Golf adalah Olahraga dan Bukan Hiburan

0
361

Nusantara.news, Surabaya – Rancangan Perubahan Peraturan Daerah (Raperda) nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah menjadi pokok bahasan DPRD Kota Surabaya. Dalam pokok bahasan tersebut Pansus yang ditangani oleh Komisi A mempertanyakan penghapusan pajak hiburan golf kepada Pemkot Surabaya.

Ketua Pansus Herlina Harsono Nyoto menyatakan bahwa penghapusan lapangan golf dari wajib pajak hiburan membuat tanda tanya besar. Menurutnya, dalam perumusan perda pajak daerah seharusnya Pemkot melakukan optimalisasi, bukan malah menghapus pajak daerah.

“Kita juga mempertanyakan kenapa ada penghapusan pajak lapangan golf ini, jika memang pemkot ingin menggenjot pendapatan dari sektor pendapatan asli daerah (PAD), maka yang harus dioptimalisasi adalah pajak,” jelasnya kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Hal beberda diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan (DPPK) Kota Surabaya Yusron Sumartono. Ia menyatakan, penghapusan golf dari wajib pajak didasarkan oleh alasan yang kuat.

“Jika pajak hiburan tetap diberlakukan untuk lapangan golf, maka pengusaha lapangan tersebut akan terkena dua kali pajak, yaitu pajak penghasilan (PPn) dan pajak hiburan. Ini sudah menjadi keputusan pusat bahwa golf adalah ranahnya pajak pusat dengan penarikan Ppn. Pusat sendiri menyarankan agar menghapus lapangan golf sebagai wajib pajak hiburan,” jelasnya.

Lalu bagaimana dengan pendapatan pemkot? Yusron mengatakan, meski lapangan golf masuk di wajib pajak dalam Perda Nomor 4 Tahun 2011, namun pemkot tidak pernah memungut pajak hiburannya.

“Selama ini memang kita juga belum pernah mungut kok. Jadi, ya aman-aman saja. Tapi meski begitu kita tetap memungut pajak dari lapangan golf, tapi dari pajak bumi bangunannya (PBB),” pungkas Yusron.

Golf, Bowling dan Billiard adalah Olahraga, Bukan Hiburan

Secara de facto dan de jure biliar, golf, dan bowling adalah olahraga prestasi, sehingga seyogyanya dikecualikan dari pengenaan tarif pajak hiburan

Sudah menjadi pengetahuan kita bersama bahwa pengenaan pajak ganda memang tidak diperbolehkan dalam UU, namun, kenyataan menunjukan lain. Sejak diberlakukannya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) beberapa usaha lapangan golf dikenai pajak hiburan. Padahal atas usaha yang sama telah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh pemerintah pusat.

Koordinasi antar-instansi pemerintah dalam penyusunan undang-undang terkait pengenaan pajak atas objek tertentu tampaknya belum berjalan efektif. Unsur kepentingan ataupun problem koordinasi seakan lebih mendominasi daripada unsur keselarasan penyusunan suatu undang-undang. Kentalnya unsur kepentingan inilah yang menjadikan timbulnya pengenaan pajak ganda atas usaha lapangan golf.

Nah, pengenaan pajak hiburan golf seakan menjadi isu kepentingan pemajakan antara pemerintah pusat dan daerah. Pada pasal 42 ayat (2) huruf g UU PDRD disebutkan bahwa permainan golf adalah objek pajak hiburan yang dipungut pemerintah daerah. Padahal, pajak golf sudah dipungut oleh pemerintah pusat berdasarkan UU no 8 tahun 1983 yang diubah dengan UU No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN).

Pengenaan PPN atas jasa usaha lapangan golf pada prinsipnya didasarkan ketentuan Pasal 4A Ayat (3) UU PPN yang menyatakan jasa usaha lapangan golf tidak termasuk dalam kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN. Dengan demikian, jasa usaha lapangan golf termasuk jenis jasa yang dikenakan PPN. Lalu, persoalan timbul sejak UUPDRD diberlakukan 1 Januari 2010. UU PDRD tegas menyatakan bahwa permainan golf merupakan objek pajak hiburan.

Dengan demikian telah terjadi pengenaan pajak ganda atas satu objek yang sama–sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam prinsip pajak. Di samping akan menimbulkan kerugian, masalah ini juga memunculkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat (wajib pajak). Pengusaha lapangan golf tentu keberatan apabila diterapkan cara semacam ini.

Tentu saja kondisi ini harus dicarikan jalan keluar terbaik atau win-win solution agar pelaku usaha lapangan golf tidak merasa keberatan. Terlebih, tarif yang diatur dalam UU PDRD besarnya adalah 35%. Besaran tarif ini nantinya diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah (perda). Jika ini diterapkan, tidak ada kepastian bagi pengusaha lapangan golf . Mereka harus bayar pajak dua kali, pertama, PPN sebesar 10 persen dan pajak hiburan sebesar 35 persen.  Jumlah sebesar itu tentu saja sangat memberatkan.

Jangan sampai kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun perundang-undangan soal pajak bisa ini merugikan kepentingan rakyat dalam hal ini adalah pengusaha lapangan golf. Ketika menyusun UU PDRD, seharusnya dilakukan penyelarasan dengan UU PPN yang sudah ada terlebih dalu.

Kepentingan daerah terkait pendapatan asli daerah juga jangan sampai merugikan kepentingan rakyat. Padahal, lapangan golf dinilai mempunyai potensi pajak yang cukup besar untuk dijadikan objek pajak guna pembiayaan pembangunan daerah. Disadari, era otonomi daerah yang memberi keleluasaan atau kewenangan penuh kepada daerah sering kali menjadi dilema tersendiri, khususnya dalam hal pemungutan pajak.

Selain potensial menimbulkan meresahkan pelaku usaha golf, tarif yang dikenakan bisa berbeda-beda dari provinsi ke provinsi lainnya. Tarif pajak lapangan golf di Bali bisa berbeda dengan tarif lapangan golf di Surabaya atau Jakarta. Pengenaan tarif berbeda akan memberikan ketidaknyamanan pengusaha ketika akan berinvestasi di suatu daerah.  Sedangkan pengenaan tarif dalam UU PPN (pajak pusat) sudah jelas, yakni hanya 10 persen dan berlaku berlaku sama.

Jika ditarik kesimpulan, UU PDRD jelas akan mengalahkan UU PPN. Namun prinsip hukum lain juga mengatur bahwa UU yang baru tidak bisa berlaku bila sifatnya memberikan kerugian bagi orang yang terkena UU tersebut. Dengan kata lain, UU PPN bisa saja tetap berlaku karena sifatnya lebih menguntungkan bagi mereka (pengusaha) yang terkena PPN dibandingkan pajak hiburan dalam UU PDRD. Apalagi UU PPN sudah berlaku lebih lama dibandingkan UU PDRD.

Artinya, UU PPN lebih memberikan kepastian dan keadilan bagi pengusaha di seluruh Indonesia.  Dengan benturan kepentingan pengenaan pajak seperti diuraikan di atas, patutlah bila kita mengkaji soal ini guna mandapatkan solusi yang lebih berkeadilan dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Benturan pengenaan pajak usaha lapangan golf kiranya tidak perlu terjadi bila koordinasi penyusunan perundangundangan dilakukan dengan baik. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here