Golkar dalam Perangkap Oligarki

0
278

Nusantara.news, Jakarta – Tak putus dirundung konflik. Begitulah kira-kira peribahasa yang tepat untuk menggambarkan kondisi Partai Golkar saat ini. Setelah beberapa kali dilanda konflik internal, kini Golkar diterpa masalah baru yang lebih dahsyat. Sang ketua umum, Setya Novanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP).

Penetapan tersangka Setya Novanto tersebut membuat dua jabatan yang dipegangnya (Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar) menjadi sorotan banyak pihak. Di DPR, sejumlah fraksi mendesak Setya Novanto segera mundur dari jabatannya di lembaga legislatif itu. Desakan itu antara lain disuarakan oleh Didik Mukrianto (Sekretaris Fraksi Demokrat), Syarif Alkadrie (Sekretaris Fraksi Nasdem), dan Alex Indra Lukman (Bendahara Fraksi PDIP).

Sementara di lingkup internal Partai Golkar, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung meminta agar Golkar segera menetapkan pemimpin baru. Kepemimpinan baru itu, menurut Akbar, tak boleh hanya pelaksana tugas, melainkan kepemimpinan definitif sesuai AD/ART yang dipilih melalui Munas ataupun Munaslub Golkar. Hal ini dinilainya sebagai langkah penyelamatan organisasi dan untuk mengantisipasi sejumlah agenda politik terdekat seperti  pilkada serentak di 171 daerah tahun 2018 dan Pemilu 2019.

Namun Setya Novanto sepertinya tidak mau begitu saja bergeser dari posisinya. Dengan dalih belum ada putusan inkrah soal status hukum kasusnya, ia akan tetap menjabat Ketua DPR maupun Ketua Umum Golkar. Keinginan tersebut diperkuat dengan hasil rapat pleno yang digelar  di Kantor DPP Golkar pada Selasa, 18 Juli 2017 malam, yang di antaranya menetapkan DPP tetap melaksanakan keputusan Rapimnas 2016 untuk tidak melaksanakan munas luar biasa.

Pernyataan Setya Novanto untuk menghormati proses hukum memang patut dihargai. Namun ucapan itu tidak mengandung makna apa pun jika dia tidak mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Golkar, lebih-lebih dari pucuk pimpinan lembaga wakil rakyat. Pilihan Setya Novanto untuk bertahan, jelas tidak mendidik publik dan akan menjadi beban bagi citra Golkar.

Padahal, bisa jadi inilah momentum yang tepat untuk menyerahkan tampuk kekuasaan Golkar kepada generasi baru, sekaligus memberi pembelajaran soal etika politik bagi kader. Dengan jalan ini, maka sebenarnya dapat memicu bekerjanya sistem kaderisasi, memperkuat proses pelembagaandi tubuh partai secara sehat dan terbuka.

Jika tidak, pondasi yang sudah dibangun para senior Golkar sebelumnya, bisa ambruk karena manuver elitenya berlawanan dengan realitas kekinian. Lebih jauh, Golkar akan terjebak ke dalam tradisi feodal, transaksional, dan dimonopoli oleh satu-dua orang elitenya.

Posisi Golkar yang dikelola secara oligarkis akan menimbulkan gejala groupthink! Gejala ini oleh Irving Janis dalam karyanya “Groupthink: Psychological Studies of Policy Decesions and Fiascoes” (1982), digambarkan sebagai kelompok yang sering kali gagal mengembangkan alternatif-alternatif tindakan yang diambil.

Para kader berpikir sama dan menghindari pemikiran berlawanan sehingga sangat sedikit kemungkinan munculnya ide-ide yang populer.

Meminjam teori klasik kelas dan elite dari Gaetano Mosca yang menekankan karakteristik sosiologis dan personal, kelas penguasa (the ruling class) yang ada di Partai Golkar—yang terdiri atas para elite dan sub-elite yang berada di bawah kepemimpinan Setya Novanto—merasa diri mereka memiliki superioritas intelektual, moral, material, dan memiliki pengaruh kuat pada para elite Golkar lainnya.

Para pendukung Setya Novanto juga masih merasa sebagai the governing elites yang berhadapan dengan non-governing elite di tubuh Partai Golkar. Mereka sulit menerima bahwa sirkulasi elite atau kelas penguasa di tubuh Partai Golkar bisa saja terjadi. Elite dan sub-elite pendukung Setya Novanto juga sulit menerima kenyataan bahwa posisi politik mereka dapat berubah dari elite penguasa menjadi elite yang tidak berkuasa di Partai Golkar.

Maka tak heran, “sakitnya” Partai Golkar saat ini, jika kita telisik masalahnya, disebabkan oleh pertarungan mempertahankan hegemoni figur. Padahal, Golkar dapat bertahan di awal masa reformasi bukan karena figur tertentu tetapi oleh penataan kelembagaan partai, penataan pengkaderan, hingga penanaman nilai-nilai ke-Golkar-an yang sesuai kebutuhan reformasi dan demokratisasi.

Sistem yang terbentuk itu ditasbihkan oleh Ketua Umum Partai Golkar (1998-2004) Akbar Tanjung dengan “Paradigma Baru Partai Golkar”. Akbar Tanjung bahkan menjadi “korban” dari Konvensi Calon Presiden dari Golkar pada tahun 2014 dengan kekalahannya dalam konvensi tersebut. Kekalahan Akbar memperlihatkan sistem yang dibangunnya benar-benar berjalan.

Berkaca Pada Kejayaan Golkar

Tidak ada yang menyangkal, di masa lalu, Golkar menjadi partai besar penyokong setia Orde Baru. Kelahirannya yang semula bernama Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar, menawarkan politik jalan tengah di antara komunis dan agama. Golkar tak terperangkap ke dalam tarik-menarik ideologis yang bersifat ”kiri” atau ”kanan”. Politik jalan tengah Golkar yang menganut ideologi developmentalisme (pembangunan) ini, juga berhasil menggarap massa mengambang yang tidak terafiliasi pada dua kutub aliran tersebut.

Pada era kejayaannya, Golkar juga didukung oleh tiga kekuatan ABG (ABRI, Birokrasi, dan Golkar). Faktor pemersatunya adalah faktor “S”, yakni Soeharto, yang memimpin Golkar sekaligus berada di posisi puncak kekuasaan sebagai presiden selama lebih dari 30 tahun.

Namun seiring dengan mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, dan berakhirnya dwifungsi ABRI serta munculnya netralitas birokrasi sipil dalam politik, menjadikan Golkar harus berjuang sendiri seperti partai-partai politik lain yang tumbuh bak jamur di musim hujan. Secara lambat, tetapi pasti, Partai Golkar juga mengalami pembusukan dari dalam dirinya sendiri ketika sebagian elite politiknya—baik karena kalah bersaing untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar atau karena ingin eksis dalam politik—keluar dan membentuk partai sendiri.

Sempalan Partai Golkar pun bermunculan. Berawal dari Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yang dipimpin Jenderal (Purn) Edi Sudrajat, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dipimpin Jenderal (Purn) Wiranto, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di bawah Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, Partai Demokrat di bawah Susilo Bambang Yudhoyono, sampai ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pimpinan Surya Paloh.

Meski begitu, Partai Golkar tetap eksis sebagai partai pemenang pertama atau kedua pemilu legislatif di Indonesia. Akbar Tandjung yang waktu itu menjabat ketua umum mengubah strategi untuk memulihkan suara Partai Golkar. Akbar mengusung tema ‘Golkar Paradigma Baru’.

Di dalam buku “The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi”, Akbar mengungkapkan bahwa di bawah kepemimpinannya Golkar mampu mendayagunakan kelembagaan yang mengakar kuat dan secara bersamaan melakukan penyesuaian terhadap lingkungan yang berubah: fase demokratisasi dan modernisasi di arus reformasi.

Akbar juga membuka akses politik dan regenerasi secara terbuka bagi seluruh kader. Hanya kader yang benar-benar berprestasi, berdedikasi, loyal, serta tidak tercela yang diberikan peluang mengembangkan karier politiknya melalui Partai Golkar, serta melakukan penjaringan calon presiden melalui mekanisme Konvensi.

Melalu mekanisme ini, Partai Golkar menyaring calon presiden secara terbuka dengan menerima para calon dari berbagai latar belakang, tidak eksklusif hanya dari internal Golkar. Dengan langkah ini, semakin meneguhkan posisi Golkar sebagai partai dengan paradigma barunya, sekaligus memutus mata rantai masa lalu yang sudah tidak menguntungkan karena perubahan sistem politik dan ketatanegaraan.

Puncak dari “buah tangan” Akbar Tandjung di Golkar adalah menempatkan Golkar dengan perolehan suara terbanyak kedua (setelah PDI-P) pada Pemilu Tahun 1999, suatu masa di mana Golkar begitu terpojokkan, namun meraih suara terbanyak pada Pemilu Tahun 2004. Golkar menjadi pemenang pemilu 2004 dengan memperoleh 21,6 persen suara mengalahkan PDI Perjuangan.

Memang dari sisi perolehan suara turun menjadi 21,6 persen, namun cakupan penguasaan wilayah Golkar lebih merata ketimbang PDIP. Dari 33 provinsi, Golkar menguasai sebanyak 27 provinsi. Selain itu, posisi Akbar Tandjung sebagai Ketua DPR dan 127 kursi di parlemen serta beberapa kader di kabinet membuat posisi Golkar kian kuat.

Kepemimpinan Akbar Tandjung berakhir pada 2004 saat Jusuf Kalla berhasil merebut posisi ketua umum. Namun perolehan suara Partai Golkar di bawah kepemimpinan Kalla justru menurun. Pada pemilu 2009, perolehan suara Golkar turun menjadi 15.037.757 (14.45%). Di DPR, Golkar mendapat 106 kursi, turun dibanding periode Akbar yang mencapai 124 kursi. Perolehan suara Golkar kembali mengalami penurunan di bawah ketua umum Aburizal Bakrie (ARB). Di pemilu 2014 kemarin, Golkar mendapat 18.432.312 suara (14,75 persen) dan 91 kursi di parlemen.

Kalla dan ARB gagal mengulang kejayaan Partai Golkar seperti masa kepemimpinan Akbar Tandjung. Mereka gagal melakukan konsolidasi untuk menjaga soliditas partai. Organisasi massa yang selama ini berafiliasi dan menjadi kekuatan Golkar gagal dimanfaatkan. Kalla dan ARB juga melupakan basis pemilih di kalangan masyarakat pedesaan seperti yang dilakukan Akbar Tandjung dan Golkar di masa orde baru.

Puncak dari kegagalan itu kemudian menerbitkan percikan konflik baru di tubuh partai beringin ini. Kepengurusan ARB juga didera perpecahan yang tajam dengan Agus Laksono, sehigga Golkar terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu Munas Ancol pimpinan Agung Laksono dan kubu Munas Bali pimpinan ARB.

Meski demikian, Golkar di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, hingga periode pertama ARB yang berakhir tahun 2014, masih merupakan partai modern yang mampu mengelola konflik internal tanpa perlu campur tangan pihak luar. Namun, kesalahan membaca arah politik yang dilakukan ARB ketika ngotot mempertahankan jabatan ketua umum untuk periode kedua, adalah pangkal penyebab kemelut berkepanjangan yang menggoyahkan bangunan kokoh Partai Golkar. Kemelut semakin akut, terlebih saat terpilihnya Setya Novanto sebagai ketua umum, politisi licin yang disinyalir terbelit sejumlah kasus.

Serupa dengan ARB, Setya Novanto juga keliru mencerna gestur politik kader arus bawah ketika ia memutuskan mendukung Jokowi lebih awal untuk Pilpres 2019 di saat partai-partai pendukung Jokowi masih sibuk membahas pemenangan Pilkada 2017. Terlebih Jokowi bukanlah kader Golkar. Sementara di sisi yang lain, Golkar memiliki stok tokoh mumpuni yang bisa diproyeksikan sebagai RI-1 di masa depan.

Demi tujuan pribadi Setya Novanto agar kasus-kasus yang pernah disinggungkan padanya ditutup, merapat pada pusat kekuasaan akhirnya menjadi pilihan. Kader-kader Golkar yang cerdas dan berpengalaman dalam tataran politik tanah air, pun memilih diam. Publik dan pengamat di luar Golkar yang riuh menertawakan kekonyolan elite-elite Golkar di bawah kemudi Setya Novanto ini, dianggap angin lalu. Puncaknya, setelah Setya Novanto ngotot mengambil alih kursi ketua DPR dari tangan Ade Komarudin, publik langsung mempersepsikan Setya Novanto terlalu ambisius.

Kini, setelah Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Golkar nampaknya akan terpolarisasi ke dalam beberapa kubu politik. Seberapa cepat Golkar terkonsolidasi kembali, bersatu lagi, akan menentukan seberapa siap Golkar menghadapi Pileg dan Pilpres 2019. Kubu mana yang dominan di Golkar pasca penetapan Novanto sebagai tersangka akan menentukan pula arah politik Golkar terhadap pemerintah dan budaya partai ke depan.

Namun selama budaya politik dan elite-elite lama dalam pusaran konflik Golkar masih terus ‘bermain’ di lingkaran Oligarki, barangkali langkah Golkar mengejar PDI Perjuangan kian berat. Apalagi hasil riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyatakan akibat konflik Golkar dari 2015 hingga 2016 membuat partai tersebut mengalami keterpurukan. Dari survei Mei 2016, dukungan publik terhadap partai ini hanya mencapai 10,8 persen. Partai ini selisih 10 persen dengan PDIP yang berada pada angka 21,5 persen.

Golkar saat ini membutuhkan figur yang mampu menjaga militansi kader. Seorang figur yang mampu membangun kesolidan dan pembenahan internal, tidak terfokus hanya pada hasrat kuasa pribadi di luar Golkar. Jika perlu, figur tersebut bukan dari bagian kubu-kubu yang ada yang selama ini telah mewariskan berbagai kemelut bagi Golkar.

Golkar ke depan harus berbasis aturan dasar dan aturan rumah tangga partai yang dikonsensuskan secara bersama. Bukan bertindak semaunya atas nama kepentingan pribadi para oligark dan kelompok kecil. Sebab, jika oligarki yang terpelihara, justru akan menggerus suara dan dukungan rakyat kepada Golkar. Karena itu, Golkar harus keluar dari perangkap oligarki dan belajar dari kejayaan masa lalu. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here