Golkar, Krisis Elektabilitas dan Beban Setya Novanto

1
252

Nusantara.news, Jakarta – Guncangan politik di Partai Golkar bukanlah hal baru. Mulai dari tuntutan pembubaran, kasus hukum yang menjerat ketua umumnya, hingga konflik internal sudah menjadi catatan perjalanan panjang partai ini. Kini, Golkar dihadapkan pada ancaman tingkat keterpilihannya (elektabilitas) yang cenderung menurun dan ancaman stabilitas partai.

Dalam survey Litbang Kompas, pada Januari 2015, elektabilitas Golkar di angka 7,1 persen, kemudian sempat naik pada Juli dan Oktober ke angka 11,2 persen. Akan tetapi, elektabilitas Golkar cenderung melorot setelah Setya Novanto terpilih memimpin partai mulai Mei 2016. Elektabilitas Golkar ini relatif jauh dari perolehan suaranya pada Pemilu 2014 yang mencapai 14,7 persen. Terbaru, pada survei April 2017 lalu, elektabilitas partai kembali merosot di angka 7,1 persen.

Di pihak lain, citra Golkar juga ikut tergerus. Dari kelompok pemilih Golkar, 38,6 persen menyatakan citra buruk, sedangkan kelompok bukan pemilih Golkar memandang 73,0 persen citra Golkar buruk. Hampir 80 persen responden meyakini, kasus hukum Setya Novanto berdampak pada citra Golkar dan akan mengganggu persiapan Golkar menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 dan pemilu serentak 2019.

Kondisi ini membuat sesepuh Partai Golkar, Akbar Tanjung, cemas. Pasalnya, kata Akbar, sejak Ketua Umum Golkar Setya Novanto menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP, elektabilitas Golkar menurun drastis.Tren penurunan itu, lanjut Akbar, bisa dilihat dari penurunan kursi Golkar di DPR. Tahun 2004, Golkar memperoleh 128 kursi. Sedangkan pada 2009 menurun menjadi 106 kursi. Selanjutnya, pada 2014 Golkar hanya mendapat 91 kursi.

“Pemilu 2014 lalu kami 14,5 persen. Kalau 7,1 persen itu kan berarti separuh. Kalau pada waktu 2014 dapat 91 kursi, kalau separuh kan berarti sekitar 45 (di 2019). Yang paling saya takutkan adalah penurunannya sampai pada level yang di bawah parliamentary threshold (PT), 4 persen. Kalau di bawah itu artinya Golkar tidak punya wakil dan Golkar itu tidak ada,” ujar Akbar di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (15/9).

Gejolak dan dinamika pun tak bisa dihindari, tuntutan Munaslub kembali disuarakan kader muda Golkar. Munculnya Generasi Muda Partai Golkar yang mendeklarasikan gerakan penyelamatan partai bertajuk ‘Gerakan Golkar Bersih’ adalah upaya mendesak Novanto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR setelah menjadi tersangka kasus e-KTP.

Penyebab Turunnya Elektabilitas Versi Golkar

Sementara itu, Partai Golkar sendiri menurut Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai telah membentuk tim kajian penurunan elektabilitas pada Rabu pekan lalu. Tim tersebut dibuat untuk mencari penyebab merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap partai berlambang beringin tersebut. Yorrys belum dapat memastikan seberapa dalam merosotnya elektabilitas Golkar saat ini. Seorang petinggi Golkar mengungkapkan, hasil kajian sementara menunjukkan elektabilitas partai saat ini hanya berkisar 11 persen.

Tapi, Yorrys memaparkan, ada beberapa hal yang disinyalir menyebabkan tingkat keterpilihan partai menurun. Pertama, kata Yorrys, adalah kebijakan Golkar mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Kala itu koalisi Golkar, PDI Perjuangan, NasDem, dan Hanura dikalahkan Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera yang mengusung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno.

Faktor berikutnya adalah terseretnya sejumlah politikus Golkar dalam kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari sebagai tersangka dalam perkara yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu.

Adapun penyebab terakhir anjloknya elektabilitas Golkar, menurut Yorrys, adalah tidak adanya tokoh sentral dalam tubuh partai. Sejak 2015, Golkar terus dirundung perebutan pucuk pemimpin partai yang berujung pada sengketa partai politik hingga Mahkamah Agung.

Bertahan di Tengah Goncangan

Sejauh ini, kemampuan Golkar menghadapi goncangan dari luar dan konflik di internal menjadi modal sosial yang masih menempatkan Golkar tetap sebagai partai besar dan meraih suara terbanyak pada Pemilu 2004.

Para Petinggi Partai Golkar

Guncangan pertama adalah pasca-reformasi, ketika Golkar menjadi sasaran kemarahan publik karena dianggap bagian dari Orde Baru. Bahkan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sempat mengeluarkan dekrit presiden yang salah satu isinya membekukan Partai Golkar. Namun guncangan itu dihadapi dengan tegar oleh Golkar.

Di bawah kepemimpinan Akbar Tanjung, partai sukses melewati guncangan tersebut. Upaya adaptasi Golkar dengan masa transisi itu membawa partai beringin ini ke paradigma baru: secara jelas mendeklarasikan Golkar sebagai partai politik, pembenahan kelembagaan dan kaderisasi, konvensi Partai Golkar untuk menjaring calon presiden, serta mendukung agenda demokratisasi.

Puncak dari “strategi Golkar Baru” Akbar Tandjung di Golkar adalah menempatkan Golkar dengan perolehan suara terbanyak kedua (setelah PDI-P) pada Pemilu Tahun 1999, suatu masa di mana Golkar begitu terpojokkan, namun meraih suara terbanyak pada Pemilu Tahun 2004. Golkar menjadi pemenang pemilu 2004 dengan memperoleh 21,6 persen suara mengalahkan PDI Perjuangan.

Guncangan berikutnya ketika Akbar Tanjung dijadikan tersangka kasus penyelewengan dana non-budgeter Bulog. Namun Golkar mampu melalui kasus ini, bahkan memenangi Pemilu 2004. Akbar pun akhirnya divonis bebas oleh putusan kasasi MA.

Konflik kepengurusan menjadi goncangan lain di Golkar. Dualisme kepemimpinan hasil munas kubu pimpinan Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono, turut mempengaruhi penurunan elektabilitas partai (di bawah angka 10 persen). Beruntung Golkar mampu mengakhiri konflik ini dengan Munaslub di Bali yang kemudian menghasilkan Setya Novanto sebagai ketua umum.

Babak baru guncangan kembali muncul, saat Setya Novanto terindikasi berbagai kasus hukum, dan terakhir terjerat korupsi e-KTP yang membuatnya menjadi tersangka. Kali ini, tensinya cenderung lebih keras, apalagi di saat bersamaan elektabilitas Golkar sejak awal trendnya sudah menurun. Ditambah kemudian, belum ada upaya-upaya brilian dari para elite Golkar di kepengurusan Novanto.

Namun demikian, sejarah keberhasilan Golkar menghadapi berbagai macam guncangan politik telah menunjukkan partai ini sudah melewati seleksi alam politik, sekaligus telah berfungsinya kelembagaan partai.

Apakah dalam kasus Novanto yang berdampak pada krisis elektabilitas dan stabilitas partai, Golkar akan mampu melewati guncangan tersebut? Kita lihat saja nanti.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here