GKR Hemas: OSO Ketua DPD Ilegal

0
107
Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas menolak keabsahan Oesman Saspta Odang sebagai Ketua DPD yang baru. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww/17.

Nusantara.news, Jakarta – 

Nusantara.news, JAKARTA – Penunjukan Oesman Sapta Odang (OSO) menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui rapat paripurna DPD, Selasa (4/4) menyisakan masalah. Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas melakukan perlawanan dengan mengirim surat kepada Mahkamah Agung (MA) agar tidak melantik OSO sebagai ketua DPD.

Pada rapat paripurna DPD RI yang dipimpin Riri Damayanti tersebut, OSO yang merupakan senator asal Kalimantan Barat ini terpilih menjadi ketua menggantikan Muhammad Saleh. OSO didampingi dua wakilnya, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis.

Namun Hemas yang sebelumnya sebagai Wakil Ketua DPD RI berpendapat, keterpilihan OSO itu tidak sah. Alasannya, putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 38/P/Hum/2016 dan putusan MA Nomor 20 P/Hum/2017 telah membatalkan tata tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan tata tertib DPD Nomor 1 Tahun 2017. Sehingga, secara otomatis, masa jabatan pimpinan Ketua DPD kembali menjadi 5 tahun.

Dengan begitu, lanju Hemas, tidak ada satu kewenanganpun yang bisa melaksanakan sidang paripurna, untuk menegasikan putusan MA dengan melakukan pemilihan Pmpinan DPD RI yang baru.

“Jadi, kami tegaskan bahwa semua proses dan hasil pemilihan Pimpinan DPD RI tersebut, adalah inkonstitusional dan ilegal,” kata Hemas menggelar konferensi pers di Senayan, Jakarta, Selasa (4/4).

Karena itu, Hemas meminta agar MA tidak melantik dan mengambil sumpah pimpinan DPD yang dihasilkan dari proses pemilihan tersebut. “Jadi, tidak mungkin MA melantik dan mengambil sumpah. Jika ada interaksi ketatanegaraaan yang dilakukan, baik legislasi adminitrasi personalia, termasuk anggaran dan protokoler, maka itu masuk sebagai tindakan perbuatan melawan hukum, ilegal dan inkonstitusional,” tegas Hemas.

Di tempat terpisah, OSO menanggapi santai langkah yang ditempuh Hemas untuk menjegalnya. Dia tetap akan menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPD RI yang terpilih melalui mekanisme yang sah.

“Kalau ada perbedaan pendapat sudahlah, janganlah menjadi polemik, karena yang rugi kita semua sebagai anak bangsa. Semua sudah sesuai mekanisme sampai ada perdebatan. Sekarang yang pentung kerja,” kata Ketua Umum DPP Partai Hanura ini.

Karena itu, OSO yang masih menjabat Wakil Ketua MPR ini berharap tidak ada lagi kekisruhan yang terjadi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here