Gemar Retweet Infrastruktur, Buzzer Ahok Beralih ke Jokowi?

1
197
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat bersama pendukungnya saat Pilkada DKI Jakarta lalu.

Nusantara.news, Jakarta – Pihak berwenang telah membuat gerakan untuk menindak berita palsu dan penyebaran pidato kebencian secara online. Tetapi buzzer yang beroperasi di daerah abu-abu sebagian besar telah lolos dari celah-celah itu. Apalagi ketika buzzer itu pro pemerintah.

Menurut Alex, mantan buzzer Ahok yang diwawancarai The Guardian, salah satu contohnya adalah  akun Twitter @IasMardiyah, yang dikatakan Alex dimanfaatkan oleh tim buzzer pro-Ahok, sekarang ini mengeposkan pesan-pesan dan propaganda pemerintah yang terus-menerus untuk Presiden Joko Widodo. Kebanyakan retweet tentang infrastruktur dan keberhasilan diplomatik Indonesia, atau kebutuhan untuk melindungi persatuan nasional.

Baru-baru ini, akun tersebut memposting tentang pemilihan Indonesia ke dewan keamanan PBB, memerangi terorisme, meningkatkan ekspor pertanian, bandara baru di Jawa Barat, Asian Games 2018, tetapi tidak sedikit yang menyebut isu-isu sensitif seperti Papua Barat.

Seorang juru bicara kepresidenan saat dimintai berkomentar soal artikel The Guardian, tidak menanggapi. Begitu pula dengan juru bicara dari Twitter menolak untuk menentukan berapa banyak akun palsu Indonesia yang telah diidentifikasi atau dihapus dari platform-nya pada tahun lalu. Perusahaan itu mengatakan telah mengembangkan teknik baru dan pembelajaran mesin eksklusif untuk mengidentifikasi otomatisasi berbahaya.

Begitu pula dengan Ulin Yusron, juru bicara tim kampanye Ahok menolak mengomentari tuduhan tertentu tetapi mengatakan bahwa yang kampanye itu “sangat sulit”.

Tidak bisa dipungkiri, di negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia menempati urutan ke-5 sebagai pengguna terbesar Facebook dan Twitter secara global. Tidak mengherankan jika sentimen SARA sedang dimainkan dengan kejam secara daring.

Dalam lingkungan inilah berkembang ekosistem besar secara digital yang menggunakan akun palsu, kebohongan, bot, dan atau akun otomatis. Jaringan yang diidentifikasi itu diciptakan untuk tujuan tunggal, men-tweet konten-konten sentimen SARA. Tentunya, pesan itu dirancang dengan cerdik untuk menarik simpati Islam secara luas.

Postingan dengan teks yang sama, meme atau hashtag diulang-ulang puluhan kali. Semua akun tidak jelas, tanpa nama atau lokasi, dan mengikuti pola yang dapat diidentifikasi. Dengan sepasukan bot, akun semi-otomatis dan palsu itu, relatif mudah untuk mempengaruhi persepsi publik, mendorong hashtag ke dalam daftar yang sedang tren, atau merekayasa jajak pendapat online.

Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, kemungkinan besar akan terjadi ‘peperangan’ di Medsos cukup tajam. Jajak pendapat sering menampilkan gambar dari dua kandidat yang diharapkan, yakni Presiden Joko Widodo dan saingannya Prabowo Subianto. Hasilnya selalu di-retweet oleh ribuan akun dan bot yang palsu.

Para buzzer itu selalu mengacu pada akun dengan pengikut besar (followers), dalam beberapa kasus lebih dari 100.000 pengikut, yang digunakan untuk memperkuat pesan dari akun dengan daya tarik kurang.

Sejauh ini pertempuran melalui media Twitter dan Facebook sudah dimulai. Para buzzer jebolan Ahok sudah memulai. Dan seperti yang dikatakan Alex, buzzer-buzzer itu sangat lekat dengan Jokowi meski Ahok sudah kalah. Buktinya, mereka kini ‘ketagihan’ me-retweet berulang-ulang tentang keberhasilan infrastruktur Jokowi dan akan melawan orang-orang yang selalu mengkritik Jokowi.

Polisi sejauh ini membisu. Hanya Saracen dan MCA yang notabene tidak pro-Jokowi diberangus, atau jangan-jangan Saracen dan MCA hanya pengalihan isu. Buktinya, polisi tidak pernah menangkap buzzer-buzzer yang memuat konten isu SARA dari pendukung Ahok maupun yang pro pemerintah.

Pakar strategi digital mendeskripsikan, serangan bot dan pasukan cyber ini tak ubahnya dengan peperangan psikologis dimana zaman kegelapan internet telah dimulai. Kelompok bot di Twittersphere Indonesia muncul dan menghilang dengan cepat. Tampaknya ini digunakan untuk keuntungan politik jangka pendek. Dengan keprihatinan atas meningkatnya intoleransi dan gejolak intens seputar Pilpres 2019, hanya sedikit yang meragukan jejaring sosial Indonesia akan semakin beradab.

Media sosial seperti Facebook dan Twitter khususnya, telah menjadi medan perang yang besar. Ya, ini hanya masalah waktu saja sebelum munculnya manifestasi baru. Ini baru permulaan. Sebab, mereka sudah dilengkapi dengan ‘persenjataan dan amunisi’ untuk 2019.

Melihat kondisi ini, wajar apabila Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Bermuamalah melalui media sosial. MUI mengeluarkan fatwa tersebut karena prihatin dengan banyaknya berita hoax yang disebar. MUI berharap pedoman penyebaran konten ataupun informasi harus memiliki kriteria berupa konten atau informasi yang benar, bermanfaat, bersifat umum, tepat waktu dan tempat (muqtadlal hal), tepat konteks, dan memiliki hak.

Disebutkan bahwa setiap Muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan melakukan ghibah (membicarakan aib/keburukan orang lain), fitnah, namimah (adu domba), penyebaran permusuhan aksi bullying, ujaran kebencian dan permusuhan antar suku agama ras dan antar golongan.

MUI juga mengharamkan untuk memproduksi, menyebarkan atau membuat dapat diaksesnya konten ataupun informasi yang tidak benar kepada masyarakat serta kegiatan buzzer di media sosial yang menyediakan informasi yang berisi hoax, gibah, fitnah, namimah, gosip, dan lain-lain sebagainya.

MUI juga melarang dan mengharamkan buzzer, baik untuk kepentingan ekonomi maupun untuk kepentingan lainnya. Demikian pula bagi orang yang menyuruh atau mendukung, membantu, memfasilitasi, penyandangan dana, dan memanfaatkan jasa tersebut.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here