Reuni Gerakan 212

Gerakan 212 sebagai Gerakan Politik

0
345
Ilustrasi

Nusantara.news – Reuni Gerakan 212 lumayan sukses untuk kategori sebuah reuni, walaupun “dilecehkan” oleh Din Syamsuddin dengan mengatakan, “… seperti anak sekolahan saja.” Apapun, seharusnya hal tersebut tidak patut diutarakan oleh seorang tokoh sekelas mantan ketua umum Muhammadiyah ini, lebih-lebih sebelum dia dijadikan Utusan Khusus Kerukunan Umat Beragama Dunia oleh Presiden Joko Widodo, Din menjadi bagian dari Gerakan 212 (2 Desember 2016).

Yang menarik dalam reuni tersebut adalah kehadiran Fahri Hamzah, Fadli Zon, KH Hidayat Nur Wahid, Amien Rais, dan Gubernur DKI Jakarta yang baru saja dilantik, Anies Baswedan. Sayangnya, Prabowo Subianto (PS) nampaknya “malu-malu kucing”, sehingga tidak hadir. Padahal Gerakan 212, baik pada tahun 2016 maupun reuninya, merupakan momentum bagi PS sebagai ketua umum partai politik yang saat ini beroposisi dengan pemerintahan.

Gerakan 212 adalah gerakan politik ‘nasionalisme Islam’ serta momentum untuk menentukan sikap bagi kepentingan umat. Namun PS rupanya berpolitik serba tanggung, tidak all-out, sehingga masih saja khawatir dianggap tidak patut, tidak toleran, dan memiliki syahwat besar dalam politik, seperti yang juga dituduhkan terhadap Amien Rais. Padahal secara politik momentum Reuni 212 bernilai tinggi dan berharga mahal, dan mungkin tidak akan terulang.

Pidato Ustaz Bachtiar Nasir

Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) sebagai Ketua GNPF-MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia) menyinggung soal perpecahan kelompok Islam di Indonesia. UBN mengajak umat Islam bersatu, Nahdlatul Ulama (NU) yang berbeda sikap dengan GNPF-MUI sewaktu Aksi 212 tahun 2016 lalu karena mendukung Ahok, diajak islah demi kepentingan nasional. Lebih lanjut dikatakan, Gerakan 212 bersifat kolektif kolegial, tidak ada personal yang dikultuskan. UBN mengakui bersama Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) KH Shabri Lubis, Ketua Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al-Khaththath, Munarman dan Habib Rizieq, serta beberapa tokoh lainnya adalah tokoh-tokoh utama, bukan personal. Umat Islam yang ikut dalam Aksi 212 hanyalah sebagian kecil dari sekitar 200 juta umat Islam yang ada di Indonesia.

UBN menekankan bahwa NU kecewa dengan Masyumi sebagai partai Islam, dan sebaliknya Masyumi juga kecewa dengan sikap NU. Namun secara pribadi, pendiri partai politik Masyumi (KH Mochammad Natsir) dan Ketua Umum PBNU (periode 1955-1984), KH Idham Chalid tetap bersahabat dengan baik.

Perpecahan Islam di Indonesia disebabkan dogma pengelompokan Islam, baik NU, Muhammadiyah, PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), PERTI (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), Syi’ah, hingga Wahabi, sehingga kita terpecah-pecah sebagai politik aliran.

“NU adalah saudara kita, sebagai Islam di bawah junjungan Nabi Muhammad saw. Kekecewaan NU pada Masyumi karena bergabung dengan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia), sehingga memutuskan keluar dari Masyumi,” terang UBN.

Lebih lanjut UBN menanyakan kepada yang hadir, “Apakah kita lanjutkan pertikaian ini?” Lalu dijawab serempak oleh mereka, “Tidak.”

Pernyataan UBN sangat politis, inginkan ukhuwah islamiyah, khususnya dengan NU, yang sempat pecah pada Pilkada DKI Jakarta 2017 karena mendukung Ahok. Sementara, Gerakan 212 jelas anti-Ahok dan sebagian besar mendukung Anies Baswedan.

“Oleh karena itu, jangan mau dipecah-belah, kita harus bersatu dalam Islam,” jelas UBN dalam pidatonya yang menginginkan nasionalisme Islam atas nama semua kelompok Islam agar terhindar dari politik sektarian.

Aksi atau Gerakan 212 tahun 2016 awalnya agak kabur batasan antara social movement (gerakan sosial) dengan political movement (gerakan politik). Namun dengan konsolidasi reuni gerakan tersebut, dan adanya keinginan membangun ukhuwah islamiyah (sebagai bentuk Nasionalisme Islam), serta ingin agar kelompok Islam bersatu sebagai gerakan politik yang akan pentas di tahun 2019.

Ruang opini publik

Satu hal yang paling utama bahwa media mainstream, khususnya televisi, hanya i-News TV milik Hary Tanoesoedibjo yang melakukan siaran langsung walaupun tidak pernah secara penuh menyiarkan pidato tokoh. i-News TV justru lebih banyak meminta tokoh NU berbicara di studio sebagai pengamat yang sangat memihak, dalam arti merendahkan (men-downgrade) acara Reuni Gerakan 212.

Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan keinginan pidato UBN yang mendorong ukhuwah dengan NU. Perang posisi politik sebagai representasi Islam menjadi “perang manuver” selama ini. NU menganggap Gerakan 212 digerakkan oleh kelompok intoleran, sementara dengan mendukung Ahok NU ingin menunjukkan bentuk toleransi Islam yang menerima pemimpin non-muslim (Ahok), sementara yang terjadi sebaliknya.

Sebetulnya, jika basis dukungan NU kuat, perang manuver yang bersifat konfrontatif tidak perlu terjadi, karena faktanya NU yang ngotot mendukung Ahok adalah pengurus dan elite-nya, sementara di grassroots (akar rumput) dukungan terpecah.

Sekarang faktanya Ahok bersalah, serta sudah menjadi kenyataan hukum dan politik bahwa dia dipenjara. Namun sayangnya, Ahokers (para pendukung Ahok) banyak yang belum ikhlas dengan fakta ini, sehingga masih terus kecam-mengecam penyelenggaraan Reuni Gerakan 212.

Kita tahu, stasiun TV Nasional adalah milik para taipan yang sewaktu Pilkada DKI Jakarta berharap Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta, sehingga wajar jika tidak mendukung kegiatan Reuni Gerakan 212. Namun dari segi etika jurnalistik, sebetulnya hal tersebut bisa dinilai tidak etis, karena kegiatan reuni 212, diakui atau tidak, merupakan peristiwa besar yang dihadiri lebih dari sejuta umat Islam, maka sewajarnyalah bagi sebuah media untuk mempublikasikannya.

Sementara, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian juga menanggapi kegiatan reuni tersebut secara sinis, karena menganggap hanya gerakan politik semata, yang tidak seharusnya dikomentari karena aparat hukum harus netral, dan tidak perlu dibarikade kawat berduri di berbagai titik jalur ke Monas.

Hal yang wajar, jika ada segmen kelompok Islam yang merasa tidak terwakili oleh partai politik Islam yang ada saat ini. Dan wajar juga jika ada kelompok Islam yang ingin membangun ukhuwah islamiyah, karena artinya persatuan dan kesatuan nasional yang akan menjamin stabilitas nasional. Jika para taipan tidak mendukung, juga wajar saja, karena mereka merasa Gerakan 212 sebagai suatu ancaman.

Bagi pemerintah, sebetulnya tidak perlu reaksioner dengan, misalnya, mempercepat pembubaran organisasi Islam, yang hanya akan memperkeruh situasi politik belaka. Gerakan 212, jika dilihat sebagai gerakan politik, akan menjadi politik sektarian jika tidak berujung jelas.

Untuk menyatukan umat Islam dengan segala faksinya bukanlah hal yang mudah, karena mereka berkumpul, bersatu, dan bisa berkembang menjadi kesatuan politik, jika momentum sentimen primordial mereka peroleh seperti kasus Ahok di tahun 2016. Sebaliknya jika direspon wajar, akan berhenti dengan sendirinya karena tidak direspon oleh massa cair Islam.

Menganalisa masa depan Gerakan 212

Gerakan 212 hadir karena adanya sejumlah peristiwa ketidak-adilan yang bersentuhan dengan sentimen primordial, yakni penistaan agama. Polri misalnya, tidak bijaksana dalam kasus tuduhan penistaan agama oleh Viktor Laiskodat (anggota DPR RI, Fraksi Nasdem) dengan memberikan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), sementara di sisi lain Buni Yani terus diproses dan dipenjara, sebagaimana juga Ahok. Hal tersebut juga ikut memicu diselenggarakannya Reuni Gerakan 212, karena ada hal yang tidak adil di mata umat Islam.

Wacana dan ruang politik yang coba “diboikot” oleh TV Nasional terhadap Gerakan 212 ternyata kalah populer dengan media sosial yang justru marak mendukung gerakan tersebut, walaupun di media sosial juga diantisipasi dengan pencitraan negatif oleh para Ahokers. Namun faktanya, dengan menghadirkan lebih dari sejuta umat Islam, Reuni Gerakan 212 sebagai gerakan politik tidak dapat dipandang sebelah mata. Secara wacana akan dimenangkan oleh Gerakan 212 ketika yang dikembangkan adalah polarisasi antara kemapanan dan perlawanan.

Masyarakatlah yang nanti menilai jika Gerakan 212 berubah menjadi ormas (organisasi kemasyarakatan) atau orpol (organisasi politik), apakah akan ditanggapi sebagai gerakan politik? Karena sebagai social movement (gerakan sosial), mereka bergerak secara emosional, sementara parpol dipilih secara rasional.

Kita tahu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dipilih oleh kurang dari 12 juta orang. Bandingkan dengan massa NU yang mencapai lebih dari 60 juta orang. Begitu juga dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang berbasis massa Muhammadiyah, sebagai parpol tidak linear ketika menjadi pilihan politik.

Mobilisasi tidak mungkin terjadi tanpa ruang gerak, dan ruang gerak dimungkinkan ketika batas toleransi antara yang radikal dan moderat menjadi kabur karena satu hal, yakni sentimen primordial.

Gerakan 212 ada jika sentimen primordial muncul, ada ketidakadilan terhadap Islam, tapi sebagai parpol, nanti dulu. Kita tentu ingat slogan Nurcholish Madjid yang populer di zamannya, “Islam YES, Partai Islam NO”.

Setiap gerakan politik akan terdegradasi dan mengalami penurunan dukungan ketika sebuah gerakan protes mengalami proses pelembagaan. Metamorfosa gerakan sosial kepada gerakan organisasi politik tidak selalu linear.

Gerakan 212 di bidang ekonomi dengan 212 Mart telah ikut mengurangi porsi bisnis ritel milik para taipan. Bahkan ada sebagian yang ingin lebih jauh dengan melakukan rush (menyerbu) bank-bank milik taipan untuk rekeningnya dipindahkan ke pemerintah dan bank-bank Syariah. Kwiek Kian Gie meyakini 9 Naga akan kolaps jika bank mereka diserbu (rushed).

Taipan tidak perlu “alergi” dan islamphobia karena hanya akan memperburuk situasi dan kondisi. Kita melihat dengan potensi 200 juta orang umat Islam, Gerakan 212 akan efektif di bidang apapun dengan satu syarat: “asalkan umat Islam dizalimi”. Di saat itulah Gerakan 212 memperoleh wacana dan ruang di hati sebagian besar umat Islam.

Pemerintah seharusnya berinisiatif untuk melakukan islah dan memperbaiki hubungan ukhuwah islamiyah, khususnya antara NU dengan Gerakan 212, dimulai dengan membiarkan Habib Rizieq Shihab pulang ke Indonesia dengan “menjamin” seluruh kasus hukumnya, sebab nalar publik memahami kasus hukum tersebut sebagai kriminalisasi. Polri juga harus berhenti mempidanakan tokoh-tokoh Islam. Kemudian barulah dilakukan ‘Islah Nasional’.

Masyarakat berharap tahun politik 2018 dan 2019 dilalui dengan aman karena ekonomi rakyat dan negara saat ini sedang terpuruk.

Gerakan 212 sebagai gerakan politik adalah hak yang dijamin konstitusi, tidak usah dicela dengan mencapnya sebagai kelompok intoleran, politik sektarian atau sentimen primordial, karena semakin dicela gerakan ini akan semakin membesar.

Gerakan 212 akan membesar jika reklamasi teluk Jakarta dan proyek Kota Meikarta diteruskan dan dibiarkan di luar prosedur hukum alias menggunakan kekuasaan.

Gerakan 212 juga menjadi pelajaran bagi televisi nasional milik taipan, seperti: SCTV dan Indosiar (Eddy Suryaatmadja), MNC Grup (RCTI, Global, MNC, dan i-News TV) milik Hary Tanoesoedibjo; Metro TV milik Lippo (James Riyadi), ANTV dan TV One milik Aburizal Bakrie; Kompas TV milik Jakob Oetama; TV 7, Trans TV, dan CNN Indonesia milik Chairul Tanjung; untuk tidak perlu fobia terhadap Islam, karena sebagai taipan mereka tergantung dan membutuhkan 200 juta lebih umat Islam di Indonesia.

Ancaman rush bank-bank mereka juga jangan ditanggapi negatif, karena justru akan terjadi perlawanan yang destruktif. Pemerintah dan Polri diharapkan lebih bijak dan harus belajar dari kejadian sebelumnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here