GNPF-MUI Bertemu Jokowi, Rekonsiliasi di Hari yang Fitri

0
104
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menkopolhukam Wiranto (ketiga kanan), Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kedua kanan) dan Mensesneg Pratikno (kanan) menerima pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/6/2017)

Nusantara,news, Jakarta – Idul Fitri rupanya benar-benar membawa berkah. Presiden Joko Widodo yang selama ini seolah berdiri berhadap-hadapan dengan Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), akhirnya bersilaturahmi di hari yang fitri. Pengurus GNPF MUI bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, tepat pada Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah, atau Minggu (25/6/2017).

Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir menyatakan, momentum ini dijadikan sebagai ajang silaturahmi sekaligus meluruskan informasi yang selama ini kurang tepat sehingga mengakibatkan kerenggangan hubungan kedua pihak.

“Jadi tadi kami diterima Presiden dalam rangka silaturahim halal-bihalal Hari Raya Idul Fitri. Suasananya cair. Bagi kami, momen halal-bihalal ini yang selama ini menjadi harapan kami jadi lebih cair suasananya karena terkait dengan suasana lebaran, beda dengan suasana demo,” tutur Bachtiar Nasir usai diterima Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu.

Turut serta sejumlah pengurus GNPF-MUI, di antaranya M. Kapitra Ampera, Yusuf Muhammad Martak, Muhammad Lutfi Hakim, Habib Muchsin, dan Zaitun Rasmin. Sementara Presiden didampingi Menkopolhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Mensesneg Pratikno.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan itu, kedua pihak membicarakan sejumlah hal menyangkut kondisi bangsa dan negara. Mulai dari soal ekonomi, penegakan hukum hingga masalah dasar negara Pancasila.

“Dalam pertemuan tadi dapat disimpulkan bahwa umat Islam tidak dalam suatu situasi berhadap-hadapan dalam konteks kebhinekaan, Pancasila, atau pun NKRI. Karena itu, Pak Presiden menegaskan bahwa tidak memandang umat Islam seperti itu dan suasana itu yang ingin kita pelihara,” jelas Lutfi.

Begitupun dengan tema ekonomi kerakyatan yang disampaikan Presiden mendapat apresiasi dari GNPF-MUI. Sebab, GNPF-MUI memandang program tersebut khususnya peruntukan tanah seluas belasan juta hektar untuk rakyat memang menjadi harapan rakyat dan patut didukung.

Dari sejumlah tema yang dibahas, mungkin yang paling menarik adalah soal penegakan hukum. Mengingat, salah satu keinginan GNPF-MUI adalah penghentian kriminalisasi ulama.

Kapitra mengungkapkan, Presiden mengaku  memberikan perhatian serius terhadap masalah penegakan keadilan.

Karena itu, lanjut Kapitra, Presiden memastikan penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa pandang bulu. Selain itu, Presiden juga menyatakan tidak mengizinkan pelaksanaan penegakan hukum dengan cara melanggar atau menabrak ketentuan hukum.

“Makanya, kami semua lega karena presiden antusias menyampaikannya langsung kepada kita,” imbuh Kapitra.

Sayangnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensegneg) Pratikno seolah “mengecilkan” arti penting pertemuan ini. Pratikno mengklaim alasan Presiden Jokowi menerima rombongan GNPF-MUI hanya karena bertepatan dengan acara open house sehingga Presiden membuka silaturahmi ke semua pihak. “Alasan mendasarnya Presiden menerima karena ini open house Idul Fitri. Jadi siapa pun yang ingin bersilaturahmi diterima,” ujar Pratikno.

Padahal pertemuan ini amat penting dalam konteks pemulihan hubungan antara Presiden dengan GNPF-MUI yang sempat terganggu.

Presiden dan GNPF-MUI diposisikan berseberangan karena GNPF berada di garis depan mendesak proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama terkait penistaan Al Maidah, sementara Jokowi dianggap berada di barisan pendukung Ahok.

Sebelumnya sempat terlontar ide rekonsoliasi dari Rizieq Shihab yang meminta Yusril Ihza Mahendra untuk menjembatani pertemuan GNPF-MUI dengan Pemerintah. Yusril pun menerima tawaran itu dan berharap rekonsiliasi bisa mencairkan hubungan Pemerintah dengan GNPF-MUI, ulama dan aktivis politik yang dituduh makar.

Yusril menyatakan Pemerintah saat ini sedang menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan pembangunan bangsa dan negara. Untuk itu, Pemerintah membutuhkan stabilitas sosial dan politik, keamanan yang kondusif serta dukungan dari seluruh komponen bangsa. “Rekonsiliasi dibutuhkan. Karena energi Pemerintah harus difokuskan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan pembangunan bangsa seluruhnya, makanya beban-beban lain di bidang politik mestinya bisa dikurangi,” paparnya.

Tetapi, ide ini ditanggapi dingin sejumlah pihak. Karena terkesan Rizieq terlalu membusungkan dada. “Rekonsiliasi itu istilah yang sangat berat. Itu antara satu badan pemerintah dan satu badan yang kira-kira setara dengan pemerintah. Itu namanya rekonsiliasi. Tapi warga negara dengan warga negaranya itu nggak ada istilah rekonsiliasi,” ujar Menko Polhukam Wiranto di Istana Kepresidenan, Selasa (20/6/2017).

Sekarang dengan pertemuan silaturahmi Lebaran, bisa dianggap sebagai format mediasi yang tepat untuk memuluskan kembali komunikasi.

Seperti diketahui, GNPF-MUI   dilatarbelakangi tuntutan kepada pihak berwajib agar kasus penodaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok segera dituntaskan sesuai hukum yang berlaku,

Sebagai bentuk tuntutan, GNPF-MUI pun menggelar sejumlah aksi yang diikuti jutaan umat Islam di Ibukota. Mulai dari aksi  pertama pada 14 Oktober 2016. Dilanjutkan  rangkaian aksi pada 4 November 2016 yang lebih dikenal dengan aksi 411, pada 2 Desember 2012 atau 212, lalu aksi 313, dan aksi 28 Maret lalu.

Kini, Ahok telah divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara dan meringkuk di Rutan Mako Brimob. GNPF-MUI menganggap tuntutannya telah dipenuhi, dan jalan islah atau rekonsiliasi pun ditempuh.

Semoga, solusi ini menjadi jawaban agar keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila bisa benar-benar terwujud.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here