Gubernur Baru Harus Buktikan Setop Reklamasi Teluk Jakarta

0
324

Nusantara.news, Jakarta – Pasangan Anies Baswedan – Sandiaga Uno dipastikan menang dalam Pilkada DKI 2017 putaran kedua, Rabu 19 April 2017. Menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga maupun hitungan sementara KPUD DKI, perolehan suara  Anies – Sandi jauh mengungguli lawannya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) – Djarot Syaiful Hidayat.

Hitungan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Anies – Sandi memperoleh 55,41%, dan Ahok- Djarot 44,59% dengan data masuk: 99,71%, SMRC Anis-Sandi: 58,06%, Ahok-Djarot: 41,94% dengan data masuk: 99,75%. Sementara hasil Polmark Indonesia Anies-Sandi: 57,53%, Ahok-Djarot: 42,47% dengan data masuk: 99,75%.

Kendati masih harus menunggu hasil perhitungan resmi KPU DKI Jakarta, sudah dapat dipastikan kemenangan di pihak Anies-Sandi, karena selisih kemenangan cukup jauh. Pasangan Ahok-Djarot sendiri sudah mengucapkan selamat kepada Anies-Sandi.

“Jangan sedih, bahwa kekuasaan itu Tuhan yang ngasih dan yang ngambil. Kami akan bekerja dengan cepat untuk 6 bulan tersisa. Selama ini kita telah menerapkan open government, dan kami terbuka untuk Pak Anies-Sandi minta data apa saja,” kata Ahok dalam pidatonya yang menunjukkan pengakuan atas kemenangan lawannya, di Hotel Pullman, Jakarta Rabu (19/4).

Setumpuk tantangan sudah berada di depan, harus segera diselesaikan Anies Baswedan dan Sadiaga Uno setelah nanti resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Masalah penting yang harus segera diselesaikan, yang juga menjadi janji kampanye Anies-Sandi, salah satunya menghentikan proyek reklamasi teluk Jakarta.

Bukan sesuatu yang mudah, karena Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bakal berhadapan dengan pengembang-pengembang raksasa yang sangat mungkin melakukan berbagai macam upaya baik hukum, politik, atau cara lain agar proyek reklamasi teluk Jakarta tetap berjalan.

Menghentikan proyek reklamasi merupakan salah satu dari janji calon gubernur Anies-Sandi, sebuah kebijakan yang sangat berlawanan dengan gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Poin keenam dari 23 janji kerja Anies-Sandi berbunyi: “Menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta.”

Secara hukum, penghentian proyek reklamasi, khususnya Pulau F, I dan K masih harus menunggu putusan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) setelah sebelumnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta mengabulkan gugatan nelayan dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta atas reklamasi di pulau-pulau itu. Namun, akhir Maret lalu Pemda DKI melakukan upaya banding atas putusan tersebut.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) mengabulkan permohonan banding Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait izin reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta. Artinya, putusan PTUN yang menerima gugatan nelayan terhadap reklamasi Pulau G, dibatalkan.

Proses hukum masih akan terus bergulir dan bukan tidak mungkin memakan waktu lama, belum lagi kemungkinan adanya gugatan-gugatan lain dari pihak pengembang ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang baru, jika proyek-proyek itu dibatalkan pengadilan.

Dalam sejumlah pernyataan, Anies tegas mengatakan semestinya Pemda DKI tidak mengajukan banding atas putusan pembatalan proyek Pulau F, I, dan K. Menurut dia, Pemda DKI jalankan saja putusan tersebut.

Sandiaga Uno juga berjanji untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta karena tidak berpihak pada rakyat. “Selama reklamasi itu diusung dengan keterbukaan berdasarkan keadilan dan ternyata tidak berpihak pada rakyat kecil, ya saya berani (menghentikan),” ujar Sandiaga saat mengunjungi warga  Kelapa Gading Timur, November tahun lalu.

Sangat beralasan, proyek reklamasi Teluk Jakarta harus segera dihentikan oleh Gubernur baru baik melalui proses politik maupun hukum. Pasalnya, jika tidak dilakukan, ini akan segera menurunkan kepercayaan masyarakat DKI Jakarta terhadap kepemimpinan Anies – Sandi.

Sebagaimana hasil survei PolMark Research Center pada 6-12 Januari 2017, 55,1 persen masyarakat menyatakan tidak setuju dengan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Adapun yang setuju dengan reklamasi hanya 19,3 persen dan sisanya 25,6 persen tak menjawab.

Hal ini menandakan bahwa masyarakat menaruh harapan besar di pundak Anies – Sandi untuk segera menghentikan proyek reklamasi yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Putusan PTUN DKI Jakarta atas Izin Gubernur Jakarta untuk pembangunan Pulau K, F, dan I untuk sementara bisa  dijadikan landasan yurisprudensi yang konstitusional guna menghentikan proyek tersebut dengan memprioritaskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup rakyat. Sembari Anies-Sandi mempersiapkan tim yang kuat untuk menghadapi segala macam gugatan dari pelaku usaha, yang tak lain para taipan.

Putusan PTUN Jakarta mempertegas tafsir Mahkamah Konstitusi tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berkenaan dengan konsep ‘Hak Menguasai Negara’ yang seringkali dipahami salah kaprah oleh pemerintah dan pemda, tak terkecuali Gubernur DKI Jakarta,” kata Direktur Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim di Jakarta, medio Maret lalu.

Keberanian secara politik dari Anies dan Sandi untuk menghentikan proyek reklamasi, sekaligus membongkar indikasi korupsi dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta yang diduga melibatkan gubernur Ahok dengan kelompok pengusaha, tentu saja sangat ditunggu, terutama oleh pemilih yang telah meloloskan keduanya menjadi gubernur dan wakil gubernur di ibukota Jakarta untuk periode berikutnya.

Berikut Kronologi Proyek Reklamasi Teluk Jakarta:

1995, Soeharto keluarkan Keppres No. 52 tentang reklamasi Teluk Jakarta mengatur bahwa gubernur DKI Jakarta adalah pihak berwenang untuk reklamasi.

1997, Krisis moneter, proyek reklamasi tertunda.

1999, DPRD dan Pemda DKI (Sutiyoso) mengeluarkan Perda RTRW, reklamasi masuk ke rencana tata ruang dan berubah dari rencana 1995. Tujuan reklamasi disebutkan untuk perdagangan dan jasa internasional, perumahan dan pelabuhan wisata. Perda RTRW mengatakan reklamasi seluas kurang lebih 2.700 hektar dan diperuntukkan bagi perumahan kelas menengah atas.

2003, Kementerian Lingkungan Hidup (Nabiel Makarim) menerbitkan Keputusan Menteri No. 14, menyatakan proyek reklamasi dan revitalisasi Pantura Jakarta tidak layak dilaksanakan karena meningkatkan risiko banjir di kawasan utara, merusak ekosistem laut, dan menyebabkan penghasilan nelayan menurun.

2003, 6 kontraktor menggugat keputusan tersebut ke PTUN. 6 perusahaan tersebut: PT Bakti Era Mulia, PT Taman Harapan Indah, PT Manggala Krida Yudha, Pelindo II, PT Pembangunan Jaya Ancol and PT Jakarta Propertindo.

2007, Gubernur Sutiyoso menerbitkan izin prinsip untuk Pulau 2A yang kemudian menjadi Pulau D untuk PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu Group, 19 Juli dalam Surat Gubernur Nomor 1571/-1.711

2008, Presiden SBY menerbitkan Perpres No. 54 tentang rencana tata ruang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Pasal 70 menyatakan Keppres No. 52/1995 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan di bawah Perpres 2008 tersebut. Namun Pasal 72 menyatakan Keppres No. 52/1995 sepanjang berkaitan dengan aspek tata ruang tidak lagi berlaku. Kedua pasal ini yang menjadi sumber perdebatan mengenai Keppres No. 52/1995 yang dijadikan dasar hukum utama reklamasi Teluk Jakarta oleh Pemda DKI Jakarta.

2009, MA  memenangkan Kemen LH dalam kasus gugatan 6 kontraktor.

2010, Agustus Fauzi Bowo menerbitkan izin pelaksanaan sebagai kelanjutan izin prinsip dari Sutiyoso untuk Pulau 2A, yang kemudian disebut Pulau D, kepada PT Kapuk Naga Indah.

2011, Dalam persidangan PK kasus Kementerian Lingkungan Hidup vs 6 kontraktor, MA memenangkan 6 kontraktor.

2012, Januari, DPRD Jakarta mengesahkan Perda No. 1/2012 tentang RTRW 2010–2030 yang memasukkan reklamasi pulau-pulau, saat itu berjumlah 14.

2012, 19 September 2012, Fauzi Bowo menerbitkan Pergub No. 121/2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Ada 17 pulau yang dinamai Pulau A-Q, total wilayah 5.155 hektare. Proyeksinya, 750.000 penduduk baru di ke-17 pulau baru.

2012,  21 September 2012, Fauzi Bowo menerbitkan izin prinsip untuk Pulau F, G, I, dan K.

2012, 5 Desember 2012 Presiden SBY menerbitkan Perpres  No. 122 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Indonesia. Pasal 16 menyatakan, izin pelaksanaan reklamasi di Kawasan Strategis Nasional Tertentu harus mendapatkan rekomendasi menteri terkait.

2013, 12 Desember 2013 gubernur Jokowi rapat dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai reklamasi dan NCICD. Ia mengatakan, gubernur sebelumnya (Fauzi Bowo) baru mengeluarkan izin pelaksanaan untuk satu pulau dan ada izin-izin yang kadaluwarsa di September 2013.

2014, 10 Juni, 9  hari setelah Jokowi mengambil cuti untuk kampanye presiden, Ahok sebagai Plt Gubernur mengeluarkan perpanjangan izin prinsip yang sudah kadaluwarsa di September 2013 untuk pulau F, G, I, dan K.

2014,  23 Desember, Ahok menerbitkan izin pelaksanaan untuk Pulau G untuk anak perusahaan Agung Podomoro Land, PT Muara Wisesa Samudra. Ahok kurang dari sebulan resmi menjabat sebagai gubernur (dilantik 19 November 2014).

2015,  April, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta Pemda DKI menghentikan reklamasi dengan alasan itu wewenang pemerintah pusat. Pemda DKI menanggapi dengan mengatakan  reklamasi 17 pulau bukanlah bagian dari NCICD, dengan demikian merupakan wewenang pemda sesuai Keppres 1995.

2015, September Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menggugat pemda DKI karena telah menerbitkan izin untuk Pulau G untuk Pluit City di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

2015, Oktober dan November Ahok menerbitkan 4 izin pelaksanaan untuk pulau F, H, I, dan K untuk PT Jakarta Propertindo, anak perusahaan Intiland Tbk, PT Taman Harapan Indah, anak perusahaan tak langsung Agung Podomoro PT Jaladri Kartika Pakci yang bermitra dengan PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA), dan Pulau K untuk PJA.

2016, Februari KNTI menggugat pemda atas penerbitan izin pelaksanaan pulau F, I, dan K di PTUN.

2016, Maret, KPK menangkap tangan anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra, M. Sanusi, dengan tuduhan suap terrkait 2 raperda reklamasi. KPK juga menahan Presiden Direktur Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja untuk dugaan yang sama.

2016, Tanggal 31 Mei, PTUN Jakarta memenangkan gugatan nelayan Jakarta Utara melawan PT Muara Wisesa Samudra dan Pemerintah DKI Jakarta yang mengeluarkan Izin Pelaksanaan Pulau G, namun dibatalkan dalam sidang banding di PT TUN.

2017, 16 Maret, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan kelompok masyarakat penolak reklamasi Teluk Jakarta. Tiga SK yang diteken Basuki Tjahaja Purnama tentang izin reklamasi Pulau I, F, dan K dinyatakan terbit tanpa memperhatikan aturan serta dampak sosial dan lingkungan yang akan muncul. Dalam putusan, hakim  meminta pengembang tiga pulau itu menghentikan aktivitas pembangunan hingga keputusan berkekuatan hukum tetap. Pemda DKI mengajukan banding atas putusan tersebut. (Berbagai sumber) []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here