Gempuran Pansus Tak Digubris, KPK Kembali OTT Bupati

1
478
Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen (tengah) dikawal petugas ketika terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, sebelum diberangkatkan ke Jakarta di Mapolda Sumut, Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/9) malam. ANTARA FOTO/Septianda Perdana/ama/17

Nusantara.news, Jakarta – Gempuran Pansus Hak Angket KPK di DPR-RI yang mengarah pelemahan KPK ternyata tidak digubris. Setelah bulan lalu KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Walikota Tegal Siti Masitha kemarin siang KPK kembali melakukan OTT Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain, di rumah dinasnya.

Penangkapan itu semakin memperkuat harapan public tentang pentingnya lembaga anti rasuah seperti KPK diperkuat, bukan justru diperlemah. Karena korupsi memang sudah benar-benar akut di negeri ini. Buktinya, belum ada satu bulan sejak penangkapan Walikota Tegal Siti Masitha, pada Selasa (29/8) lalu, dua pekan berikutnya giliran Bupati Batubara Arya Zulkarnaen terkena batunya.

Arya Zulkarnain ditangkap KPK di rumah dinasnya. Arya diduga menerima suap terkait pengurusan sejumlah proyek.”Ada sejumlah uang juga yang kita amankan. Indikasinya, penerimaan atau hadiah janji tersebut terkait dengan adanya fee pengurusan sejumlah proyek di sana,” beebr Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (13/9) kemarin.

Dalam OTT itu Febri menyebut ada 7 orang yang diamankan, termasuk Bupati di wilayah Provinsi Sumatera Utara itu.Namun Febri mengaku belum tahu persis siapa saja orang-orang itu. Dia hanya menyampaikan ke-7 orang yang turut diamankan dalam OTT KPK dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk menjalani pemeriksanaan awal.

Febri juga menyebut, di antara tujuh orang itu, ada unsur penyelenggara negara serta unsur pejabat daerah, yaitu kepala dinas, dan dari swasta. “Ada unsur kepala daerah sebagai penyelenggara negara. Tentu sekarang proses pemeriksaan masih dilakukan, pemeriksaan awal,” ucapnya.

Setelah menjalani pemeriksaaan di Polda, ke-7 orang termasuk bupati itu langsung diterbangkan ke Jakarta melalui Bandara Kualanamu, Deli Serdang. Ke-6 nama yang menyertai Bupati masing-masing berinisial S, M, H, S, AS, dan H. Mereka diterbangkan ke Jakarta bersama Maskapai Penerbangan Batik Air ID 6893 pada pukul 21.40 malam tadi.

Mengutip keterangan Kabid Humas Polda Sumut Kombes Rina Sari Ginting disebutkan, Bupati OK Arya Zulkarnain bersama ke-6 koleganya yang tertangkap tangan KPK sempat dititipkan di Markas Polda Sumut. “Mereka (KPK) pinjam tempat di ruang Ditreskrimsus. Belum ada kabar ke kita sampai kapan,” ujarnya.

Memang, belakangan ini KPK semakin gesit melakukan OTT. Bukan hanya Kepala Daerah yang menjadi sasaran. Melainkan juga Hakim, Jaksa, dan pejabat tinggi di Kementerian. Sepanjang bulan Agustus 2017, seorang hakim, seorang Dirjen di Kementerian Perhubungan dan seorang Walikota ditangkap tangan oleh KPK.

Walikota Tegal Siti Masitha yang ditangkap oleh KPK adalah putri dari mantan Direktur Utama Garuda berinisial S. Semula banyak orang yang tidak menyangka, Walikota yang berlatar belakang keluarga berada dan berpendidikan luar negeri tergiur main proyek di sebuah kota yang tidak terlalu besar. Tapi justru pegawai-pegawainya yang justru mencium gelagat ketidakberesan Sang Walikota sehingga mereka bersorak, seolah melepas beban berat, saat Walikota Siti terkena OTT KPK.

Satu pekan sebelumnya, tepatnya Rabu (23/8), KPK melakukan OTT terhadap Dirjen Hubungan Laut Kemenhub Antonius Tonny Budiono ysang didapati menerima 33 tas berisi uang tunai Rp18.9 miliar dan kartu ATM dengan saldo senilai Rp1,174 miliar. OTT KPK kali itu disebut-sebut sebagai rekor barang bukti dengan nilai terbesar sepanjang sejarah OTT KPK.

Karena saat OTT KPK di Bengkulu belum lama ini yang berhasil menangkap seorang hakim di Bengkulu, barang bukti yang ditemukan KPK tidak mencapai Rp100 juta. Bahkan pada tahun sebelumnya saat melakukan OTT terhadap Ketua DPD Irman Gusman, KPK hanya mendapati barang bukti yang hanya senilai Rp100 juta.

Padahal KPK belakangan ini mengalami upaya pelemahan yang luar biasa. Meskipun Presiden Joko Widodo membuat pernyataan tegas tidak akan memperlemah KPK, namun sejumlah partai pendukungnya, khususnya PDI-P dikesankan masyarakat berdiri di garda paling depan dalam pelemahan KPK. Begitu pula dengan Jaksa Agung yang mengusulkan agar KPK tidak diberi kewenangan penuntutan.

Mampukah Presiden Joko Widodo menertibkan partai-partai pendukungnya. Sebab dengan adanya OTT terhadap Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain seolah KPK membuktikan dia terus bekerja di tengah gempuran Pansus Hak Angket KPK yang masih berlangsung selama ini. Ketidakpedulian KPK itu akan semakin membuatnya mendapat simpati public.

Mampukah DPR melawan simpati public itu? Karena faktanya, kinerja DPR periode sekarang terutama dalam hal fungsi legislasi masih kedodoran. Di sisi lain KPK yang sedang digempur dan dijepit dari segala sisi justru menunjukkan kinerja yang lebih produktif. Perbandingan kinerja ini yang akan semakin menjauhkan DPR sebagai lembaga tinggi negara dari simpati masyarakat.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here