Gila, Utang 143 Kontraktor Migas Tak Bisa Ditagih

1
357
Aktivitas di Sumur Parang-1 yang dioperasikan oleh Pertamina Hulu Energi (PHE) Nunukan Company yang berada sekitar enam kilometer dari Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara , Senin (20/3). Pencarian migas di Nunukan telah menemukan hidrokarbon dimana dari kobaran api yang dihasilkan menunjukkan indikasi minyak yang kuat dari sumur ini. Capaian ini membuktikan bahwa PHE mampu melakukan eksplorasi secara organik dengan baik untuk meningkatkan reserves replacement ratio perusahaan. ANTARA FOTO/HO/Pertamina/ama/17.

Nusantara.news, Jakarta – Berdasarkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada 143 kontraktor perusahaan minyak dan gas (Migas) di 30 wilayah kerja yang belum melunasi sisa kewajibannya kepada negara.

Hal itu diungkap Ketua KPK Agus Rahardjo dalam rapat dengar pendapat dengan DPR bulan November tahun lalu.

Ketua KPK Agus Rahardjo juga menilai pengelolaan data migas Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) amburadul.

Datanya tidak seragam antara data yang di Badan Geologi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, serta data yang ada di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

“Bahkan ada data yang tidak tersedia karena kontraktornya kabur,”tuding Agus Rahardjo.

Bukan itu saja. KPK juga mencatat, ada 141 kontraktor Migas yang belum melunasi kewajiban lingkungan berupa environmental based assessment di 319 wilayah kerja.

Kini kasus yang mengendap sejak November lalu tampaknya mulai bergulir kembali di lingkungan tim penyidik KPK. Apakah ini kasus besar yang pernah dilontarkan Ketua KPK Agus Rahardjo?

Sebab satu diantara 143 Kontraktor yang dinilai KPK lalai membayar kewajiban adalah ExxonMobil di Blok Gunting, Jawa Timur. KPK menghitung, perusahan Migas Multi Nasional asal negeri Paman Sam itu memiliki tunggakan sebesar USD 8 juta. Masih ada 142 kontraktor lagi yang mungkin melibatkan perusahaan-perusahaan multi nasional lainnya.

Temuan KPK itu dibenarkan Kementerian ESDM. Namun persoalannya mereka sulit menagihnya. Sebab sebagian besar kontrak perusahaan migas yang ditemukan KPK sudah berakhir dan wilayah kerjanya sudah dikembalikan ke negara.

“Mereka kan sudah banyak yang terminasi. Mau diapain?” ujar Inspektur Jenderal Kementerian Energi Mochtar Husein kepada wartawan, Selasa (28/3) kemarin.

Bahkan Kementerian ESDM sudah melimpahkan kewenangan penagihannya kepada SKK Migas. Dalam catatan Kementerian ESDM ada 25 perusahaan Migas yang belum menyerahkan komitmen piutang pasti kepada negara.Mohtar pun memberikan tenggat waktu kepada para penunggak untuk membayar utangnya hingga Juni 2017 nanti.

Namun Mohtar terkesan sulit menjawab saat ditanya bagaimana kalau ada yang belum membayar saat tenggat berakhir. “Pak Menteri memberikan tenggat waktiunya sampai Juni,”ujarnya.

Blok-blok yang belum melunasi tagihan, tandas Mohtar, berstatus terminasi. Artinya sudah dikembalikan ke negara oleh kontraktor. Adapun tunggakan yang belum dibayar di 25 wilayah kerja sebesar USD 310 juta, bonus tanda tangan sebesar US$ 2,5 juta, barang dan jasa sebesar US$ 575 ribu, dan jaminan operasi sebesar US$ 5,8 juta.

Tapi yang namanya utang mesti dibayar. Apalagi kontraktor Migas yang perusahaannya itu-itu saja. Jangan sampai diantara mereka mendapatkan kontrak baru sedangkan kewajiban yang lama dilupakan begitu saja. Jadi tidak ada alasan sulit ditagih. Bukan begitu? []

1 KOMENTAR

  1. Mau komen apa ya … Tapi temuan itu menunjukkan transparansi pengelolaannya … Jadi, moga bisa disehatkan oleh pemerintah …?

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here