dan Seksi V untuk Boyolali-Kartasura.

Meskipun masih dalam kategori aman, karena NPL masih di bawah 5%, namun jejak rekam NPL yang meningkat menunjukkan adanya bahaya kredit macet kredit infrastruktur patut diwaspadai. Terutama dengan memitigasi risiko yang bakal muncul beberapa bulan ke depan.

Bahkan ekonom FEUI Faisal Basri mengingatkan kepada pemerintah, bila perlu proyek infrastruktur di-reschedule satu tahun ke depan, sehingga rampung pada 2020. Sebab kalau dipaksakan bisa menimblkan gejolak ekonomi.

“Ongkosnya Ongkosnya akan lebih mahal untuk Pak Jokowi kalau terjadi gejolak kecil. Kalau diteruskan kemungkinan Jokowi tidak mampu,” jelas Faisal.

Tampaknya peringatan para ekonom dan PWC patut diwaspadai.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here