Gejala Kakistokrasi dalam Pemerintahan Jokowi

0
425

Nusantara.news, Jakarta – Dalam kamus politik, ada satu istilah yang empat abad lalu terpendam, kini mulai dibangkitkan kembali dan menemukan relevansinya. Apa itu? Kakistokrasi (kakistocracy). Istilah itu berasal dari bahasa Yunani: kakistos (buruk) dan kratos (pemerintahan). Pendek kata, kakistokrasi adalah pemerintahan yang buruk, atau pemerintahan orang-orang tak layak dan tak berkompeten.

Istilah kakistokrasi paling awal muncul pada 1644 dalam khotbah Paul Gosnold di St Maries, Oxford. Lalu dipakai novelis Inggris Thomas Love Peacock pada tahun 1829 dalam The Misfortunes of Elphin.  Di Amerika Serikat (AS), kata tersebut pertama kali muncul dari penyair Amerika, James Russell Lowell, saat ia menulis sebuah surat kepada teman sesama penyairnya Joel Benton pada tahun 1876:

“Yang membuatku penuh dengan keraguan dan kecemasan adalah penurunan moral. Apakah ia hasil dari demokrasi atau bukan? Apakah pemerintahan kita adalah ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’, atau sebuah kakistokrasi untuk keuntungan para bajingan disebabkan oleh orang-orang bodoh?”

Dan kini, kecemasan Lowell terbukti. Istilah kakistokrasi menemukan kembali relevenasinya ketika orang-orang di AS menyebut Presiden terpilih Donald Trump sebagai pemimpin dalam pemerintahan kakistokrasi: pemerintahan yang menguntungkan para penjahat, berkinerja buruk dan tak kompeten disebabkan orang-orang bodoh.

Media dan pihak oposisi di AS, menyandarkan pemerintakan kakistokrasi Trum dengan alasan: Orang yang paling berkuasa di dunia adalah seorang pemilik modal yang mudah tersinggung, arogan, suka menghina, mengintimidasi, dan narsis. Seorang politisi yang sombong, pendendam, dan suka berubah-ubah pikiran kini memimpin AS. Trump, mengubah kebencian menjadi alat politik.

Selain sisi personal, kinerja pemerintahan Trump pun berwatak buruk: memperuncing konflik di Timur Tengah dengan memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, mengangkat menantu dan orang-orang terdekatnya yang tak kompeten di posisi stratgeis, memecat pejabat yang tak sepaham meski harus melabrak aturan, serta kebijakan kontroversial lainnya.

Presiden AS Donald Trump

Fenomena seperti itu tak jauh beda dengan kondisi sekarang. Bukan hanya gaya pemerintahan Trump yang dicap kakistokrasi, melainkan dalam batas tertentu gejalanya mirip dengan kondisi politik di dalam negeri saat ini. Ekspresi politik di era demokrasi Indonesia ini lebih mencerminkan tabiat kakistokrasi. Para politisi memportontonkan kekasaran berpolitik, saling jegal, yang membuat sumpek ruang publik. Lebih-lebih, pabrikasi hoax dan opearsi buzzer-buzzer politik yang umumnya “tukang” ketimbang “intelek” membuat iklim demokrasi semakin tidak bermutu.

Perdebatan politik tidak produktif, wacana dan nalar elite yang dangkal, dan hanya terjebak pada diksi penuh kebencian yang makin menjauh dari esensi berbangsa dan tujan berpolitik: tercapainya kebahagiaan seperti diajarkan Aristoteles dan Al-Farabi, terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana didengungkan Thomas Aquinas, terkonsolidasinya kedaulatan rakyat serupa pikiran J.J. Rousseau, atau tercapainya tujuan bernegara sesuai amanat pembukaan UUD 1945: melindungi segena tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan, dan ikut serta dalam ketertiban dunia. Belum lagi, perilaku koruptif yang massif di legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Bagaimana dengan Pemerintahan Jokowi?

Di level eksekutif, hingga empat tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), gejala kakistokrasi kerap muncul. Sejumlah politisi pendukung, relawan, dan simpatisan Jokowi pada Pilpres 2014, segera mendapatkan posisi mentereng meski di antara mereka tak punya kapasitas dan kompetensi di bidang yang mereka tempati. Mulai dari kementerian, komisaris BUMN, staf kantor kepresidenan, Wantimpres, dan lembaga negara lainnya. Orang-orang ini (entah politisi ataupun eks-relawan), begitu Jokowi naik ke kursi presiden, seolah ada hutang yang wajib dibayar oleh presiden.

Sementara beberapa menteri dan orang-orang di sekitar preiden justru cenderung menjadi problem maker bagi langkah presiden. Kebijakan-kebijakan “blunder” yang dilakukan pemerintah Jokowi dalam memutuskan persoalan-persoalan strategis, silang pendapat antar-menteri yang berujung “perselisihan” di muka publik, berbagai keputusan yang bikin gaduh dan akhirnya dianulir, serta minimnya pengetahuan hukum dalam membuat kebijakan (misalnya: Perppu Ormas, THR yang dibebankan ke APBD, rencana pengangkatan jenderal polisi aktif sebagai Plt gubernur) menunjukkan pemerintah Jokowi bergerak ke arah kakistokrasi.

Contoh lain, saat DPR telah mengetuk palu pertanda disahkannya Undang-undang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3). Namun presiden mengaku kaget dengan beberapa pasal yang hisa memidanakan pengeritik DPR sehingga ia enggan menandatanganinya. Padahal, UU merupakan produk bersama yang dibahas DPR dan pemerintah. Dalam proses penyusunan sejak RUU hingga menjadi UU, memang tidak perlu Presiden sendiri hadir di dalam pembahasan RUU dengan DPR. Pemerintah selalu diwakili menteri. Dalam hal UU MD3, pemerintah diwakili Menkumham, Mendagri, dan Menkeu. Apakah para pembantunya itu tak melapor?

Menjelang Lebaran tahun 2015, publik juga dibuat geleng-geleng kepala. Pasalnya, Wapres Jusuf Kalla (JK) berbeda pendapat dengan Presiden Jokowi soal impor beras. Kata JK, kalau produksi beras nasional tak cukup jelang Idul Fitri, peluang impor terbuka. Lalu, seperti berbalas pantun, Jokowi berkata, “Tidak perlu impor beras lagi. Masa beras impor, jagung impor, semuanya kok impor.” Teranyar, beda sikap presiden dan wapres kembali jadi sorotan. Kali ini soal usulan KPU yang melarang mantan napi korupsi untuk nyaleg: Jokowi menolak, namun JK mendukung.

Sempat pula kita terperangah melihat jawaban-jawaban tidak “cerdas” dan tak peka para Menteri Kabinet di pemerintahan Jokowi. Kita ingat ucapan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merespons pertanyaan tentang mahalnya harga daging sapi di pasaran dengan ucapan “Ganti saja dengan keong sawah”. Lalu ucapan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, yang berkelakar “menyarankan diet bagi orang miskin” saat ditanya mengenai meroketnya harga beras.

Belum lagi pernyataan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang menyarankan “tanam saja sendiri pohon cabai” saat ditanya mengenai harga cabai yang naik di pasaran. Juga ketika harga beras lebih mahal atau di atas harga normal, dengan enteng menteri asal Partai Nasdem itu menjawab, “Makanya ditawar“.

Kekacauan pemerintah juga diperparah dengan simpang siur soal data beras yang berbeda-beda dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, dan lembaga lain. Mana yang benar? Perkara ini menunjukkan ke publik betapa rendahnya akurasi dan managerial pemerintahan.

Tak hanya itu, kinerja pemerintah dari segi ekonomi juga masih buruk. Tim ekonomi pemerintah memang diisi oleh para ahli, namun capaian kinerjanya tak menggambarkan kualifikasi individunya. Tetap saja pertumbuhannya stagnan (hanya di kisran 5%), daya beli masyarakat jatuh, hutang menumpuk, macetnya sumber-sumber pemasukan, terus melemahnya nilai tukar rupiah yang menembus Rp14.000 per dollar AS, harga minyak yang terus naik, hingga defisit transaksi berjalan pada kuartal pertama 2018 yang telah menyentuh angka tertinggi sejak 2013 lalu, menyebabkan kecemasan pelaku ekonomi sekaligus kesenjangan di masyarakat.

Selebihnya, kecenderungan langkah ekonomi pemerintahan yang memangkas subsidi rakyat, memudahkan masuknya tenaga kera asing (TKA) khususnya dari Cina, privatisasi asing, penaikan BBM, aneka pajak, tarif, harga-hara kebutuhan, juga berbagai macam impor yang mencekik petani, adalah catatan buruk rezim reformasi yang lebih parah dari kehidupan ekonomi masa Orde Baru.

Namun di saat bersamaan, pemerintah Jokowi melakukan kebijakan “bagi-bagi duit” seperti kebijakan THR bagi ASN dan gaji Dewan Pengarah BPIP yang di mata masyarakat terlalu berlebihan. Khusus perkara THR, sebagian pengamat dan oposisi menuding sebagai “investasi elektoral” bagi capres petahana Jokowi untuk Pilpres 2019. Pasalnya langkah tersebut diambil di tahun politik, dan tak pernah dilakukan tahun-tahun sebelumnya.

Namun lepas dari spekulasi politik, langkah pemberian THR dan gaji ke-13 yang fantastis itu, juga menandai lemahnya pengetahuan hukum dari para “pembisik” dan pembuat keputusan. Betapa tidak, dengan kondisi tersebut, menurut pakar Otonomi Daerah M Ryaas Rasyid, kepala daerah siap-siap menjadi pasien Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diperkirakan akan banyak kepala daerah yang ditangkap. “Surat Kemendagri itu bisa menggiring banyak kepala daerah ditangkap KPK,” ungkapnya, Senin (4/6/2018).

Selain itu, dengan banyaknya keberatan dan ketidakmampuan sejumlah daerah mengalokasikan THR dari APBD artinya dalam proses pembuatan kebijakan tersebut tanpa melibatkan dan meminta pandangan dari para kepala daerah. Muaranya, seperti biasa, koordinasi dan komunikasi antara Pusat-Daerah ataupun di internal pemerintah memang payah.

Berbagai gejala di atas, cukup beralasan jika sebagian kalangan menyebut pemerintahan di era Jokowi menunjukkan watak kakistokrasi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here