Gerindra Siapkan Pengganti Basuki yang Tersandung Korupsi

0
158

Nusantara.news, Surabaya – Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap, Partai Gerindra menyiapkan calon pengganti Mohammad Basuki sebagai anggota DPRD Jawa Timur. Dalam waktu dekat, Partai Gerindra segera memutuskan calon pengganti Basuki melalui Pergantian Antar Waktu (PAW).

“Prosedurnya telah dimulai. Kami berharap secepatnya bisa dilakukan untuk mencari pengganti, karena pekerjaan di Komisi B tidak boleh terhenti,” kata Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad kepada Nusantara.news di DPRD Jawa Timur, kemarin.

Meski mengaku tidak hafal dengan nama yang dimaksud, Anwar Sadad menyebut nama Yayuk Puji Rahayu yang dalam urutan nomor partai berada di bawah nama Basuki.

“Saya belum bertemu, tetapi dalam waktu dekat akan segera dipanggil Partai,” tambahnya.

Mengacu perolehan suara, Yayuk berada di bawah dua politisi Gerindra sebelumnya. Yayuk juga merupakan ketua organisasi sayap Partai Gerindra, Kesehatan Indonesia Raya (Kesira) Kota Surabaya.

Selain menempuh PAW, Gerindra juga akan mengganti posisi jabatan Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, dari Basuki kepada penggantinya. Untuk penjaringan posisi jabatan tersebut, Gerindra memilih satu di antara 12 nama anggota yang ada di Fraksi Gerindra di DPRD Jawa Timur.

“Sedang dirapatkan. Kemudian, akan kami usulkan kepada instansi yang bersangkutan,” terang Anwar Sadad.

Selain Basuki, Gerindra menempatkan politisi Firdaus Febrianto dan Noer Soetjipto di komisi yang menangani urusan perekonomian tersebut. Kedua nama itu digadang untuk bisa mengganti posisi yang ditinggalkan Basuki, yang tersangkut kasus.

Seperti diberitakan, Basuki ditetapkan tersangka dan ditahan KPK. Penggeledahan dilakukan di ruang kerja Komisi B. Malam harinya dilanjutkan dengan penggeledahan di rumahnya di Jalan Putat Gede Baru III di Surabaya.

Rentetannya, KPK juga melakukan penggeledahan di Dinas Pertanian, Dinas Perikanan juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sejumlah petugas KPK juga melakukan penggeledahan di rumah anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur Kabil Mubarok di Sidoarjo.

Terkait itu, Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Badrut Tamam mengatakan, koleganya telah menghilang bersamaan saat dilakukan penyegelan ruang kerja Ketua Komisi B yang di tempati Mochammad Basuki. “Sejak ruang dewan disegel, saya sudah tak bisa kontak dengan Ka’bil,” kata Badrut.

Dalam OTT, KPK mengamankan enam orang, yakni Basuki Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur dari Fraksi Gerindra, Kadis Pertanian Provinsi Jawa Timur Bambang Heryanto, Kadis Peternakan Provinsi Jawa Timur Rohayati dan tiga staf DPRD Jawa Timur.

Menanggapi itu, Kuasa Hukum Basuki, Muhammad Sholeh mengatakan, dirinya Selasa depan akan pergi ke KPK untuk mendampingi proses hukum Basuki. Sholeh menyebut, sesuai aturan partai, Basuki akan dipecat dari keanggotaan partai dan otomatis sebagai anggota DPRD Jawa Timur. Karena di Gerindra, jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi, partai pimpinan Prabowo Subianto tidak akan memberi ampun, pasti ada tindakan tegas. “Aturan partai tegas, diberhentikan,” terang Sholeh.

Dalam perjalanan politiknya, Basuki sebelum di Partai Gerindra adalah kader PDIP seangkatan dengan Bambang DH dan politisi senior PDIP Jatim lainnya. Lantaran tersandung kasus korupsi tunjangan kesehatan dan biaya operasional senilai Rp 2,7 miliar, dia diberhentikan dari PDIP pada 7 Desember 2001.

Pada 24 Februari 2003 bersama Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Ali Burhan dan Basuki ditahan. Mereka dijerat melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Gugur karirnya di PDIP Jatim, Basuki loncat menjadi Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK) pimpinan Eros Djarot. Lalu, dia loncat lagi ke Partai Gerindra Jawa Timur, kemudian menjadi anggota DPRD Jawa Timur, setelah unggul diperolehan suara di Dapil Jatim 1, Surabaya-Sidoarjo.

Basuki pernah berseteru dengan Bambang DH. Saat itu, Juni 2012, Bambang DH menjabat Wali Kota Surabaya, setelah dilantik menggantikan Sunarto Soemoprawiro atau Cak Narto.

Di tengah perseteruan yang semakin memuncak,   Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Ali Burhan yang memimpin rapat mempermasalahkan penyempurnaan LPJ, sebagai modus untuk menumbangkan Bambang DH.

Alasan Ali Burhan saat itu, dewan sudah memberi tenggat waktu selama 30 hari kepada Wali Kota Bambang DH agar LPJ rampung disempurnakan, tetapi tidak juga diselesaikan.

‘Serangan’ Basuki yang menggulirkan keputusan pemberhentian Bambang DH sesuai dengan Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Tetapi, sayangnya, skenario yang dimainkan Basuki kandas, lantaran upaya melengserkan Bambang DH tidak restui pemerintah pusat.

Basuki pernah tersandung kasus korupsi, terkait terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor 3 Tahun 2002 serta dua SK lain, yaitu SK Nomor 5 Tahun 2002 tentang tunjangan kesehatan dan SK Nomor 9 tentang biaya operasional, yang merugikan negara sekitar Rp 1,2 miliar.

Akibat perbuatannya itu,  PN Surabaya pun memvonis Basuki dengan  hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 20 juta, subsider 1 bulan dan uang pengganti Rp 200 juta, pada 19 Juli 2003. Pada 0ktober 2003, dia naik banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur, dan mendapat keringanan hukuman menjadi 1 tahun dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan.

Kesalahan yang dilakukan Basuki waktu itu, karena anggaran yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembayaran premi asuransi kesehatan, malah dibagikan kepada 45 orang anggota DPRD Kota Surabaya. Setahun mendekam di penjara, akhirnya Basuk dibebaskan dari Rutan Kelas 1 Surabaya di Medaeng pada 4 Pebruari 2004.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here