Gila, Orang Gila Bisa Nyoblos

0
123
Foto ilustrasi.

Nusantara.news, Jakarta – Ini adalah kisah nyata. Belum lama ini terlibat obrolan dua teman di warung kopi. Mereka sudah lama tidak bertemu. Awalnya pembicaraan seputar kabar masing-masing. Sebut saja Priyo dan Yanu. Obrolan berpindah ke masalah bencana lalu ke politik.

“(Soesilo Bambang Yudhoyono) SBY sudah saya bilangin masih ngeyel, akhirnya gunung-gunung meletus. Jadi presiden jangan begitu,” kata Priyo.

“Itu dulu, sekarang Jokowi memimpin negeri ini, bagaimana menurutmu?” tanya Bogel tak mau kalah.

“Jokowi siapa?” balasnya.

“Dulu tahun 2014, Jokowi lawannya Prabowo, sekarang 2019 mereka kembali bertarung,” jawabnya.

“Ah, kamu ngawur, sekarang ini (2019) presidennya SBY. Karena SBY nggak mengikuti perintahku, makanya Indonesia digoncang bencana,” arah obrolan makin ngelantur.

Belakangan diketahui, Priyo menderita gangguan mental. Dia hanya mengingat kejadian ke belakang dimana SBY masih menjabat sebagai Presiden RI. Selepas tahun 2014, Priyo tidak lagi ‘update’ kondisi negara. Dia tidak tahu Jokowi, tidak tahu Prabowo.

Sekarang Komisi Pemilihan Umum (KPU) malah memperbolehkan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) ikut memilih. KPU juga akan memasukkan para ODGJ dalam kategori disabilitas, yakni disabilitas mental.

Hal ini merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang mengakomodasi ODGJ untuk tetap memiliki hak pilih. Putusan MK menyatakan bahwa ketentuan frasa “tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya” dalam Pasal 57 ayat 3 huruf a UU Pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai sebagai mengalami gangguan jiwa dan atau gangguan ingatan permanen dengan ketentuan surat atau pernyataan dari profesional bidang kesehatan jiwa.

Dengan adanya putusan MK ini, KPU bahkan baru-baru ini merevisi bahwa ODGJ yang ingin mencoblos tidak diwajibkan membawa surat rekomendasi dari dokter. Sebaliknya, jika ODGJ membawa surat rekomendasi dokter, syarat ini justru akan menyulitkan pemilih ODGJ..

Perubahan kebijakan ini dipicu maraknya aksi protes. Sebab, begitu ada kabar tentang ODGJ harus mengantongi surat dokter, muncul reaksi dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia Yeni Rosa Damayanti. Yeni berharap ketentuan terkait surat rekomendasi dokter benar-benar dihapus sepenuhnya.

Dia beralasan, berdasar berbagai sumber hukum, ketentuan soal surat rekomendasi tidak pernah disebut. Baik UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas, maupun konvensi-konvensi internasional tentang disabilitas. ”Tidak ada yang menyatakan pemilih disabilitas harus menyertakan surat dari dokter,” tegasnya dalam diskusi di kantor Bawaslu, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Jika ada ketentuan surat tersebut, lanjutnya, kebijakan itu merupakan bentuk diskriminasi terhadap ODGJ. Padahal, lanjut dia, pada beberapa kategori tertentu, masih banyak penyandang disabilitas mental yang mampu beraktivitas sebagaimana orang pada umumnya. Misalnya, kuliah dan berdiskusi.

Keputusan ODGJ boleh mencoblos, sebelumnya disampaikan Ketua KPU Arief Budiman. Ia menyebut berpedoman pada Undang-Undang Pemilu. Disebutkan bahwa warga yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah, bukan TNI dan Polri serta tak dicabut hak politiknya, wajib masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dengan kata lain, memiliki hak suara. Penyandang disabilitas juga memiliki hak suara. Gangguan jiwa termasuk dalam penyandang disabilitas.

“Tidak pernah ada istilah menggunakan orang gila. Itu tidak ada. Disabilitas itu macam-macam, salah satunya gangguan jiwa,” ujar Arief Budiman di Gedung KPU RI, Senin (26/11/2018).

Masuknya penyandang gangguan kejiwaan dalam DPT hanya sebagai bagian dari pendataan, sesuai amanat UU. Meski masuk dalam DPT, terbuka kemungkinan orang dengan gangguan jiwa tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pencoblosan. Namun, harus disertakan surat keterangan.

“Nah kalau pada hari pemungutan suara dia diberi keterangan karena saat itu tak mampu memilih, bisa karena sakit, atau macam-macam ya. Maka dia nanti tidak akan menggunakan hak pilihnya. Dianggap tidak mampu.”

Pihaknya akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan pendataan pasien disabilitas. Kerja sama tidak hanya dengan lembaga pemerintah, tapi juga organisasi masyarakat atau LSM.

Orang gila bukan subjek hukum

Bila dihitung, jumlah ODGJ di Indonesia mencapai jutaan. Menurut data WHO tahun 2016, terdapat sekitar 35 juta orang terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta terkena skizofrenia, serta 47,5 juta terkena dimensia.

Di Indonesia, dengan berbagai faktor biologis, psikologis dan sosial dengan keanekaragaman penduduk, maka jumlah kasus gangguan jiwa terus bertambah yang berdampak pada penambahan beban negara dan penurunan produktivitas manusia untuk jangka panjang.

Data Riskesdas 2013 menunjukkan, prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 14 juta orang atau 6% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan prevalensi gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia mencapai sekitar 400.000 orang atau sebanyak 1,7 per 1.000 penduduk.

Meski jumlah ODGJ sangat banyak dan berpotensi menguntungkan salah satu Paslon, tetap saja aturan dianggap mengada-ada dan seperti dibuat-buat. Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sufmi Dasco Ahmad menilai, orang yang mengalami gangguan jiwa bisa asal-asalan mencoblos dan tidak mengetahui siapa yang mereka pilih.

Meski dalam Pasal 198 UU Pemilu tidak secara eksplisit menyebutkan orang sakit jiwa tidak boleh memilih, namun kondisinya dianggap tidak cakap dalam menentukan pilihan.

“Orang dengan gangguan kejiwaan atau orang gila tidak seharusnya diberikan hak pilih. Meskipun tidak diatur secara tegas dalam UU Pemilu, tetapi dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang hukum Perdata (KUHPerdata) secara jelas diatur jika orang gila tidak cakap untuk melakukan aktivitas hukum dan itu termasuk memilih dalam Pemilu,” katanya.

Ketidakcakapan untuk membuat suatu perikatan dalam Pasal 1330 KUHPerdata disebutkan pihak-pihak mana saja yang tidak boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian, yakni orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dan sebagainya), dan seorang istri (namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, seorang isteri sekarang sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum).

Dengan kata lain, yang cakap atau yang dibolehkan oleh hukum untuk membuat perjanjian adalah orang yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur genap 21 tahun (Pasal 330 KUHPerdata), dan orang yang tidak sedang di bawah pengampuan.

Menurut Dasco, menggunakan hak pilih adalah aktivitas pelaksanaan hak hukum yang amat penting karena menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin negara. Jika orang gila diberi hak pilih, kata dia, hasil Pemilu bisa diragukan kualitasnya.

Pada akhirnya bila orang gila memilih bisa terjadi pelanggaran azas Pemilu jujur dan adil. Baginya, orang dengan gangguan kejiwaan atau orang gila tidak seharusnya diberikan hak pilih.

“Yang paling membahayakan, pemberian hak pilih kepada orang gila akan memberi peluang terjadinya manipulasi. Bisa saja orang gila tersebut diarahkan atau diwakili untuk memilih partai atau paslon tertentu karena mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan,” tuturnya.

Pengamat hukum tata negara Margarito Khamis juga mengaku geli setelah mendengar adanya orang dengan gangguan jiwa diperbolehkan KPU menyoblos salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun depan.

“Orang gila itu bukan subjek hukum dan tidak bisa diikutkan dalam pemilu. Maka dia tidak bisa disertakan. Pakai hukum apa itu orang gila boleh ikut Pilpres?” tegas Margarito, Selasa (27/11/2018).

Dalam undang-undang pemilihan umum, orang yang bisa menjadi peserta pemilu adalah orang yang berusia di atas 17 tahun, telah menikah, sehat dan memiliki hak memilih.

“Dalam ilmu hukum orang gila itu tidak punya hak, dalam undang-undang tidak disebutkan boleh karena bukan subjek hukum. Orang gila tidak bisa memilih karena mereka tidak mempunyai kemampuan berpikir dan menilai, tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai pemilih,” jelasnya.

Dia kembali menegaskan kepada KPU untuk tidak mengarang undang-undang dengan mencantumkan orang gila boleh ikut pemilihan umum. “Enggak ada orang gila, jadi sudah jangan ngarang-ngarang begitu, darimana ceritanya, ngarang itu. Enggak ada hukumnya,” pungkasnya.

Penyandang disabilitas mental pada dasarnya tidak dapat melakukan tindakan hubungan hukum, sehingga tindakannya tidak dapat dimintai tanggung jawab. Dalam kacamata hukum, perlakuan terhadap disabilitas mental dianggap sama dengan perlakuan terhadap anak di bawah umur, yaitu dianggap belum dewasa atau tidak cakap melakukan tindakan hukum.

Ustadz Abdul Somad (UAS) dalam sebuah kajian belum lama ini menyindir sikap pemerintah yang memperbolehkan orang gila mencoblos. Sebab, dalam hukum Islam, yang namanya orang dengan gangguan mental tidak dihitung amal perbuatannya.

“Pena diangkat dari tiga orang dimana amalnya tidak ditulis atau dicatat. Pertama, anak kecil. Kedua, orang tidur. Ketiga, orang gila sampai sembuh. Maka aneh kalau orang gila bisa nyoblos. Karena dia dalam hukum Islam tidak berlaku,” terang UAS.

Orang gila dalam hukum Islam tidak berlaku, karena memang dia bukan subjek hukum. Pasalnya, kondisi mereka yang terbebas dari perbuatan dosa, tapi juga tidak mendapat pahala. Orang gila tidak bisa dipidana maupun dijerat karena disabilitas tidak bisa berpikir baik dan buruk.

Para ulama sepakat bahwa orang gila tak punya kewajiban melaksanakan perintah. Hal itu karena hilangnya kemampuan akal untuk memahami perintah. Dalam bahasa hukum disebut “tidak cakap”.

Apapun alasan KPU, masuknya orang gila ke dalam DPT hanya akan membuat kegaduhan baru. Apakah KPU bisa menjamin suara orang gila tidak disalahgunakan dan dimanipulasi? Lihat saja kisah Priyo, apa jadinya jika dia ‘dipaksa’ memilih. Dia tidak mengenal masing-masing Paslon, baik Jokowi maupun Prabowo. Jangankan memilih, untuk mencerna kondisi saat ini dan masa depan saja tidak bisa. Apakah Priyo paham dengan visi dan misi para Paslon, atau dia harus diarahkan saat memilih nanti?

Dalam hal ini KPU harus mencari cara agar suara orang gila tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan di Pemilu 2019, atau jangan-jangan tujuannya memang demikian.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here