GKR Hemas Kembalikan Mobil Dinas, Gaduh DPD Dinilai Selesai

0
40

Nusantara.news, JAKARTA – Gaduh di pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tampaknya mulai mereda. Meski, kubu Oesman Sapta Odang (OSO) dan GKR Hemas belum duduk satu meja, namun sinyal kearah perdeadaan ketegangan sudah terasa. GKR Hemas yang sebelumnya berkeras mempertahankan posisi sebagai Wakil Ketua DPD, kini sudah mengembalikan mobil dinas Toyota Crown Royal Salon berwarna hitam bernomor polisi RI 59 kepada Sekretariat Jendral (Setjen) DPD, Selasa (11/4/2017) sore.

“Iya mobil yang dipakai Bu Hemas sudah dikembalikan sejak Selasa kemarin,” kata Sekjen DPD Sudarsono Hardjosoekarto di Jakarta, Kamis (13/4/2017)

Sudarsono menjelaskan, mobil dinas itu memang sempat menjadi perdebatan, juga rumah dinas dan ruang kerja. Karena, Hemas masih berkeras sebagai Wakil Ketua DPD yang sah, sehingga merasa masih berhak menggunakan semua fasilitas tersebut. “Tapi, semua fasilitas itu sudah dikembalikan Hemas kepada pihak Setjen DPD,” imbuhnya.

Atas kenyataan itu, Hemas dianggap telah menerima OSO sebagai Ketua DPD menggantikan Muhammad Saleh.

“Itu simbol bahwa perdamaian sudah ada. Bu Hemas mengembalikan semua fasilitas pimpinan DPD itu berarti masalah sudah kelar,” ujar pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi Chaniago.

Pangi berharap, momentum ini digunakan seluruh anggota DPD untuk melakukan konsolidasi internal. Selanjutnya, DPD sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat daerah di pusat, bisa kembali menjalankan tugas sesuai fungsinya.  “Kebesaran jiwa Bu Hemas harus jadi momentum bagi seluruh anggota DPD untuk satukan langkah dan tekad menjalankan tugas yang diamanahkan rakyat daerah,” ujarnya.

Senelumnya, pakar hukum tata negara, Margarito Kamis menawarkan dua solusi kepada dua kubu yang berkonflik di DPD. Pertama, kedua pihak menempuh jalur musyawarah dengan duduk bersama mencari jalan keluar terbaik.

Kedua, jika taka ada kata sepakat, bisa melalui jalur hukum, di mana kubu yang keberatan yakni Farouk dan GKR Hemas, mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sebelumnya pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai kepemimpinan OSO sah secara hukum. Karena, Tata Tertib (Tatib) DPD RI tahun 2016 dan 2017 yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA) belum dicabut dalam rapat paripurna DPD RI. Sehingga, untuk menyelesaikan masalah itu, hanya ada satu cara, yakni musyawarah. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here