Gratifikasi Seks

0
387

GRATIFIKASI seks kembali menjadi perbincangan. Perkara ini sudah lama menjadi bahan diskusi, namun sampai sekarang belum jelas duduk soalnya. Adalah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang memulai kembali pembicaraan masalah ini. Menurutnya, penerima gratifikasi seks yang seharusnya bisa dijerat. Apalagi, kata Alexander, pemberian gratifikasi seks itu terkait dengan wewenang si penerima.

“Mestinya itu bisa dijerat sebagai gratifikasi. Apalagi ada sesuatu yang diberikan oleh penerima gratifikasi itu, misalnya menyalahgunakan wewenang dan seterusnya,” kata Alexander di Jakarta, Rabu (30/1) kemarin.

Sementara Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, gratifikasi itu objeknya bisa uang, barang, potongan harga, dan lainnya. “Artinya ketika bisa dibuktikan layanan seksual itu diberikan pada penyelenggara negara dan ada hubungan jabatan antara pihak pemberi dan penerima, maka dapat ditelusuri menggunakan Pasal 12B  UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang gratifikasi atau Pasal 11 yang masuk suap pasif,” kata Febri di Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Gratifikasi seks ini memang bukan cerita baru. Ini mungkin sama tuanya dengan bentuk penyuapan lainnya, seperti uang atau barang. Tetapi mengganjar pemberian dan penerimaan suap jenis ini dengan sanksi pidana tidak mudah. Sejumlah pakar hukum mengomentari wacana KPK itu dengan skeptis, karena terbentur di sulitnya pembuktian.

Untuk membuktikan penyuapan dalam bentuk layanan seks ini tentu harus dibuktikan telah terjadi hubungan seks antara penerima dengan pemberi (atau penyedia jasa seks yang mewakili pemberi) gratifikasi. Itu yang mustahil. Sebab transaksi gratifikasi semacam itu tentunya terjadi di ruang tertutup yang tak mungkin disaksikan orang lain. Siapa yang bisa mengetahui dengan persis apa yang dilakukan dua orang dalam ruang tertutup?

Jika dua orang berada dalam kamar, tidak ada yang dapat disimpulkan tentang apa yang diperbuat mereka, kecuali sekadar berasumsi. Kalau mengambil perbandingan tentang pembuktian zina dalam hukum fiqh Islam, untuk menentukan adanya hubungan seks harus dibuktikan telah terjadinya –mohon maaf—dukhul (penetrasi) alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan dalam batas tertentu. Lalu siapa yang bisa bersaksi tentang itu?

Kalau si penerima diperiksa atas dugaan atau sangkaan gratifikasi seks, dia bisa membantah, apalagi undang-undang menjamin mereka mempunyai hak ingkar sebagai bagian dari prinsip non self-incrimination. Kalaupun si penyedia layanan seks mengaku telah melakukan hubungan kelamin dalam transaksi gratifikasi seks, keterangannya tak dapat diterima, karena satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis). Metode kesaksian berantai dengan menghadirkan saksi lain juga tak mungkin dilakukan, karena tidak ada yang mengetahui detail peristiwa selain pemberi dan penerima.

Soal teknis ini kita bicarakan untuk mengingatkan bahwa tak ada gunanya KPK membuang waktu membahas soal ini. Untuk menjerat penerima gratifikasi masih banyak pintu lain yang sangat mudah dimasuki, seperti gratifikasi uang atau barang. Apalagi, bisa dipastikan, kalaupun gratifikasi seks telah terjadi, itu hanya “bonus” saja dari gratifikasi lainnya. Sebab mustahil penyelanggara negara hanya memperoleh gratifikasi seks saja sebagai imbalan atas penyalahgunaan wewenang yang dilakukannya.

Semestinya KPK kembali saja ke tugas pokoknya. Saat ini saja, belum semua tugas pokok dan fungsi KPK bisa dijalankan. Tugas yang sudah berjalan baru penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Itu pun belum sempurna betul. Tugas lain, seperti melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, praktis masih amat jauh dari seharusnya.

Tapi, kita memang bangsa yang doyan berisik. Banyak bicara, kerja tak seberapa. Prestasi diidentikkan dengan wacana. Entah karena terangsang oleh infiltrasi budaya media komunikasi audio-visual yang mementingkan unsur dramatisasi wacana dan tindakan, atau karena sebab lain, yang jelas kulit lebih utama daripada isi. Semakin dramatis wacananya, semakin atraktif tindakannya, maka semakin dianggap tinggi prestasinya. Tentu saja bukan salahnya teknologi komunikasi audio visual. Sebab, sebagai produk budaya, teknologi ini mempunyai hukum-hukumnya sendiri.

Itulah yang terjadi saat ini, termasuk di dunia penegakan hukum. Ketika teknologi komunikasi audio visual belum seperti sekarang, penegakan hukum adalah dunia yang senyap. Namun, coba lihat sekarang, para penegak hukum mendadak bagai selebriti. Dan mereka tunduk pada hukum-hukum selebriti.

Ukuran untuk melihat tingginya tingkat keseriusan bekerja adalah seberapa dramatis aktivitas yang ditampilkan. Selanjutnya, ukuran bagi keberhasilan pekerjaan adalah seberapa banyak respon terhadap aktivitas dramatis itu. Kalau berhasil menjadi viral, itu artinya  si pejabat mempunyai kinerja yang bagus, walau masalah pokoknya sama sekali tidak tersentuh.

Dan demam viral ini menjangkiti seluruh pejabat, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Karena viral lebih penting daripada kinerja substansial, maka menjadi masuk akal juga mengapa banyak persoalan penting gagal kita selesaikan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here