Gila, Jika Saksi TPS Dibayar Negara

0
217

ADA-ADA saja wacana politisi yang menjengkelkan rakyat. Soal terbaru adalah dana honorarium saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diusulkan untuk ditanggung oleh negara. Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Zainudin Amali, mengusulkan dana saksi Pemilu 2019 tidak dibebankan ke partai politik, melainkan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

Alasannya, tidak semua partai politik peserta Pemilu punya kemampuan pendanaan untuk membiayai saksi. “Saksi ini penting. Semua partai harus punya saksi di TPS. Jangan sampai karena partai tidak mampu, tidak ada saksinya di TPS. Maka Komisi II usulkan pemerintah harus membiayai ini agar semua partai punya semua saksi,” kata Zainudin di Komplek Parlemen, Jakarta, (16/10/2018).

Wacana ini semacam kelanjutan pernyataan serupa yang pernah disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tahun lalu. Dalam keterangannya pada tanggal 4 Mei 2017, Mendagri menyatakan Pemerintah sedang mempertimbangkan soal honor bagi saksi pemilu. Tjahjo mengatakan ada permintaan pemberian honor saksi dibebankan kepada anggaran pemerintah.

Menurut Tjahjo, seorang saksi setidaknya mendapatkan honor sebesar Rp 300 ribu. Dengan honor sebesar itu, jika diakumulasi jumlahnya memang besar. Jumlah TPS di dalam negeri pada Pemilu 2019 nanti adalah 805.075. Kalau di setiap TPS, partai peserta pemilu harus menempatkan satu orang saksi, maka partai harus merogoh kasnya sebesar Rp.241.522.500.000. Kita tidak tahu apakah ada partai politik yang mempunyai kas ratusan miliar, karena memang tidak pernah ada publikasi resmi soal itu kepada publik.

Kalau pembiayaannya ditanggung negara, maka untuk membiayai saksi bagi 14 partai peserta pemilu, pemerintah harus menyediakan dana sekitar Rp 3,3 triliun. Belum lagi untuk saksi TPS di luar negeri.

Untuk menanggung biaya sebesar itu, mungkin secara finansial tidak berat bagi negara. Tetapi, masalahnya, secara etika, permintaan agar negara yang membiayai saksi itu tidak pantas. Sebab saksi tidak bekerja untuk negara, melainkan bekerja untuk parpol yang diwakilinya. Tugas negara untuk mengawasi pelaksanaan pemilu sudah selesai dengan diberikannya kewenangan dan anggaran kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Karena itu, sudah seharusnya segala risiko pengadaan saksi dipikul oleh partai politik.

Pengadaan saksi di TPS ini adalah tantangan bagi partai politik untuk menunjukkan eksistensinya sebagai partai yang berakar di masyarakat. Apalagi ada tantangan baru yang dihadapi partai politik sehubungan dengan penambahan jumlah TPS. Jika pada Pemilu Legislatif 2014  jumlah TPS hanya 546.278, di Pemilu 2019 nanti bertambah menjadi 805.075 TPS.

Namun, ini adalah kesempatan bagi partai politik untuk membuktikan bahwa mereka bukan partai papan nama belaka, melainkan memiliki basis anggota yang solid. Sebab, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11/2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, syarat minimal jumlah anggota parpol adalah 1/1.000 dari jumlah penduduk. Jika verifikasi ini benar-benar faktual, tentu jumlah anggota partai di satu provinsi mencapai ribuan atau belasan orang.

Untuk keperluan menjadi saksi, seharusnya partai dapat mengerahkan anggotanya menjadi saksi di setiap TPS. Anggota yang mendapat pelatihan cukup tentang ideologi partai, tentu akan bersemangat dan bertanggungjawab menjadi saksi untuk mengamankan kebijakan partainya.

Memang kalau estimasi jumlah anggota minimal itu yang jadi patokan, jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi satu saksi di satu TPS. Sebagai ilustrasi, di Jawa Barat, misalnya, dengan jumlah penduduk sekitar 47 juta jiwa, maka partai yang paling baru pun mesti punya anggota setidaknya 47 ribu orang. Jumlah minimal itu tentu tidak bisa memenuhi satu saksi di satu TPS. Sebab dalam Pemilu 2019 nanti di Jawa Barat akan ada 137.401 TPS.

Tetapi logika minimalis itu tentu hanya berlaku untuk partai pendatang baru. Partai-partai senior, di atas kertas, tentu lebih siap karena logikanya mereka tentu punya anggota yang jauh melebihi batas minimal tersebut.  Dengan jumlah anggota sebesar itu –kalau memang tidak hanya di atas kertas—tidak sulit bagi partai politik untuk memobilisasi anggotanya menjadi saksi di TPS-TPS.

Itu baru dari basis anggota. Belum lagi dari relawan dan simpatisan –kalau memang partai bisa menarik simpati dan semangat kesukarelaan masyarakat. Ditambah pula dengan segenap potensi yang dimiliki oleh calon anggota legislatif masing-masing.

Tapi kalau basis anggota partai yang bersangkutan tak kuat, relawan dan simpatisan pun tak ada, memang sukar bagi mereka untuk menghadirkan saksi di setiap TPS.

Oleh sebab itu, soal penyediaan saksi ini tidak cukup dibaca sebagai tantangan, tetapi juga alat mengaca diri. Sebelum menjadi peserta dalam pemilu-pemilu selanjutnya kelak, partai harus mengukur kelayakan dan kesanggupan infrastrukturnya. Jangan sampai –seperti kata pepatah—hendak menduga laut dengan kail panjang sejengkal.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here