Golkar Butuh Pemimpin Baru Muda Usia

0
208
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid dan Sekjen Idrus Marham memberikan keterangan pers terkait rapat pleno tertutup DPP Partai Golkar yang memutuskan mematuhi keputusan Rapimnas 2017 bahwa tidak ada Munaslub untuk mengganti Ketua Umum.

Nusantara.news, Jakarta – Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek e-KTP, partai beringin bergejolak untuk mencari jalan keluar penyelamatan partai. Hanya beberapa jam setelah Ketua KPK Agus Rahardjo mengumumkan status tersangka Setya Novanto pada Senin (17/7/2017), di lingkaran elite terbatas Partai Golkar berkembang wacana perlunya pemimpin baru.

Adalah Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan perlunya kepemimpinan baru di partai tersebut. “Dalam kondisi saat ini Partau Golkar harus segera mengambil langkah-langkah strategis ke depan. Langkah strategis itu adalah membentuk kepemimpinan baru. Kita sudah sangat memerlukan kepemimpinan baru yang akan mengelola Partai Golkar dalam kondisi kritis yang amat genting ini,  supaya Partai Golkar siap dalam menghadapi agenda politik 2018 dan 2019 ini,” kata mantan Ketua Umum Partai Golkar ini

Akbar menandaskan, pemimpin baru yang akan menggantikan Setya Novanto tidak sekedar pelaksana tugas (Plt), melainkan ketua umum definitif yang dipilih melalui Munaslub.

Desakan Akbar itu bukannya tanpa dasar, mengingat Golkar harus menyiapkan diri menghadapi dua pentas politik yang sudah di depan mata. Pertama, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 yang akan digelar pada Juni 2018, namun tahapannya sudah dimulai pada Oktober 2017.

Pilkada serentak menjadi momentum sangat menentukan bagi kelangsungan Golkar ke depan. Sebab, Pilkada dilakukan serentak di 17 provinsi serta 154 kabupaten dan kota ini, di antaranya di tiga propinsi yang memiliki jumlah penduduk besar, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Pilkada serentak ini bisa dijadikan Golkar untuk mengukur kekuatan menghadapi Pemilu (Pemilihan Presiden dan Legislatif) 2019 nanti. Apalagi, Golkar kalah dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 kemarin.

Kedua, Pilpres sekaligus Pileg 2019. Untuk menghadapi dua event besar sekaligus, tentu Partai Golkar membutuhkan kerja ekstra yang harus dipersiapkan sedini mungkin. Termasuk konsolidasi internal mulai tingkat pusat hingga ke daerah yang butuh waktu tidak singkat.

Apabila Golkar tak segera “move on’’ dengan mengganti posisi Setya Novanto dengan sosok yang baru, maka dipastikan Golkar akan semakin terpuruk. Bukan tidak mungkin, Golkar akan terpental dari lima besar dalam Pemilu 2019 nanti.

Pengamat politik dari Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Abdul Hamid sepakat dengan Akbar Tandjung bahwa Partai Golkar harus segera mengganti Setya Novanto dengan pemimpin baru. “Saya setuju dengan Pak Akbar, Golkar memang butuh pemimpin yang baru pasca Setya Novanto jadi tersangka,” jelasnya kepada Nusantara.news, Selasa (17/7/2017).

Namun begitu, Hamid menyarankan bahwa Golkar harus sepakat dulu soal pemahaman pemimpin baru itu. Menurutnya, pemimpin baru itu bukan berarti sekadar orang baru. “Orang baru yang saya maksud adalah orang yang benar-benar baru yang tidak terlibat dalam kekusutan politik internal selama ini, dan orang yang dari segi usia masih muda,” kata Hamid. Sebab, Golkar akan menghadapi tantangan yang tidak ringan sehingga dibutuhkan energi ekstra dan kreatifitas tinggi dari pemimpin baru Partai Golkar.

Selain itu, Hamid menjelaskan, berdasarkan sejumlah survei,  pemilih Partai Golkar pada Pemilu 2009 dan 2014 lalu umumnya lahir pada era 1980-an ke bawah. Artinya, pemilih tradisional Golkar yang tersisa dari era Orde Baru sudah mulai berkurang karena sebab-sebab biologis dan memasuki usia senja. Jadi pemilih Golkar belakangan ini adalah anak-anak muda yang tidak terlalu paham Orde Baru.

Ini adalah tantangan bagi kepemimpinan baru Partai Golkar. Itu sebabnya Ketua Umum Partai Golkar harus anak muda, agar dia paham berkomunikasi dan mengerti aspirasi pemilih muda. “Agar Partai Golkar tetap dipilih kaum muda sebagai basis baru pemilih yang sangat potensial, partai ini membutuhkan pemimpin baru yang berusia muda dan tentu memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai,” kata Hamid.

Sejarah partai ini menunjukkan, penyelamatan partai justru dilakukan oleh pemimpin muda. Di awal reformasi 1998, Golkar diramalkan bakal hancur. Karena, Golkar diidentikkan dengan rezim Orde Baru yang sudah tumbang. Publik ramai mendesak agar partai ini dibubarkan. Serangan bertubi-tubi pun dihadapi, mulai dari aksi massa yang mengancam akan menduduki Sekretariat Golkar baik di pusat maupun DPD, seperti terjadi di DPD I Golkar DKI yang diserbu massa.

Di saat kritis itu, Akbar Tandjung terpilih sebagai Ketua Umum, setelah mengalahkan Edi Sudradjat dalam pemilihan yang dramatis pada Munaslub, 9-11 Juli 1998. Waktu itu Akbar masih muda, 53 tahun. Akibatnya, alih-alih bubar, Partai Golkar justru berhasil menduduki posisi kedua pemenang Pemilu 1999 dengan perolehan 23.741.758 suara atau 22,44 persen sehingga mendapatkan 120 kursi.

Pada masa krisis politik itu, Akbar yang berada di usia produktif, mampu menunjukkan kepiawaiannya dalam memimpin. Satu hal yang patut dicatat bahwa salah satu kemenangan Golkar saat itu adalah kemampuan Akbar “memasarkan” Golkar. Ibarat barang dagangan, nilai pasar Golkar saat itu sedang turun. Nyatanya, Golkar mampu meraih urutan kedua.

Akbar melakukan sejumlah perubahan penting, di antaranya melahirkan paradigma baru. Lahirlah slogan “Golkar Baru” yang gencar disosialisasikan, dan hasilnya tidak sedikit aktivis politik dan masyarakat yang tadinya menghujat berbalik menjadi kader partai beringin.

Namun, pasca kepemimpinan Akbar, perolehan suara Golkar semakin menurun. Pada Pemilu 2009 saat dipimpin Jusuf Kalla, perolehan suara Golkar 15.037.757 atau 107 kursi (19,2%), dibandingkan Pemilu 1999 suara Golkar di DPR berkurang 23 kursi.

Sementara, pada Pemilu 2014 saat dipimpin Aburizal Bakrie, perolehan suara Golkar 18.432.312 (14,75 persen) atau 91 kursi. Jumlah itu semakin jauh berkurang dibandingkan Pemilu sebelumnya.

Pada saat memimpin Golkar, Jusuf Kalla sudah berumur 62 tahun, dan Aburizal lebih tua lagi yakni ketika berusia 63 tahun. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here