Genosida di Rohingya, Ujian Bagi Kemampuan Jokowi

0
142
Korban kejahatan terhadap kemanusiaan di Rohingya.

Nusantara.news, Jakarta – Pembantaian etnis Rohingya di Myanmar tampaknya belum akan segera berakhir. Ini terlihat dari sikap pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi yang menolak keputusan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelidiki dugaan kejahatan yang dilakukan pasukan keamanan Myanmar terhadap minoritas muslim Rohingya.

Badan PBB tersebut akan mengerahkan sebuah misi pencari fakta ke Myanmar sehubungan dengan dugaan adanya pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan di negara bagian Rakhine.

“Kami tidak menyetujuinya,” kata Suu Kyi, pemimpin Myanmar, dalam konferensi pers di Brussel, Selasa (2/5). Dia menegaskan akan menerima PBB jika “sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya di kawasan tersebut”.

“Kami tidak akan menerima rekomendasi PBB yang akan semakin memecah belah kedua komunitas di Rakhine,” ujarnya.

Kemarin, Suu Kyi juga menyatakan menolak ikut dalam pertemuan menlu-menlu ASEAN dengan Menlu Amerika Serikat Rex Tillerson di Washington pekan ini. Alasannya, dia sudah ada acara lain. Suu Kyi tak mau hadir karena dia menduga isu Rakhine dan Rohingya akan dibicarakan dalam pertemuan tersebut.

Kelompok-kelompok pembela HAM internasional mengatakan ratusan kelompok tak bernegara tewas dalam penumpasan berbulan-bulan yang dilakukan oleh militer menyusul serangan mematikan terhadap pos polisi perbatasan Myanmar. Selain itu hampir 75.000 warga Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh. Namun Suu Kyi membantah bahwa dia atau otoritas Myanmar sengaja mengabaikan kejahatan itu.

“Apa yang Anda maksud dengan mengatakan bahwa kami tidak prihatin? Kami sedang menyelidikinya,” tambah Suu Kyi.

Bentrokan antara militer Myanmar dan Rohingya memanas sejak 9 Oktober tahun lalu, ketika tentara melakukan gempuran di utara Rakhine. Dalam insiden itu, sembilan polisi tewas, satu hilang dan lima lainnya terluka.

Konflik ini merupakan yang terparah sejak aksi kekerasan oleh kelompok Buddha radikal terhadap warga Rohingya pada 2012 lalu, yang menewaskan 200 orang dan menyebabkan 140 ribu orang kehilangan tempat tinggal.

Semula, nasib mengenaskan warga Rohingya diperkirakan akan membaik ketika Suu Kyi menang dalam pemilu parlemen Myanmar 2015. Sebab, Suu Kyi dikenal sebagai pejuang HAM di negerinya, dan pernah mendapat Hadiah Nobel Perdamaian. Tetapi, ternyata, dugaan tersebut meleset. Suu Kyi sama sekali tidak menunjukkan kepeduliannya terhadap genosida di negara itu.

Nasib malang warga muslim Rohingya itu telah menuai aksi protes besar-besaran di Indonesia. Sejumlah aktivis HAM di Indonesia mengeluarkan petisi di Change.org agar komisi Hadiah Nobel mencabut hadiah yang telah diserahkan kepada Suu Kyi.

Aksi-aksi tersebut juga menyuarakan perlunya segera tindakan nyata untuk Rohingya. Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN dianggap terlalu lamban bertindak, kecuali hanya sekadar menampung  ribuan warga Rohingya yang mengungsi dari negaranya.

Presiden Joko Widodo sendiri pernah membantah pemerintahnya tidak sigap bertindak membantu mengatasi pembantaian di Myanmar itu. Dia mengatakan, Indonesia memakai pendekatan berbeda dalam mengatasi konflik tersebut. “Kita tidak menggunakan ‘megaphone diplomacy’ alias gembar-gembor,” kata Jokowi.

Akhir April kemarin, Presiden Joko Widodo  sudah melakukan pertemuan bilateral dengan Aung San Suu Kyi di  Hotel Sofitel, Manila, sebelum pembukaan KTT ASEAN ke-30, Sabtu (29/4). Suu Kyi menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada pemerintah Indonesia yang telah membantu Myanmar menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Rakhine State.

Namun, melihat sikap Suu Kyi yang tetap tidak mengakui adanya pembantaian oleh tentaranya itu, sudah waktunya bagi Indonesia untuk mengevaluasi pendekatan diplomasi diam-diam itu. Sebab, penolakan Suu Kyi terhadap misi pencari fakta dari PBB itu, adalah indikasi kuat bahwa tidak akan berusaha menghentikan aksi biadab tersebut.

Indonesia perlu lebih berperan aktif membantu mengurai konflik tersebut. Sebab, dulu Indonesia pernah sukses membantu penyelesaian konflik Kamboja dengan Thailand, melalui serangkaian perundingan yang diprakarsai Indonesia dan melibatkan semua pihak yang bersengketa.

Pertemuan-pertemuan tersebut diadakan di Jakarta, sehingga dikenal dengan nama Jakarta Informal Meeting. Pada bulan Juli 1988 di Istana Bogor (Indonesia), berkumpul berbagai pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam penyelesaian masalah Kamboja. Lalu dilanjutkan dengan Jakarta Informal Meeting (JIM), Februari 1989. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Menlu Indonesia (waktu itu) Ali Alatas. Hasilnya, konflik tersebut berhasil diselesaikan.

Kini, di era Joko Widodo, Indonesia harusnya dapat memainkan peran serupa. Kemampuan Jokowi sebagai pemimpin negara terbesar di ASEAN diuji di sini: Benarkah dia punyai taji sehingga solusi yang ditawarkannya dapat mengatasi kejahatan terhadap kemanusiaan di Rohingya?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here