Gegara Tak Ada Keberpihakan Pemerintah, Garam Lokal Terasa Hambar

0
148
Harga garam anjlok ke level terendah Rp300 per kilogram dari harga normal Rp1.200 disebabkan derasnya garam impor.

Nusantara.news, Jakarta – Pemerintah sepertinya tak memperhatikan petambak garam lokal sama sekali, dalam enam bulan terakhir harga garam terpuruk hingga posisi terendah di kisaran Rp300 per kilogram. Hal ini tentu saja membuat petani garam lokal patah arang, anjloknya harga garam ditengarai karena kebijakam impor yang tak diikuti pengawasan yang ketat.

Apalagi bulan Juni-Juli adalah bulan panen perdana garam, sehingga stok garam di gudang menumpuk puluhan ribu ton. Tentu saja harga garam lokal tak bisa ditahan, terjun bebas dari kisaran Rp1.200 menjadi hanya Rp300 per kilogram. Garam lokal seperti tak asin lagi, garam lokal menjadi hambar, menyusul maraknya garam impor.

Ribuan ton garam hasil panen pada 2018 milik para petambak di Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, hingga kini belum laku terjual. Padahal, para petambak saat ini sudah mulai memasuki musim panen garam kembali.

Bisa dibayangkan kalau terjadi panen raya garam lokal bakal makin terpuruk, diperkirakan harga garam lokal tinggal Rp100 per kilogram.

Salah seorang petambak garam di Desa Rawaurip, Masruri (39), menceritakan anjloknya harga garam sudah mulai terjadi sejak tiba musim hujan pada akhir 2018 lalu. Harga garam yang awalnya mencapai Rp1.200 per kilogram di gudang penyimpanan, turun menjadi Rp800 per kilogram.

Setelah itu, harga garam kembali turun di kisaran Rp700, bahkan, harga garam kemudian kembali anjlok menjadi Rp500 per kilogram. Meski dengan harga rendah seperti itu, garam petambak tetap kurang peminat.

Menurut petambak garam lainnya, Dadang Sukarja, stok garam di gudang masing-masing petambak cukup banyak, mencapai 20 hingga 50 ton per petambak. Belum lagi stok di gudang para tengkulak mencapai ratusan ton.

Dalam dua tiga bulan ke depan dipastikan stok garam makin meningkat karena akan terjadi panen raya garam lokal. Para petambak khawatir harga garam akan semakin anjlok jika sudah mulai memasuki panen raya. Petambak kebingungan akan dilempar kemana garam berpuluhan bahkan ratusan ton di gudang.

Selain harganya rendah, pembelinya juga tak ada. Sehingga sangat memungkinkan garam itu akan dilempar ke laut, ibarat menggarami lautan. Nasib petambak garam hampir mirip-mirip dengan peternak dan penjual ayam potong, harganya terjun bebas. Sampai-sampai di Yogyakarta peternak dan penjual ayam potong membagi-bagikan 5.000-an ayam gratis kepada warga.

Ketua Asosiasi Petani Garam (Apgasi) Jawa Barat, M Taufik, menjelaskan, kondisi garam lokal yang tak laku terjual dan harganya jatuh itu tersebar di daerah sentra garam di Jabar, yakni Cirebon dan Indramayu. Adapun jumlahnya mencapai puluhan ribu ton.

Garam yang menumpuk tersebut merupakan sisa produksi garam pada 2018. Kondisi itu terjadi karena regulasi pemerintah yang tidak berpihak pada nasib petambak garam.

Taufik menjelaskan, pada 2018 lalu, pemerintah mengimpor garam. Namun, impor dilakukan tanpa pengawasan yang ketat. Akibatnya, garam impor merembes ke berbagai sektor yang sebenarnya menjadi pangsa pasar bagi garam lokal.

Ia mencontohkan, untuk usaha ikan asin, selama ini selalu menggunakan garam lokal milik petambak. Namun, pada tahun lalu, garam impor juga digunakan oleh para pengusaha ikan asin. Kondisi itu menyebabkan garam lokal milik petambak menjadi tidak terserap.

Taufik mengakui, garam impor memang masih dibutuhkan untuk kepentingan industri. Namun, kebijakan impor itu harus disertai dengan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya. Untuk mengembalikan harga garam lokal ke kisaran Rp1.200 per kilogram, pemerintah harus mencabut (izin) importir-importir yang nakal.

Menurut Taufik, menumpuknya garam sisa produksi 2018 itu dipastikan akan bertambah. Pasalnya, saat ini para petambak sudah memulai masa panen garam 2019.

Apalagi, berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), tahun ini dinilai menjanjikan untuk peningkatan produksi garam petambak. Namun sayang, kondisi tersebut tidak diimbangi dengan tingginya penyerapan maupun harga garam di tingkat petambak.

Nestapa yang dialami para petambak garam merupakan potret kecil betapa buruknya tata kelola perdagangan garam. Terutama tata kelola impor yang sama sekali tak mempertimbangkan nasib para petambak garam. Hal serupa baru-baru ini terjadi pada harga ayam yang jatuh ke titik terendah Rp5.000 per ekor.

Saat petani panen padi atau panen tebu, tetiba beras impor dan gula impor masuk berkontener-kontener. Apa begini cara mengurus tata niaga impor? Apa begini cara mengurus negara? Begitu keluhan para petani.

Sehingga kita patut mempertanyakan keberpihakan pemerintah pada para petambak, keberpihakan pemerintah kepada petani, kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kalau model pengelolaan tata niaga pangan seperti ini terus-terusan, dapat dipastikan satu dua tahun ke depan petani dan petambak kita akan bangkrut.

Petani dan petambak kita akan frustasi karena seolah-olah selain tak mendapat pembinaan, juga tak ada perlindungan. Terutama perlindungan dari ganasnya produk pangan impor, padahal semua itu ada pada kebijakan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Tanda tangan Menteri Perdagangan seharusnya dapat mencegah jatuhnya harga pangan ketika panen, atau mencegah penumpukan karena derasnya keran impor. Tanda tangan sang menteri dapat mencegah bangkrutnya usaha rakyat, usaha petambak dan usaha petani.

Padahal, hasil penan petambak dan petani dimasa-masa lalu, dimasa pemerintahan yang mencitai rakyatnya, menjadi dambaan mereka. Mereka bisa menyunatkan anaknya dari hasil panen. Bisa mengawinkan dan menyejahterakan ekonomi rakyat.

Tapi kini cerita itu sulit didengar lagi, karena pemerintah, terutama menteri perdagangan sama sekali tak berpihak pada para petani dan petambak. Sampai kapan situasi seperti ini akan berlangsung? Garam lokal benar-benar hambar.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here