Gerakan ‘Rompi Kuning’ di Prancis, Akankah Merembet ke Indonesia?

0
294

Nusantara.news, Jakarta – Dua minggu terakhir ini kita telah menyaksikan sebuah fenomena kerusuhan besar yang melanda Prancis. Peristiwa kerusuhan yang masif seperti itu dapat saja berubah menjadi revolusi pada abad 21. Sejak aksi hari pertama protes pada 17 November lalu, sekitar 300 ribu demonstran telah memblokir jalan dan depot bahan bakar di beberapa kota. Unjuk rasa ini, awalnya digelar untuk memprotes keputusan pemerintah untuk menaikkan pajak bahan bakar (BBM). Namun, unjuk rasa berkembang menjadi protes terhadap kebijakan ekonomi pemerintah.

Gerakan demonstrasi ini memang dipicu oleh sistem pajak yang memberatkan yang tidak sepadan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat sehingga orang-orang yang merasa frustasi – terutama kaum muda – menuntut sebuah perubahan yang lebih adil. Dan, seperti semua pemberontakan masal spontan yang mewarnai sejarah Prancis di zaman feodal, “pemberontakan” kali ini yang dimotori oleh massa ‘Rompi Kuning’ juga awalnya dipicu oleh pajak.

Koordinator demonstrasi rompi kuning di Paris, Thierry Paul Valette mengatakan pajak bahan bakar hanya menjadi pemicu demonstrasi.”…(di luar itu), orang-orang ingin keadilan ekonomi, mereka ingin keadilan sosial,” kata Paul Valette.

Sebagian pengunjuk rasa bahkan mulai meminta Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengundurkan diri karena dianggap tidak sensitif terhadap penderitaan ekonomi rakyat kecil. Gejala anti-Macron ini sebenarnya sudah mulai meletus di awal-awal pemerintahannya, tepatnya pada Hari Buruh Internasional 2017. Sekitar 55.000 kaum buruh turun ke jalan untuk memprotes kebijakan reformasi ekonomi Macron yang dianggap tidak berpihak kepada kelas pekerja.

Kini, dengan meletusnya gerakan sosial yang dimotori ‘Rompi Kuning’ menunjukkan adanya patahan atau kerusakan dalam sistem masyarakat Prancis di era modern: kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin, juga ketidakpuasan karena meningkatnya biaya hidup rakyat kecil yang terus tumbuh bersamaan dengan marjinalisasi yang mereka terima. Bahkan ada yang menyebut Macron sebagai ‘presiden bagi orang-orang kaya saja’.

Mengapa mereka disebut demonstran rompi kuning? Awalnya, para pengunjuk rasa ini naik sepeda motor dari rumah mereka menuju lokasi protes. Sesuai peraturan berlalu lintas di Prancis, setiap pengendara sepeda motor wajib mengenakan rompi keselamatan yang berwarna kuning. Mereka dengan mengenakan rompi kuning melakukan unjuk rasa memenuhi jalan-jalan di sejumlah kota di Prancis.

Sekarang, siapa saja yang ikut berunjuk rasa memilih untuk mengenakan rompi kuning tanpa peduli apakah mereka pengendara sepeda motor atau tidak. Polling yang dilakukan Odoxa menunjukkan bahwa 84 persen responden menilai aksi protes tersebut bisa dibenarkan dan legal dan mendukung gerakan ‘Rompi Kuning’.

Sebagian analis politik menilai gerakan protes ini bersifat spontan. Hamed Reza Asefi, mengatakan, aksi protes ini tidak memiliki pemimpin personal, dan semua digerakan melalui peran media sosial sejak Oktober 2018. Meskipun aksi protes ini tidak memiliki pemimpin personal, tapi mereka berusaha tetap terorganisir dan memilih perwakilan untuk bernegosiasi dengan pemerintah. Hamed menilai gerakan ‘Rompi Kuning’ sebagai gerakan anti-kapitalisme terbesar di Perancis dan terburuk dalam satu dekade terakhir.

Menanggapi pengunjuk rasa, pemerintah sendiri mengatakan akan membatalkan kenaikan pajak bahan bakar dan tidak akan menaikkan harga listrik dan harga kebutuhan lainnya untuk 2019. Namun persoalannya, kini unjuk rasa tersebut telah merembet ke berbagai masalah lain dengan banyak tuntutan: kenaikan upah, penurunan pajak, pensiun yang lebih baik, persyaratan lebih mudah untuk masuk universitas, reformasi kebijakan ekonomi Macron yang dinilai pro-orang kaya, dan bahkan pengunduran diri presiden Macron.

 Menggiring ‘Rompi Kuning’ Prancis ke Indonesia

Di balik magisnya Menara Eiffel dan megahnya Arc de Triomphe, Perancis adalah sebuah negeri dengan sejarah protes massal yang berdarah-darah. Mulai dari Kerusuhan Toulouse 1565 antara Gereja Reformis dengan Gereja Katolik Roma yang sama-sama menggugat pemerintah, Perang Tepung 1775 sebagai embrio Revolusi Prancis yang disebabkan kenaikan harga gandum dan roti, kerusuhan Perancis 2005 yang melibatkan bentrokan antara ratusan pemuda imigran dan aparat kepolisian, hingga unjuk rasa para buruh pada 2017 memprotres kebijakan ekonomi Macron.

Umumnya, kecuali unjuk rasa buruh 2017, protes massal di Prancis ini tidak saja membawa dampak penataan sistem sosial politik dan agama di dalam negeri, tetapi juga menginspirasi gerakan reformasi di sejumlah negara di dunia. Hal ini misalnya dalam revolusi Prancis dan ide-idenya seperti pemerintahan republik, demokrasi liberal, sekularisme, serta pemikiran politik modern, menjadi acuan kehidupan bernegara di berbagai negara.

Efek gerakan ‘rompi kuning’ pun saat ini menjadi pemantik gerakan ‘rompi kuning’ di Belgia dan Belanda. Sama dengan di Prancis, massa ‘rompi kuning’ di Belgia dan Belanda juga memprotes biaya hidup dan kuatnya oligarki politik. Bukan tidak mungkin, sejumlah negara lain yang merasakan dampak ketidakadilan ekonomi dan beban hidup yang tinggi, akan menyusul melakukan aksi serupa. Tidak terkecuali Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, apa yang disuarakan para demonstran rompi kuning seperti ketidakadilan ekonomi, kenaikan BBM, listrik, aneka pajak, dan kebijakan lain yang pro-orang kaya, juga menjadi masalah yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia. Pemimpin yang dihadapi pun nyaris sama: dianggap populis, terpilih dengan proses demokrasi rakyat, dan lihai menarik simpati kaum muda milenial. Hanya saja, dalam praktik kekuasaannya, keduanya dianggap berwatak oligarki.

Dua presiden populis ini justru dalam kebijakan-kebijakan kerap tidak populis seperti penaikan berbagai tarif dan pajak, pembangunan pro-modal, terlalu longgar terhadap investasi asing, mencabut subsidi yang bersentuhan dengan hajat hidup wong cilik, dan kebijakan lain yang berkiblat pada kapitalisme global. Semua langkah non-populis itu tentu saja melawan ekspektasi publik sehingga menimbulkan keresahan sosial.

Serupa dengan di tanah air, gerakan ‘Rompi Kuning’ juga muncul di tengah hegemoni kelas ekonomi-politik (oligarki) Prancis, media sosial dijadikan ajang konsolidasi dan penggalangan isu, dan keinginan penyaluran aspirasi demokrasi partisipatoris yang terhambat karena DPR dan lembaga pengontrol pemerintah lainnya tak berfungsi. Segala ‘kemacetan’ dan akumulasi ketidakadilan yang dirasakan itu kemudian menjelma menjadi pemberontakan sejarah mutakhir.

Yang membedakan adalah momentumnya. Di Prancis aksi massal lewat demonstran ‘rompi kuning’ terjadi di tahun pertama pasca-pemilu yang mengantarkan Macron sebagai presiden. Sementara di Indonesia, aksi massal serupa dengan menggunakan identifikasi simbol tertentu, misalnya Aksi Bela Islam 212, terjadi di tahun politik. Tahun 2016, aksi massal 212 terjadi jelang Pilkada 2017 yang dipicu oleh penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Reuni 212 terjadi di tahun 2018 jelang Pilpres 2019. Aksi terakhir ini menguat bersamaan dengan imej pemerintah Jokowi yang dinilai tidak pro-Islam, bahkan dituding kerap mengkriminalisasi ulama.

Meski tidak sepenuhnya apple to apple, bagi sebagian orang barangkali akan menyandingkan gerakan massa ‘rompi kuning’ Prancis dengan gerakan massa 212. Kedua gerakan tersebut menyuarakan ketidakadilan terhadap penguasa. Jika massa ‘rompi kuning’ terkristalisasi menjadi gerakan politik untuk memprotes kebijakan ekonomi Presiden Macron yang disertai dengan kerusuhan sosial, maka aksi 212 di Indonesia sebaliknya. Aksi massa 212 selain sebagai ajang ukhuwah islamiyah, juga dimaknai sebagai gerakan perlawanan atas ketidakadilan dengan cara damai.

Aksi massal 212 memang tidak murni gerakan sosial-politik seperti yang terjadi di Prancis. Pun begitu, aksi 212 bisa dikatakan sebagai gerakan hybrid alias percampuran antara gerakan moral dan gerakan politik. Tentu saja bukan politik dalam arti sempit terkait dukungan pada salah satu paslon capres-cawapres di Pilpres 2019, melainkan politik moral untuk melawan segala stigma negatif terhadap Islam dan ketidakadilan penguasa. Akumulasi dari ketidakadilan yang dirasakan itu kemudian meledakkan apa yang disebut gerakan 212.

Lantas, apakah mungkin gerakan serupa ‘rompi kuning’ di Prancis bisa merembet ke Indonesia? Sangat mungkin. Bukankah ‘ekspor-impor’ gerakan massal berbasis ‘indentifikasi simbolis’ tertentu terjadi di banyak tempat? Misalnya, aksi massal 812 di Malaysia terinspirasi dari aksi 212 di Indonesia. Aksi meniru rompi kuning di Prancis juga terjadi di Belgia dan Belanda. Begitu pula gerakan massa yang terjadi di Tunisia, Mesir, dan negara Timur Tengah lainnya beberapa tahun lalu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here