Golkar, Dulu Raksasa Kini Mengerdil?

0
266

Nusantara.news, Jakarta – Golkar memang luar biasa. Sudah tabiatnya, eksistensinya tak diragukan. Ia ulet, susah untuk dimatikan. Ia ibarat amoeba yang dapat membelah diri melangsungkan proses reproduksi melanjutkan dan mempertahankan kekuasaan. Ia dapat hidup walau dibonsai, bertahan di tengah badai dan goncangan. Golkar adalah raksasa.

Tak hanya itu, kelihaian berpolitik Golkar yang meski dalam kontestasi politik berlawanan dengan kubu lain (misalnya dengan Jokowi pada Pilpres 2014), namun Golkar selalu bisa merapat ke lingkaran kekuasaan rivalnya. Golkar memang tak punya gen oposisi, darah politik Golkar adalah darah penguasa.

Pada era kejayaannya, Golkar juga didukung oleh tiga kekuatan ABG (ABRI, Birokrasi, dan Golkar). Faktor pemersatunya adalah faktor “S”, yakni Soeharto, yang memimpin Golkar sekaligus berada di posisi puncak kekuasaan sebagai presiden selama lebih dari 30 tahun. Selain itu, sebagai partai tertua, Golkar memiliki jejaring yang amat luas di negeri ini. Berbagai organisasi yang berafiliasi ke dalam Kelompok Induk Organisasi (KINO) seperti Kosgoro, MKGR, serta SOKSI, telah berjejaring luas hingga menyentuh kalangan akar rumput. Pendek kata, Golkar merupakan partai yang kenyang pengalaman dalam dunia politik, berlimpah kader potensial, peringkat pemilunya stabil, dan infrastruktur partai yang mapan.

Namun dalam perjalanannya, partai ini seolah tak putus dirundung masalah. Setelah ditinggal oleh Soeharto, Golkar seakan kehilangan arah. Di era reformasi, Golkar jadi bulan-bulanan massa karena dianggap biang kehancuran. Bahkan lebih parahnya pada tahun 2014 silam, Golkar sempat terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu Aburizal Bakrie (ARB) dan kubu Agung Laksono. Belum lama Partai Golkar tenang, ternyata diterpa persoalan yang juga dahsyat: Sang ketua umum, Setya Novanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP). Kepemimpinan Setya Novanto pun tumbang, lalu digantikan oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto lewat Munaslub yang digelar pada akhir 2017.

Meski begitu, sejauh ini, kemampuan Golkar menghadapi goncangan dari luar dan permasalahan di internal menjadi modal sosial yang masih menempatkan Golkar tetap sebagai partai besar. Pada Pemilu Tahun 1999, suatu masa di mana Golkar begitu terpojokkan pascareformasi, namun meraih suara terbanyak pada Pemilu Tahun 2004. Golkar menjadi pemenang pemilu 2004 dengan memperoleh 21,6 persen suara mengalahkan PDI Perjuangan. Badai perpecahan kubu ARB vs Agung Laksono, perang dingin antar-faksi, serta prahara Setya Novanto, juga relatif bisa diatasi lewat penyelesaian yang guyub.

Golkar telah membuktikan dirinya partai besar. Hampir dalam tiap pemilu, hasrat partai beringin untuk mencalonkan ketua umumnya sebagai presiden begitu kuat. Terlepas ada yang gugur dalam penjaringan internal seperti dialami Akbar Tanjung, dikalahkan dalam pemilu sebagaimana diderita Jusuf Kalla, atau terhempas karena elektabilitasnya rendah seperti ARB, namun Golkar dipandang partai mencoba menjaga gengsi: tak sudi menjadi partai figuran. Di setiap pemilu itu pula, Golkar tetap mengukuhkan raihan suaranya selalu di posisi tiga besar. Para tokoh dan kadernya berhasil menempati kursi mentereng di pemerintahan, utamanya wapres dan menteri kabinet.

Golkar melahirkan banyak tokoh besar, termasuk para pendiri partai baru di era reformasi

Tanda-Tanda Golkar Mengerdil

Di masa Setya Novanto, kebesaran Golkar nyaris ambruk. Elektabilitas Golkar pun relatif jauh dari perolehan suaranya pada Pemilu 2014 yang mencapai 14,7 persen. Pada survei April 2017 lalu, elektabilitas partai bahkan merosot di angka 7,1 persen. Ada beberapa hal yang disinyalir menyebabkan tingkat keterpilihan partai menurun. Pertama, kebijakan Golkar mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Kedua, terseretnya sejumlah politikus Golkar dalam kasus dugaan korupsi, termasuk Ketua Umum Setya Novanto dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari. Terakhir, tidak adanya tokoh sentral dalam tubuh partai.

Kemelut di tubuh Golkar menemui titik terang kembali pasca terpilihnya Airlangga Hartarto menggantikan Setya Novanto. Dengan slogan “Golkar Bersih”, Airlangga bertekad membenahi citra Golkar. Pun begitu, Golkar tak mengubah haluan politiknya terhadap pemerintah. Dalam sambutannya, Airlangga menyebut bahwa partai kuning yang dipimpinnya akan kembali mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Hal ini tentu membenarkan selentingan bahwa siapa pun ketuanya, Golkar adalah Jokowi. Setya Novanto atau Airlagga, Golkar tetap Jokowi. Namun, apakah ini akan menguntungkan atau sebenarnya menuju senjakala Golkar?

Terlepas adanya strategi politik yang tengah dimainkan Golkar saat ini, tampaknya reputasi Golkar yang dulu dikenal digdaya kini bergeser menjadi partai yang mengerdil. Ada beberapa indikasi mengarah ke sana, diantaranya:

Pertama, di bawah Novanto dan kemudian Airlangga, pendulum Golkar seperti tengah begerak ke dalam kooptasi pemerintah (Jokowi). Dengan deklarasi pencapresian untuk Jokowi sebagai capres di 2019 sejak awal, sudah barang tentu menyudahi tradisi gengsi Golkar yang selalu mencalonkan ketua umumnya menjadi calon presiden. Di pilpres 2019, jika bernasib baik, paling banter Golkar hanya mampu menyodorkan cawapres untuk Jokowi.

Sosok Ketum Airlangga yang notabene bukan seorang petarung dan cenderung penurut, juga memperkuat indikasi Golkar yang mengerdil. Hal ini bukan saja karena Golkar didikte oleh tangan-tangan tersembunyi dari berbagai faksi (ARB, Novanto, JK, Akbar Tanjung), tetapi juga membawa Golkar pada arena permainan pemerintah (Jokowi, JK, Luhut B. Panjaitan).

Tentu saja pemerintah, dalam hal ini Jokowi, sangat berkepentingan dengan Golkar. Itu sebabnya, Jokowi mempertahankan Airlangga yang berstatus orang nomor satu di Golkar tetapi merangkap jabatan menteri. Jokowi bahkan menambah kursi Golar di kabinet dengan menempatkan mantan Sekjen Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial. Jokowi juga tampaknya ingin mengamputasi pengaruh JK di Golkar, dengan “mengkeragkeng” Airlangga dan jajarannya di bawah kuasanya.

Ketua Umum Airlangga Hartarto dan Presiden Jokowi

Secara politis, jika Airlangga didepak dari kursi Menteri Perindustrian, diperkirakan bakal mengubah loyalitas Partai Golkar terhadap Jokowi. Sementara Jokowi, membutuhkan dukungan dari partai-partai lain di luar PDI-P, untuk menghadapi pilpres 2019. Jokowi juga butuh partai lain untuk melengkapi NasDem dan Hanura, sehingga ketika bernegosiasi, dia punya posisi tawar kuat, termasuk dengan PDIP. Jokowi lebih memilih melindungi leverage politik Airlangga karena tidak ingin partai berlambang pohon beringin itu tidak solid mendukungnya di 2019, ketimbang mempertahankan janjinya soal larangan menteri rangkap jabatan.

Akhirnya, kesan yang muncul di publik, Golkar kini jadi objek pertarungan para “raksasa politik” di istana, ketimbang menjadi subjek politik yang turut menentukan arah kekuasaan. Kesan ya muncul kemudian, Golkar tak lagi jadi aktor utama melainkan pemain figuran dalam konstelasi politik nasional saat ini.

Kedua, akumulasi konflik baik di internal maupun eksternal yang dialami Golkar, membuat partai raksasa ini kehabisan energi dalam merancang konsolidasi, di samping berdampak pada anjloknya citra dan elektabilitas partai. Sejauh ini, Golkar memang relatif bisa melewati setiap goncangan. Partai ini juga tidak pecah, tetapi kemungkinan tidak bisa tumbuh berkembang akan menjadi ancaman. Jangan lupa, Golkar yang dulu besar dan kini menjadi kerdil juga lantaran selalu berada dalam pusaran elite oligarkis-transaksional.

Ketiga, selama parpol ini terikat dengan penguasa, maka Golkar akan selalu menerima dampak dari ketidaksenangan publik terhadap penguasa. Apalagi, akhir-akhir ini trend kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi mulai menguat. Barangkali, Golkar harus berkaca pada Gerinda yang mengambil sikap kosnsisten: berlawanan dengan Jokowi. Partai Gerindra kemudian menjadi partai penguntit PDIP dan melewati peringkat Golkar. Gerindra makin berkibar karena menempatkan posisi jauh dari bayang-bayang kekuasaan saat ini. Gerindra sepertinya akan menjadi parpol alternatif pilihan bagi pemilih yang selama ini terkesan tidak puas dengan penampilan penguasa. Begitupun dengan PDIP saat menjadi oposisi pemerintahan SBY, akhirnya menjadi pemenang pemilu 2014 dan berhasil merebut hati rakyat.

Bergabungnya Partai Golkar ke dalam pemerintahan Jokowi-JK seperti dejavu pada periode SBY-JK. Lagi-lagi faktor JK penentu, kalau dahulu PDIP yang ditinggalkan, saat ini PDIP yang menjadi idaman. Sikap inkonsistensi Golkar (lepas dari soal taktik politik), membuat Golkar dicitrakan sebagai partai yang oportunis, pragmatis, dan tak punya pendirian ideologis. Penilaian ini tentu dikhawatirkan dapat merugikan dan menurunkan grade Golkar sebagai partai besar.

Keempat, partai Golkar beberapa periode terakhir, absen dari narasi-narasi dan wacana besar soal kerakyatan. Sejauh ini, hiruk-piku partai lebih menonjol pada isu-isu politik elite, konflik yang berkepanjangan, hingga manuver yang melawan kehendak publik seperti keterlibatan dalam hak angket terhadap KPK dan Perppu Ormas. Golkar makin berjarak dengan rakyat, aksi-aksi politik di tengah rakyat tak begitu terlihat. Jika Golkar tak beralih dari perkara-perkara elitis ke isu-isu akar rumput, besar kemungkinan pada pemilu 2019 Golkar ditinggalkan para konstituennya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here