GMNI Malang Tolak Revisi UU MD3

0
57
Aksi GMNI Malang, terkait penolakan UU MD3 di Gedung DPRD Kota Malang (Foto: Sinergy Aditya-Nusantara.news)

Nusantara.news, Kota Malang – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Malang berkumpul  dan melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD Kota Malang, Selasa (6/3/2017)

Mereka menyuarakan penolakan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), yang kabarnya baru di sahkan pada, Senin 13 Februari 2018 lalu.

Ketua DPC GMNI Malang, Dion Pale menjelaskan bahwa ini merupakan langkah bentuk penyampaian aspirasi kepada DPRD untuk DPR RI dan Pemerintah Pusat, agar tidak menjalankan RUU MD3 yang telah disahkan februari lalu.

“Ada beberapa pasal dan poin yang tidak sesuai dalam mencerminkan demokrasi kita,” jelasnya.

Ia menambahkan penjelasannya bahwa pemuda agen perubahan harus kritis dan responsif untuk menyikapi hal ini. “Sebagai agen perubahan dan mahasiswa tanggung jawab intelektual harus kritis terhadap UU MD3 yang jauh dari nalar demokrasi Indonesia,” tandasnya.

Dion menyebut ada beberapa pasal yang kontroversial, membuat daya kritis masyarakat menurun  dan bahkan bisa mengkriminalkan masyarakat.

“DPR jelas harus merakyat, memfasilitasi rakyat, dimana ia sebagai representatif dan perwakilan masyarakat di peerintahan, harusnya mewakili bukan justriu malah seakan akan hak kritik masyarakat dikebiri,” tegas mahasiswa Universitas Trubuana Tunggadewi.

DPR dianggap membuat tameng dan menjauh dari masyarakat, “Sangat lucu ketika dijalankan, karena tidak sesuai dengan negara demokrasi,” ungkapnya.

Dalam aksi yang digelar tersebut menyampaikan beberapa tuntutan yang disampaikan ke DPRD Kota Malang, yang kemudian akan disampaikan ke DPR RI dan Pemerintah Pusat. Tntutan tersebut yakni;

Menuntut Presiden untuk tidak mengesahkan sekaligus menandatangani UU MD3, yang baru disahkan tersebut, mencabut  beberapa pasal yang dianggap mencederai nilai demokrasi rakyat, menuntut MK membatalkan UU MD3 yang baru di revisi oleh DPR tersebut.

Untuk diketahui memang ada beberapa pasal dalam UU MD3 tersebut yang dianggap kontroversial dan diluar nalar dari demokrasi yang telah diterapkan di Indonesia selama ini.

  • Imunitas Anggota DPR pada pasal 245
    “Pemangglan dan permintaan keternagan anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Preside setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”
    Adapun tidak dapat di periksa dan dimintai keterangan ketika menjadi tersang atas beberapa tindak pidana. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk mempersuli upaya penegakan hukum misalnya jika anggota DPR terindikasi melakukan tindak pidana.
  • Kewenangan DPR Memanggil Paksa (Pasal 73 ayat 4)
    “Dalam hal badan hukum dan/atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpaalasan yang sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”
    Pasal ini berisi terkat kewananga memanggil paksa rawan diwarnai kepentinga politik individu parpol maupun institusi DPR itu sendiri
  • Pengkritik DPR bisa dipidanakan (Pasal 122 huruf K)
    “Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”
    Dalam pasal tersebuyt bisa dimanfaatkan untuk membungkam kritik terhadap punlik dan kualitas kerja wakil rakyat di parlemen
  • Pimpinan Legislatif
    MPR jadi 8 Orang (Pasal 15)
    “Pimpinan MPR terdiri atas  1 (satu) orang ketua dan 7 (tujuh) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR”Pimpinan DPR jadi6 Orang (Pasal 84)
    “Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR”Pimpnan DPD jadi 4 Orang (Paal 260)
    “Pimpinan DPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilh dari  dan oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPD”

    Ketiga pasal tersebut dalam pimpinan MPR DPR DPD berpotensi besar akan sering berakhir deadlock terutama saat diambil voting, karena komposisi berjumlah genap.

  • DPD berwenang mengevaluasi Perda (Pasal 249 huruf i)
    “DPD mempunyai kewenangan dan tugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peratran daerah dan peraturan daerah”
    Pasal tersebut akan memiliki potensi meunculkan kerancuan tugas dengan lembaga eksekutif.

Dinamika yang terjadi, terkait penerbitan UU MD3 merupakan suatu proses pendewasaan politik dan demokrasi di Indonesia, dapat dilihat kemudian kekuatan mana yang akan memenangkan pertarungan gagasan terkait demokrasi yang cocok untuk Indonesia. Apakah dimenangkan oleh olgirak DPR dan kroninya atau kah kesadan kekuatan rakyat? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here