Geger Mendagri

0
249

RENCANA Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menempatkan dua perwira tinggi Polri menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur di dua provinsi menimbulkan silang pendapat di masyarakat. Alasan utama Tjahjo adalah Jawa Barat dan Sumatera Utara  menyimpan potensi konflik dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak nanti, sehingga perlu menempatkan Deputy Operasi Kapolri Irjen Pol M. Iriawan sebagai Plt. Gubernur Jawa Barat, dan Kadiv Propam Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Plt. Gubernur Sumatera Utara.

Tetapi semua pejabat pemerintah membela keputusan Tjahjo. Mulai dari Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, sampai ke pejabat Mabes Polri menyatakan tindakan Mendagri tersebut dapat dibenarkan, karena memang ada dasar hukumnya.

Dari sisi dasar hukum, memang ada. Dasar yang digunakan Mendagri adalah Pasal 201 ayat 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU itu dijabarkan pelaksanaan teknisnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam Pasal 4 Permendagri tersebut dijelaskan bahwa yang menjabat Plt. Gubernur adalah pimpinan tinggi madya di pusat atau di daerah.

Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya. Dalam Permendagri Nomor 74/2016 yang diubah dengan Permendagri Nomor 1/2018, dibatasi Plt. Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya Kemendagri atau Pemerintah Daerah Provinsi.

Permendagri ini ditetapkan Tjahjo Kumolo pada tanggal 22 September 2016, dan diundangkan pada 27 September 2017 serta dicatat dalam Berita Negara tahun  2016 Nomor 1446. Sedangkan Permendagri Nomor 1/2018 ditetapkan Tjahjo Kumolo pada 9 Januari 2018.

Tetapi, sejumlah anggota DPR mempertanyakan menyayangkan rencana penunjukan dua pati Polri tersebut. Menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon,kebijakan Mendagri tersebut aneh, tidak wajar dan bisa menimbulkan kecurigaan. Sejawatnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sangat menaruh curiga mengapa untuk mengisi jabatan Plt. Mendagri tidak menunjuk pejabat sipil setingkat Eselon 1 di lingkungan Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah Provinsi.

Dalam pandangan Fahri, tidak beralasan asumsi bahwa kalau sebuah daerah mau aman maka pemimpinnya harus dari unsur TNI atau Polri. Sebab,  dalam transisi demokrasi yang sudah berjalan 20 tahun, semua pihak sudah melatih dirinya masing-masing untuk bersikap demokratis.

Bisa jadi kecurigaan anggota DPR ini beralasan. Sebab, sukar mencari urgensi mengapa Mendagri perlu mengubah Permendagri tadi dengan menghilangkan ketentuan pejabat pimpinan tinggi madya Kemendagri atau Pemprov sebagai Plt. Gubernur. Selama ini ancaman stabilitas keamanan juga sering menyertai pilkada di berbagai daerah. Ketika daerah tersebut dipimpin Plt kepala daerah yang bukan TNI atau Polri, tidak terjadi gangguan keamanan. Sebab, di daerah itu toh sudah ada institusi kepolisian, dan TNI jika sewaktu-waktu diperbantukan.

Kita tidak mengetahui, apakah selain pertimbangan keamanan dan stabilitas, ada kalkulasi politik praktis terkait lain yang berkaitan dengan hasil Pilkada nanti. Sebab, di dua provinsi penting itu, PDIP juga bertarung untuk merebut kursi gubernur. Pada 7 Januari kemarin Megawati sudah mengumumkan mengusung tokoh senior PDIP Tb. Hasanuddin di Jawa Bara, dan Djarot Saiful Hidayat, yang oleh Megawati disebut sebagai “orang dekat” di Sumatera Utara.

Dan entah kebetulan entah tidak, dua hari kemudian, 9 Januari 2018, Mendagri Tjahjo Kumolo menandatangani Permendagri Nomor 1 Tahun 2018.

Terlepas dari kecurigaan itu, kebijakan Mendagri telah menimbulkan kontroversi meluas. Kegaduhan yang muncul dari kebijakan pemerintah yang kontroversial adalah sesuatu yang niscaya dalam politik Indonesia pascareformasi. Ini adalah tantangan baru bagi pejabat publik dalam membuat kebijakan, agar pemerintah tak perlu terganggu dengan pro-kontra. Bagi pejabat atau politisi dengan jam terbang yang panjang seperti Tjahjo Kumolo, instink seperti itu mestinya sudah melekat di alam bawah sadarnya. Makanya, aneh juga, mengapa Tjahjo luput memprediksi potensi kegaduhan ini.

Padahal Presiden sudah memerintahkan seluruh anggota kabinet agar tidak mengambil kebijakan yang menimbulkan kegaduhan di publik. Setelah berkali-kali peringatan lisannya tak diindahkan, Presiden sudah pula menandatangani Inpres Nomor 7/2017 tentang Pengambilan dan Pengendalian Kebijakan di Tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah pada 1 November 2017. Salah satu instruksinya di situ adalah Menteri dan Kepala Lembaga agar melakukan  analisis dampak kebijakan termasuk analisis resiko sebelum menyusun  dan menetapkan kebijakan.

Kita tidak tahu, apakah Mendagri sudah melakukan analisis dampak kebijakannya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here