Geger Hoax Penculik Anak, Kemana Satgas Bentukan Menko Polhukam?

0
75

Nusantara.news, Surabaya – Hoax penculikan anak menjadi viral akhir-akhir ini. Ini baru salah satu dari wabah hoax yang nyaris tak terkendali belakangan ini. Ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda Rp1 miliar untuk menjerat pembuat dan penyebar berita hoax sesuai Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), nyatanya belum cukup jadi benteng gempuran ini.

Padahal Menko Polhukam Wiranto, sejak pertengahan Januari silam menyatakan akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-hoax. “Sekarang gaungnya tidak terdengar lagi. Apa yang sudah dilakukan?” tanya Guru Besar FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof Rachmah Ida.

Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Jawa Timur itu mengatakan edukasi kepada masyarakat akan lebih mengena dibanding pembentukan satgas seperti itu. Dia menyarankan agar pemerintah gencar menggelar pelatihan dan sosialisasi. “Pelatihan itu lebih tepatnya dalam bentuk literasi media sosial,” sebutnya, Senin (27/3). Saran ini tak lepas dari pola hidup di kalangan menengah ke bawah yang kerap jadi mangsa empuk hoax.

Rachmah Ida menyatakan, masyarakat tidak bisa serta merta disalahkan. Dari hasil penelitiannya, banyak ibu rumah tangga di perkampungan yang mengalihkan televisi sebagai sumber informasi audio visual dengan mengalihkan pada teknologi streaming handphone. “Mereka beralasan televisi selalu disuguhi berita-berita politik. Ini menunjukkan kalau media tidak menyadari content (isi siaran) maka akan terjadi disfungsi media. Kalau sudah demikian, pesan yang disampaikan tidak tersampaikan, apalagi punya efek,” tuturnya.

Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Henry Subiakto mengingatkan masyarakat untuk tidak menelan mentah-mentah dan menyebarkan informasi yang didapat dari dunia maya. “Klarifikasi serta cek dan ricek terlebih dahulu untuk menghindari hoax yang berkembang saat ini,” ujarnya menegaskan pernyataannya ketika jadi pembicara dalam Focus Group Discussion PWI Jawa Timur di Graha Wartawan Abdul Aziz di Surabaya, Sabtu (25/3).

Namun penyebaran cepat kabar bohong ini juga tak lepas dari mudahnya masyarakat percaya pada informasi tanpa klarifikasi. Dampaknya, tentu saja kadang sangat merugikan. “Jika terus-menerus terjadi maka banyak orang cara berpikirnya mendapatkan asupan salah,” ucap staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI tersebut.

Ia menegaskan, hoax adalah informasi yang menipu atau informasi yang dipalsukan secara sengaja yang bentuknya bisa melalui berita, pesan singkat melalui SMS dan WhatsApp, serta berbagai media sosial. “Bisa juga lewat foto-foto yang sudah direkayasa, seperti foto lama diakui sebagai foto baru, atau bisa juga foto di luar negeri, tapi ditulis di Indonesia,” ucapnya.

Padahal secara hukum, konsekuensinya sangat berat. Pasal 28 ayat 1 UU ITE menjelaskan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sanksi pidananya enam tahun penjara dan atau denda Rp1 miliar.

Namun, pakar hukum pidana Fakultas Hukum Unair, Prof Didik Endro Purwoleksono mengatakan hukum di Indonesia saat ini “terseok-seok” menghadapi perkembangan teknologi informasi terutama maraknya hoax atau berita bohong di media sosial. Dia mengatakan penambahan pasal melalui revisi UU ITE menjadi salah satu bukti sekaligus respon pesatnya perkembangan TI.

“Berita di internet bisa jadi benar dan tidak benar. Keberadaan satgas anti hoax perlu karena ini menyangkut pidana. Cuma yang harus dipertegas, satgas tupoksinya apa dan perbuatan apa yang bisa ditindak satgas? Semua harus jelas,” kata dia.

Menurut Didik Endro, Undang-Undang sebenarnya harus didukung perangkat lain yang berfungsi baik. Di antaranya, mentalitas pejabat, sarana prasarana serta kesadaran hukum. Terlebih pada mentalitas aparat sebagai kunci. Mentalitas pejabat tidak luput sebagai salah pemicu munculnya berita hoax. Bahkan masyarakat bisa sebagai produsennya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here