Genderang Perang Kepentingan di Teluk Jakarta Dimulai

0
203
Foto udara salah satu pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Jakarta.

Nusantara.news, Jakarta –  Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada pidato di Balai Kota cukup mengejutkan. Karena pernyataan yang ditonton oleh jutaan pemirsa itu sungguh sangat mengejutkan, terutama bagi para pengembang.

Ringkasan pidato Anies secara sederhana membicarakan soal pembangunan Jakarta yang tidak boleh menyingkirkan pribumi, berkeadilan sosial, tidak untuk segelintir korporat saja, untuk kepentingan rakyat kebanyakan, dan untuk semua warga Jakarta.

Pada wawancara sebelum pelantikan Anies seolah mewakili keinginan sebagian besar nelayan di teluk Jakarta, bahwa reklamasi pantura teluk Jakarta harus dihentikan. Sementara untuk pulau-pulau yang sudah terlanjur terbangun, akan digunakan untuk kepentingan publik.

Karuan saja pernyataan Gubernur DKI baru ini menimbulkan kekaguman pada para penggemarnya, pada saat yang sama menimbulkan kegeraman pada Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Karena Luhut sudah berupaya melobi baik-baik, berdebat, bahkan sampai tahap mengancam kalau sampai reklamasi dibatalkan.

“Kalau dia merasa resisten lihat saja, saya nggak ada urusan. Kalau mau duduk mari duduk (diskusi), jangan aneh-aneh,” demikian ungkap Luhut beberapa waktu lalu.

Rupanya kegelisahan Luhut memang beralasan, karena di balik kegelisahannya sudah ada sembilan pengembang yang akan membangun 17 pulau buatan di proyek reklamasi teluk Jakarta. Kesembilannya adalah PT Kapuk Naga Indah (anak Agung Sedayu), PT Muara Wisesa Samudera (anak Agung Podomoro), PT Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda, PT Pelindo II, PT Manggala Krida Yudha, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jaladri Eka Pasti, PT Taman Harapan Indah dan PT Jakarta Propertindo.

Dari sembilan pengembang, baru dua yang mendapat izin pelaksanaan. Keduanya yakni Kapuk Naga Indah dan Muara Wisesa Samudera. Sementara yang lainnya baru mendapatkan izin prinsip.

Kalau mau ditarik jauh ke belakang, boleh jadi ini ada kaitannya dengan pernyataan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang keceplosan kata. Dalam proses rapat antara Jakarta Propertindo mengenai Alat Keruk Lumpur waduk Pluit bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta, termasuk Ahok. Terungkap bahwa Jokowi tidak akan jadi presiden jika tanpa bantuan pengembang.

“Pak Jokowi tidak akan bisa jadi presiden kalau mengandalkan APBD. Saya ngomong jujur kok. Jadi selama ini kalau bapak-bapak ibu-ibu, semua yang terbangun sekarang, rumah susun, jalan inspeksi, waduk, itu semua (bantuan) pengembang,” kata Ahok.

Terbit maraton

Ada keanehan terjadi setelah hasil pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa pasangan Ahok-Djarot kalah. Kalau sebelumnya urusan reklamasi segala perizinan ada di pegang mereka, serta merta diambil alih oleh pusat.

Mantan Wakil Gubernur Prijanto merinci, mulai dari pencabutan moratorium oleh Menteri Kemaritiman, lalu dilanjutkan keluar  kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), Gubernur menerbitkan izin prinsip, izin reklamasi dan izin pemanfaatan ruang di atas reklamasi.

Bahkan diperlukan Perda Pemanfaatan Pantura, Perda Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ketika Perda-Perda itu dibahas, lucunya pembangunan di pulau-pulau yang akan diberikan izinnya.

Bahkan sebelumnya, menurut Prijanto, hasil kajian pakar lingkungan hidup yang menyimpulkan dampak lingkungan reklamasi ini begitu buruk. Tapi pakar lingkungan hidup lainnya mengatakan bahwa dampak lingkungan reklamasi ini tidak terpengaruh.

Prijanto yakin pembangunan reklamasi teluk Jakarta bisa dibendung jika para pihak, terutama kaum intelektual, bisa berfikir jujur soal reklamasi. Terutama Anies-Sandi harus jujur karena dengan kejujuran itu dia akan melakukan hal-hal yang benar dengan adil.

Selain itu, dibalik kelemah-lembutan dan sopan santun, hendaknya jangan mengeluarkan kebijakan yang sadis dan menyusahkan rakyat. Selain itu keduanya jangan terkooptasi oleh kepentingan, karena itu harus taat hukum dan taat azas.

Lebih dari itu, Prijanto meminta, Anies-Sandi tidak perlu takut kepada para pihak yang akan merampas kewenangannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur yang dipilih oleh rakyat. “Kalau syarat-syarat di atas bisa dipenuhi, maka reklamasi dapat dibendung.”

Prijanto memancing kejujuran kaum intelektual soal kondisi Jakarta yang dikelilingi 13 sungai, 17 pulau reklamasi, dapat dipastikan dampak lingkungannya sangat buruk. Apalagi setelah pulau jadi, akan digunakan untuk apa? “Ini semua harus dikaji secara jujur.”

Prijanto mengatakan umumnya reklamasi dilakukan di negeri lain dilakukan oleh negara karena adanya kebutuhan untuk lapangan terbang, pelabuhan, pusat produksi, dan lainnya. Reklamasi itu sendiri ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil di negara lain.

Terungkap kajian internasional, bahwa reklamasi tidak bagus dampak lingkungannya, hal itu diakui Korea dan Jepang. Prijanto mengatakan Jepang akan melakukan restorasi dampak buruk lingkungan terhadap reklamasi tersebut.

Garis demarkasi

Banyak yang tak sadar, bahwa DKI Jakarta, selain tempatnya Ibu Kota RI, adalah juga salah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang otonom. Yakni DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nangroe Aceh Darussalam (NAD), yang otonom di tingkat provinsi. Selain tiga daerah itu, otonomi ada di tingkat kabupaten dan kota.

Jadi Anis-Sandi mempunyai kedudukan yang spesial, antara lain, merekalah yg pegang komando di provinsinya. Sekalipun yang melantik adalah presiden, makna “komando” itu bukan main-main. Untuk kepentingan DKI Jakarta, presiden sekalipun tidak bisa seenaknya melakukan intervensi. Yang terlarang bagi Anis-Sandi adalah melanggar UUD dan Undang-Undang, dan tentu saja dilarang menyakiti warga DKI Jakarta.

Dengan otonomi dan kekhususan itu, Peraturan Pemerintah sekalipun, yang tidak sesuai dengan kehendak warga DKI Jakarta, bisa ditolak oleh Pemda DKI. Tentu perihal itu harus sepenuhnya pula diketahui oleh Presiden Jokowi dan Menteri Luhut.

Apalagi dalam Keppres No. 52/1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, khususnya Pasal 4, disebutkan bahwa wewenang dan tanggung jawab reklamasi pantai utara Jakarta adalah Gubernur DKI Jakarta. Bukan Presiden, apalagi Menko Kemaritiman.

Apalagi kalau merunut sejarah tahun lalu, dimana Menko Kemaritiman Rizal Ramli telah menghentikan sementara (moratorium) seluruh proyek reklamasi karena dianggap projek ini sudah berjalan terlalu jauh tapi tanpa izin dan studi-studi yang menyangkut kepentingan nasional, baik dari sisi lingkungan hidup, kepentingan nelayan, dan target pasar properti yang akan menghadirkan jutaan penduduk baru di Jakarta.

Sejalan dengan Rizal Ramli, rakyat Jakarta sebagai stakeholder kota, telah menyatakan keberpihakannya atas penolakan reklamasi, dengan memilih gubernur baru yang anti reklamasi. Selain masalah teknokrasi dan yang menyangkut lingkungan hidup, serta nasib nelayan, yang digugat Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ), sebagian tokoh kebangsaan, seperti Sri Bintang Pamungkas (SBP), mempersoalkan rencana jutaan imigran asal RRC akan menduduki wilayah reklamasi tersebut. Ketakutan SBP bersumber dari iklan berbahasa China Mandarin pada marketing property reklamasi dan rendahnya daya beli masyarakat Indonesia saat ini.

Meskipun tiga pulau (G, C dan D) sudah dicabut moratoriumnya oleh SK Menko Kemaritiman, dan sertifikat pulau G sudah diserahkan Jokowi kepada Pemda beberapa waktu lalu, tetap saja gugatan rakyat menggema. Antara lain tuduhan LSM anti reklamasi yang menyatakan bahwa konsultasi publik yang dilakukan pemerintah dilakukan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan mereka. Sedangkan soal sertifikat pulau, digugat LSM Pakta, bahwa ijin 5000 Ha Pulau G di luar wewenang BPN setingkat kotamadya.

“Namun, kembali ke pertanyaan inti soal reklamasi adalah untuk apa dan siapa reklamasi itu dilakukan? Apakah rekalamsi itu wewenang Pemda atau Menko Perekonomian?” tanya aktivis Syahganda Nainggolan.

Pendek kata, ada garis demarkasi yang jelas bahwa wewenang dan tanggung jawab mengelola reklamasi teluk Jakarta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ada di tangah Gubernur DKI Jakarta.

Sikap Anies tegas, pada saat kampanye dan setelah dilantik bunyinya sama,”Kami menolak reklamasi.”

Anies menjadikan preseden bahwa semasa Ahok gubernur, sikap Jokowi dan Luhut mengerahkan sepenuhnya urusan SK, perizinan reklamasi kepada Ahok. Mengapa setelah Ahok dinyatakan kalah, terkesan urusannya diambil pemerintah pusat? Bukankah dalam era reformasi dan otonomi daerah, kekuasaan pemerintahan pusat hanya pada 5 hal penting saja, yakni agama, kehakiman, pertahanan dan keamanan, keuangan dan luar negeri saja?

“Untuk apa pemerintah pusat mencampuri urusan pembangunan kota Jakarta terlalu jauh di era otonomi?” sindir Syahganda.

Dengan modal dukungan rakyat dan visi Anies yang kuat untuk memajukan pribumi, rakyat kecil dan pembangunan yang berkeadilan, maka reklamasi untuk orang orang kaya dapat dihentikan secara total dan dirubah peruntukannya untuk kampung nelayan dan kaum miskin kota atau untuk kepentingan publik lainnya. Kewajiban pemerintah hanya memikirkan memberi uang pengganti seharga penimbunan tanah (at cost) saja, lalu tanah negara itu kembali jadi milik negara untuk kepentingan landreform.

Luhut menantang

Menteri Luhut mengatakan pencabutan aturan penghentian sementara (moratorium) reklamasi dilakukan karena sanksi-sanksi yang diberikan pemerintah kepada pengembang telah dipenuhi.

Hal ini ditandai oleh pencabutan sanksi terhadap pengembang oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Dengan adanya keputusan tersebut, maka Luhut mencabut moratorium yang dilakukan oleh Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli.

Pencabutan moratorium reklamasi dituangkan dalam surat keputusan menteri tanggal 5 Oktober. SK ini mencabut surat Menko Kemaritiman saat itu Rizal Ramli pada 19 April 2016 yang isinya menetapkan moratorium reklamasi.

“Kenapa dicabut? Semua komplain oleh kita sudah dipenuhi oleh pengembang. Sama Bu Siti (Men-KLHK) kasih approval, dan mencabut semua keluhan karena sudah semua mereka (pengembang) penuhi,” kata Luhut, Selasa (17/10).

Dia menambahkan, pihaknya telah dua kali mengundang Anies dan Sandi untuk berkoordinasi sebelum mencabut moratorium tersebut, namun keduanya justru tidak hadir.

Luhut lupa, bahwa pada Senin (9/10) sebenarnya Wagub Sandiaga Uno datang ke kantornya menjelaskan posisi Anies-Sandi tetap menolak reklamasi.

Menurut Luhut, jika Anies-Sandi ingin mengubah peruntukan pulau reklamasi yang sudah ada, harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.

“Kalau peraturannya demikian ya saya ikut saja. Asalkan mereka sudah sesuai sama aturan. Mereka mau batalin, tapi ada aturannya ya sudah terserah. Saya kan sebagai menko, ada batasannya. Gubernur juga ada batasannya,” imbuhnya.

Tampaknya soal reklamasi teluk Jakarta masih akan menjadi tarik ulur yang alot, perang kepentingan masih akan mewarnai beberapa waktu ke depan. Bahkan beberapa anggota Banteng Muda Indonesia DKI (sayap dari PDIP) telah mempolisikan Anies Baswedan soal ucapan “pribumi”.

Serasa pertempuran 2019 dimajukan sekarang juga, saat ini…[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here