Gerindra-PKS, Berani Oposisi Lagi?

0
60
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bersama Presiden PKS Sohibul Iman

Nusantara.news, Jakarta – Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh gugatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Koalisi Indonesia Adil Makmur memutuskan untuk tutup buku. Bubarnya koalisi tidak berarti sejumlah partai eks koalisi pengusung kubu 02 ini bakal bergabung dengan pemerintah.

Setidaknya, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sampai saat ini menunjukan sinyal tetap berada di luar pemerintahan. Berbeda dengan PAN dan Demokrat yang tampaknya condong memilih menyeberang ke petahana.

Jika benar Demokrat dan PAN merapat ke petahana, maka tujuh dari sembilan partai yang lolos ke Senayan–dengan total kursi mencapai 447–ada dalam satu kubu. Sementara PKS dan Gerindra hanya menguasai 128 kursi. Jika suatu keputusan mesti lewat voting, maka oposisi jelas akan kalah.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan dengan komposisi yang demikian, akan sulit bagi Gerindra (yang memperoleh 78 kursi) untuk memengaruhi kebijakan tertentu yang diputuskan oleh DPR RI. Pun jika suara mereka bulat bersama PKS. Kecuali, kata Lucius, keduanya menggalang kekuatan tambahan, termasuk dari luar parlemen.

"Bisa dengan melobi parpol koalisi dalam isu-isu tertentu, bisa juga dengan mencari dukungan publik," kata Lucius.

Sebaliknya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menilai keberadaan parpol oposisi penting untuk menyeimbangkan pemerintahan. Selain itu, menurutnya, menjadi kubu oposisi bisa memberikan keuntungan bagi parpol tersebut, utamanya untuk menghadapi Pemiu 2024.

Misalnya, PDI Perjuangan menjadi oposisi sejak 2004 hingga 2014. Kemudian PDI Perjuangan bisa menjadi parpol dengan perolehan kursi terbesar di DPR, dan bahkan calon yang diusungnya mampu menjadi presiden. "Oposisi untuk masa depan partai itu bagus," jelas Mahfud MD. 

Oposisi dan Peluang Politik untuk 2024

Memilih untuk menjadi oposisi memang berat. Bagaimana tidak, selain perkara sulit bertarung di parlemen karena dominasi suara koalisi pemerntah, menjadi oposisi juga sesungguhnya menutup potensi pemasukan kas. Memilih untuk tidak masuk ke dalam kekuasaan berarti memilih untuk menjauhkan diri dari sumber finansial – baik secara resmi salah satunya dari APBN, atau sumber lain dari duit-duit ilegal yang diambil dari negara. Itulah sebabnya mengapa parpol lebih tertarik berada dalam lingkaran kekuasaan agar bisa hidup.

"Jadi oposisi itu berat. Hanya partai yang memiliki ideologi kuat saja berani ambil posisi oposisi," jelas pengamat politik UGM Arie Sudjito.

Dia mengambil contoh dengan melihat PDIP. Selama menjadi oposisi 10 tahun (2004 – 2014) di parlemen, partai kepala banteng itu mengalami masa-masa sulit. PDIP juga pernah berada di persimpangan ketika di tahun 2010 mengalami ‘kegalauan’, apakah bergabung dengan pemerintah atau menjadi oposisi.

"PDIP itu terseok-seok saat oposisi. Jadi oposisi itu punya konsekuensi siap atau tidak, biaya politik itu mahal," terang Arie.

Pun begitu, menjadi oposisi dalam jumlah yang minimal sebenarnya tetap memiliki peluang tersendiri. PDIP di tahun 2009, meski tak benar-benar sendiri, dapat menjadi bukti bahwa menjadi oposisi tak selamanya merugi. Setelah 10 tahun tak kebagian posisi di pemerintahan, tempaan sebagai oposisi tampak memberikan keuntungan tersendiri bagi PDIP. Di tahun 2014, partai yang identik dengan logo banteng ini justru keluar sebagai pemenang Pemilu meski harus bersabar selama 10 tahun beroposisi.

Selama itu pula, PDIP kerap tampil di media sebagai kelompok oposisi yang kritis kepada pemerintah. Secara alamiah, hal ini membuat mereka mendapat sorotan cukup banyak, sehingga masyarakat cukup familiar dengan kader-kader mereka dan berkontribusi pada raihan suara mereka di Pileg 2014. Tak hanya sekadar memenangi Pemilu, tempaan sebagai oposisi ini membuat mereka bisa memunculkan kader-kader populer yang meraup suara dari masyarakat. Yang paling fenomenal tentu adalah Jokowi yang berhasil menduduki tahta sebagai Presiden. 

Pengalaman seperti PDIP tersebut bisa saja menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan oposisi, khususnya PKS dan Gerindra. Dengan bersikap berbeda dan kritis, membuat mereka bisa mendapat sorotan dari media dan masyarakat, sehingga lebih mudah dikenali. Hal ini bisa saja berpengaruh bagi perolehan suara mereka dalam jangka panjang. Terlebih jika trend popularitas dan kinerja Jokowi lebih buruk dibanding periode pertamanya.

Kembali ke konteks jika PKS dan Gerindra jadi oposisi Jokowi 2019-2024, sesungguhnya Gerindra dan PKS juga punya pengalaman seperti PDIP. Gerindra misalnya, telah mengambil jalan oposisi pada pemerintahan Jokowi-JK sejak 2014. Sebelumnya Gaerindra juga berada di luar pemerintahan SBY-Boediiono 2009 – 2014. Sementara PKS, masuk dalam koalisi pemerintahan SBY selama dua periode, yaitu tahun 2004 – 2014.

Kedua partai pengusung Prabowo-Sandiaga di 2019 itu kemudian sama-sama beroposisi pada pemerintahan Jokowi-JK 2014 -2019. Pada Pilkada DKI 2017 dan Pilkada Jawa Barat 2018, dua partai ini juga menjalin koalisi yang cukup solid. Dengan demikian, sudah relatif memiliki pengalaman dalam beroposisi.

Sekutu politik PKS-Gerindra

Yang menarik, di balik sulitnya menjadi oposisi, grafik dua partai ini justru menanjak selama di luar kekuasaan. PKS, misalnya, saat mengambil langkah sebagai oposisi terhadap Jokowi-JK sejak 2014, ternyata suara PKS naik secara signifikan pada Pileg 2019 dengan perolehan 11.493.663 suara atau 8,21 persen. Sebaliknya saat berada di pemerintahan, perolehan suara PKS malah menurun 6,79 persen atau sebanyak 8.480.204 pada Pemilu 2014.

Melihat angka tersebut, pengamat politik dari lembaga Kedai Kopi Hendri Satrio meyarankan PKS tetap menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf pada periode 2019-2024. "Sejarahnya PKS kalau ada di luar pemerintahan itu elektabilitasnya justru naik," ungkapnya.

Begitu pun dengan Gerindra, lepas dari faktor ‘efek ekor jas’ Prabowo sebagai presiden dari partainya, peningkatan suara Gerindra justru terbangun ketika partai ini berada di luar kekuasaan.

Sejak pertama kali ikut Pemilu tahun 2009, partai yang berdiri 6 Febriari 2008 ini duduk di urutan ke-8 dengan perolehan suara 4.646,406 atau 4,5 persen dan lolos ke parlemen. Pada pemilu berikutnya (2014), Gerindra langsung menyodok atau naik signifikan ke urutan 3 dengan perolehan suara 14.760.371 atau 11,81 persen. Sejumlah kalangan menyebut Gerinda partai ‘rising star’. Di Pemilu 2019, perolehan suara Gerinda kembali naik yaitu 17.594.839 atau 12,57 persen.

Tentu saja, tidak mudah bagi Partai Gerindra untuk menjadi oposisi terus menerus selama 3 kali Pemilu. Kondisi tersebut bisa membuat sebagian kader ataupun simpatisan Gerindra merasa lelah dan 'dahaga' (kekuasaan). Di sisi lain, Partai Gerindra memiliki peluang bergabung dengan pemerintah. Tawaran rekonsiliasi yang disertai tawaran jabatan di pemerintahan dan legsilatif adalah siyarat ajakan pihak istana agar Gerindra berkoalisi. Hal itu tergantung dari keputusan Prabowo sebagai ketua umum.

Keuntungan menjadi oposisi secara elektoral akan terbuka lebar manakala kualitas narasi dan laku politik sanggup mengundang deak kagum rakyat. Sebab, kekuatan oposisi memang pada dasarnya bukan pada perolehan kursi di legislatif, tapi pihak-pihak di luar itu: rakyat yang cenderung akan dipinggirkan oleh pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan. Kebjiakan pemerintah yang tidak pro-rakyat mestinya menjadi modal oposisi untuk memengaruhi keputusan di parlemen. Lebih dari itu, parpol oposisi juga harus mampu membangun ‘koalisi’ dengan oposisi jalanan atau kelompok yang tak puas dengan kepemimpian Jokowi.

Dan PKS serta Gerindra sudah punya modal untuk itu. Berkaca pada pengalaman Pilkada DKI dan Pilpres 2019, mereka dekat dengan kelompok 212–kelompok yang pertama-tama dibentuk untuk melawan bekas Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok alias BTP dalam kasus penistaan agama.

Modal politik yang dimiliki Gerindra dan PKS sebagai oposisi yang bisa memberikan keuntungan di Pemilu 2024 juga setidaknya tergambar dari kalangan pemilih yang dalam dua pemilu terakhir memberikan dukungan kepada Prabowo-Gerindra dan PKS akan relatif terjaga tingkat political trust dan kesetiaannya. Mereka menjadi basis massa untuk mempertahankan serta memperbesar kekuatan Gerindra-PKS pada pemilu mendatang.

Hanya saja, menjadi oposisi terkadang rawan dikriminalisasi dan digembosi melalui berbagai modus entah oleh penguasa ataupun ‘tangan-tangan tersembunyi’. Indikasi tersebut makin menguat di tengah arus kekuasaan yang cenderung antikritik, otoriter, dan tidak menghendaki oposisi. Apa pun itu, segala hambatan sejatinya dihadapi. Sebab, demokrasi yang sehat membutuhkan oposisi agar ada mekanisme check and balances dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here