Getirnya Waiting List Haji, Sampai Kiamat pun Susah Berhaji 

0
108
Penyelenggara haji Indonesia di Tanah Suci dikenal sebagai ‘raja tega’ karena suka menyunat dana haji dan mempermainkan kuota. Sementara di Tanah Air, waiting list haji per 26 September 2017 mencapai 3.419.162 orang. Mereka ada yang harus menunggu hingga 35 tahun.

Nusantara.news, Jawa Timur – Satu-satunya ibadah paling susah dijalankan bagi orang Indonesia adalah haji. Kalau dulu orang masih mempersoalkan biaya haji yang tinggi, namun kini itu bukan masalah lagi. Masalah utama sekarang yakni lamanya daftar tunggu haji. Rukun Islam kelima ini seakan-akan menjadi hal mustahil. Ya, kembali ke tanah air dengan menyandang titel baru “haji” untuk lelaki dan “hajjah” untuk kaum wanitanya, tampaknya menjadi perjuangan berat.

Di Madiun, antrean pemberangkatan calon haji ke Tanah Suci sudah terisi hingga tahun 2039. Artinya, mereka harus menunggu 22 tahun untuk bisa berangkat. Beruntung jika calon haji masih hidup. Bagaimana jika ajal sudah menjemput. Sebuah penantian yang mustahil.

“Benar, daftar haji sekarang (Madiun) atau tahun 2017, berangkatnya nanti pada tahun 2039. Jadi daftar tunggunya hingga 22 tahun karena memang kuotanya sudah terisi,” ujar Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Madiun, Amir Sholehuddin di Madiun, kepada Nusantara.News.

Menurut dia, warga Kota Madiun yang telah mendaftar sebagai calon haji hingga tahun 2039 tersebut telah mencapai sebanyak 3.500 orang. Dan sesuai kuota yang telah ditetapkan, rata-rata jumlah calon haji asal Kota Madiun yang diberangkatkan ke Tanah Suci hanya berkisar antara 150 orang hingga 200 orang saja.

Adapun pada musim haji tahun 2017, terdapat 193 orang yang telah berangkat berhaji ke Tanah Suci. Jumlah tersebut meningkat dari kuota tahun lalu yang hanya 120 orang menyusul penambahan jatah yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Amir menilai panjangnya daftar tunggu calon haji di Kota Madiun karena semakin membaiknya kondisi perekonomian masyarakat setempat. Kondisi itu, lanjut dia, juga dipengaruhi oleh peningkatan kesadaran masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Dan kata Amir, lamanya daftar tunggu haji tidak hanya terjadi di Kota Madiun, namun juga nasional.

Karena itu pihaknya berharap pemerintah akan menambah kembali kuota pemberangkatan haji pada tahun berikutnya. Sehingga dapat memperpendek daftar tunggu haji yang ada. “Mudah-mudahan tahun depan kuota jemaah haji untuk Kota Madiun bertambah lagi, sehingga daftar tunggunya bisa berkurang,” kata dia.

Pada musim haji 1438 H ini, jemaah haji Indonesia mendapat kuota normal sebanyak 221.000. Karena aturan kuota itulah, berangkat haji di era ‘gombalisasi’ ini memerlukan perjuangan tersendiri. Kesiapan dana, ilmu dan tenaga saja tidak cukup. Meskipun ketiga poin terpenuhi, jika waiting list memanjang seperti ular, jangan harap bisa berangkat. Bisa saja selama penantian itu, Anda sudah dijemput ajal. Sia-sia juga mendaftarnya. Belum lagi dana haji yang kita setorkan (jika meninggal) tidak sepenuhnya kembali 100 persen. Sebab, sudah dipotong untuk tetek bengek ini dan itu.

Asal tahu saja, di sejumlah daerah daftar tunggu jemaah haji Indonesia bahkan ada yang mencapai 30-35 tahun. Bagi calon haji yang sekarang usianya mendekati ajal alias 50 tahun ke atas, hal itu akan menjadi kesia-siaan belaka. Kemungkinannya ada dua, para haji manula bisa berangkat dengan kondisi sangat renta karena masa penantian 35 tahun, atau bisa diberangkatkan ke TPU terdekat.

Begitu tinggi daftar tunggu haji di negeri ini, pemerintah Jokowi maupun pemerintah sebelum-sebelumnya paling hanya bisa menyortir: yang sudah pernah berangkat, tidak boleh lagi. Sebuah solusi klasik yang tidak pernah menyelesaikan persoalan.

Kepala Subdit Perencanaan Anggaran Operasional dan Pengelolaan Aset Haji Kementerian Agama (Kemenag) Sunaryo mengatakan, per 26 September 2017 jamaah haji yang masih masuk masa tunggu sebanyak 3.419.162 orang.

“Untuk yang mendaftar tahun ini masa tunggu secara nasional haji reguler selama 17 tahun. Daerah tertentu bisa lebih lama atau lebuh cepat. Di Sulawesi Selatan misalnya masa tunggu mencapai 35 tahun yakni di Kabupaten Bantaeng dan Sidrap,” kata Sunaryo.

Sementara, masa tunggu paling cepat bagi jamaah haji yang mendaftar di Provinsi Maluku, tepatnya Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Di Kabupaten ini jamaah haji hanya menunggu selama empat tahun. Sedangkan, untuk DKI Jakarta per tanggal 26 September 2017 jamaah yang masih mengantre sebanyak 125.143 orang selama 16 tahun.

Selama masa transisi operasional Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan ditetapkan oleh peraturan presiden, seluruh dana haji atas nama Kemenag akan ditransfer ke rekening BPKH. “Selama masa transisi ini kami bekerja sama dengan Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH untuk membersihkan data daftar tunggu keberangkatan jamaah haji,” jelas Sunaryo.

Khusus daftar tunggu miliki CIMB Niaga Syariah ditemukan sebanyak 137 jamaah belum masuk waiting list padahal telah memiliki setoran awal sebanyak Rp 25 juta. Selain itu, ada pula data masuk waiting list tetapi setoran awal tidak ada sehingga harus dikeluarkan dari data waiting list.

Pembersihan data ini dilakukan juga kepada dua bank lainnya yakni Panin Syariah dan Permata Syariah. Ke depannya, kata Sunaryo, Kemenag akan bekerja sama dengan BPS lain untuk melakukan pembersihan data ini sehingga lebih jumlah jamaah haji yang masuk waiting list lebih pasti.

Legalkan Saja Haji Lewat Negara Lain

Banggakah kita menjadi warga Indonesia, bila melihat kacaunya penyelenggaraan haji di Tanah Air. Bagi mereka yang sudah mendaftar atau yang mau mendaftar, sama sekali tidak ada kebanggaan. Mungkin juga dalam benak mereka ada keinginan untuk pindah kewarganegaraan agar bisa menjalankan haji.

Maklum, semua orang Islam pasti punya niatan untuk berhaji yang tulus ikhlas karena Allah. Mereka rela menabung dari hasil kerja sehari-hari selama puluhan tahun, namun tercoreng karena hati dan perasaan mengetahui kinerja panitia penyelenggara. Semua orang ‘dipaksa’ untuk bersabar dan bersabar, sementara tidak ada jalan keluar yang kongkrit. Semua jemaah akan tetap berangkat, tidak ada yang tidak berangkat. Tapi apakah penyelenggara memikirkan dampak psikologis dan nonpsikologis ketika mereka harus tertunda bertahun-tahun.

Barangkali pengakuan Mail, mantan tenaga kerja Indonesia (TKI) Arab Saudi yang sudah 30 tahun bekerja di sana ada benarnya. Di mata orang Arab, kata Mail, orang Indonesia (penyelenggara haji) itu doyan uang dan termasuk raja tega. “Mereka tega menyunat dana haji selama di Tanah Suci dari mulai makan hingga akomodasi. Biasanya urusan makan dicarikan paling murah dan kualitasnya jelek. Begitu pula dengan akomodasi, paling mengenaskan ya haji Indonesia. Itu semua karena adanya permainan haji,” ujar Mail kepada Nusantara.News yang kini mengaku sudah kembali ke Tanah Air untuk bertani di kampung halaman Kediri.

Selain itu, para penyelenggara haji di Tanah Suci juga kerap bermain dengan kuota. Biasanya mereka kongkalikong dengan penyelenggara haji di Tanah Air, terutama dari Kemenag. “Soal kuota itu dijualbelikan. Kuota untuk haji reguler dijual pada haji plus. Awalnya memang sedikit, dari bukit lama-lama menjadi gunung. Yang terjadi sekarang penumpukan daftar tunggu haji. Bagi penyelenggara haji di Tanah Suci, haji ini menjadi bisnis yang menggiurkan,” terang Mail.

Terbatasnya kuota haji dibandingkan minat jamaah haji Indonesia, yang kemudian membuat antrean hingga puluhan tahun, tak pelak banyak calon haji Indonesia yang memilih berangkat haji dengan menggunakan paspor negara lain. Antara bangga dan tidak, antara terpaksa juga, mereka akhirnya menjadi warga negara lain. Masih ingat dengan kasus haji menggunakan paspor Filipina. Sebanyak 177 calon jemaah haji Indonesia ditahan oleh otoritas Filipina karena berangkat ke Tanah Suci dengan menggunakan paspor Filipina. Ratusan jemaah haji tersebut berangkat melalui perusahaan haji dan umrah, yang tidak terdaftar di Kementerian Agama. Menlu Retno Marsudi saat itu menjelaskan para calon haji tersebut telah menjadi korban sindikat kejahatan.

Ini membuktikan bahwa sebenarnya minat haji Indonesia sangat tinggi, namun tidak terakomodasi dengan baik oleh pemerintah dalam negeri. Mereka kemudian dicap sebagai haji ilegal. Di Abu Dhabi yang juga negara Muslim, kata Mail, waiting list-nya tidak perlu menunggu satu tahun. Sama halnya dengan Singapura. “Teman saya TKI Abu Dhabi bilang, haji di sana daftar sekarang langsung berangkat. Sementara di Singapura daftar tunggu paling lama satu tahun. Bayangkan saja dengan Indonesia yang harus menanti antrian panjang,” lanjut Mail.

Sedang di Spanyol, umumnya di negara-negara dengan penduduk muslim minoritas ini, bisa berangkat haji tanpa harus mengantre. Hal ini dikarenakan kuota haji yang diberlakukan oleh pemerintah Saudi adalah sama besar untuk seluruh negara, yaitu satu per mil dari jumlah total populasi penduduk (dengan dikurangi 20% saat ini karena adanya perluasan Masjidil Haram). Bayangkan saja, Spanyol dengan 46 juta penduduk misalnya, memiliki jatah sebanyak 46.000 (36.800 setelah dipotong 20%) orang. Padahal, jamaah haji yang berangkat tiap tahunnya hanya berkisar antara 100-150 orang. Bandingkan dengan kuota Indonesia yang saat ini 160.000-170.000 sedangkan yang mendaftar jutaan.

Ya, inilah dia salah satu perbedaan yang paling mendasar dari berangkat haji di luar Indonesia. Di negara-negara minim muslim, pemerintah sama sekali tidak ikut andil dalam urusan haji. Pendaftaran haji dilakukan pada travel agent yang kemudian berhubungan langsung dengan Kedutaan Saudi Arabia. Dengan menggunakan sistem e-hajj saat ini, para travel agent itu bahkan memiliki mesin scan paspor dan program pendataan elektronik langsung ke Kementerian Urusan Haji di Arab Saudi. Travel-travel ini terverifikasi secara khusus oleh Kedutaan. Di Spanyol sendiri, pada tahun 2015 hanya ada 6 travel yang memiliki izin tersebut.

Persoalan haji Indonesia memang perlu solusi. Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis berpendapat, sebaiknya pemerintah Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga yang memang kuota hajinya tersisa. Sehingga Indonesia bisa memanfaatkan kuota yang tidak terserap tiap tahunnya. “Kerja sama antara negara tetangga seperti di kawasan ASEAN sangat memungkinkan, sehingga setiap negara dapat saling mengisi kuota haji yang tidak terserap. Lebih baik dilegalkan melalui kerjasama, agar meminimalisir kasus calon jamaah haji Indonesia yang menggunakan kouta milik negara lain,” kata Iskan.

Meski saat ini pemerintah Indonesia telah meminta tambahan kuota haji ke pemerintah Arab Saudi, namun jika sistem penyelenggaraannya masih amburadul, maka sampai kapanpun masalah haji tidak akan selesai.

Wajar jika kemudian pemerintah Jokowi hendak menggunakan dana haji untuk membayar utang dan membangun infrastruktur, mengingat dana haji yang terkumpul mencapai hampir Rp100 triliun. Di satu sisi ini menguntungkan pemerintah, tapi di sisi lain jelas sebuah kerugian bagi para Calhaj. Pasalnya, penggunaan dana haji untuk investasi sangat beresiko. Sebab return of investment-nya sangat lama. Belum lagi dana haji yang digunakan untuk proyek infrastruktur sangat rawan di-mark up. Banyaknya mafia di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bukan jaminan aman untuk dana haji tersebut.

Penantian panjang calon haji Tanah Air jangan dianggap bagian dari ibadah kesabaran. Mereka sejatinya resah, getir, marah, dan mungkin ada yang berontak. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Pemerintah harus paham, keresahan ini justru menunjukkan betapa bobroknya sistem penyelenggaraan haji kita. Harus segera dicarikan solusi. Ingat, ibadah haji pelaksanaannya hanya satu kali dalam setahun. Di luar ketentuan waktu tersebut tidak bisa lagi. Dan, setiap orang punya kesempatan satu kali seumur hidup. Kalau pemerintah tidak segera memperbaiki sistem penyelenggaraan haji, tentu kondisinya akan semakin kacau. Bahkan sampai kiamat pun orang Indonesia tidak akan bisa menunaikan ibadah haji.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here