Gerakan Buruh, Gerakan Politik

0
123

PERINGATAN May Day kemarin ditandai dengan deklarasi dukungan terhadap pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Ada yang mengkritisi, mengapa peringatan Hari Buruh Internasional itu disisipi dengan aksi politik. Beberapa tokoh buruh yang tak sehaluan juga berkeberatan. Tapi, menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal yang menggagas deklarasi tersebut, dukungan terhadap Prabowo merupakan hak buruh. Buruh sebagai warganegara berhak menyatakan sikap politik.

Terlepas dari pro-kontra itu, gerakan buruh di Indonesia sejak awal mula kehadirannya memang selalu bersinggungan dengan politik dan partai politik. Dari sisi buruh, bersentuhan dengan politik itu adalah bagian dari perjuangan mereka mendapatkan kesejahteraan dan keadilan (walfare and justice), yang menjadi tujuan ideal gerakan buruh di dunia.

Dari sisi partai politik, buruh adalah tambang suara yang menjanjikan.  Di masa sebelum Orde Baru, organisasi buruh adalah onderbouw partai politik untuk jadi sumber pemilih. Akibatnya, konsentrasi perjuangannya lebih kepada kepentingan partai meraih suara, ketimbang menyuarakan kepentingan buruh.

Di masa Orde Baru, kepentingan politik tetap jadi dasar utama dalam memperlakukan buruh dan organisasi buruh. Organisasi buruh yang sebelumnya puluhan itu dihimpun dalam satu wadah tunggal (mulai dari Federasi Buruh Seluruh Indonesia, kemudian jadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dan terakhir jadi Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). Wadah baru ini pun tak lebih dari bagian strategi mengeliminasi kekuatan buruh, yang –karena syak wasangka pemerintah—dianggap akan bertabrakan dengan kepentingan pemilik modal, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Kini gerakan buruh Indonesia sudah maju setapak. Reformasi politik telah memungkinkan lahirnya beragam serikat buruh. Jelas alat perjuangan jadi semakin banyak.

Masalahnya, apakah buruh sudah menjadi lebih sejahtera? Belum. Buktinya setiap menjelang pergantian tahun, buruh masih terus berunjukrasa mengenai upah minimum dan hak-hak normatif lain.

Mengapa? Karena perjuangan gerakan buruk masih berkutat pada isu purbakala: Upah. Sudah waktunya serikat buruh yang menjadi alat perjuangan buruh menukar cakrawalanya: Bahwa memperjuangkan buruh bukan semata menaikkan upah. Memperjuangkan buruh adalah memperjuangkan martabat kemanusiaan. Dan upah hanyalah satu noktah kecil dari perjuangan besar itu.

Buruh yang tak berdaya itu memang khas negara berkembang. Sementara di negara industri maju, buruh justru sangat dihargai. Buruh tidak dipandang sebagai sekrup kecil dalam mesin ekonomi, tapi diperlakukan sebagai mitra pengusaha yang terhormat. Dalam beberapa perusahaan, wakil buruh bahkan duduk dalam jajaran komisaris.

Pemerintah memberikan pembelaan kuat terhadap buruh (juga terhadap pengusaha) atas dasar persamaan hak. Buruh bebas menuntut haknya dan mengembangkan potensinya dalam berbagai organisasi. Organisasi buruh pun diberi banyak kemudahan untuk berkembang dan melayani anggotanya. Makanya tidak heran jika di negara-negara itu buruh melalui organisasinya adalah kekuatan yang diperhitungkan.

Secara politik, mereka bukan onderbouw partai. Bahkan partai politiklah yang berupaya keras merebut simpati organisasi buruh. Dalam sejumlah kasus, misalnya menjelang pemilu, partai-partai sibuk melobi pemimpin organisasi buruh untuk mendapat dukungan. Dan organisasi buruh bebas menilai partai mana yang mempunyai program yang menguntungkan buruh. Itu sebabnya, serikat buruh dapat “mendikte” kebijakan politik atau ekonomi pemerintahnya, baik di bidang luar negeri maupun dalam negeri.

Nah, fenomena dukung-mendukung calon presiden untuk Pilpres 2019 ini mesti diletakkan dalam kerangka itu. Dukungan serikat buruh terhadap bakal calon presiden harus secara rasional bertolak dari preferensi program sang calon, bukan karena suka atau tidak suka dengan landasan emosional.

Gerakan buruh harus menilai apakah calon presiden mempunyai visi baru tentang keberadaan buruh. Visi baru yang menempatkan buruh sebagai elemen masyarakat yang mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dalam pembangunan bangsa dan negara. Buruh  bukan semata alat produksi. Oleh karena itu dia harus dibangun agar mampu memberikan kontribusinya bagi pembangunan. Membangun pekerja yang berkualitas adalah bagian dari upaya membangun bangsa yang berkualitas. Sebab pekerja adalah bagian terbesar dari bangsa Indonesia.

Gerakan buruh harus memastikan apakah calon presiden mempunyai pandangan yang jelas mengenai demokrasi industri, yang mengarah kepada terbinanya hubungan yang tidak konfrontatif antara buruh dan pengusaha. Hubungan itulah yang kita perlukan mengantarkan bangsa ini ke hari depan.

Jika hal-hal mendasar ini tidak terklarifikasi tuntas oleh serikat buruh, maka dukung-mendukung bakal calon presiden itu tidak akan ada artinya bagi perjuangan buruh.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here